Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 22 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
regional health forum
[s.l.] : [s.n.] : s.a.]
KIM (Katalog Induk Majalah)   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Tim Peneliti Paiman Soeparmanto
LP 613.0959 LAP l
Surabaya : P4TK - Depkes, 2004
Laporan Penelitian   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Pontisomaya Parami; Pembimbing: Sandi Iljanto; Penguji: Mardiati Nadjib, Budi Hartono, Kurnia Sari, Ni Wayan Milawati
Abstrak: Teknik anesthesia regional blok subarachnoid (RA BSA) adalah yang palingbanyak dilakukan setelah teknik anesthesia umum inhalasi pipa endotrakea (GAPET) di RSUP Sanglah. Teknik anesthesia regional blok subarachnoid dapatmenggantikan teknik anesthesia umum pipa endotrakea pada pasien minilaparatomi (appendisectomy dan laparatomi kehamilan ektopik). Belum pernahdilakukan studi tentang cost effectiveness analysis (CEA) pada teknik anesthesiaregional blok subarachnoid di RSUP Sanglah. Cost diambil dari catatan medispenggunaan obat di ruang operasi dan ruang pemulihan. Outcome (efektifitas)dilihat dari kejadian efek samping pasca operasi (nyeri akut pasca operasi, mualmuntah pasca operasi / PONV dan menggigil (shivering) . Hasil penelitianmenunjukkan bahwa teknik anesthesia regional blok subarachnoid lebih costeffective daripada teknik anesthesia umum pipa endotrakea pada pasien minilaparatomi (appendisectomi dan laparatomi kehamilan ektopik) di RSUP SanglahBali.
Regional anesthesia blok subarachnoid is the most common anesthesia techniqueafter general anesthesia endotracheal tube at RSUP Sanglah. Regional anesthesiablok subarachnoid can replaced the general anesthesia endotracheal tube forminilaparatomy (appendisectomy & laparotomy ectopic pregnancy) patient. Noneof report on cost effectiveness analysis for regional anesthesia blok subarachnoidat RSUP Sanglah. Cost were calculated from anesthesia record paper at theoperating room and recovery room. Outcome were taken from side effect afteroperation (acute pain, post operative nausea vomiting and shivering). The result,anesthesia regional blok subarachnoid were more cost effective than generalanesthesia endotracheal tube for mini laparotomy (appendisectomy andlaparotomy ectopic pregnancy) at RSUP Sanglah Bali.
Read More
B-1644
Depok : FKM UI, 2014
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Dewi Mustika, Sulanto Saleh Danu
JMPK Vol.07, No.04
Yogyakarta : UGM, 2004
Indeks Artikel Jurnal-Majalah   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Yustina; Pembimbing: Puput Oktamianti; Jaslis Ilyas, Suprijanto Riyadi, Syahrul Muhammad
Abstrak: Latar Belakang : Implementasi sistem rujukan nasional sudah dilakukan sejak tahun 2014 sebagai bagian dari Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Isu ini menjadi penting karena sistem rujukan regional menjamin setiap individu mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal pada setiap level pusat kesehatan per regional wilayah penetapan. Tujuan Penelitian : Dilakukan analisis penguatan fungsi RSUD Dr H. Mohamad Rabain Muara Enim sebagai salah satu rumah sakit rujukan regional di wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016. Metode Penelitian : Suatu studi dengan pendekatan kualitatif untuk melakukan analisis penguatan fungsi RSUD Dr H. Mohamad Rabain Muara Enim sebagai salah satu rumah sakit rujukan regional di wilayah Propinsi Sumatera Selatan dengan metode telaah dokumen, wawancara mendalam dan Consensus Decision Making Group. Hasil Penelitian : Dijumpai dua kriteria penetapan yang belum sesuai dengan kriteria penetapan dari Kepmenkes Hk.02.02/Menkes/391/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional, yaitu kelas rumah sakit dan akreditasi. Kesimpulan : Sebagian besar kriteria penetapan rumah sakit rujukan regional sudah dipenuhi oleh RSUD Dr.H. Mohamad Rabain Muara Enim. Diharapkan kriteria yang belum dipenuhi akan dilengkapi kurang dari lima tahun semenjak penunjukan. Kata Kunci : Penguatan fungsi, rumah sakit rujukan regional, RSUD Dr H. Mohamad Rabain Muara Enim Backgroud : Since 2014, the Indonesian goverment has been implementing the National health Insurance. Accordingly, the regional refferal system is crucial because its needed to ensure that individuals receive optimal care at the approprite level of health care. Aims of study : This study analyses factors in regional refferal hospital program of Muara Enim hospital. Methods :A qualitative study to evaluate Regional Refferal system in Rabain Hospital in Muara Enm Regency, Province Of South Sumatra, Indonesia, 2016. We compared the conformity between the decree of Indonesia Health Ministry about regional refferal system to the real condition in Rabain Hospital. Data was collected by document review, in-depth interview and Consensus Discussion Making Group. Informants of the study were top manajer and middle manager of Rabain Hospital as stakeholder in each their positions. Results: There were two incoherent criterias among specified criteria by Indonesia Health Ministry. We found hospital class and hospital accreditation were not in the rules. Rabain Hospital was in secondary class; should been in tertiary class and not acrreditated by national hospital accreditation committee yet. Conclusion: Our study results that mostly criterias have been fulfill by Muara Enim Hospital in regional refferal system. Between two incoherent criterias were in process of being accreditated on 2017 and upgraded class hospital being tertiary class by the time less then 5 years since apppointed. Needed commitment of all components in Rabain Hospital and supported by local goverment to accelerate its process. Keywords: Strengthening, Regional Refferal System, Rabain Hospital
