Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Hermien W. Moeryono; Pembimbing: Amal C. Sjaaf; Penguji: Prastuti Chusnun Soewondo, Mardiati Nadjib, R. Fresley Hutapea, Suranto, Mangapul Bakara
B-1595
Depok : FKM UI, 2014
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Nazirah Istianisa; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Pujiyanto, Mieke Savitri, Fushen
B-1780
Depok : FKM-UI, 2016
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Firda Tania; Pembimbing: Hasbullah Thabrany; Penguji; Mardiati Nadjib, Kurnia Sari, Hasri Dinirianti, Alim A Irsal
Abstrak:

ABSTRAK Nama : Firda Tania Program Studi: Kajian Administrasi Rumah Sakit Judul : Cost and Outcome Analysis Tindakan Hemodialisis Pada Pasien Gagal Ginjal Kronik (GGK) di Rumah Sakit Kelas B dan C Tahun 2016 Latar belakang: GGK merupakan kondisi yang semakin meningkat kejadiannya, menghabiskan banyak biaya dan mengakibatkan hilangnya produktivitas. Sejak 2014, BPJS menanggung sebagian besar biaya hemodialisis (HD) di Indonesia dengan besaran tarif yang berbeda sesuai kelas Rumah Sakit (RS). Pertanyaan penelitian ini ialah apakah tarif BPJS yang dibayarkan lebih tinggi pada kelas RS lebih tinggi menghasilkan hasil yang lebih baik atau malah mencerminkan inefisiensi. Selain itu, perlu diketahui pula apakah terdapat perbedaan biaya yang sebenarnya dikeluarkan RS dengan kelas berbeda untuk menyelenggarakan HD. Metode: Studi evaluasi ekonomi ini dilakukan di dua RS dengan kelas berbeda: kelas B (RS B) dan kelas C (RS C). Responden dipilih dari pasien GGK yang menjalani HD di kedua RS selama Februari-April 2016. Analisis biaya menurut perspektif pasien dengan metode kuantitatif, sedangkan perspektif RS dengan metode kualitatif. Analisis hasil dilakukan penilaian kualitas hidup (instrumen EQ-5D), IDWL dan Hb. Perbedaan rerata nilai hasil diuji dengan Student’s t-test. Hasil: Pada penelitian, total responden sebanyak 100 orang (RS B 76 orang & RS C 24 orang). Menurut perspektif pasien, biaya langsung medis HD selama sebulan di RS B Rp5.215.331 dan di RS C Rp7.781.744. Biaya langsung non medis HD selama sebulan di RS B Rp566.260 dan di RS C Rp334.500. Biaya tidak langsung HD selama sebulan di RS B Rp165.530 dan di RS C Rp45.830. Rerata total biaya HD selama sebulan di RS B Rp6.149.285 dan di RS C Rp8.162.077. Menurut perspektif RS, tidak terdapat perbedaan biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh RS dengan kelas berbeda untuk menyelenggarakan HD. Pada hasil didapatkan bahwa rerata Hb pada RS B (M=10,26) berbeda secara signifikan dengan RS C (M=8,21), t(98)= 8,244, p= 0,000. Rerata IDWL pada RS B (M= 0,0403) tidak berbeda secara signifikan dengan RS C (M= 0,0438), t(98)= -1,326, p= 0, 188. Rerata EQ Indeks pada RS B (M= 0,7178) tidak berbeda secara signifikan dengan RS C (M= 0,7208), t(98)= -0,075 p= 0,94. Rerata EQVAS pada RS B (M= 64,74) tidak berbeda secara signifikan dengan RS C (M= 64,79), t(98)= -0,018 p= 0,986. Kesimpulan: Pada penilaian efektivitas HD tanpa melibatkan tambahan sumber daya, tidak terdapat perbedaan hasil secara signifikan diantara kedua kelas RS. Fakta bahwa pengeluaran yang lebih besar dari BPJS tidak mengakibatkan hasil kesehatan yang lebih baik biasanya diinterpretasikan sebagai bukti adanya inefisiensi. Biaya RS dengan kelas berbeda untuk menyelenggarakan HD pun tidak berbeda karena secara persyaratan sama. Perbedaan biaya medis langsung dari billing RS berkaitan dengan status kepemilikan RS dan perbedaan rerata Hb berkaitan dengan perbedaan akses terhadap koreksi anemia yang ada di kedua RS. Kata Kunci: Cost and Outcome Analysis, Hemodialisis, Kelas RS, Tarif BPJS


