Abstrak: Gangguan mental emosional merupakan gangguan kesehatan yang terjadi di seluruh negara yang dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang dan dapat terjadi pada seluruh kalangan usia. Lansia merupakan salah satu kelompok usia berisiko terkena gangguan mental emosional sebagai akibat dari berkurangnya kemampuan fisik dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat ketidakmampuan fisik terhadap gangguan mental emosional yang dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Studi ini menggunakan desain cross-sectional. Subjek penelitian ini adalah seluruh lansia yang tercatat dalam Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat ketidakmampuan fisik terhadap gangguan mental emosional secara statistik (p = 0,000<0,05), dengan tingkat ketergantungan ringan (PR = 2,021, 95% CI (1,936-2,109)), ketergantungan sedang (PR = 3,189, 95% CI (2,818-3,610)), ketergantungan berat (PR = 3,350, 95% CI (2,920-3,843), dan ketergantungan total (PR = 2,770, 95% CI (2,419-3,173)) setelah dikontrol oleh variabel pendidikan dan jumlah riwayat penyakit kronis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan tingkat ketidakmampuan fisik terhadap gangguan mental emosional baik setelah di kontrol oleh variabel pendidikan dan jumlah riwayat penyakit kronis.

---

Emotional mental disorders are health problems that occur in all countries that can affect a person's quality of life and can occur in all age groups. Elderly is one of the age groups at risk for mental-emotional disorders as a result of reduced physical ability to carry out daily activities. Therefore, this study aims to determine the relationship between the level of physical disability and emotional mental disorders that are influenced by other variables. This study used a cross-sectional design. The subjects of this study were all elderly people who were recorded in the 2018 Riset Kesehatan Dasar who met the inclusion criteria. The results showed that there was a statistically significant relationship between the level of physical disability and emotional mental disorders (p = 0.000 <0.05), with a mild degree of dependence (PR = 2.021, 95% CI (1.936-2.109)), moderate dependence (PR = 3.189, 95% CI (2.818-3.610)), severe dependence (PR = 3.350, 95% CI (2.920-3.843), and total dependence (PR = 2.770, 95% CI (2.419-3.173)) after being controlled by variable education and the number of history of chronic disease.So it can be concluded that there is a relationship between the level of physical disability with mental emotional disorders after being controlled by the education variable and the number of history of chronic disease.

Abstrak:

Abstrak: Pada tahun 2018, menurut data Riskesdas konsumsi minuman beralkohol ilegal di Indonesia mendominasi dengan angka signifikan mencapai 66,2% dari total konsumsi alkohol nasional. Kebijakan cukai telah diidentifikasi sebagai alat efektif dalam mengendalikan konsumsi dan mendukung pengendalian kesehatan masyarakat. Metode yang digunakan adalah literature review dengan menggunakan online database seperti PubMed, ScienceDirect, Springer Link, Scopus, dan Google Scholar yang menghasilkan 14 artikel terinklusi yakni artikel yang terbit sepuluh tahun terakhir (2014-2024). Hasil studi terinklusi dari 14 artikel menjelaskan bahwa kebijakan cukai yang dirancang dengan baik, disertai dengan pengawasan distribusi yang kuat, dapat secara signifikan menurunkan angka konsumsi alkohol ilegal sekaligus meningkatkan pendapatan negara. Selain itu, edukasi publik mengenai risiko kesehatan konsumsi alkohol ilegal terbukti menjadi faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan pengendalian. Negara yang telah mengimplementasikan kebijakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol ilegal menetapkan tarif cukai dengan menggunakan sistem cukai spesifik yang didasarkan pada volume atau kandungan etanol dalam produk, misalnya tarif per liter sesuai kategori alkohol, serta cukai ad valorem pada persentase harga produk, cocok untuk negara berkembang dengan inflasi tinggi karena melindungi basis pajak dari efek inflasi. Analisis pada pembahasan menunjukkan bahwa cukai yang terlalu tinggi dapat menciptakan efek substitusi terhadap produk ilegal. Implikasi dari kebijakan cukai di bidang kesehatan dapat menyebabkan penurunan konsumsi minuman beralkohol ilegal karena kenaikan harga barang yang menyebabkan konsumen memilih untuk beralih ke minuman yang lebih sehat, menyebabkan penurunan prevalensi penyakit  tidak menular seperti kardiovaskular dan kanker, serta penghematan biaya perawatan kesehatan akibat penyakit tersebut. Sedangkan di bidang sosial ekonomi, dapat menambah penerimaan negara, serta menurunkan kriminalitas