Read More
B-1827
Depok : FKM-UI, 2017
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Alfina Hidayati; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Anhari Achadi, Dumilah Ayuningtyas, Ujianto Singgih Prayitno, Zelfino
Abstrak: Permasalahan produk legislasi yang dihasilkan anggota legislatif, baik yangmenyangkut kualitas, maupun pelibatan partisipasi masyarakat di dalam prosespenyusunan dan perancangan suatu Perda sedang menjadi sorotan. Kebijakanupaya perbaikan gizi dikembangkan dan diarahkan untuk meningkatkan statusgizi masyarakat khususnya di provinsi Bengkulu, Tujuan dari penelitian ini adalahuntuk memperoleh informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam prosespenyusunan Peraturan Daerah menggunakan pendekatan kualitatif, denganwawancara mendalam dan studi literatur di DPRD Provinsi Bengkulu.Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa Tahapan-tahapan dalampenyusunan Perda Perda no 12 tahun 2013 tentang Perbaikan Gizi , telahmelakukan semua tahapan yang direkomendasikan mulai dari tahap Definition,Aggregation, Organitation, Representation, Agenda Setting, Formulation danterakhir tahap Legitimation. Secara keseluruhan proses penyusunan Perda No 12tahun 2013 belum mencerminkan Perda yang partisipatif karena belummelibatkan masyarakat dalam setiap proses penyusunannya. Tingkat partisipasimasyarakat yang terjadi dalam konteks formal berada pada tingkat peredamanyaitu Masyarakat dapat memberi masukan/saran dalam penentuan hasil kebijakannamun pengambilan keputusan akhir tetap berada ditangan penguasa. Tidakoptimalnya pemanfaatan ruang paritsipasi dalam proses penyusunan Perda karenakurangnya informasi yang tersedia bagi masyarakat .Kedudukan naskah akademikmerupakan bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi,pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan suatu Peraturan Daerah, sebagaibahan pertimbangan yang digunakan dalam permohonan izin prakarsapenyusunan Raperda. Disarankan untuk meningkatkan partisipasi masyarakatdalam setiap proses penyusunan produk hukum daerah dapat dilakukan denganadvokasi atau pendampingan kepada kelompok-kelompok masyarakat yangdilakukan oleh Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat maupun pemerintahandaerah Provinsi Bengkulu sendiri, memiliki produk hukum daerah yang mengaturdan menjamin partisipasi masyarakat dalam setiap proses penyusunan Perda, sertaperlu dukunganan sumber daya manusia yang memadai, dana yang cukup danwaktu yang lebih banyak sehingga Naskah Akademik yang dihasilkan layakdijadikan acuan dalam proses penyusunan suatu peraturan daerah.Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Naskah Akademik, Peraturan Daerah
Problems resulting product legislation legislators, both concerning the quality, aswell as the involvement of community participation in the process of drafting anddesigning a regulation was a concern. Policy efforts to improve nutritiondeveloped and directed to improve the nutritional status of public, especially inthe province of Bengkulu, The aim of this study was to obtain information aboutpublic participation in the formulation of Local Regulation uses a qualitativeapproach, with in-depth interviews and literature studies in Bengkulu ProvincialParliament. Based on the analysis concludes that the stages in lawmakingRegulation No. 12 of 2013 on Improving Nutrition, have done all therecommended stages ranging from stage Definition, Aggregation, Organitation,Representation, Agenda Setting, Formulation and Legitimation last stage. Overallthe process of drafting Regulation No. 12 of 2013 do not yet reflect recentlegislation participatory because the community has not been involved in anydrafting process. The level of community participation that occurs in formalcontexts are at the level of damping that is public can provide input / advice on thedetermination of the policy but the final decision remains in the hands of theauthorities. Not optimal utilization of space paritsipasi in the decision-makingprocess because of the lack of information available to the public .existenceacademic text is a starting material containing ideas of urgency, approach, scopeand substance of a Regional Regulation, as consideration used in the licenseapplication initiative of drafting the proposed regulation. It is advisable to increasecommunity participation in every process of drafting local regulations to do withadvocacy or assistance to community groups conducted by universities,community organizations and the regional government of Bengkulu provincealone, have local regulations that regulate and ensure community participation inevery law making process, as well as the need support adequate human resources,adequate funding and a lot more time so that the resulting academic paper worthyof reference in the process of drafting a regional regulation.Keywords: Public Participation, Academic Manuscript, Regional Regulation.