ABSTRACT Name : Firda Tania Study Program: Hospital Administration Title : Cost and Outcome Analysis of Hemodialysis on Chronic Kidney Disease (CKD) Patients at Class B and C Hospital in 2016 Background: Chronic kidney disease (CKD) is an increasing condition, which consumes a lot of cost and causes productivity lost. Since 2014, BPJS has covered most of hemodialysis (HD) in Indonesia with different tariff according to hospital’s classification. The research question is whether higher tariff paid to higher hospital class produced better outcome or otherwise reflecting inefficiency. The other question is whether hospital’s real cost to effectuate HD unit was different according to hospital’s class. Methods: This economic evaluation study was conducted in two hospitals with different classification; class B (B Hospital) and class C (C Hospital). Respondents were chosen from CKD patients undergoing hemodialysis in both hospital during Februari to April 2016. Costs from patient’s perspective were analyzed using quantitative method, while hospital’s perspective were analyzed using qualitative method. As outcomes, HRQOL assessed using EQ-5D instrument, mean IDWL & Hb. Differences in outcomes tested using T-test. Results: In this study, total respondents participated were 100 patients; 76 from B hospital and 24 from C hospital. According to patient’s perspective, HD direct medical cost monthly average was IDR 5.215.331 in B hospital and IDR 7.781.744 in C hospital, direct non medical cost monthly average was IDR 566.260 in B hospital and IDR 334.500 in C hospital and indirect cost monthly average was IDR 165.530 in B hospital and IDR 45.830 in C hospital, so total HD cost monthly average was IDR 6.149.285 in B hospital and IDR 8.162.077. According to hospital’s perspective, there were no difference in hospital’s real cost to effectuate HD unit. Outcome results found that mean Hb in B hospital (10,26) were significantly different from mean Hb in C hospital (8,21), t(98)= 8,244, p=0,000. While mean IDWL in B (0,0403) were not significantly different with mean IDWL in C (0,0438), t(98)= -1,326, p=0,188. Mean EQ Indeks score (0,7178) and EQ VAS score (64,74) in B hospital were not significantly different with mean EQ Indeks score (0,7208) and EQ VAS (64,79) in C hospital, t(98)=0,075, p=0,94 and t(98)=-0,018, p=0,986 respectively. Conclusion: This findings showed that in hemodialysis effectivity assessment which did not include the use of additional resources from standard (PMK No. 812/2010), there were no significant difference in outcome in two different class of hospitals. Higher CBGs tariff for higher class of hospital had not produced better health outcome, which usually interpreted as an evidence of inefficiency. Hospital’s real cost to effectuate HD unit were not different since the requirements were the same (PMK 812/2010). Difference in direct medical cost from hospital billing related to hospital’s ownership status and difference of mean Hb related to different access to anemia correction in both hospital. Keywords: Cost & Outcome Analysis, Hemodialysis, Hospital Class, BPJS tariff

Read More
B-1793
Depok : FKM-UI, 2016
