Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Istiqomah; Pembimbing: Artha Prabawa; Penguji: Meiwita Paulina Budiharsana, Dadang Hamidi, Rina Hasriana
Abstrak:
Read More
ABSTRAK
HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immune Deficiency Syndrome) telah menjadi penyakit infeksi penyebab kematian terbesar pada populasi dewasa di dunia. Penyakit ini memiliki window period dan fase asimtomatik (tanpa gejala) yang relatif panjang dalam perjalanan penyakitnya. Sebagian besar penderita HIV dan AIDS berusia produktif, dan besarnya persentase penderita AIDS pada kelompok usia produktif mempengaruhi produktifitas sumber daya yang ada di negara ini. Di Indonesia, Kabupaten Karawang merupakan salah satu wilayah endemis dan berisiko tinggi terhadap HIV dan AIDS. Sebagai kawasan industri, Kabupaten Karawang memiliki banyak penduduk usia produktif dengan mobilitas penduduk yang tinggi sehingga mempercepat proses transfer teknologi, budaya dan gaya hidup. Munculnya tempat-tempat hiburan malam, peredaran media pornografi dan narkotika menciptakan kemudahan akses terhadap terjadinya transaksi seks berisiko, yang merupakan cara penularan HIV dan AIDS terbesar. Komisi Penanggulangan AIDS adalah koordinator untuk upaya penanggulangan HIV dan AIDS. Dalam melaksanakan fungsinya, KPA memiliki rencana aksi SRAN 2010-2014. Untuk memonitor dan mengevaluasi program, digunakan sistem pencatatan dan pelaporan berjenjang. Secara rutin KPA Kabupaten Karawang mengirimkan laporan ke KPA provinsi, KPA nasional dan para pemangku kepentingan di Kabupaten Karawang. Namun, analisa terhadap data yang dimiliki belum dilakukan secara maksimal. Data yang dilaporkan hanya berupa angka absolut dan belum menggambarkan capaian hasil kinerja. Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan HIV dan AIDS berbasis data di KPA Kabupaten Karawang bertujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan menggunakan database yang sistematik, penyimpanan, pengolahan dan pengelolaan data menjadi lebih baik. Metodologi yang digunakan adalah inkremental dan iteratif dengan model prototyping. Sistem ini akan membatu mengolah data berupa angka absolut dengan hasil pemetaan populasi kunci menjadi hasil cakupan kinerja dan indikator. Dengan telihatnya cakupan kinerja dan indikator, diharapkan perencanaan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang dibuat oleh para pembuat keputusan dapat lebih efektif, efisien dan tepat sasaran. Untuk pengembangan sistem selanjutnya, dibutuhkan penguatan di sumber daya, rencana strategis dan SOP.
ABSTRACT
HIV/AIDS (Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immune Deficiency Syndrome) has become the number one cause of death of adult population in the world. It has window period and a long asymptomatic phase. Most HIV and AIDS cases are people in productive age, and it affects productivity of a country. In Indonesia, Karawang District is one endemic area with high risk of HIV and AIDS. As an industry area, Karawang District has much population in productive age with high mobility. It accelerates technology, cultural and lifestyle transfers. The appearance of night clubs, pornography and narcotics ease access to risky sex transaction, which is the biggest cause of HIV and AIDS transmission. National AIDS commission is a coordinator to HIV and AIDS prevention programs. It has SRAN 2010-2014 as the strategic planning for 5 years. To monitor and evaluate the plans, National AIDS commission has developed a hierarchical reporting and recording system, from district to national level. Periodically Karawang AIDS commission sends reports to provincial AIDS commission, national AIDS commission and stakeholders in Karawang District. However, Karawang AIDS commission sent report in absolute and has not analyzed it maximally. It has not described the achievement of Karawang in HIV and AIDS prevention program. Therefore, the development of data-based HIV and AIDS reporting and recording system has purpose to solve the problem. With systematic database, the data storage, execution and management become better and efficient. The methodology of the development is incremental and iterative with prototyping model. This system will help formulating absolute data with mapped key population data into coverage of performance. The coverage will help the decision making become more effective, efficient and based on needs and target. This proposed system still requires manpower and policy strengthening.
T-3883
Depok : FKM-UI, 2013
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Endang Indriasih; Promotor: Indang Trihandini; Kopromotor: Meiwita Paulina Budiharsana, Soewarta Kosen; Penguji: Purnawan Junadi, Besral, Budi Riyanto Wreksoatmodjo, Trihono, Pungkas Bahjuri Ali
D-390
Depok : FKM-UI, 2018
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Andy Prabowo; Promotor: Ascobat Gani; Kopromotor: Mardiati Nadjib; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Meiwita Paulina Budiharsana, Erna Kristin, Mahlil Ruby, Mursyid Bustami
Abstrak:
Read More
Stroke adalah penyakit peringkat ketiga dengan biaya terbanyak dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pelayanan medisnya dilaksanakan sesuai dengan alur klinis (clinical pathway), yang merupakan turunan dari Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK). Tarif pelayanan penyakit stroke iskemik dalam skema Indonesia Case-Based Group (INA-CBG) ditetapkan sebelum pemberlakuan PNPK. Akibatnya, penyusunan tarif stroke iskemik belum sepenuhnya mempertimbangkan standar pelayanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa rumah sakit perlu mengelola biaya perawatan dan kualitas layanan agar tarif INA-CBG dapat mencukupi biaya satuan rawat inap stroke iskemik pada pasien JKN di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. Desain penelitian yang digunakan adalah noneksperimental dengan data retrospektif Oktober—Desember 2019. Unit analisisnya adalah 96 pasien stroke iskemik yang dirawat di RS PON. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata biaya satuan untuk stroke iskemik di RS PON adalah sebesar Rp11.598.286 ± Rp5.799.088. Uji regresi multipel memperlihatkan bahwa lama hari rawat inap, sistolik dan skor National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) saat admisi ke rumah sakit merupakan determinan signifikan terhadap rata-rata biaya satuan rawat inap stroke iskemik pasien JKN di RS PON. Perbedaan tidak signifikan terlihat antara tarif INA-CBG tahun 2016 regional 1 RS kelas A dan rata-rata biaya satuan rawat inap stroke iskemik pada pasien JKN di RS PON. Namun, temuan ini juga menjelaskan penerapan tarif INA-CBG tahun 2016 regional 1 RS kelas A bagi RS PON mengakibatkan defisit rata-rata sebesar -Rp214.049 ± Rp4.647.223 per kasus. Perbedaan biaya satuan dan tarif INA-CBG ini diperkirakan menyebabkan defisit sebesar -Rp1.262.304.927 bagi RS PON pada tahun 2019. Selain itu, diperkirakan defisit yang ditanggung oleh seluruh rumah sakit peserta JKN mencapai -Rp61.108.299.113, dengan asumsi prevalensi stroke iskemik adalah 1,1‰. Meskipun secara rata-rata biaya satuan lebih tinggi dari tarif, rumah sakit dapat melakukan pengelolaan keuangan yang baik agar operasional tidak terganggu. Hal ini tercermin dari rasio kas dan rasio lancar RS PON yang masing-masing sebesar 240,47% dan 1.695,31%. Dengan demikian, kewajiban jangka pendek dapat dipenuhi oleh RS PON, namun banyak aset lancar yang mengendap dan seharusnya bisa menjadi potensi pendapatan tambahan rumah sakit, atau banyak piutang yang belum terbayarkan. BPJS Kesehatan juga perlu mengelola keuangan dengan baik untuk menjaga keberlangsungan program JKN, yang ditunjukkan dengan rasio kas dan rasio lancar sebesar 152,91% dan 914,6%.
Stroke ranks as the third most costly disease in the National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN) program. Medical services are carried out in accordance with the clinical pathway, which is derived from the national guidelines for medical services (PNPK). The tariff for treating ischemic stroke in the Indonesia Case-Based Group (INA-CBG) was set before establishing of the PNPK, resulting in the tariff for ischemic stroke treatment being issued before calculating the real actual costs of delivering the national service standards of care. This research is necessary to demonstrate that hospitals need to manage care costs and service quality so that the INA-CBG rates can cover the unit costs of inpatient ischemic stroke care for JKN patients at the National Brain Center Hospital (RS PON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. A retrospective nonexperimental research design was used, analyzing data from ischemic stroke patients hospitalized at RS PON between October—December 2019. The results showed that the average unit cost of inpatient ischemic stroke at RS PON was IDR11,598,286 ± IDR5,799,088, based on the 2019 data. Multiple regression tests indicated that the length of stay, sistolic and the national institutes of health stroke scale (NIHSS) scores upon admission were significant determinants of the variation of the average unit cost. Non-significant difference was found between the INA-CBG 2016 tariff for type A hospitals (region 1) and the average unit cost of inpatient ischemic stroke among JKN patients at RS PON. In conclusion, implementing the INA-CBG 2016 tariff for type A hospitals such as RS PON creates an average deficit of -IDR214,049 ± IDR4,647,223 per case. The discrepancy between unit costs and INA-CBG tariffs is estimated to have resulted in a deficit of -IDR1,262,304,927 for RS PON in 2019. Furthermore, assuming an ischemic stroke prevalence of 1.1‰, the deficit borne by all JKN-participating hospitals is estimated to have reached -IDR 61,108,299,113. Although the average unit cost is higher than the tariff, the hospital can manage its finances well to ensure that operations are not disrupted. This is reflected in RS PON's cash ratio and current ratio, which are 240.47% and 1,695.31%, respectively. Thus, RS PON can meet its short-term obligations, but many current assets are idle and should be potential additional hospital revenue or m any outstanding receivables. BPJS Kesehatan also needs to manage its finances well to maintain the continuity of the JKN program, as indicated by its cash ratio and current ratio of 152.91% and 914.6%.
D-590
Depok : FKM-UI, 2025
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Musafah; Promotor: Tris Eryando; Kopromotor: Martya Rahmaniati Makful, Meiwita Paulina Budiharsana; Penguji: Besral, Kemal Nazaruddin Siregar, Wendy Hartanto, Sudibyo Alimoeso
Abstrak:
Read More
Unmet need KB di Indonesia belum mencapai target khususnya di Pulau Kalimantan. Penurunan unmet need KB dapat mencegah kematian ibu. Adanya desentralisasi menuntut pemerintah daerah membuat kebijakan kesehatan seperti program KB. Analisis spatio-temporal dibutuhkan untuk menyelidiki unmet need KB yang berguna untuk memantau program KB. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pola spasial dan faktor-faktor yang mempengaruhi unmet need KB tahun 2018-2021 di tingkat Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan, Indonesia. Studi ekologi dilakukan pada 56 Kabupaten/kota di Pulau Kalimantan pada tahun 2018-2021. Data berbentuk agregat dan bersumber dari Laporan Pengendalian dan Pelayanan Kontrasepsi BKKBN, Buku Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Website Dewan Jaminan Sosial Sistem Informasi Terpadu. Analisis data dengan menggunakan Geographically Temporal Weighted Regression. Hasil penelitian menunjukkan Bulungan, Malinau, Nunukan, Tana Tidung, Kota Tarakan, Bontang, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur konsisten berada pada klaster I (High-high) pada tahun 2018-2021. Pemodelan unmet need KB yang didapatkan pada tingkat Kabupaten/kota di Pulau Kalimantan selama 2018-2021 adalah kemiskinan, pendapatan, non cakupan JKN, rasio praktik bidan mandiri, rasio faskes KB pemerintah, rasio faskes KB swasta, rasio penyuluh KB dengan nilai adjusted R square sebesar 46,06%. Kemiskinan berpengaruh dalam meningkatkan unmet need KB di 43 Kabupaten/Kota (76,8%) di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018-2021. Non cakupan JKN berpengaruh dalam meningkatkan unmet need KB di 35 Kabupaten/kota (62,5%) di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018-2021. Rasio praktik bidan mandiri, rasio faskes KB pemerintah dan rasio faskes KB swasta berpengaruh terhadap unmet need KB tetapi belum dapat menurunkan unmet need KB di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018-2021. Rasio penyuluh KB berpengaruh dalam menurunkan unmet need KB di 22 Kabupaten/kota (39,3%) di Pulau Kalimantan, Indonesia selama 2018-2021. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan kepada SKPD-KB di Kabupaten/kota untuk memprioritaskan program KB pada penduduk miskin dalam menurunkan unmet need KB dengan mendekatkan program KB seperti pelayanan KB dan penyuluhan KB khususnya pada Kabupaten/kota yang konsisten tergolong kemiskinan tertinggi selama 2018-2021, yaitu Kapuas Hulu, Melawi, Kayong Utara, Paser, Kutai Barat, Kutai Timur, Mahakam Ulu dan Bulungan.
Unmet need for family planning in Indonesia has not yet reached the target, especially on the island of Kalimantan. Reducing the unmet need for family planning can prevent maternal deaths. Decentralization requires local governments to create health policies such as family planning programs. Spatio-temporal analysis is needed to investigate unmet need for family planning which is useful for monitoring family planning programs. The aim of this research is to determine the spatial patterns and factors that influence the unmet need for family planning in 2018-2021 at the district/city level on the island of Kalimantan, Indonesia. Ecological studies were carried out in 56 districts/cities on Kalimantan Island in 2018-2021. Aggregate data is used and comes from the BKKBN Contraception Control and Services Report, the Central Statistics Agency (BPS) Publication Book and the Social Security Council's Integrated Information System Website. Data analysis using Geographically Temporal Weighted Regression. Poverty has an influence in increasing the unmet need for family planning in 43 districts/cities (76.8%) on Kalimantan Island, Indonesia during 2018-2021. Non-coverage of JKN has an influence in increasing the unmet need for family planning in 35 regencies/cities (62.5%) on Kalimantan Island, Indonesia during 2018-2021. The ratio of independent midwife practices, the ratio of government family planning health facilities and the ratio of private family planning health facilities have an influence on the unmet need for family planning but have not been able to reduce the unmet need for family planning on the island of Kalimantan, Indonesia during 2018-2021. The ratio of family planning instructors has an influence in reducing the unmet need for family planning in 22 districts/cities (39.3%) on Kalimantan Island, Indonesia during 2018-2021. Based on the results, it is recommended for SKPD-KB in districts/cities to prioritize family planning programs for the poor in reducing the unmet need for family planning by bringing family planning programs closer together such as family planning services and family planning counseling, especially in districts/cities which consistently have the highest poverty level during 2018-2021 namely Kapuas Hulu, Melawi, North Kayong, Paser, West Kutai, East Kutai, Mahakam Ulu and Bulungan.
D-510
Depok : FKM-UI, 2024
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Indah Sri Wahyuni; Promotor: Tris Eryando; Kopromotor: Martya Rahmaniati Makful, Meiwita Paulina Budiharsana; Penguji: Besral, Kemal Nazaruddin Siregar, Popy Yuniar, Wendy Hartanto, Harimat Hendarwan
Abstrak:
Read More
Pemanfaatan pelayanan kesehatan dalam persalinan sangat penting karena proses persalinan merupakan fase krusial dalam kehidupan ibu dan anak. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di fasyankes merupakan salah satu intervensi kunci dan terbukti untuk mengurangi 16-33% kematian ibu. Di Indonesia, cakupan pemanfaatan persalinan di fasyankes berdasarkan SKI 2023 sebesar 89.9% namun cakupan tersebut belum mencapai target dari renstra kemenkes 2020-2024 sebesar 95%. Data riskesdas 2013, 2018 dan SKI 2023 menunjukkan adanya variasi dalam cakupan persalinan di fasyankes antar kabupaten/kota di Pulau Jawa sehingga mencerminkan adanya disparitas wilayah. Tujuan penelitian ini mengetahui model spasial pemanfaatan persalinan di fasyankes untuk setiap kabupaten/kota di Pulau Jawa, Indonesia. Studi ekologi dilakukan pada 118 kabupeten/kota di Pulau Jawa tahun 2023. Data berbentuk agregat dan bersumber dari publikasi SKI 2023, data sebaran tenaga medis dan tenaga kesehatan, buku publikasi BPS dan profil kesehatan masing-masing provinsi di Pulau Jawa. Analisis data menggunakan Spatial Error Model (SEM) dan Geographically Weighted Regression (GWR). Hasil penelitian menunjukkan terdapat autokorelasi spasial positif dan membentuk pola pengelompokan spasial. Hasil SEM menunjukkan adanya dependensi spasial yang signifikan dan mampu menjelaskan 77,78% variasi antarwilayah dan membentuk pola residual yang mengelompok. Pada Model GWR mampu menjelaskan 87,28% variasi spasial pemanfaatan persalinan melalui kombinasi variabel independen. Hasil model menunjukkan bahwa determinan yang memengaruhi pemanfaatan persalinan di fasyankes yaitu penolong persalinan, kepemilikan jaminan kesehatan, penduduk miskin, kunjungan ANC, pendidikan ibu, rasio dokter dan rasio PKM memiliki pengaruh yang bervariasi secara spasial antar kab/kota. Variabel-variabel tersebut memiliki kekuatan pengaruh yang berbeda antar kab/kota di Pulau Jawa. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perencanaan bagi program kesehatan ibu yang lebih terarah khususnya dalam penetapan wilayah prioritas intervensi di Pulau Jawa.
The utilization of healthcare services during delivery is essential, because process is a crucial phase in the lives of both mother and child. Delivery assisted by skilled birth attendant in healthcare facilities is a key intervention proven to reduce maternal mortality by 16–33%. In Indonesia, the coverage of healthcare facility delivery based on the 2023 Indonesian Health Survey (SKI) is 89.9%; however, this has not yet reached the 95% target set by the Ministry of Health's 2020–2024 strategic plan. Data from Riskesdas 2013, 2018, and SKI 2023 indicate variations in facility-based delivery coverage across regencies/cities on Java Island, reflecting regional disparities. This study aims to determine the spatial model of healthcare facility delivery utilization for each regency/city on Java Island, Indonesia. An ecological study was conducted across 118 regencies/cities in Java in 2023. Aggregate data were sourced from the 2023 SKI publications, medical and health personnel distribution data, BPS (Statistics Indonesia) publications, and health profiles from each province in Java. Data were analyzed using the Spatial Error Model (SEM) and Geographically Weighted Regression (GWR).The results indicate a positive spatial autocorrelation, forming a spatial clustering pattern. The SEM results show significant spatial dependency, explaining 77,78% of the inter-regional variation and forming clustered residual patterns. The GWR model was able to explain 87,28% of the spatial variation in delivery utilization through a combination of independent variables. The model results demonstrate that determinants affecting healthcare facility delivery utilization namely skilled birth attendants, health insurance ownership, poverty levels, ANC (Antenatal Care) visits, maternal education, physician ratios, and community health center ratios have spatially varying influences across regencies/cities. These variables exhibit different levels of influence across different regions in Java. The findings of this study are expected to serve as a planning resource for more targeted maternal health programs, particularly in identifying priority areas for intervention on Java Island.
D-607
Depok : FKM-UI, 2026
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Tiopan Sipahutar; Ketua Tim Penguji: Endang L. Achadi; Promotor: Tris Eryando; Ko Promotor: Meiwita
Paulina Budiharsana; Penguji: Kemal Nazaruddin Siregar, Muhammad Nur Aidi, Minarto, Diah Mulyawati Utari, Martya Rahmaniati, Harimat Hendarwan
Abstrak:
Prevalensi stunting di kabupaten/ kota di Indonesia masih banyak yang tinggi walaupun secara nasional sudah mengalami penurunan. Penelitian ini merupakan studi ekologi yang menggunakan data agregat dari Laporan Riset Kesehatan Dasar 2018 dengan tujuan untuk mengetahui gambaran prevalensi stunting di Indonesia pada tingkatan kabupaten/ kota, menemukan daerah hotspot stunting yang akan menjadi area prioritas intervensi stunting, dan menentukan model prevalensi stunting dengan menggunakan analisis spasial. Pemodelan dilakukan dengan menggunakan Spatial Autoregressive (SAR). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak R i386 3.6.1 untuk mengolah data spasial, Tableau Public 2020 untuk membuat grafik, serta SPSS 25 untuk membuat statistik deskriptif. Hasil analisis menemukan bahwa sebanyak 54,9% (282 kabupaten/ kota) kabupaten/ kota di Indonesia masih memiliki prevalensi stunting di atas angka nasional. Prevalensi stunting balita lebih dari 30% masih terlihat di 57,8% (297 kabupaten/ kota) kabupaten/ kota, dan prevalensi stunting balita lebih dari 40% masih ada sekitar 17,7% (91 kabupaten/kota). Ada autokorelasi antar wilayah berdasarkan prevalensi stunting di Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Bali NTT NTB. Analisis spasial juga menemukan beberapa daerah hotspot yang kemudian akan diajukan sebagai daerah prioritas intervensi percepatan pencegahan stunting di Indonesia. Hasil pemodelan SAR menemukan faktor penentu stunting yang bermakna untuk Pulau Sumatera adalah BAB di jamban, cuci tangan, ANC-K4, dan kemiskinan; untuk Pulau Jawa adalah ANC-K4 dan kemiskinan; untuk Sulawesi adalah BAB di jamban dan ANC- K4; dan untuk Bali NTT NTB adalah cuci tangan, imunisasi, kemiskinan, dan PMT anak.
Read More
D-436
Depok : FKM-UI, 2021
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