Read More
T-4613
Depok : FKM-UI, 2016
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Herly Agfan; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Pujiyanto, Sari Nur Arofah
S-9593
Depok : FKM UI, 2017
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Abdul Aziz Sediqi; Advisor: Anwar Hassan; Examiner: Besral, Ridwan Zahdi, Perdede Lusi
Abstrak:

Compliance of TB patients with anti TB drugs treatment is a universally recognized problem specially in asian developing countries which results at the consequences of the TB treatment compliances, today there are TB cases defaulters,relapses and MDRTB which is mostly occurring in all over the world due to deferent reasons of the compliances, and Afghanistan is one of the 22nd highest TB burden country in the world. The main problem of TB treatment compliance in Afghanistan can be explain at two aspects: First there would be a high prevalence of TB positivity in country level because of inaccessibility to the health services In the rural areas due to war and low security, second behavioral changes and lack of knowledge of the community about the disease and wrong beliefs and perceptions, socioeconomic factors, socio demographic factors and socio psychological factors, all these factors could be determined and influence the compliance of TB patients among the TB patients in the country. Objective To determine what factors associated and influenced the compliance of TB patients with anti TB Anti TB drugs treatment in Kandahar Afghanistan. Materials and methods It was descriptive study, the study was including 243 TB patients participated 79 TB patients interviewed with well structured questionnaire. Results TB patients as much as 58.23 % was not good compliance of their anti TB treatment and 41.77% was good compliance of their anti TB treatment, and the compliance rate was higher among those patients who were not good compaliance, how ever from small sample size statistic could not detect any significant association. Conclussion The high prevalence of TB cases in the country and high level of compliance of TB patients among the TB confirm patients with the factors influencing the compliance of the treatment is essential to control and take measure immediately, the evidence strengthen the need of collaboration to change the behavior of the community properly for ten agers and activate the education and the result attract to focus more and pay attention on the factors influencing the compliance specially for those who have no any access to the health services to satisfy and encourage them for their regular anti TB treatment therapy.

Read More
T-3509
Depok : FKM-UI, 2012
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Wilujeng Fajriyatil Fitri; Pembimbing: Besral; Penguji: Martya Rahmaniati Makful, Zakiah
Abstrak:
Berat badan lahir rendah berkontribusi terhadap morbiditas dan mortalitas neonatal, menjadikannya indikator penting kesehatan ibu dan anak. Data Riskesdas 2018 dan SKI 2023 menunjukkan prevalensi BBLR di Indonesia belum mengalami penurunan signifikan, dengan variasi antarwilayah, sehingga perlu penelitian tentang determinan BBLR berdasarkan regional. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan data sekunder SKI 2023, dianalisis berdasarkan lima regional Indonesia menggunakan uji chi-square dan regresi logistik. Hasil menunjukkan variasi proporsi BBLR antarregional, dengan Sulawesi tertinggi dan Sumatera terendah. Di Sumatera, faktor terkait BBLR adalah anemia, plasenta previa, kehamilan kembar, kelahiran prematur, dan interaksi kehamilan kembar dengan komplikasi. Di Jawa-Bali, faktor yang berhubungan adalah paritas, komplikasi kehamilan, kehamilan kembar, jenis kelamin, kelahiran prematur, dan kelahiran prematur yang berinteraksi dengan kehamilan kembar. Di Kalimantan, faktor terkait adalah usia ibu, paritas, komplikasi, serta interaksi kehamilan kembar dengan jenis kelamin dan kelahiran prematur. Di Sulawesi, faktor yang berhubungan adalah status ekonomi, pendidikan ibu, paritas, konsumsi tablet tambah darah, komplikasi, plasenta previa, kehamilan kembar, jenis kelamin, dan kelahiran prematur. Di Papua, Maluku, Nusa Tenggara, faktor terkait adalah status ekonomi, paritas, komplikasi, dan interaksi kehamilan kembar dengan kelahiran prematur. Diperlukan intervensi berbasis wilayah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, terutama di Sulawesi, dengan fokus pada faktor risiko utama seperti kehamilan kembar, kelahiran prematur, dan anemia.
