Abstrak: Pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan sangat penting untuk mengurangi kejadianaborsi dan dampak merugikan lainnya seperti kelahiran prematur, BBLR, anak yang tidakdiharapkan serta kesakitan dan kematian ibu dan anak. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kehamilan tidak diinginkan diIndonesia. Penelitian ini menggunakan analisis data sekunder Survey DemografiKesehatan Indonesia Tahun 2012 yang mencakup 33 provinsi di Indonesia dengan desainpotong lintang. Sampel dalam penelitian ini adalah perempuan yang sedang hamil saatsurvey dilakukan, sejumlah 2046 responden. Data dianalisis secara multivariat denganregresi logistik ganda. Faktor yang paling dominan berhubungan dengan KTD adalahParitas. Ibu yang belum mempunyai anak berisiko mengalami KTD 8,35 kali (p value<0,05, OR 8,35 95% CI: 4,25-16,40 ) dibanding dengan ibu yang mempunyai anak 1-3setelah dikontrol oleh variabel umur, status perkawinan dan kegagalan kontrasepsi.
Kata kunci:Faktor- factor, Kehamilan Tidak Diinginkan, Paritas.

---

Prevention of unintended pregnancies is essential to reduce the incidence of abortion andother adverse effects such as premature birth, low birth weight, unwanted child, maternalchild morbidity and mortality. The aim of the study was to assess determinants ofunintended pregnancies in Indonesia. The study was a secondary data analysis ofIndonesia Demographic Health Survey 2012 which covered 33 provinces in Indonesiawith cross-sectional design. The sample in this study were women who were pregnantwhen the survey was conducted, accounted as 2046 women. Data were analyzed bymultiple logistic regression. The most dominant factor related to unintended pregnanciesis married status. Mothers with are at risk of experiencing unintended pregnancies 8,35times (p value <0.05, OR 10.59 95% CI: 3, 11-38,14) compared to married mothers aftercontrolled by age, parity, complication and contraceptive failure.
Keywords: determinants, unintended pregnancy, parity.

Abstrak: Komplikasi persalinan menyebabkan morbiditas dan mortalitas ibu, kejadiannya meningkat dari 46% pada tahun 2012 menjadi 71,1% pada tahun 2017. Penelitian analisis lanjut menggunakan data SDKI 2017 dengan desain cross sectional, bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan komplikasi persalinan di 34 Provinsi di Indonesia tahun 2012-2017. Sampel dalam penelitian ini adalah wanita usia subur (WUS) yang melahirkan dalam dalam periode 2012-2017 yaitu sebanyak 14.996 orang. Hasil penelitian ini membuktikan adanya hubugan yang signifikan antara status ekonomi, umur, paritas, komplikasi kehamilan, riwayat komplikasi persalinan, penolong persalinan dan tempat persalinan dengan komplikasi persalinan. Hasil analisis regresi logistik ganda didapatkan faktor yang paling dominan berhubungan dengan komplikasi persalinan adalah riwayat persalinan. Responden yang pernah mengalami komplikasi persalinan berisiko hampir 4 kali (OR 3,585; 95% CI: 2,760-4,656) mengalami komplikasi persalinan setelah dikontrol oleh faktor umur, paritas, komplikasi hamil, penolong persalinan, dan tempat persalinan. Komplikasi kehamilan, dan tempat persalinan berinteraksi dengan riwayat komplikasi persalinan terhadap komplikasi persalinan. Disarankan Kementerian Kesehatan dan BKKBN dapat memberikan pelatihan ANC, INC, dan metode kontrasepsi kepada petugas yang memiliki wewenang untuk memberikan perawatan antenatal, intranatal dan pascanatal. Serta memberikan KIE khususnya pada ibu yang mempunyai riwayat komplikasi persalinan untuk mencegah terulangnya komplikasi.
Kata kunci: Komplikasi persalinan, wanita usia subur

Abstrak:

