Abstrak: Kesehatan adalah salah satu hak dasar setiap warga negara Indonesia dan sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan salah satu upaya untuk memenuhi hak tersebut. Pemenuhan jaminan tersebut dilaksanakan berdasarkan berkas klaim yang diajukan oleh pihak rumah sakit berdasarkan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien. Data dari RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) menunjukkan terdapat klaim perawatan pasien yang tertunda dengan nilai yang besar pada tahun 2019. Studi ini merupakan penelitian deskriptif analitik yang dilaksanakan untuk mencari akar masalah penundaan pembayaran klaim perawatan pasien usia lanjut, salah satu populasi pasien dengan kontribusi penundaan pembayaran klaim terbesar di RSCM, sebagai upaya menurunkan angka penundaan pembayaran klaim. Menggunakan metode purposive sampling didapat 131 penundaan pembayaran perawatan pasien usia lanjut pada periode Juli - Desember 2019. Pengumpulan data kemungkinan penyebab pending klaim didapat melalui beberapa metode, yaitu observasi, tinjauan pustaka, telaah dokumen, dan wawancara mendalam dengan duabelas informan, khususnya petugas medis dan administrasi yang terlibat dalam manajemen klaim. Validitas data dipertahankan melalui proses triangulasi sumber dan triangulasi metode pengambilan data. Hasil menunjukkan masalah yang menyebabkan terjadinya penundaan pembayaran klaim mencakup kualitas resume medis dan kesalahan dalam proses coding. Akar masalah yang ditemukan adlah kebijakan yang sulit dimengerti oleh pelaksana sehingga salah interpretasi ditambah tidak terkomunikasikan kesulitan di setiap proses, terlebih tidak ada perbedaan penanganan untuk pasien 60 tahun keatas kurang pelatihan dan pelaksanaan supervisi bagi penulis resume medis dan coder, kurangnya staf coder di unit rawat inap, instrumen peninjauan kelengkapan berkas klaim dan proses perbaikannya yang belum dibuat, keterbatasan akses terhadap dokumen standar prosedur operasional proses-proses terkait, dan aplikasi pemantauan proses klaim yang belum dibuat, serta terbatasnya sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses ini tepat waktu. Dengan demikian, pembuatan sistem IT manajemen klaim sesuai dengan instruksi kerja berdsasarkan regulasi yang dipakai menjadi saran utama diikuti dengan Diklat sosialisasi media informasi perjanjian bersama BPJS

---

Health is one of the basic rights of every Indonesian citizen and the National Health Insurance system managed by the Social Security Administering Body (BPJS) is an effort to fulfill this right. Fulfillment of this guarantee is carried out based on the claim file submitted by the hospital based on the services provided to patients. Data from the National Hospital Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) shows that there are claims of delayed patient care with a large value in 2019. This study is an analytical descriptive study carried out to find the root of the problem of delaying claim payment for elderly patients, one of the patient populations with the largest contribution to claim payment delays. at RSCM, in an effort to reduce the number of delays in claim payments. Using the purposive sampling method, 131 delays in payment for elderly patient care were obtained in the period July - December 2019. Data collection on possible causes of pending claims was obtained through several methods, namely observation, literature review, document review, and in-depth interviews with twelve informants, especially medical and administrators involved in claims management. Data validity was maintained through the process of triangulation of sources and triangulation of data collection methods. The results show the problems that lead to delays in claim payments include the quality of the medical resume and errors in the coding process. The root of the problem that was found was a policy that was difficult to understand by the implementer so that it was misinterpreted plus the difficulties in each process were not communicated, lack of training and implementation of supervision for medical resume writers and coders, lack of coder staff in the inpatient unit, a review instrument for the completeness of the claim file and the repair process. that have not been created, limited access to standard documents for operational procedures of related processes, and application of monitoring of claims processes that have not been made, and limited infrastructure needed to complete this process on time. Thus, the creation of a claim management IT system in accordance with work instructions based on the regulations used is the main suggestion followed by staf training , socializing information media, and agreements with BPJS.

Abstrak: Penyakit jantung iskemik dan stroke masih penyebab utama kematian di dunia dalam 15 tahun terakhir. Di Indonesia, penyakit kardiovaskuler meningkat seiring bertambahnya tahun.Penyakit kardiovaskuler juga berdampak kepada pembiayaan dimana berdasarkan data BPJS dari tahun 2014-2018 terus mengalami peningkatan baik dari jumlah kasus maupun biaya. Jumlah yang besar dalam kasus maka diikuti beban pembiayaan yang besar pula. Akibat dari defisit neraca keuangan tersebut, pembayaran klaim menjadi terhambat. Selain faktor defisit, faktor administrasi internal rumah sakit dan verifikasi BPJS juga menjadi penyebab klaim belum dibayarkan. penelitian ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan dan solusi pada berkas klaim JKN yang pending di pusat jantung terpadu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo periode bulan Juli - Desember 2019. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian didapatkan permasalahan yaitu resume tidak lengkap, pegawai multitasking, sumber daya terbatas, kesalahan distribusi berkas klaim, sistem informasi yang belum bisa mengakomodir kebutuhan, dan faktor eksternal dari BPJS kesehatan. Solusi yang dapat dilakukan adalah Meningkatkan komitmen dan prioritas, Membangun unit khusus pengelolaan pelayanan JKN, Menyediakan dan meningkatkan kemampuan SDM yang profesional dan handal, Menyediakan sarana dan anggaran yang memadai, Menerapkan sistem yang sederhana dan tegas, Membuat sistem informasi yang real time, transparan dan terintegrasi, dan Meningkatkan adaptabilitas terhadap respon external

---

Ischemic heart disease and stroke are still the leading causes of death worldwide in the past 15 years. In Indonesia, cardiovascular disease increases with increasing years. Cardiovascular disease also has an impact on financing, which is based on BPJS data from 2014-2018 which continues to increase both in the number of cases and costs. A large amount in this case is followed by a large financing burden. As a result of this deficit in the balance sheet, payment of claims was hampered. In addition to the deficit factor, internal hospital administration factors and verification of the BPJS are also the cause of claims not being paid. This study aims to identify problems and solutions in the JKN claim file that is pending in the integrated heart center of Cipto Mangunkusumo Hospital for the period July - December 2019. The research design used is qualitative with a case study approach. The results showed that the problems were incomplete resume, multitasking employees, limited resources, error in the distribution of claim files, information systems that could not accommodate the needs, and external factors from BPJS Kesehatan. Solutions that can be done are increasing commitment and priority, building a special unit for the management of JKN services, providing and improving the capabilities of professional and reliable human resources, providing adequate facilities and budget, implementing a simple and firm system, creating a real time, transparent and integrated, and improves adaptability to external responses

Abstrak: Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sejak 1 Januari 2014.Departemen Ilmu Kesehatan Anak (IKA) dan klasifikasi medis dan koding dipilih sebagai ruang lingkup penelitian, memiliki jumlah pending yang terbesar sepanjang tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis akar penyebab terjadinya pending klaim BPJS Kesehatan pada klasifikasi medis dan koding pasien rawat inap di Departemen IKA, khususnya pada pending klaim yang berulang, pada tahun 2019 serta dapat memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen sebagai upaya perbaikan sistem klaim. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan analisis akar masalah dengan melakukan telaah dokumen rekam medis cetak maupun elektronis atas berkas klaim pasien rawat inap di Departemen IKA pada bulan Juli-Desember tahun 2019, studi literatur serta wawancara mendalam. Sumber data penelitian adalah 147 berkas klaim yang mengalami pending klaim berulang. Informan yang terlibat sejumlah 16 orang dari berbagai stakeholder terkait. Validitas data dilakukan dengan triangulasi teori, sumber data dan metode. Hasil penelitian menunjukkan, masalah yang menyebabkan pending klaim berulang sesuai ruang lingkup penelitian terdiri dari proses pembuatan Panduan Praktik Klinis (PPK) di Departemen memakan waktu lama, perbedaan pemahaman antara RSCM dengan BPJS, perbedaan kualitas penulisan resume medis PPDS dan DPJP, supervisi DPJP terhadap penulisan resume medis kurang baik, pemilihan kode yang kurang tepat, serta perubahan Verifikator BPJS, belum adanya evaluasi terhadap penyebab pending yang lebih detail terkait ketepatan diagnosis, permasalahan sistem distribusi PPK yang sudah jadi tidak menjamin tersosialisasinya PPK dengan baik, sistem yang menjamin penulisan resume medis setiap peralihan rawat, baik ruangan maupun dokter belum ada, belum adanya sistem monitoring terkait klaim dan pending klaim, serta server dan networking terkadang bermasalah. Akar masalah yang ditemukan adalah SDM Departemen IKA terbatas, training kepada DPJP terkait pengisian resume medis tidak dilakukan secara tersistem, SDM IT yang terbatas, anggaran training yang diberikan terbatas, belum dilakukannya evaluasi triwulanan dan semesteran atas laporan bulanan yang sudah dibuat terkait penyebab pending klaim, belum adanya evaluasi terhadap perbaikan penulisan resume medis, belum adanya evaluasi terhadap penyebab pending yang lebih detail terkait kelengkapan resume medis, belum adanya ceklist atas revisi yang diminta baik dari pihak RSCM maupun BPJS, belum adanya mekanisme sosialisasi hasil kesepakatan dengan BPJS, belum dibuat sistem supervisi penulisan resume medis yang dapat mengatasi masalah beban pekerjaan DPJP, dalam SOP resume medis belum ada aturan terkait penulisan resume medis jika terjadi peralihan rawat, belum dibuat sistem monitoring di setiap stakeholder, kurangnya pemanfaatan sistem informasi selain e-office, misalnya EHR,terutama terkait pelayanan, belum tertanamnya kaidah koding dalam EHR, serta sistem pemantauan IT tidak dapat diakses secara mobile. Oleh karena itu, untuk mengatasi akar masalah yang terkait langsung dengan proses klaim, maka direkomendasikan untuk membuat sistem klaim terintegrasi agar membantu berjalannya proses, monitoring dan evaluasi klaim ataupun penyelesaian pending klaim. Sistem tersebut berada, baik di intra RSCM maupun antara RSCM dengan BPJS. Secara Nasional, Pemerintah perlu mengembangkan sistem informasi kesehatan terintegrasi, yang salah satu manfaatnya untuk membantu terlaksananya program JKN.