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Atik Nurwahyuni; Promotor: Amal Chalik Sjaaf; Kopromotor: Purnawan Junadi, Budi Hidayat, Penguji: Hasbullah Thabrany, Akmah Taher, Trihono, Soewarta Kosen, Mardiati Nadjib, John C. Langbrunner
D-354
Depok : FKM-UI, 2016
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Endang Indriasih; Promotor: Indang Trihandini; Kopromotor: Meiwita Paulina Budiharsana, Soewarta Kosen; Penguji: Purnawan Junadi, Besral, Budi Riyanto Wreksoatmodjo, Trihono, Pungkas Bahjuri Ali
D-390
Depok : FKM-UI, 2018
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Andy Prabowo; Promotor: Ascobat Gani; Kopromotor: Mardiati Nadjib; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Meiwita Paulina Budiharsana, Erna Kristin, Mahlil Ruby, Mursyid Bustami
Abstrak:
Stroke adalah penyakit peringkat ketiga dengan biaya terbanyak dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pelayanan medisnya dilaksanakan sesuai dengan alur klinis (clinical pathway), yang merupakan turunan dari Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK). Tarif pelayanan penyakit stroke iskemik dalam skema Indonesia Case-Based Group (INA-CBG) ditetapkan sebelum pemberlakuan PNPK. Akibatnya, penyusunan tarif stroke iskemik belum sepenuhnya mempertimbangkan standar pelayanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa rumah sakit perlu mengelola biaya perawatan dan kualitas layanan agar tarif INA-CBG dapat mencukupi biaya satuan rawat inap stroke iskemik pada pasien JKN di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. Desain penelitian yang digunakan adalah noneksperimental dengan data retrospektif Oktober—Desember 2019. Unit analisisnya adalah 96 pasien stroke iskemik yang dirawat di RS PON. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata biaya satuan untuk stroke iskemik di RS PON adalah sebesar Rp11.598.286 ± Rp5.799.088. Uji regresi multipel memperlihatkan bahwa lama hari rawat inap, sistolik dan skor National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) saat admisi ke rumah sakit merupakan determinan signifikan terhadap rata-rata biaya satuan rawat inap stroke iskemik pasien JKN di RS PON. Perbedaan tidak signifikan terlihat antara tarif INA-CBG tahun 2016 regional 1 RS kelas A dan rata-rata biaya satuan rawat inap stroke iskemik pada pasien JKN di RS PON. Namun, temuan ini juga menjelaskan penerapan tarif INA-CBG tahun 2016 regional 1 RS kelas A bagi RS PON mengakibatkan defisit rata-rata sebesar -Rp214.049 ± Rp4.647.223 per kasus. Perbedaan biaya satuan dan tarif INA-CBG ini diperkirakan menyebabkan defisit sebesar -Rp1.262.304.927 bagi RS PON pada tahun 2019. Selain itu, diperkirakan defisit yang ditanggung oleh seluruh rumah sakit peserta JKN mencapai -Rp61.108.299.113, dengan asumsi prevalensi stroke iskemik adalah 1,1‰. Meskipun secara rata-rata biaya satuan lebih tinggi dari tarif, rumah sakit dapat melakukan pengelolaan keuangan yang baik agar operasional tidak terganggu. Hal ini tercermin dari rasio kas dan rasio lancar RS PON yang masing-masing sebesar 240,47% dan 1.695,31%. Dengan demikian, kewajiban jangka pendek dapat dipenuhi oleh RS PON, namun banyak aset lancar yang mengendap dan seharusnya bisa menjadi potensi pendapatan tambahan rumah sakit, atau banyak piutang yang belum terbayarkan. BPJS Kesehatan juga perlu mengelola keuangan dengan baik untuk menjaga keberlangsungan program JKN, yang ditunjukkan dengan rasio kas dan rasio lancar sebesar 152,91% dan 914,6%.

Stroke ranks as the third most costly disease in the National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN) program. Medical services are carried out in accordance with the clinical pathway, which is derived from the national guidelines for medical services (PNPK). The tariff for treating ischemic stroke in the Indonesia Case-Based Group (INA-CBG) was set before establishing of the PNPK, resulting in the tariff for ischemic stroke treatment being issued before calculating the real actual costs of delivering the national service standards of care. This research is necessary to demonstrate that hospitals need to manage care costs and service quality so that the INA-CBG rates can cover the unit costs of inpatient ischemic stroke care for JKN patients at the National Brain Center Hospital (RS PON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. A retrospective nonexperimental research design was used, analyzing data from ischemic stroke patients hospitalized at RS PON between October—December 2019. The results showed that the average unit cost of inpatient ischemic stroke at RS PON was IDR11,598,286 ± IDR5,799,088, based on the 2019 data. Multiple regression tests indicated that the length of stay, sistolic and the national institutes of health stroke scale (NIHSS) scores upon admission were significant determinants of the variation of the average unit cost. Non-significant difference was found between the INA-CBG 2016 tariff for type A hospitals (region 1) and the average unit cost of inpatient ischemic stroke among JKN patients at RS PON. In conclusion, implementing the INA-CBG 2016 tariff for type A hospitals such as RS PON creates an average deficit of -IDR214,049 ± IDR4,647,223 per case. The discrepancy between unit costs and INA-CBG tariffs is estimated to have resulted in a deficit of -IDR1,262,304,927 for RS PON in 2019. Furthermore, assuming an ischemic stroke prevalence of 1.1‰, the deficit borne by all JKN-participating hospitals is estimated to have reached -IDR 61,108,299,113. Although the average unit cost is higher than the tariff, the hospital can manage its finances well to ensure that operations are not disrupted. This is reflected in RS PON's cash ratio and current ratio, which are 240.47% and 1,695.31%, respectively. Thus, RS PON can meet its short-term obligations, but many current assets are idle and should be potential additional hospital revenue or m any outstanding receivables. BPJS Kesehatan also needs to manage its finances well to maintain the continuity of the JKN program, as indicated by its cash ratio and current ratio of 152.91% and 914.6%.
Read More
D-590
Depok : FKM-UI, 2025
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Mastika Talib; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Mardiati Nadjib, Amal Chalik Sjaaf, Lony Novita, Trisna B. Widjayanti
Abstrak: Sistem pembayaran prospektif dengan paket INA-CBGs pada pasien JKN menuntut rumah sakit agar dapat melakukan kendali biaya dan kendali mutu. Penelitian ini bertujuan untuk menilai upaya kendali biaya dan kendali mutu di RS MH Thamrin Salemba. Penelitian dilakukan pada kasus Demam Berdarah Dengue periode Januari-Maret 2017 secara kuantitatif (n=31), dengan membandingkan selisih klaim INA-CBGs dan tagihan rumah sakit, dan secara kualitatif dengan wawancara mendalam (6 informan). Selisih negatif yang didapat sebesar Rp177.880 dengan rerata selisih negatif sebesar Rp5.738 per kasus. Komponen kamar perawatan adalah komponen biaya tertinggi pada tagihan rumah sakit (30,62%). Manajemen rumah sakit menerapkan upaya kendali biaya mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi dengan tetap mengutamakan mutu. Upaya efisiensi biaya dilakukan pada komponen farmasi, pemeriksaan penunjang, jasa medis dokter, dan kamar perawatan. Formularium RS yang digunakan sesuai dengan formularium nasional. RS MH Thamrin Salemba belum memiliki clinical pathways untuk mengontrol dan mengevaluasi pelayanan. Sistem insentif yang digunakan adalah sistem fee for service yang tidak sesuai dengan metode pembayaran prospektif. Kata kunci: kendali biaya, kendali mutu, pembayaran prospektif, tarif INA-CBGs
Read More
B-1873
Depok : FKM UI, 2017
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Ermawati; Pembimbing: Prastuti C. Soewondo; Penguji: Wahyu Sulistiadi, Ronnie Rivany
Abstrak: Penetapan tarif Puskesmas Tanjung Paku selama ini belum mengacu pada suatu analisis biaya satuan pelayanan dan tingkat kemampuan membayar masyarakat. Apakah dengan tarif yang sekarang berlaku sudah mendekati biaya satuan pelayanan dan kemampuan membayar masyarakat dan bagaimana tarif yang rasional di Puskesmas Tanjung Paku, maka dilakukan suatu penelitian/analisis tentang tarif ini di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Paku kota Solok.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan rancangan cross sectional. Data yang digunakan adalah data sekunder untuk pusat-pusat biaya dan untuk menentukan ATP (kemampauan membayar masyarakat) dipakai data Susenas 1999 dan data pengunjung Puskesmas. Data primer dilakukan dengan wawancara terpimpin dengan memakai kuesioner. Perhitungan biaya satuan pelayanan didapatkan dari analisis biaya dengan metode double distribution sedangkan analisis tarif dikembangkan melalui simulasi tarif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya satuan aktual tanpa Annualized Fixed Cost (AFC) dan gaji di Unit BP adalah Rp. 2.617,34 untuk KIA Rp. 3.630,14 dan untuk poli gigi Rp. 5.074,55. Biaya satuan normatif untuk unit BP adalah Rp. 4.603,96 untuk KIA Rp. 7.850,65 dan poli gigi Rp. 12335,55. Biaya satuan yang didapatkan ini lebih besar dari tarif yang berlaku sekarang yang hanya Rp. 1.500.
Dari simulasi tarif di unit pelayanan BP, KIA dan Poli Gigi maka tarif yang rasional, untuk unit BP adalah Rp. 3.000,-dengan jumlah pengunjung Puskesmas yang mampu membayar adalah 97% dan Cost Recovery Rate (CRR) 108,18% untuk unit KIA adalah Rp. 4.000,- dengan jumlah pengunjung yang mampu membayar adalah 97% dan CRR 103,88% dan untuk poli gigi (pengobatan) adalah Rp. 6.000,- dengan jumlah pengunjung Puskesmas yang mampu membayar 94% dan CRR 105,14%. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah daerah Kota Solok dalam menetapkan tarif rawat jalan di Puskesmas.

The Analysis of the Pricing Policy Outpatient Service Based on Unit Cost and the People Ability to Pay in Community Health Center, Tanjung Paku, Solok at the Year 1999/2000Determination of health care fee in Tanjung Paku Community Health center has not referred unit cost analysis of service and the people ability to pay. In order to know whether the current rate have approached unit cost of service and the people ability to pay and how rational rate in the Community Health Center in Tanjung Paku has done it, a research/analysis regarding this rate has been done in work area of Community Health Center in Solok.
This research is a descriptive analysis with cross-sectional design. The data used is secondary data for cost centers and to determine ATP (the people Ability To Pay) National Census 1999 data is used and data of the Community Health Center. The primary data is obtained by service unit cost is obtained from cost analysis by using double distribution method, while the rate analysis is developed by using rate simulation.
The result of research indicates that the actual unit cost without Annualized Fixed Cost (AFC) and the salary in General Policlinic unit is Rp. 2.617,34 Mother and Children Welfare section is Rp. 3.630,14,- and Dentist Policlinic is Rp. 5.074,55. The normative unit cost for General Policlinic unit is Rp. 4.603,96, Mother and Children Welfare section is Rp. 7.850,65,- and Dentist Policlinic is Rp. 12.735,55. The unit cost obtained is larger than the present rate is only Rp. 1,500,-.
From simulation of rate determination in General Policlinic is Rp. 3.000,- the patient that is able to pay 97% with Cost Recovery Rate (CRR) 147,47%, Mother and Children Welfare section is Rp. 4.000.- the patient that is able to pay 97% with CRR 103,88% and for Dentist Policlinic is Rp. 6.000,- the patient that are able to pay is 94% with CRR 105,14%. The Government of Solok Municipality in determining outpatient service rate in the Community Health Center can use the result of this research as consideration.
Read More
T-943
Depok : FKM UI, 2001
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive