Abstrak: Latar Belakang: Peningkatan jumlah kanker menyebabkan peningkatan akan kebutuhan pelayanan kanker. Tatalaksana pada waktu yang tepat akan memberikan hasil pengobatan yang optimal. Waktu tunggu radioterapi dapat menggambarkan kualitas pelayanan rumah sakit.

Tujuan: Mengetahui waktu tunggu radioterapi pada pasien kanker serviks, kanker payudara, dan kanker nasofaring serta faktor pasien dan manajemen yang dapat mempengaruhi.

Metode: Studi kohort retrospektif dengan mengumpulkan data melalui rekam medik pasien kanker serviks, kanker payudara, dan kanker nasofaring yang dirujuk ke Sub Radioterapi RSMH sejak Januari 2015. Waktu tunggu dihitung sejak ada hasil patologi anatomi hingga mulai radioterapi. Studi dilanjutkan dengan analisis kualitatif pada faktor manajerial yaitu sarana prasarana, sumber daya manusia, rencana perbaikan, regulasi/ kebijakan, dan anggaran terhadap adanya waktu tunggu radioterapi.

Hasil: Terdapat 180 pasien kanker yang dimasukan dalam penelitian, dengan masing-masing kanker berjumlah 60 pasien. Median waktu tunggu radioterapi kanker serviks adalah 131 hari. Median waktu tunggu radioterapi kanker payudara adalah 144,5 hari. Median waktu tunggu radioterapi kanker nasofaring adalah 224 hari. Analisis bivariat dilakukan terhadap variabel-variabel pasien dan didapatkan tidak ada hubungan yang bermakna secara statistik terhadap waktu tunggu (p>0,05). Hasil observasi, wawancara mendalam dan telaah dokumen/ teori didapatkan bahwa keterbatasan sarana prasarana, kurangnya jumlah sumber daya manusia, ketiadaan regulasi, dan keterbatasan anggaran mempengaruhi adanya waktu tunggu radioterapi.

Kesimpulan: Waktu tunggu radioterapi masih panjang dan belum memiliki standar, baik untuk kanker serviks, kanker payudara, dan kanker nasofaring. Diperlukan koordinasi dari berbagai profesi terkait onkologi untuk mendiskusikan dan memutuskan waktu optimal pelayanan kanker, khususnya dalam bentuk tim multidisiplin kanker. Pemenuhan kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat radiasi dan sumber daya manusia dapat menjadi solusi untuk mengurangi waktu tunggu radioterapi.

---

Background: Increasing number of cancers caused an increase in the need for cancer services. Treatment in the appropriate time will give an optimal result. Radiotherapy waiting time can describe the quality of hospital services.

Aim: to describe radiotherapy waiting time in cervical cancer, breast cancer, and nasopharyngeal cancer and to examine patient factors and managerial factors associated with waiting time.

Methods: restrospective cohort study conducted by collecting data from medical record for cervical cancer, breast cancer, and nasophryngeal cancer which are referred to Radiotherapy unit since January 2015. Wait time is define as since anatomical pathology confirmed of cancer until start of the first radiotherapy. This study then continued using qualititative analysis in managerial factors, such as infrastructure, human resources, plan of improvement, regulation, and funding.

Result: there was 180 cancer patients, with each cancer is 60. The median Radiotherapy waiting time for cervical cancer, breast cancer, and nasopharyngeal cancer is 131 days, 144,5 days, and 224 days consecutively. There is no association between patients demographic characteristics (age, education, working status, stage of cancer, domicile, and comorbidities) with wait time. From indepth interviews, observation, and literature review, it is known that shortage of infrastructure and medical equipment, human resources, no regulation, and limitation of budgeting influenced the wait time.

Conclusion: radiotherapy wait time is still too long and have no standard for cervical cancer, breast cancer, and nasopharyngeal cancer. Coordination between all oncologists is needed to discuss the optimal time for cancer services. One of the solutions to decrease wait time is by fulfillment between needs and demand of radiotherapy tools and human resources. 

Abstrak: High-risk Human Papillomavirus (HR-HPV) adalah necessary factor dalam proses terjadinya kanker serviks. Banyak faktor yang dikaitkan dengan infeksi HR-HPV, salah satunya adalah penggunaan kontrasepsi hormonal. Namun hasil penelitian-penelitian sebelumnya belum menunjukkan asosiasi yang konklusif antara pemakaian kontrasepsi hormonal dan infeksi HR-HPV. Data mengenai hubungan antara keduanya di Indonesia masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi asosiasi antara penggunaan kontrasepsi hormonal dan infeksi HR-HPV pada populasi yang mengikuti program penapisan kanker serviks oleh Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Prov. DKI Jakarta di Jakarta tahun 2019. Desain penelitian ini adalah kasus kontrol dengan menggunakan data sekunder dari program penapisan kanker serviks di Jakarta pada Januari - Desember 2019. Kasus diambil dari peserta skrining dengan hasil tes DNAHPV positif yang didapat dari pemeriksaan menggunakan Hybrid Capture 2. Kontrol dipilih secara acak dari peserta dengan hasil pemeriksaan DNA-HPV negatif dengan rasio 2 : 1 kasus dan dipasangkan berdasarkan domisili dengan frequency matching. Data dianalisis dengan analisis multivariat unconditional logistic regression. Jumlah kasus yang dapat disertakan dalam penelitian ini adalah 172, dengan kontrol 344 subyek. Prevalensi infeksi HR-HPV dari program skrining adalah 6,56%. Mayoritas subyek penelitian tidak sedang menggunakan jenis kontrasepsi apapun (62,79% kasus; 49,13% kontrol). Pada kelompok yang sedang menggunakan kontrasepsi hormonal, didapatkan risiko infeksi HR-HPV crude OR 0,64 (95% CI 0,39-1,04, p=0,06) dan adjusted OR 0,97 (95% CI 0,53-1,79; p=0,93). Sementara pada yang pernah menggunakan kontrasepsi hormonal didapatkan crude OR 0,55 (95%CI 0,37-0,83; p=0,002) dan adjusted OR 0,53 (95% 0,34-0,82; p=0,005). Pada penelitian ini didapatkan tidak adanya perbedaan risiko infeksi HR-HPV pada perempuan yang sedang menggunakan kontrasepsi hormonal dengan yang tidak. Namun didapatkan adanya asosiasi negatif pada kelompok yang pernah menggunakan kontrasepsi hormonal yang bermakna secara statistik

---

High-risk Human Papillomavirus (HR-HPV) is the necessary factor for the development of cervical cancer. The use of hormonal contraception has been associated with HR-HPV risk infection. However, the existing study results are not conclusive. There is very limited relevant data available in Indonesia. Hence, this study is aimed to evaluate the association between the use of hormonal contraceptives and infection risk of HR-HPV based on data from a 2019 screening program held by Indonesian Cancer Foundation, Jakarta branch, in Jakarta. This is a case-control study using secondary data from a cervical cancer screening program in Jakarta during January-December 2019. The case group is subjects with positive HPV-DNA test results from Hybrid Capture 2. The control group is randomly selected from the screening participants with negative HPV-DNA test results, with a ratio with the case is 2:1, and frequency matched based on area of domicile. Data is analyzed using multivariate analysis, unconditional logistic regression. The number of case in this study is 172 and 344 subjects in the control group. The prevalence of HR-HPV infection from the whole screening program is 6,56%. Most study participants were not using any kind of contraception methods (62,79% cases; 49,13% control). The risk of HR-HPV is crude OR 0,64 (95% CI 0,39-1,04, p=0,06) and adjusted OR 0,97 (95% CI 0,53-1,79; p=0,93). in current user of hormonal contraceptives. Whilst the association in the past users of hormonal contraception prior the test is crude OR 0,55 (95%CI 0,37-0,83; p=0,002) and adjusted OR 0,53 (95% 0,34-0,82; p=0,005). There is no significant association between the current user of hormonal contraceptives and the risk of HR-HPV infection. On the other hand there is a significant negative association in the past user group.

