Abstrak: Demand terhadap pelayanan kesehatan tenaga profesional di Indonesia masihterhitung rendah, walaupun peningkatan pembiayan kesehatan dan implementasiasuransi kesehatan yang menjamin lebih dari separuh populasi Indonesia melaluiJaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah dilakukan. Berbagai penelitiansebelumnya menunjukkan bahwa fenomena Supplier Induced Demand merupakansalah satu alasan mengapa ekspenditur kesehatan terus meningkat, sehinggamenyebabkan beban finansial tanpa memberikan keuntungan bagi kesehatanmasyarakat.Menggunakan data Susenas tahun 2012 dan Podes tahun 2011, peneliti melakukanpendekatan mikroekonometri menggunakan metode estimasi two part model danmenganalisis densitas dokter pada level kabupaten dan frekuensi kunjungan kepelayanan rawat jalan pada level individual untuk menemukan indikasi adanyafenomena Supplier Induced Demand pada kunjungan rawat jalan ke dokter praktikperorangan/poliklinik di Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitian inisial yang pernah dilakukan di Indonesia.Kesimpulan yang didapatkan adalah densitas dokter merupakan variabel eksogen,dan memberikan korelasi positif pada frekuensi kunjungan responden sakit,sehingga memberikan bukti yang mengindikasikan adanya fenomena SupplierInduced Demand di Indonesia pada tahun 2012. Namun demikian, status sakittetap menjadi faktor utama yang membuat pasien mengakses pelayanankesehatan.Keywords: supplier induced demand, permintaan pelayan kesehatan, asuransikesehatan, rawat jalan

---

Demand for healthcare remain low, even though Indonesian government continueto increase healthcare funding, and implemented the social health insurance thatcovers more than a half of whole population through Jaminan KesehatanNasional (JKN). Numerous studies mentioned that the Supplier induced Demand(SID) is one of many reason why healthcare expenditure is increasing, causingmore financial pressures, increasing the share of national resources spent onhealthcare, which all of these can occur with few benefits for the health of thepopulation.Using data from Indonesian Household Survey (Susenas 2012) and Potensi Desa(Podes 2011), this study provides an empirical evidence of the phenomenon usingmicroeconometrics approach under the two-part modeling, analyzing district levelphysician density on the individual numbers of doctor visit to find evidenceindicating the existence of SID phenomenon in Indonesia.This is the initial study of the phenomenon in Indonesia, and it concludes thatphysician density is proven exogenous and has positive effect on the frequency ofdoctor visit, thus giving evidence indicating Supplier Induced Demandphenomenon occurred in Indonesia. Nevertheles, poor health status of patients isstill the main reason of the healthcare utilization.Keywords: supplier induced demand, demand for healthcare, health insurance,outpatient care

Abstrak: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu bentuk perlindungansosial dibidang kesehatan. Sektor informal atau pekerja bukan penerima upahmemiliki persentase paling rendah dibandingkan dengan peserta lainnya. Tujuanpenelitian ini mengetahui determinan willingness to pay iuran jaminan kesehatanpada pengemudi ojek pangkalan di Kota Depok. Penelitian ini merupakanpenelitian kuantitatif dengan design potong lintang. Metode pemilihan ojekpangkalan dilakukan dengan sistem random sampling, sedangkan pemilihanresponden dilakukan secara accidental. Hasil penelitian diperoleh, umur,pendapatan keluarga, dan pengetahuan mempengaruhi kesediaan membayar iuran.Rerata kesediaan membayar iuran pada kelas III sebesar Rp. 19.364,-, kelas II Rp.27.439,- dan kelas I Rp 37.159,-Kata Kunci : WTP, sektor informal, JKN, ojek pangkalan.

Abstrak:

Kebijakan program Jampersal bertujuan untuk meningkatkan akses ibu hamil melakukan persalinan di fasilitas kesehatan sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dalam upaya mempercepat pencapaian target MDG’s. Di Kabupaten Mukomuko dari tahun 2010 hingga 2012, jumlah kematian ibu dan bayi terus meningkat, jumlah persalinan di fasilitas kesehatan lebih rendah dibandingkan jumlah persalinan di non fasilitas kesehatan pada tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran implementasi kebijakan program Jampersal di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu tahun 2012. Desain penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis), wawancara mendalam pada informan dan studi literature serta pendekatan masalah secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program Jampersal di Kabupaten Mukomuko telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis Jampersal yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini adalah rendahnya tarif yang menyebabkan sangat sedikitnya BPS yang terlibat. Keterbatasan fasilitas kesehatan serta sulitnya akses ke fasilitas kesehatan menyebabkan rendahnya jumlah persalinan di fasilitas kesehatan.

---

 

The policy of Jampersal aims to improve access of pregnant women to deliver in health facilities that are expected to reduce maternal mortality and infant mortality rates in an effort to accelerate the achievement of the MDG's. In Mukomuko district from 2010 to 2012, the number of maternal and infant mortality continues to increase, the number of deliveries in health facilities is lower than the number of deliveries in health facilities non in 2012. This study aims to see an overview of the implementation of Jampersal policy in the Mukomuko regency Bengkulu province in 2012. This is a qualitative research design using content analysis, in-depth interviews with informants and the literature study and descriptive approach to problem analysis. The results showed that the implementation of Jampersal policy in the Mukomuko regency has been implemented in accordance with the technical instructions Jampersal issued by the Ministry of Health.Which is a constraint in the implementation of this policy is that the low rates cause BPS very least involved. Limitations of health facilities and the difficulty of access to health facilities has a low number of deliveries in health facilities.

Abstrak:

ABSTRAK Nama : Astuti Purbaningsih Program Studi : Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Judul : Dampak Jaminan Kesehatan Sosial  Bagi Masyarakat Miskin Terhadap Utilisasi Layanan Kesehatan (Data Indonesia Family Life Survey 2000, 2007 dan 2014) Dalam upaya memberikan perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin dari risiko kesehatan, pemerintah Indonesia mengimplementasikan program jaminan kesehatan sosial bersubsidi bagi masyarakat miskin Askeskin. Program ini kemudian diperluas target dan manfaatnya menjadi Jamkesmas. Penelitian ini meneliti dampak jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin terhadap utilisasi layanan kesehatan berupa jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap, proporsi belanja kesehatan terhadap pengeluaran rumah tangga, serta self-assessed health. Analisis dilakukan pada semua populasi dan subpopulasi termiskin (kuintil pertama dalam populasi). Peneliti menggunakan metode propensity score matching dan difference-in-difference untuk analisis data Indonesia Family Life Survey (IFLS) tahun 2000, 2007 dan 2014. Hasil penelitian menunjukkan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin memiliki dampak positif signifikan terhadap jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap; di sisi lain program tidak memiliki dampak signifikan terhadap proporsi belanja kesehatan rumah tangga dan self-assessed health. Program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin secara signifikan telah meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan, namun tidak signifikan melindungi masyarakat miskin dari risiko belanja kesehatan dan tidak signifikan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat miskin. Kata kunci: askeskin, jamkesmas, jaminan kesehatan, analisis dampak, ekonometri, kemiskinan

---

ABSTRACT Name : Astuti Purbaningsih Study Program : Magister of Public Health Judul : The Impact of Social Health Insurance for The Poor on Health Services Utilization (Indonesia Family Life Survey Data 2000, 2007 and 2014) To improve the poor’s access to healthcare services, the Indonesian government introduced Askeskin, a subsidized social health insurance for the poor. Later, Askeskin had policy expansion and became Jamkesmas. We examine the effects of this social health insurance for the poor on health services utilization — outpatient visits, inpatient admissions, household budget share of health spending, and self-assessed health. We analyze all samples and the poorest (1 st ) quartile of the sample. Using propensity score matching and difference-in-difference matching strategies on Indonesia Family Life Survey (IFLS) datasets 2000, 2007 and 2014, we find the insurance have positive significant impact on outpatient visits and inpatient admissions; it does not seem to have significant impact on household budget share of health spending and self-assessed health, however. This finding suggests that social health insurance for the poor increases health services utilization (outpatient visits and inpatient admissions), on the other hand it does not significantly protect the poor from health spending and not significantly improve health outcome of the poor. Keywords: askeskin, jamkesmas, health insurance, impact evaluation, econometric, poor

Abstrak:

