Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Penelitian tentang analisis kepuasan kerja tenaga keperawatan di ruang rawat inap RSU Bhakti Yudha Depok pada tahun 2002 dilatarbelakangi dengan adanya hasil survei kepuasan kerja tenaga keperawatan di ruang rawat inap tahun 1999 yang menunjukkan tingkat rendah dan adanya peningkatan keluhan pasien rawat inap terhadap pelayanan tenaga keperawatan dari tahun 2000 sampai 2001. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat kepuasan kerja tenaga keperawatan di ruang rawat Inap. Tingkat kepuasan ini dinilai dengan cara mengukur tingkat kesesuaian antara kenyataan dan harapan berdasarkan komponen upah, wewenang, tuntutan tugas, kebijakan organisasi, interaksi, dan status profesional dari seluruh responden menurut karakteristik demografi (umur, status kawin, dan tingkat pendidikan) dan karakteristik pekerjaan (status kepegawaian, lama kerja, mutasi kerja, lama kerja, pengalaman kerja, dan jam kerja seminggu).Penelitian ini menggunakan disain penelitian non-eksperimental dengan pendekatan cross sectional. Penentuan besar sampel penelitian dilakukan seeara total sampling dan didapatkan besar sampel sebanyak 103 orang. Data penelitian yang diperoleh berasal dari hasil pengisian kuesioner oleh responden dan dari hasil wawancara dengan 5 (lima) orang informan serta data hasil pencatatan dan pelaporan rurnah sakit. Instrumen yang digunakan mengacu pada kuesioner Index of Work Satisfaction yang dibangun oleh Stamps yang dalam penelitian ini telah dimodifikasi oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan penelitian.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diketahui bahwa berdasarkan karakteristik demografi rerata umur responden adalah sekitar 30 tahun, tingkat pendidikan sebagian besar (60%) adalah lulusan SPK/Bidan, dan sebagian besar (65%) berstatus kawin. Bila dilihat dari karakteristik pekerjaannya maka hampir seluruh responden (83,5%) merupakan pegawai tetap RS, sebagian besar (57,3%) menyatakan belum pernah dimutasi ke unit/ruang perawatan lain, dan rerata lama kerja di RSU Bhakti Yudha adalah 6 tahun. Selain itu, responden yang memiliki pengalaman bekerja dan yang tidak memiliki pengalaman bekerja di tempat lain sebelum bekerja di RSU Bhakti Yudha cukup berimbang, dan rerata jam kerja perawat dalam seminggu adalah sekitar 44 jam.Bila dilihat dari tingkat kepentingan kepuasan kerja, maka komponen yang paling penting dalam kepuasan kerja berdasarkan hasil penilaian responden adalah wewenang yang diikuti oleh komponen status profesional, upah, interaksi, kebijakan organisasi, dan yang paling rendah tingkat kepentingannya adalah komponen tuntutan tugas. Berdasarkan tingkat kepuasan kerja diketahui bahwa secara umum rerata tingkat kepuasan kerja responden adalah 75,80%. Komponen kepuasan kerja dengan tingkat kepuasan tertinggi ada pada komponen status profesional (86,10%) diikuti pada urutan selanjutnya adalah interaksi antarperawat (83,69%), wewenang (81,54%), tuntutan tugas (79,5%), kebijakan organisasi (72,28%), interaksi perawat-dokter (70,78%), dan tingkat kepuasan kerja terendah diperoleh pada komponen upah (58,31%). Pada diagram kartesius diketahui bahwa komponen kepuasan kerja yang perlu mendapat prioritas utama dalam kepuasan kerja responden untuk ditindaklanjuti adalah upah dan interaksi dokter-perawat, karena tingkat pelaksanaannya masih belum baik.Dari hasil uji statistik diketahui bahwa semua karakteristik demografi yang diteliti (umur, status kawin, dan tingkat pendidikan) memiliki hubungan yang signifikan. Sementara itu, karakteristik pekerjaan responden yang terbukti memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dengan kepuasan kerja responden adalah variabel lama kerja.Mengacu pada hasil penelitian ini yang menunjukkan tingkat kepuasan terendah adalah pada komponen gaji dan interaksi perawat dan dokter maka saran yang diajukan peneliti adalah lebih mensosialisasi sistem pengupahan yang berlaku baik berdasarkan status kepegawaian (tetap dan kontrak), sistem kenaikan upah, pemberian insentif dan bonus pada tenaga keperawatan dan mengaktifkan/memberdayakan kembali perkumpulan perawat di RS yang sudah ada semua informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan SDM keperawatan dapat ditemukan dengan mudah oleh seluruh anggotanya. Selain itu, kegiatan bersama antara tenaga medis dan perawat perlu diselenggarakan misalnya dengan pemberian pelatihan dari dokter RS kepada perawat, penyelenggaraan seminar umum kesehatan dengan kepanitiaan bersama antara dokter dan perawat. Saran lainnya adalah sebaiknya semua tenaga keperawatan di RSU Bhakti Yudha adalah tenaga tetap bukan tenaga kontrak karena jenis tenaga ini termasuk dalam bisnis inti yang sangat berperan terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit mengingat kewajibannya sebagai tenaga keperawatan di rumah sakit adalah sama. Selain itu, perlu ada penelitian lebih lanjut mengenai kepuasan kerja tenaga keperawatan di rumah sakit dengan metode dan instrumen yang berbeda untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang komponen lainnya yang mempengaruhi kepuasan kerja tenaga keperawatan sehingga hasilnya lebih komprehensif serta untuk mendapatkan alat ukur kepuasan kerja tenaga keperawatan yang sesuai dengan kondisi dan situasi perumahsakitan di Indonesia.