---

In 2018, according to Riskesdas data, the consumption of illegal alcoholic beverages in Indonesia dominated with a significant figure, reaching 66.2% of the total national alcohol consumption.. Excise policies have been identified as an effective tool for controlling consumption and supporting public health management. This study utilizes a literature review method by sourcing data from online databases such as PubMed, ScienceDirect, Springer Link, Scopus, and Google Scholar. Fourteen articles published in the last ten years (2014–2024) were included. The results from the 14 included studies indicate that well-designed excise policies, accompanied by strong distribution monitoring, can significantly reduce illegal alcohol consumption while simultaneously increasing state revenue. Additionally, public education on the health risks of consuming illegal alcohol has proven to be a key factor in the success of control policies. Countries that have implemented monitoring and control policies for illegal alcoholic beverages have adopted excise rates using specific excise systems based on the volume or ethanol content in the product (e.g., rates per liter according to alcohol category) and ad valorem excise taxes based on the product's price percentage. This is particularly suitable for developing countries with high inflation as it protects the tax base from inflationary effects. The analysis in the discussion suggests that excessively high excise rates can lead to substitution effects toward illegal products. The implications of excise policies in the health sector include a reduction in illegal alcohol consumption due to increased product prices, encouraging consumers to switch to healthier beverages. This leads to a decreased prevalence of non-communicable diseases such as cardiovascular diseases and cancer, as well as cost savings in healthcare expenditures for treating such illnesses. In the socio-economic sector, excise policies contribute to increasing state revenue and reducing crime rates.

Abstrak: Prevalensi obesitas di dunia tinggi. Data 2016 menunjukkan bahwa prevalensi obesitas meningkat 3 kali lipat yakni lebih dari 650 juta orang. Pada populasi obesitas ditemukan banyak penderita DM dan hipertensi. Hal ini kemungkinan menunjukkan bahwa ada hubungan antara DM dengan hipertensi pada populasi obesitas. Penelitian yang menjelaskan tentang Hubungan DM dengan Hipertensi Pada Populasi Obesitas di Indonesia masih jarang. Penelitian ini bertujuan melihat Hubungan DM dengan Hipertensi Pada Populasi Obesitas di Indonesia dengan menggunakan data The Indonesian Family Life Survey kelima (IFLS-5) Tahun 2014. Desain penelitian ini adalah cross sectional. Sumber data penelitian adalah berasal dari data IFLS-5. Jumlah populasi obesitas adalah 5991 orang. Jumlah sampel penelitian yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi adalah 712 orang. Analisis data menggunakan cox regression dengan 95% Confident Interval. Kriteria inklusi penelitian ini adalah penduduk obesitas di Indonesia yang menjadi responden pada kegiatan IFLS- 5 tahun 2014 dan memiliki data tekanan darah yang diukur sebanyak 3 kali. Kriteria eksklusi adalah responden yang tidak memiliki data lengkap pada seluruh variable. Pada penelitian ini, dari 712 orang yang obesitas, 86 orang (12.1%) menderita DM dan 626 orang (87.9%) tidak menderita DM. Pada kelompok obesitas yang DM terdapat 73 orang (84.9%) yang hipertensi. Pada kelompok obesitas yang tidak DM terdapat 386 orang (61.7%) yang hipertensi. Hasil analisis diperoleh nilai PR sebesar 1.302 kali (95% CI; 1.007-1.684), artinya pada populasi obesitas dengan DM beresiko untuk terjadi hipertensi sebesar 1.302 kali dibandingkan dengan populasi obesitas tanpa DM setelah di kontrol oleh variabel umur dan jenis kelamin