Low Birth Weight (LBW) contributes to neonatal morbidity and mortality, making it an important indicator of maternal and child health. The 2018 Riskesdas data and the 2023 SKI reveal that the LBW prevalence in Indonesia has not significantly decreased, with regional variations, indicating the need for research on the regional determinants of LBW. This cross-sectional study uses secondary data from SKI 2023, analyzed across five regions in Indonesia using chi-square tests and logistic regression. The results show regional variations in LBW proportions, with Sulawesi having the highest and Sumatra the lowest prevalence. In Sumatra, factors associated with LBW include anemia, placenta previa, multiple pregnancies, prematurity, and interactions between multiple pregnancies and complications. In Java-Bali, factors associated with LBW include parity, pregnancy complications, multiple pregnancies, gender, prematurity, and the interaction between prematurity and multiple pregnancies. Kalimantan's related factors are maternal age, parity, complications, and interactions between multiple pregnancies, gender, and prematurity. In Sulawesi, factors related to LBW include maternal socioeconomic status, education, parity, iron supplement consumption, complications, placenta previa, multiple pregnancies, gender, and prematurity. Papua, Maluku, and Nusa Tenggara show associations with socioeconomic status, parity, complications, and interactions between multiple pregnancies and prematurity. Regional-based interventions are needed to improve maternal health services, especially in Sulawesi, with a focus on key risk factors such as multiple pregnancies, prematurity, and anemia.
Read More
S-11951
Depok : FKM-UI, 2025
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Rahmat Aji Pramono; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Kurnia Sari, Wachyu Sulistiadi, Amila Megraini, Dwi Oktavia Handayani
Abstrak:
Kondisi penyakit HIV yang masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat baik di tingkat global, nasional maupun di Provinsi DKI Jakarta. Penularan penyakit HIV masih banyak terjadi terutama pada dewasa muda dan remaja. Hal ini terjadi dikarenakan pengetahuan mereka yang kurang tentang faktor risiko penyakit HIV. Pemeritah Daerah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pemberian edukasi penyakit HIV oleh guru PJOK melalui Kegiatan Strategis Daerah (KSD). Pelaksanaan edukasi ini sudah berjalan dengan baik sejak tahun 2021 namun ada kekhawatiran dimana pemberian edukasi penyakit HIV oleh guru PJOK tidak berlanjut karena rencana aksi yang tidak dilanjutkan ataupun KSD yang tidak berlanjut. Penelitian menganalisis implementasi kebijakan edukasi penyakit HIV oleh guru melalui Kegiatan Strategis Daerah di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan enam variabel yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh KSD terhadap variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan informan yang berasal dari Biro Kesejahteraan Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan guru. Hasil dari penelitian adalah Kegiatan Strategis Daerah memiliki pengaruh dalam implementasi edukasi penyakit HIV oleh guru. Pada tahun 2024 sebanyak 293 SMP Negeri (100%) dan 164 SMP Swasta, 117 SMA Negeri (100%) dan 120 SMA Swasta, 173 SMK Negeri (100%) dan 103 SMK Swasta telah melaksanakan kebijakan. Dalam hal ini KSD mempengaruhi variabel Tujuan dan Sasaran Kebijakan, Sumber daya kebijakan, Komunikasi antar organisasi dan kegiatan penguatan serta Kondisi politik. Saran untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar melanjutkan KSD dan mempersiapkan kebijakan untuk memastikan edukasi tetap berjalan walau KSD tidak berlanjut.

The condition of HIV disease is still a public health problem both at the global, national and in DKI Jakarta Province. Transmission of HIV disease still occurs especially in young adults and adolescents. This happens because of their lack of knowledge about the risk factors of HIV disease. The Regional Government of DKI Jakarta Province implements the provision of HIV disease education by PJOK teachers through Regional Strategic Activities (KSD). The implementation of this education has been running well since 2021, but there are concerns that the provision of HIV disease education by PJOK teachers does not continue because the action plan is not continued or the KSD does not continue. The study analysed the implementation of HIV disease education by teachers policies through Regional Strategic Activities in DKI Jakarta Province using six variables that influence the implementation of a policy according to Van Meter and Van Horn. The purpose of this study is to determine the effect of KSD on variables that affect policy implementation. This research uses qualitative methods with informants from the Social Welfare Bureau, Education Office, Health Office and teachers. The result of the research is that Regional Strategic Activities have an influence on the implementation of HIV disease education by teachers. By 2024, 293 public junior high schools (100%) and 164 private junior high schools, 117 public high schools (100%) and 120 private high schools, 173 public vocational schools (100%) and 103 private vocational schools have implemented the policy. In this case KSD affects the variables of Policy Goals and Objectives, Policy resources, Inter-organisational communication and strengthening activities and Political conditions. Suggestions for the DKI Jakarta Provincial government to continue KSD and prepare policies to ensure education continues even if KSD does not continue.
Read More
T-7183
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive