Program Jaminan Kesehatan (JKN) menuntut setiap Perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam BPJS Kesehatan sebagai upaya perlindungan social. Namun implementasi administrasi BPJS Kesehatan di Perusahaan outsourcing menghadapi tantangan tersendiri, terutama pada Perusahaan dengan Tingkat turnover karyawan yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan administrasi BPJS Kesehatan di Perusahaan outsourcing, khususnya pada proses pendaftaran, pengalihan data dan penonaktifan peserta. Penelitian ini merupakan studi kualitatif deskriptif dengan metode wawancara mendalam terhadap tiga informan kunci, yaitu Direktur, HRD dan admin operational. Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun alur administrasi telah terbentuk dan sebagian besar pekerja berhasil terdaftar sebagai peserta aktif, proses pelaksanaan masih menghadapi beberapa hambatan. Hambatan tersebut meliputi belum adanya SOP tertulis, kendala data tidak valid, tunggakan peserta dari Perusahaan sebelumnya dan proses input manual yang memakan waktu. Diperlukan Upaya perbaikan berupa peningkatan validasi data, digitalisasi form input, serta penetapan kebijakan internal yang lebih sistematis untuk mendukung efektivitas administrasi BPJS Kesehatan di perusahaan tersebut.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) program requires all companies to register their to register their employees in BPJS Kesehatan as a form of social protection. However, the implementation of BPJS Kesehatan administration in outsourcing companies present unique challenges, especially in companies with high employee turnover. This study aims to describe the implementation of BPJS Kesehatan administration in an outsourcing company, focusing on the registration process, data diversion and participant deactivation. This research is a descriptive qualitative study using in-depth interviews with three key informants : the company director, HRD officer and administrative operation staff. The result showed that although the administrative process has been established and most employees were successfully registered as active participant, several challenge remain. These include the absence of a written standard oprating procedure (SOP), invalid data issues, participants with outstanding BPJS Payment from previous employers and time-consuming manual data entry. Improvements are needed through better data validation, digitalization of data collection and the formulation of more systematic internal policies to enhance the effectiveness of BPJS Kesehatan administration in outsourcing company.