Latar Belakang. Pada Renstra 2010-2014 men-targetkan pencapaian persentase RS yang melaksanakan Jamkesmas sebesar 95% pada 2014. Pelaksanaan Jamkesmas di RS swasta dapat dilaksankan setelah ada bentuk kemitraan melalui perjanjian kerja sama (PKS). Namun kondisi saat ini menunjukkan minat RS bentuk privat sangat rendah, hanya seperempat dari RS publik, sedangkan pertumbuhan RS privat sangat pesat. Pada tahun 2008 tercatat jumlah RS privat di Indonesia sebanyak 85, dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 191. Hal ini diperburuk kecenderungan RS  publik berubah menjadi privat. Maka dari itu, pertumbuhan RS yang didominasi oleh rumah sakit privat tidak akan sejalan dengan peningkatan RS yang mau bermitra dengan Jamkesmas. Menurut Notoadmodjo (2005), dalam  menjalin suatu kemitraan yang harmonis perlu diketahui calon mitra ataupun karakteristik dari rumah sakit swasta, untuk itu, perlu diketahui bagaimana karakteristik rumah sakit swasta di Indonesia saat ini, dan apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat menjalin suatu kemitraan publik-privat. Metode. Jenis Penelitian ini adalah kualitatif, dan k uantitatif dengan rancangan cross sectional. Data primer melalui kuesioner kepada direktur RS swasta di Indonesia. Informan adalah pemegang kebijakan atau pengelola Jamkesmas dan perumahsakitan di Kemenkes. Wawancara mendalam diarahkan untuk menggali informasi terhadap hasil data kuantitaf sehingga dapat ditemukan jawaban maupun kesenjangan yang ada. Studi pendahuluan dengan menganalisis data sekunder unit pengaduan masyarakat tahun 2007-2010, dikategorisasi sebagai dasar penyusunan kerangka konsep dan pertanyaan kuesioner. Faktor yang diukur adalah faktor internal individu direktur RS swasta sebagai pembuat keputusan dan faktor karakteristik rumah sakit, serta kebijakan suprastruktur rumah sakit yang diduga berpengaruh terhadap pelaksanaan Jamkesmas. Hasil. Sampel yang masuk sebanyak 159 RS (20,7%) merepresentasikan RS kelas C dan D (93,7%). Semua RS berpandangan tarif INA-CBG terlalu rendah, disamping juga bahwa RS swasta masih memiliki mind set fee for service. Uji diskriminan didapatkan faktor-faktor yang paling berpengaruh berturut-turut adalah keterbatasan sarana-prasarana rumah sakit, pengetahuan direktur, persyaratan Jamkesmas, fungsi sosial rumah sakit dan administrasi klaim. Hasil uji Chi Square didapatkan minat tetap rendah pada RS privat dimana memiliki pengaruh suprastruktur yang kuat, jenis RS Khusus, RS dengan BOR tinggi serta RS dengan target pasar menengah keatas. Diketahui tidak ada bentuk kegiatan IX “pemasaran” secara khusus dari Tingkat Pusat (Kemenkes) kepada PPK yang belum bermitra sehingga pencapaian target Renstra sangat tergantung dari kontribusi pemerintah daerah. Uji statistik membandingkan antara kelompok yang hanya terpapar informasi dari pemerintah dengan yang tidak (umum), terbukti menurunkan perbedaan mean serta meningkatkan OR terhadap kemitraan Jamkesmas, hal tersebut berarti faktor informasi (sosialisasi) meningkatkan minat RS swasta untuk bermitra. Kecenderungan perubahan publik ke privat, bahkan RS publik kian berprilaku seperti privat disinyalir karena tidak ada pengawasan khusus ataupun insentif yang cukup bagi RS publik, sehingga perlu segera merealisasikan merealisasikan Badan Pengawas Rumah Sakit. Kepustakaan 90 (1992- 2010), Gambar 18, Tabel 48, Lampiran 6 Kata Kunci : Jamkesmas, privat, publik, Kementerian Kesehatan, kemitraan

---

 

Background. In the 2010-2014 Strategic Plan (Renstra), MoH targeting the percentage of hospitals that perform Jamkesmas by 95% in 2014. Implementation Jamkesmas in private hospitals can be carried after there is a form of partnership through a memorandum of understanding (MoU). However, current conditions indicate low interest from the for profit (PT) hospitals, only a quarter of the public (not for profit) hospitals interest, while the growth of for profit (PT) hospitals increased rapidly. In 2008, recorded number of for profit( PT) hospitals in Indonesia is 85, and by the year 2010 increased up to 191. This exacerbated the tendency of not for profit hospitals become for profit (PT) ho spital. Therefore, the growth of the hospital which is dominated by for profit hospitals will not be in line with the number of hospitals that want to partner with Jamkesmas. According Notoadmodjo (2005), in establishing a harmonious partnership need to know the partners characteristics of private hospitals, for that, it is important to know the characteristics of private hospitals in Indonesia, and what the government's efforts to forge public-private partnerships. Methods. This type of study is qualitative and quantitative research with cross sectional design. Primary data through questionnaire to directors (CEO) of private hospitals in Indonesia. The informants are policy holder and/or the program manager of Jamkesmas and hospitals regulator in MoH. In-depth interviews aimed to collect information towards the kuantitatives outcomes analysis, in order to discover answers and gaps that might exist. Preliminary studies done by analyzing the public complaints unit data from 2007-2010, categorized, as the basis for the conceptual framework and questionnaire questions. Factors that measured consists internal factors of CEO include perception to Jamkemas, hospital characteristics, and governing body policies that allegedly affect the implementation of Jamkesmas in private hospitals. . XI Results. Samples reached 159 (20,7%) hospitals representing hospitals C and D class (93.7%). All hospital agreed that INA-CBG rates are too low, as the private hospitals still have the “fee for service” mind set. Discriminant test obtained the factors that most effect are the unavailability of hospital infrastructure, CEO knowledge, requirements of Jamkesmas partnership, social functions and claims administration. From thr Chi Square test results obtained low-interest fixed at a for profit (PT) hospital which has strong influenced by their governing body, special hospitals, hospitals with high utilization (BOR) and the hospital that has middle upper markets. Furthur, it is note there is no special form of "marketing" activities by the MoH to hospitals that have not partnered, so that, the achievement of target in Renstra is dependen on the local governments contribution. Statistical test to compare between the exclusive exposure (informed) by government group and those “whose not exclusive” group, evidence could lowering the mean differences and add OR value, which means socialisation from government can increase the interest of private hospitals to partner with Jamkesmas. The trend of changes public hospitals become private reduced their social function is presumably because there is no special monitoring form the government and the incentives are sufficient, so it required immediately realize the Supervisory Board of the Hospital. Lite rature 90 (1992-2010), Picture 18, Table 48, Attachme nt 6 Keyword : Jamkesmas, for profit hospital, not for profit hospital, MoH, partnership