The background of this study was based on the results of nurses work satisfaction survey in inpatient ward conducted in 1999 that showed low of nurses work satisfaction and also the availability of patient complaint of nurse service that increased from year 2002 until 2001. The aim of this study was to assess the level of nurses work satisfaction in inpatient ward. The measurement of the level of work satisfaction used the appropriateness level between expectation and perception. It was based on work satisfaction components as follows: pay, autonomy, task requirements, organizational policy, interaction, and professional status of respondents according to demographic characteristics (age, marital status, and education level) and job characteristics (employee status, duration of work span, job mutation, working experience, and total office hours per week).The design of this study was non-experimental with cross sectional approach. It was conducted to 103 nurses as total sampling. Data resources were from filling in the questionnaire and doing interview with 5 informants and from hospital recording and reporting. The use of instrument was based on the modified of Index of Work Satisfaction questionnaire which built by Stamps.The result of this study showed that on the average the age of respondents was 30 years, the majority (60%) of them was graduated from Nursing School/Midwife School, and 65% of respondents were married. According to job characteristic, about 83,5% of respondents were full timer, 57,3% of nurses have never been mutated to other unit, and the average of duration of work span in Bhakti Yudha General Hospital was 6 years. The percentage of experienced and inexperienced employee stands balance enough and the average of nurse's working hours per week were about 44 hours.The highest importance level of the nurses work satisfaction component was autonomy, followed by professional status, pay, interaction, organizational policy, and the lowest importance level is task activity component. Based on the work satisfaction level known that 75,80% of respondents were satisfied. The highest satisfaction level goes to professional status component (86,10%) while the lowest satisfaction level is pay component (58,3%).Importance Performance Analysis which depicted as Kartesius Diagram, known that the main priority of nurses work satisfaction which should be intervened by the hospital management is pay and nurse-doctor interaction.All demographic characteristics (age, marital status, and education level) in this study were statistically related to the work satisfaction significantly. Meanwhile, job characteristic that related to the work satisfaction was duration of work span.It is recommended to Bhakti Yudha Depok General Hospital to socialize the pay system among nurses and to empower nurses association in Hospital. Besides, together activity between nurse-doctor should be held on such as training for the nurses by doctors, holding the health seminar in a together committee. The other recommendation is that all the nurse should be included as full time employee in hospital, not as contract employee considering this employee is a core business in the hospital who?s the same obligation and responsibility. Follow up study needs to be conducted to find other aspects related to nurses work satisfaction and to obtain the suitable instrument with the hospital condition and situation in Indonesia.