Diperkirakan seperlima dari penduduk dunia adalah remaja, yang menurut WHO (World Health Organization) di definisikan sebagai mereka yang berusia 10 hingga 19 tahun. Di negara wilayah Asia Tenggara proporsi penduduk remaja mencapai 18-25 %. Di Indonesia pengertian remaja dimodifikasi oleh Departemen Kesehatan, dimana remaja adalah mereka yang berusia 10 hingga 19 tahun dan belum menikah. Data tentang pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja di propinsi Banten dapat diungkapkan dari hasil penelitian Farihah (2002) pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja di tiga SMUN di kota Serang ditemukan bahwa 3.3% berpengetahuan kurang baik, 21.3% berpengetahuan sedang dan 75 % berpengetahuan baik. Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja di kabupaten Lebak provinsi Banten belum diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tempat sekolah dengan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja pada pelajar SMA kelas dua berjumlah 460 pelajar SMA di kabupaten Lebak yang dididik di 21 SMA negeri dan 13 SMA swasta di pondok pesantren . Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain studi crossectional. Data yag diambil adalah data primer dengan menggunakan kuesioner dilakukan pada bulan April sampai dengan Mei 2008. Hasil penelitian mendapatkan proporsi remaja SMA di kabupaten Lebak yang berpengetahuan kurang baik dalam hal kesehatan reproduksi remaja (65.7%). Responden yang memiliki pengetahuan yang kurang baik tersebut proporsinya lebih tinggi pada mereka yang bersekolah di SMA pondok pesantren (84.4%) dibandingkan yang bersekolah di SMA negeri (57.8%). Hasil uji statistik menunjukkan ada hubungan antara tempat sekolah dengan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja OR 4.510 (CI 2.660 - 7.647) artinya pelajar SMA negeri memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang kesehatan reproduksi remaja 4.5 kali dibanding pelajar SMA di pondok pesantren. Untuk itu disarankan agar Sekolah Menengah Atas di kabupaten Lebak dapat membekali pelajar dengan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja agar mereka memiliki pengetahuan yang benar tentang sistem, fungsi dan proses reproduksi manusia. Materi inti kesehatan reproduksi remaja dapat diberikan dan dikembangkan oleh guru mata ajaran dalam menyampaikan materi ini di sekolah. Sebagai fasilitator di sekolah disarankan guru pendidikan jasmani , biologi, agama, bimbingan konseling atau guru lain yang ditunjuk oleh kepala sekolah yang memenuhi kriteria. Dalam rangka advokasi kepada pengambil kebijakan, instansi terkait (Dinas kesehatan, Dinas pendidikan, Departemen agama, dan lainnya) perlu mekankan bahwa jalur sekolah umum maupun keagamaan hendaknya mendapat perhatian yang sama dari pemerintah daerah, khususnya dalam hal pengembangan kesehatan reproduksi remaja di wilayahnya.

---

It is estimated that one-fifth of world population is teenager which according to WHO (World Health Organization) is defined as those in range from 10 to 19 years of age. In South East Asia, teenager proportion reaches to 18-25 %. In Indonesian the meaning of teenager is modified by Health Department, where teenagers are those who reaches 10 to 19 years of age and unmarried. The data about teenagers health reproduction in Banten can be expressed from the Farihah research (2002). She indicates that the knowledge of teenager on health reproduction in three senior high school in Serang, 3,3% are unfavorable knowledge, 21,3% are knowledgeable, and 75% are well knowledge. The adolescent knowledge about teenager reproduction health in Lebak-Banten province has not been known yet. The study aims at the correlation between place of school and the awareness of teenager reproduction health among high school students at second grade with 460 high school students educated in 21 state high schools and 13 private high schools at Moslem boarding schools. The study is quantitative research using cross sectional study design carried out from April to May 2008. The result proportion of high school students in Lebak having a low awareness on teenager reproduction health is 65.7%. The respondents above having low awareness has higher proportion for students studying at boarding high schools (84.4%) compared to students studying at state high schools (57.8%). The statistic test result shows an imminent correlation between place of school and the awareness of teenager reproduction health OR 4.510 (CI 2.660 7.647). It means that state high school students in Lebak has 4.5 value better awareness on the issue of teenager reproduction health compared to boarding high school students. Therefore, it is suggested to senior high school in Lebak can apply student with knowledge about teenager health reproduction in order that they have the right knowledge about the system, the function and the process of human reproduction. The main item of teenager health reproduction may be given and developed by the teacher in the school. As facilitator in school, it is recommended to the teacher physical education, biology, religion, tuition concealing, or other recommended teacher by the headmaster who fulfilling the criterion. In the effort of advocating, it is necessary that official institutions (Health Department, Education Department and Religion Department, and others) to stress the importance of having equal attention for schools and religions aspects, particularly in the enhancement for the awareness of teenager reproduction health in its region.