---

The Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Program has been held by the Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan since January 1, 2014. The Department of Pediatric and medical and coding classification have the largest number of pending throughout 2019. The purpose of this study was to analyze the root causes of recurring pending claims of BPJS Kesehatan in the medical classification and coding of inpatients at the Pediatrics Department, in 2019 and provide recommendations to management in improving the claims system. This is a case study approach and root cause analysis by reviewing printed and electronic medical record documents of inpatient claim files at the Pediatrics Department in July-December 2019, literature studies and in-depth interviews. We study the 147 claim files that have recurring pending claims. There were 16 informants involved. We triangulate theories, data sources and methods to validate the data. The results showed, the problems occured were the time-consuming process of making Clinical Practice Guidelines (CPG) in the Department, differences in understanding between RSCM and BPJS, differences in the quality of PPDS and DPJP discharge summary writing, DPJP supervision of discharge summary writing were poor, inaccurate code selection, the changes of the BPJS Verifier, there has been no detailed causes evaluation of pending related to the accuracy diagnosis, the problems with the CPG distribution system, a system that guarantees the writing of discharge summarys every time a change of care, and there is no monitoring system regarding claims and pending claims, and servers and networking which sometimes have problems. The root cause found were limited human resource (HR) of the Pediatrics Department, there is no system of training for DPJP related to filling out discharge summarys, limited IT HR, limited training budgets, no quarterly/ semester evaluation regarding the causes of pending claims, There is no evaluation on the improvement of discharge summary writing, there is no evaluation of the causes of pending in more detail regarding the completeness of the discharge summary, there is no checklist for the revisions, there is no socialization mechanism for the results of the agreement with the BPJS, the supervision system has not been established discharge summary writing that can solve the DPJP workload problem, in the discharge summary SOP there are no rules regarding discharge summary writing in case of a change of care, a monitoring system has not been made in each stakeholder, the lack of use of information systems other than e-office, for example EHR, especially related to medical care. service, the coding rules are not embedded in the EHR, and the IT monitoring system cannot be accessed by mobile. To address the root causes that is directly related to the claim process, it is recommended creating an integrated claim system to help processing, monitor and evaluate claims or resolve pending claims, which located both within the RSCM and between RSCM and BPJS. Nationally, the government needs to develop an integrated health information system, one of which is to help implement the JKN program

Abstrak:

---

Abstrak:

---

Abstrak: Latar Belakang: Tingginya risiko dan angka penularan COVID-19 pada tenaga kesehatan sejak awal pandemi merupakan masalah yang serius, tanpa jumlah tenaga kesehatan yang cukup memadai, pelayanan terhadap pasien tidak akan maksimal. Penelitian di berbagai negara di dunia menunjukkan tingginya penyebaran kasus COVID19 diantara tenaga kesehatan diakibatkan tidak terdapatnya kebijakan yang pasti untuk melindungi karyawan. Oleh karena itu instansi yang memiliki karyawan haruslah memiliki dasar dan paduan bagaimana penangangan COVID-19 di tempat kerja, khususnya di Rumah Sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan yang berisiko sangan tinggi. Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian potong lintang pada karyawan di RS MMC pada masa pandemi COVID-19 pada periode Maret 2020 hingga Maret 2022. Pengambilan sampel dilakukan secara consecutive sampling dan data subjek yang memenuhi kriteria inklusi diambil dari rekam medis. Hasil Penelitian: Dari total 697 subjek, 622 diantaranya yang memenuhi kriteria inklusi. Prevalensi kasus COVID-19 pada karyawan RS MMC adalah sebesar 66,7%. Mayoritas subjek berusia 18-44 tahun dengan rata-rata usia 37 tahun, jenis kelamin perempuan mendominasi dengan 76,8% dan sebagian besar 86,2% memiliki komorbid penyerta COVID-19. Seluruh karyawan telah patuh pada kebijakan penggunaan APD dan telah melaksanakan tracing serta 77,3% telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dan flu secara lengkap, sementara itu program isoman yang digagas SDM RS MMC juga merangkul mayoritas karyawan yang terkonfirmasi positif COVID-19. Tidak terdapat hasil bermakna pada analisis statistik antara kebijakan SDM RS MMC dan efektivitas kebijakan yang dinilai dari lama cuti dan pencapaian target perbagian, namun 65,6% karyawan telah ternilai secara efektif berdasarkan kedua hal tersebut, dengan 73% angka cuti yang sesuai kebijakan dan 90,2% pencapaian target. Pada karyawan yang telah divaksinasi lengkap, mengikuti program isolasi mandiri, menggunakan APD sesuai aturan dan terdata kontak tracing, mayoritas telah secara efektif dinilai. Kesimpulan: Kebijakan yang dibuat oleh SDM RS MMC dalam penanganan COVID19 pada karyawan dapat memelihara efektivitas dan efektifsi kerja karyawan dan dapat membantu memberikan perlindungan karyawan pada masa pandemi COVID-19

Abstrak:

---

Abstrak:

---

Abstrak:

---