Abstrak: ABSTRAK Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya waktu tunggu antrian pasien OK yang cukup lama hingga 21 hari dan angka utilisasi beberapa ruangan OK yang masih di bawah standar utilisasi. Waktu tunggu antrian OK yang lama dan angka utilisasi yang belum optimal salah satunya disebabkan oleh metode penjadwalan operasi yang belum akurat. Penelitian bertujuan untuk mengetahui utilisasi ruangan OK IBS dan mengetahui hubungannya dengan akurasi waktu mulai operasi, jumlah operasi, dan jenis operasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode telaah dokumen. Uji korelasi dilakukan dengan menggunakan metode Spearman. Berdasarkan 320 data sampel yang diteliti diperoleh rata-rata utilisasi ruangan OK IBS pada bulan Januari-Maret 2018 adalah 53,36%. Total pemakaian ruangan OK adalah 555 jam 24 menit. Terdapat dua faktor yang berhubungan dengan utilisasi kamar operasi yaitu akurasi waktu mulai operasi (p-value=0,012) dan jumlah operasi (p-value=0,015) dengan hubungan positif. Sedangkan jenis operasi (p-value = 0.373) tidak memiliki hubungan dengan utilisasi kamar operasi. Faktor lain yang mempengaruhi utilisasi kamar operasi adalah hari efektif jam buka ruangan OK setiap bulannya. Kata Kunci: Kamar Operasi, Operasi Elektif, Utilisasi, Akurasi Waktu Operasi, Jumlah Operasi, Jenis Operasi The background of this research is the high number of OK patients queue and delayed operation schedule due to the high utilization rate in the OK room in Central Surgery Installation Sanglah General Hospital. The study aims to find out the utilization of OK IBS room and to know its relation to the accuracy of the starting time of operation, the number of operation, and the type of operation. This research uses quantitative approach with document review method. The correlation test is done by using Spearman method. Based on the 320 sampled data obtained, the average utilization of OK IBS room in January-March 2018 is 53.36%. The total usage of OK room is 555 hours 24 minutes. There are two factors related to operating room utilization that is accuracy of starting time of operation (p-value = 0,012) and number of operation (p-value = 0,015) with positive relation. While the type of operation (p-value = 0.373) has no relationship with operating room utilization. Another factor affecting operating room utilization is the effective day open room hours OK in every month. Keywords: Operating Room, Elective Operation, Utilization, Accuracy of Starting Operation Time, Number of Operations, Type of Operation

Abstrak:

---

Abstrak: Informed consent bukanlah suatu pemberian tandatangan pada formulir, melainkan sebuah proses komunikasi di mana pasien diberi informasi tentang pilihannya untuk tes kesehatan, perawatan, atau prosedur, dan kemudian memilih opsi yang paling sesuai untuk tujuan dan nilainya. Informed consent sangat penting untuk hubungan terapeutik antara dokter dan pasien. Proses ini memungkinkan pasien, atau mereka yang bertanggung jawab secara hukum atas perawatan mereka, untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang perawatan atau prosedur yang dimaksud. Di RSUP Sanglah Denpasar pada tahun 2016, tingkat kepatuhan pengisian informed consent masih rendah yaitu 58%, tingkat ketidakpatuhan penulisan singkatan sebanyak 42%.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kelengkapan terhadap persetujuan setelah penjelasan (informed consent) pada tindakan bedah secara menyeluruh di ruang rawat inap bedah RSUP Sanglah Denpasar pada tahun 2017. Metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan retrospektif dan crossectional. Jumlah sampel dokter bedah yang menjadi subjek penelitian terdiri dari 57 dokter bedah, 647 informed consent dan tiga orang informan untuk pengumpulan data secara kualitatif.

Dari penelitian ini didapatkan bahwa kelengkapan informed consent tindakan bedah di ruang rawat inap bedah RSUP Sanglah pada tahun 2017 hanya mencapai 30%. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan signifikan antara jumlah kasus yang ditangani dan proses pemberian informed consent yang baik dengan kelengkapan pemberian informed consent tindakan bedah dengan p-value berturut-turut 0,02 dan 0,01. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kelengkapan pemberian informed consent berhubungan dengan jumlah kasus yang ditangani dan proses pemberian informed consent yang baik.

Kata kunci: faktor-faktor, kelengkapan, informed consent

---

Informed consent is not a signature on a form, but a communication process in which patients are informed of their choice for a health, care, or procedure test, and then choose the option that is most appropriate for its purpose and value. Informed consent is essential for therapeutic relationships between physicians and patients. This process allows patients, or those who are legally responsible for their care, to make informed decisions about the treatment or procedure in question. In RSUP Sanglah Denpasar in 2016, compliance level of informed consent is still low ie 58%, non-compliance rate of writing abbreviation as much as 42%.

The purpose of this study was to know the description of the completeness of informed consent to the overall surgical procedure in surgical hospitalization of Sanglah Hospital Denpasar in 2017. This research method was a quantitative and qualitative research with retrospective and crossectional approach. The number of samples of surgeons who were the subjects of the study consisted of 57 surgeons, 647 informed consents and 3 informan for qualitative study.

From this research it is found that the completeness of informed consent of surgery in surgical hospitalization of Sanglah Hospital in 2017 only reach 30%. The results of this study indicate a significant relationship between the number of cases handled and the process of providing good informed consent with the completeness of the surgical informed consent provision with p-value 0,02 and 0,01. From this study it can be concluded that the completeness of the informed consent provision relates to the number of cases handled and the process of providing good informed consent.

Keywords: factors, completeness, informed consent