Akreditasi klinik merupakan strategi penting dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer dan keselamatan pasien. Dalam RPJMN 2020–2024 ditargetkan seluruh FKTP (puskesmas dan klinik pratama) terakreditasi pada tahun 2024, namun capaian akreditasi klinik pratama baru mencapai 87%. Di DKI Jakarta, khususnya Jakarta Barat, cakupan akreditasi masih rendah, yaitu hanya 48 dari 247 klinik yang telah terakreditasi. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi akreditasi, baik dari sisi kesiapan, pelaksanaan, maupun pemantauan keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi program akreditasi klinik pratama di Jakarta Barat tahun 2024 menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif studi kasus, melalui wawancara mendalam dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Lembaga Penyelenggara Akreditasi, pimpinan klinik yang telah dan belum terakreditasi, serta telaah dokumen. Hasil penelitisn menunjukkan bahwa seluruh informan memahami tujuan akreditasi sebagai upaya peningkatan mutu dan syarat kerja sama dengan BPJS. Pada aspek input, ditemukan kendala seperti keterbatasan SDM pendamping, rendahnya pemahaman terhadap standar, serta beban pembiayaan. Evaluasi proses mengungkapkan pelaksanaan berjalan sesuai prosedur, namun masih terdapat kendala dalam dokumentasi dan koordinasi internal. Aspek produk menunjukkan bahwa akreditasi berdampak positif terhadap tata kelola dan kepuasan pasien, tetapi belum didukung oleh sistem monitoring pascaakreditasi yang optimal. 

Clinic accreditation is an essential strategy for improving the quality of primary healthcare services and ensuring patient safety. Under the 2020–2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN), all primary healthcare facilities (puskesmas and primary clinics) are targeted to be accredited by 2024. However, as of 2024, the accreditation rate for primary clinics has only reached 87%. In DKI Jakarta, particularly in West Jakarta, the coverage remains low, with only 48 out of 247 clinics accredited. This indicates ongoing challenges in accreditation implementation, including issues of readiness, execution, and sustainable monitoring. This study aims to evaluate the implementation of the primary clinic accreditation program in West Jakarta in 2024 using the CIPP evaluation model (Context, Input, Process, Product). The research uses a qualitative case study approach, with data collected through in-depth interviews with the DKI Jakarta Provincial Health Office, West Jakarta City Health Sub-Office, Accreditation Organizing Institutions, and heads of both accredited and non-accredited clinics, as well as document analysis. The findings show that all informants understand accreditation as a quality improvement effort and a requirement for collaboration with BPJS (Indonesia’s National Health Insurance). In the input aspect, challenges identified include limited support personnel, low understanding of accreditation standards, and financial burdens. The process evaluation reveals that implementation follows procedures, though issues remain in documentation and internal coordination. The product aspect indicates that accreditation has had a positive impact on service governance and patient satisfaction, but it is not yet supported by an optimal post-accreditation monitoring system.