Perkembangan laboratorium di Indonesia saat ini sangat pesat yang diiringi dengan perkembangan alat dan teknologi yang canggih. Pelayanan laboratorium dalam upaya untuk membantu diagnosa tidak hanya dilakukan di Rumah Sakit pemerintah tetapi pelayanan laboratorium ini dilakukan oleh swasta dan perorangan.Sebagai kebijakan pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pelayanan laboratorium dimasukkan dalam program kerja puskesmas, akan tetapi pemanfaatan pelayanan laboratorium di puskesmas ini masih belum maksimal jika dibandingkan dengan pelayanan laboratorium yang lainnya sehingga perlu dilakukan penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan Pemanfaatan laboratorium Puskesmas di wilayah kabupaten Bandung.Dari faktor-faktor yang diteliti antara lain faktor Kemampuan pemeriksaan, SDM laboratorium, sikap dokter dan penghasilan pasien. Setelah dilakukan uji statistik dua faktor yang berhubungan yaitu kemampuan pemeriksaan (p=0,003) dan SDM laboratorium (p=0,042). Dengan diketahuinya hubungan antara kemampuan pemeriksaan dan SDM laboratorium dengan pemanfaatan laboratorium maka untuk lebih mengefektifkan serta meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan laboratorium dalam membantu diagnosa maka laboratorium di puskesmas harus lebih memperhatikan kelengkapan sarana laboratorium serta tenaga pelaksanannya, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan.Daftar Bacaan : 35 (1977-2002)
Clinical laboratory development increase quickly in Indonesia to gather with the depelovement of the technology in laboratory. The health laboratory service is not only in the government hospitals, also private hospitals and personals.As the government policy, to increase the public health service, clinical laboratory service is placed as one of public health centre work programes. But the utility of the clinical health laboratory in public health centre is not maximal yet compared with the others health laboratory service, so that need to investigate study about "The Factors Correlated With Clinical Laboratory Utility In Public Health Centre In Bandung County.The factors have been investigated such as : the ability of laboratory examination, laboratory of the human resource, the doctors attitude to the laboratory and the patient's income. After investigating the factors to the laboratory utility, statistically two factors that have correlation to the health laboratory utility these are the ability of the laboratory examination (p=0,003) and the laboratory of the human resource (0,042).By knowing the correlation among the ability of the laboratory examination and the laboratory of the human resource to the health laboratory utility so that to increase the effectiveness and to increase health service in public health centre, especially in health diagnostic laboratory service the facilities such as reagents, and the equipments needed in the laboratory must be completed and the qualification of the laboratory of the human resources must be increased and more profesional.Read lists : 36 (1972-2002)
Penyakit kusta di Indonesia masih merupakan masalah kesehatan masyarakat, disamping besarnya masalah di bidang medis juga masalah sosial yang di timbulkan oleh penyakit ini. Menghadapi masalah ini organisasi kesehatan dunia (WHO) telah menetapkan agar pada tahun 2000 penyakit kusta tidak lagi merupakan masalah kesehatan masyarakat dengan prevalensi rate 1 per 10.000 penduduk. Penurunan prevalensi rate ini dapat dicapai dengan upaya penurunan proporsi penderita kusta yang berobat tidak teratur dalam periode waktu tertentu. prevalensi rate Kabupaten Majalengka cenderung menurun dari tahun ke tahun, tetapi belum mencapai target prevalensi rate yang ditargetkan oleh WHO yaitu kurang dari 1 per 10.000 penduduk. Namun hal ini berbeda dengan penemuan penderita baru yang cenderung meningkat.Pencapaian persentase ketidakteraturan berobat penderita kusta di Kabupaten Majalengka pada tahun 2000 sebesar 32,31% sehingga RFT hanya sebesar 67,69%. Angka ini relatif masih rendah bila dibandingkan dengan target RFT (Release From Treatment) rate nasional (keteraturan berobat) sebesar 90%.Beberapa penelitian terdahulu, misalnya di Kabupaten Kuningan menunjukan bahwa ketidakteraturan berobat (1993) mencapai 18,80%, kemudian di Kabupaten Tangerang menunjukan bahwa ketidakteraturan berobat (1993) mencapai 21,60%.Berdasarkan kenyataan ini, maka dilakukan penelitian yang mengkaji penyebab ketidakteraturan berobat yang sebenarnya dari penderita kusta yang terdiri dari variabel umur penderita kusta, jenis kelamin penderita kusta, pekerjaan penderita kusta, pendidikan penderita kusta, pengetahuan, sikap dan keyakinan penderita tentang penyakitnya, ketersediaan obat di puskesmas, peran petugas kesehatan dan peran keluarga dalam pengobatan.Penelitian dilakukan di Kabupaten Majalengka dengan desain cross sectional dan menggunakan data primer. Responden berjumlah 208 orang yang merupakan seluruh populasi yang memenuhi kriteria sampel.Hasil penelitian menunjukan bahwa secara statistik diperoleh hubungan yang bermakna pengetahuan penderita kusta (OR: 2,62, 95%CI : 1,44 - 4,76), sikap (OR 2,76, 95%C1 : 1,51 -5,05), ketersediaan obat di puskesmas (OR : 3,34, 95%CI : 1,64 - 6,80), dan peran petugas kesehatan (OR : 2,91, 95%CI : 1,60 - 5,31) dengan ketidakteraturan berobat penderita kusta. Pada penelitian ini tidak ditemukan adanya interaksi pada faktor risiko yang berhubungan dengan ketidakteraturan berobat penderita kusta.Diperlukan upaya meningkatkan penyuluhan melalui media radio, televisi, buku, majalah dan pamflet yang komunikatif, sederhana dan dapat diterima masyarakat di daerah sehingga dapat mengubah perilaku. Disamping itu perlu adanya perencanaan tahunan kebutuhan obat sesuai dengan jumlah sasaran sehingga tidak terjadi kekurangan obat dan perlu juga pendidikan kesehatan yang persuasif dengan menggunakan peran keluarga atau kelompok sesama penderita dengan melibatkan tokoh masyarakat sekaligus sebagai pengawas menelan obat, serta meningkatkan kemampuan petugas pengelola program kusta, yang diharapkan petugas lebih proaktif dalam melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi kepada penderita kusta dan keluarga dengan mendatangi penderita dan keluarga untuk memberikan dukungan sosial dan konsultasi. Selain itu, diharapkan pula petugas dapat memberikan pelayanan pengobatan sesegera mungkin.Daftar Pustaka : 52 (1956 ? 2001).
Some Factors Relating to the Leprosy Patients Irregularity for Medical Treatment at the Regency of Majalengka in 1998 ? 2000.Leprosy was still a public health problem in Indonesia. The disease did not only cause a big problem to the medical area, but also to the community. To overcome this matter, the United Nations World Health Organization (WHO) had determined that in the year 2000 leprosy would no longer become a community problem with the prevalence rate of 1 per 10.000 people. The decrease of the prevalence rate could be abstained by reducing the number of leprosy patients who irregularly visited clinics for medical treatment, There was a tendency that the prevalence rate in Majalengka decreased from year to year, although it had not reached the targeted rate of the WHO, namely less than I per 10.000 people. This, however, was unlike the number of the newly known leprosy patients which tended to increase.In Majalengka the number of leprosy patients with irregular treatment in the year 2000 stood at 32.32 % which meant that the RFT (Release From Treatment) was only 67,69%. This figure was relatively still lower than the targeted national RFT rate (i.e.regular treatment) of 90%.Some earlier studies, such as one held in the Regency of Kuningan, showed that the irregular treatment in 1993 reached 18.80%. Another study in the Regency of Tangerang (1993) showed an irregularity of 21.60%.On the basis of these facts, a study was carried out to learn the actual causes of the irregularity for treatment by leprosy patients. The variables included age, sex, occupations, education, knowledge, attitude and belief of the patients on the disease, provision of medicines in the clinics, the roles of the clinic officials and of the relatives in the treatment.The study in Majalengka made use of the cross-sectional design and primary data, with 208 respondents, namely the whole population meeting the sample criteria.Results of the study showed there was statistically significant correlation between the knowledge of patients (OR : 2.62, 95%CI : 1.44 - 4,76), their attitudes (OR :2.76, 95%CI : 1.51 - 5.05), provision of medicines in clinics (OR : 3.34, 95%CI : 1,64 - 6,80), the roles of the clinic officials (OR : 2.91, 95%CI : 1.60 -5.31) and the patients irregularity for treatment. The study did not show any interaction of risk factors related to the patient irregularity for treatment.It was necessary to improve efforts in giving better information through the radio, television, books, magazines and leaflets in a communicative and simple way which would be more digestible to the local people. In this way people were expected to change their behavior. The study also suggested the necessity of an annual plan by the local government for the need of enough medicines for the targeted patients. The local government should also provide persuasive health education by involving active participation of relatives or groups of other leprosy patients, including some social celebrities who, at the some time, acted as watchers of the patients, discipline in taking medicines. It was also considered necessary to be more pro-active in communication and providing information as well as education to both the patients and their relatives by visiting them for social support and consultation. Apart from that, officials were expected to give treatment to the patients as immediately as possible.Bibliography : 52 (1956 - 2001).