Abstrak: Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci penting penanganan masalah kesehatan masyarakat, khususnya saat pandemi. Besarnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah perlu diimbangi dengan partisipasi aktif masyarakat dalam respon krisis penanganan pandemi COVID-19 agar tertangani dengan cepat. Praktik baik di beberapa negara dengan kesadaran masyarakat tinggi guna terlibat aktif dalam mendukung penanganan COVID-19, tingkat keberhasilan mengatasi dampak COVID-19 cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara dengan warga yang terbilang cukup pasif atau bahkan tidak mau terlibat sama sekali (apatis). Pemerintah memiliki keterbatasan yaitu tidak mampu menjangkau seluruh komponen kehidupan masyarakat. Dengan demikian, keterlibatan dan partisipasi masyarakat akan memudahkan tugas pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat. Desain penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode cross sectional untuk menilai korelasi antara kinerja kader Surveilans Berbasis Masyarakat (SBM) dengan variabel independen yang dilakukan di 11 Puskesmas di Kota Depok. Guna memperkaya hasil pembahasan dan implementasi peran instansi terkait, peneliti menambahkan informasi yang bersumber dari wawancara mendalam pada informan kunci. Hasil menunjukkan bahwa variabel yang berhubungan dengan penemuan dan pelaporan COVID 19 secara dini oleh kader, antara lain status pernikahan (p value = 0,0001), lama waktu menjadi kader (p value = 0,038), status pelatihan (p value = 0,002), dan perilaku professional p value = 0,033). Selain itu, faktor-faktor yang paling dominan mempengaruhi kinerja kader dalam penemuan dan pelaporan COVID 19 secara dini ialah status pernikahan setelah dikontrol oleh variabel lain. Variabel confounding dalam penelitian ini ialah lama menjadi kader. Status pernikahan memiliki OR 15,34 artinya status menikah meningkatkan 15 kali kinerja kader dalam penemuan dan pelaporan COVID-19 secara dini (95%CI=1,9-118,8) setelah dikontrol oleh variabel lain dengan p-value 0,009. Selanjutnya adanya pelatihan surveilans berbasis masyarakat meningkatkan 3 kali kinerja kader dalam penemuan dan pelaporan COVID-19 secara dini (95%CI=1,3-5,05). Namun, jika dilihat dari p value, maka status pelatihan mendapatkan angka yang paling kecil yakni 0,006, sehingga dapat dikatakan bahwa pelatihan menjadi variabel paling berpengaruh pada kinerja kader SBM dalam penemuan dan pelaporan kasus COVID-19 di Kota Depok.

---

Community involvement is one of the important keys to handling public health problems, especially during a pandemic. The magnitude of the efforts made by the government needs to be balanced with the active participation of the community in the crisis response to the handling of the COVID-19 pandemic so that it can be handled quickly. Good practice in several countries with high public awareness to be actively involved in supporting the handling of COVID-19, the success rate in overcoming the impact of COVID-19 is quite high when compared to countries with citizens who are quite passive or even do not want to be involved at all (apathetic). The government has limitations, namely not being able to reach all components of people's lives. Thus, community involvement and participation will facilitate the government's task in carrying out the policies that have been made. The design of this study was quantitative with a cross sectional method to assess the correlation between the performance of Community-Based Surveillance (SBM) cadres and independent variables conducted at 11 Puskesmas in Depok City. In order to enrich the results of the discussion and implementation of the role of relevant agencies, the researcher added information sourced from in-depth interviews with key informants. The results showed that variables related to the early detection and reporting of COVID 19 by cadres, including marital status (p value = 0.0001), length of time being a cadre (p value = 0.038), training status (p value = 0.002), and professional behavior p value = 0.033). In addition, the most dominant factors influencing the performance of cadres in the early detection and reporting of COVID-19 is marital status after being controlled by other variables. The confounding variable in this study is the length of time being a cadre. Marital status had an OR of 15.34, meaning that marital status increased 15 times the performance of cadres in early detection and reporting of COVID-19 (95%CI=1.9-118.8) after being controlled by other variables with a p-value of 0.009. Furthermore, community-based surveillance training increased cadres' performance 3 times in early detection and reporting of COVID-19 (95%CI=1.3-5.05). However, when viewed from the p value, the training status gets the smallest number, namely 0.006, so it can be said that training is the most influential variable on the performance of SBM cadres in finding and reporting COVID-19 cases in Depok City.

Abstrak: Erupsi gunung berapi berdampak pada kualitas hidup kesehatan pada masyarakat yang tinggal di daerah bencana, khususnya remaja. Modal sosial merupakan sumber daya potensial dalam meningkatkan kualitas hidup kesehatan remaja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan modal sosial dengan kualitas hidup kesehatan pada remaja yang terdampak bencana erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan penelitian mixed methods dengan embedded sequential design dimana penelitian kualitatif (tahap 1) memberikan peran pendukung sekunder dalam penelitian utama kuantitatif (tahap 2) yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian kualitatif (tahap 3) untuk menjelaskan temuan-temuan pada penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menggunakan desain cross sectional. Kualitas hidup kesehatan diukur menggunakan kuesioner Pediatric Quality of Life InventoryTM (PedsQLTM) versi 4.0 pada 318 responden berusia 10-18 tahun dengan menggunakan teknik simple random sampling. Data kuantitatif dianalisis menggunakan Regresi Cox. Penelitian kualitatif dengan desain Rapid Assessment Procedure (RAP). Pengumpulan data kualitatif dengan observasi, diskusi kelompok terarah (DKT) dan wawancara mendalam. Hasil penelitian diperoleh proporsi kualitas hidup kesehatan yang buruk sebesar 45,4%. Proporsi remaja dengan modal sosial individu yang rendah sebesar 69,4% dan modal sosial komunitas yang rendah sebesar 47,4%. Modal sosial individu berhubungan dengan kualitas hidup kesehatan (PR = 2,224; 95% CI 1,424-2,473), sedangkan modal sosial komunitas bukan faktor risiko terhadap kualitas hidup kesehatan (PR = 1,017; 95% CI 0,601-1,721). Temuan kuantitatif ini didukung oleh temuan kualitatif bahwa modal sosial pada level individu yang berperan pada kualitas hidup kesehatan yang buruk pada remaja meliputi belum terpenuhinya rasa aman dari erupsi Gunung Sinabung pada remaja yang tidak di relokasi dan remaja membutuhkan rasa aman dari tindak kejahatan; pengalaman yang kurang menyenangkan selama tinggal di pengungsian sementara; kurang akrabnya hubungan sesama anggota masyarakat semenjak tinggal di relokasi; partisipasi remaja rendah dalam organisasi karena rendahnya aksesibilitas transportasi; dan kewajiban yang menjadi beban bagi remaja terutama remaja yang tidak di relokasi. Meskipun modal sosial komunitas bukan faktor risiko kualitas hidup kesehatan remaja, namun secara kualitatif memiliki peran bagi kualitas hidup kesehatan remaja seperti orang tua memanfaatkan keanggotaan dalam organisasi ekonomi untuk biaya pendidikan remaja dan pemanfaatan ruang publik seperti lapangan olahraga dan jambur oleh remaja di relokasi pemerintah yang memberikan kesempatan kepada remaja untuk berinteraksi sosial dengan teman sebayanya dan masyarakat sekitar. Berdasarkan temuan penelitian ini, hendaknya pemerintah daerah dapat memanfaatkan dan melakukan penguatan modal sosial baik pada level individu dan komunitas untuk meningkatkan kualitas hidup kesehatan remaja yang terdampak bencana dengan mempertimbangkan jenis relokasi dan kelompok umur.

---

Volcanic eruptions impact the health and quality of life of people living in disaster areas, especially adolescents. Social capital is a potential resource for improving adolescents’s health-related quality of life. This study aimed to determine the relationship between social capital and health-related quality of life among adolescents affected by the eruption of Mount Sinabung, Karo Regency, North Sumatra Province. This study is a mixed-methods study with an embedded sequential design. A qualitative study (phase 1) provides a secondary supporting role in the main quantitative study (phase 2), which is then followed by a qualitative study (phase 3) to explain the findings in the main quantitative research. Quantitative research using a cross-sectional design. Health-related quality of life was measured using the Pediatric Quality of Life InventoryTM (PedsQLTM) version 4.0 questionnaire on 318 respondents aged 10-18 years using a simple random sampling technique. Quantitative data were analyzed using Cox Regression. Qualitative approach using a Rapid Assessment Procedure (RAP) design. Qualitative data were collected through observation, focus group discussions (FGDs), and in-depth interviews. The results showed that the proportion of poor health-related quality of life was 45.4%. The proportion of adolescents with low individual social capital was 69.4% and low community social capital was 47.4%. Individual social capital was associated with health-related quality of life (PR = 2,224; 95% CI 1,424-2,473), while community social capital was not a risk factor for adolescents' health-related quality of life (PR = 1,017; 95% CI 0,601-1,721). This quantitative finding is supported by the qualitative finding that individual-level social capital that contributes to poor quality of life in adolescents includes the unfulfilled sense of security from the eruption of Mount Sinabung in adolescents who are not relocated and adolescents need a sense of protection from crime; unpleasant experiences while living in temporary refugee camps; lack of familiarity with fellow community members since living in relocation; low participation of adolescents in organizations due to low transportation accessibility; and obligations that become a burden for adolescents, especially adolescents who are not relocated. Although community social capital is not a risk factor for adolescents' health quality of life, it qualitatively plays a role in adolescents' health quality of life, such as adolescents' parents utilizing membership in economic organizations for adolescents' education expenses and the use of public spaces such as sports fields and jambur by adolescents in government relocations that provide opportunities for adolescents to interact socially with their peers and the surrounding community. Based on this study's findings, local governments should be able to utilize and strengthen social capital at both the individual and community levels to improve the quality of life of disaster-affected adolescent health by considering the type of relocation and age group.