Abstrak:

Yodisasi garam merupakan salah satu program upaya jangka panjang untuk mengatasi masalah GAKY, akan tetapi dari sampel hasil uji laboratorium Balai POM di Jambi sering ditemukan garam konsumsi yang dipasarkan tidak mengandung yodium sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yaitu 30-80 ppm.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pengawasan mutu garam beryodium serta sistem pengawasan mutu garam beryodium tahun 2002 di tingkat produsen mulai kegiatan pemasukan bahan baku, proses yodisasi dan hasil produksi.Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan pengambilan data melalui wawancara mendalam terhadap 8 orang informan. Validasi data dilakukan dengan tekhnik triangulasi sumber berupa informan yang berbeda dan analisis data dilakukan dengan analisis isi.Hasil penelitian menunjukkan sejak Juli 2001 sampai dengan tahun 2002 Dinas Perindag Propinsi Jambi tidak mempunyai dana dalam melakukan pengawasan garam beryodium. Sementara di Balai POM Jambi dan Dinas Kesehatan Propinsi Jambi tersedia dana tahun 2002 melalui APBN untuk pengawasan garam beryodium 2-3 kali per tahun untuk pengambilan sampel dari peredaran dan pengujian di laboratorium Balai POM. Produsen garam beryodium PD Onoda Jambi mempunyai keterbatasan tenaga yodisasi, pengemas dan penanggung jawab mutu yaitu mengenai pendidikan tenaga yodisasi adalah SMP dan hanya mengikuti pelatihan untuk melakukan yodisasi. Tenaga penanggung jawab mutu pendidikannya adalah SMA serta tenaga pengemas merupakan karyawan lepas yang mendapat petunjuk melakukan pengernasan dari karyawan sebelumnya. Mesin yodisasi sering macetlrusak sehingga ada kalanya proses yodisasi dengan cara manual.Disarankan kepada Dinas Perindag untuk melakukan advokasi garam beryodium untuk semua kepada DPRD dan Pemerintah Daerah Propinsi Jambi untuk mendapat dukungan dana clan APBD. Bagi produsen garam beryodium PD Onoda Jambi dimintakan untuk meningkatkan mutu produksi dan pengawasan internal dengan cara memperkerjakan tenaga yang tepat berdasarkan latar belakang pendidikan/pengetahuan yang sesuai khususnya pengawas mutu produk, pengemas, penyimpan dan pelaksana yodisasi dan tenaga yang ada sekarang ini supaya mengikuti pelatihan. Menerapkan sistem jaminan mutt dengan melaksanakan 16 elemen Standar Nasional Industri (SNI) dan Cara Produksi Makanan yang Baik (CPMB).Kepada Pemerintah Daerah Propinsi Jambi agar mengoptimalkan fungsi Komite Nasional Garam sebagai wadah koordinasi instansi lintas sektor terkait, Berta melibatkan masyarakat dalam pengawasanlpenegakan hukum berupa social enforcement dengan mempublikasikan merek garam yang tidak memenuhi syarat. Law Enforcement juga perlu ditegakkan sesuai pelanggaran yang dilakukan pihak produsen, distributor/penjual garam beryodium. Mekanisme pengawsan garam beryodium yang tepat adalah koordinasi instansi terkait sesuai Keppres 69 tahun 1994. Pada tingkat propinsi sudah ada Tim Pokja GAKY atau Tim Pangan dan Gizi atau Tim Komisi Nasional Garam Daerah yang memberikan rekomendasi secara institusional fungsinya lebih dioptimalkan.Dafar bacaan : 30 (1985 - 2001)

---

 

Analysing The Iodised Salt Quality Control in Jambi Province in 2002Iodised salt is one of long-term programs to solve GAKY problems. But according to Balai POM of Jambi, laboratory's result from sample of the iodised salt that had been consumed by people is not containing the standard iodine in salt, 30 - 80 ppm.This research has the objectives to find out the information about the iodised salt quality control and also find out the system of iodised salt quality control in 2002 at producer level, including purchasing the raw material, iodised process, and product.The research is using qualitative method and gathering data by deep interviewing with 8 informants. The validity of data was doing by triangle technique of the different informants source and analysing the data by data content analyse.The result shown that since July 2001 until 2002, the Dinas Perindag of Jambi Province don't have available funds in controlling and monitoring the iodised salt quality. In the other side, Balai POM of Jambi and Dinas Kesehatan of Jambi Province have the available funds, from the APBN, to controlling and monitoring the iodised salt quality. One of the producers of iodised salt, PD Onoda Jambi, doesn't have more iodising process officers, packing, and the quality control officers. The recent officers only have Junior High School diploma and iodised training certificate as educational background. And as the quality control officers, they have officers whom only graduated from Senior High School, and the free lancers as packaging officers who had training skill from former employees. The iodised processing machines often broke down and not running well, so the iodised process should run in manual process.The research gives suggestions to Dinas Perindag to advocating about iodised salt to DPRD and Jambi's Government, so it could, had support from them and also get the fund from APBD. The research also give the suggestions to PD Onoda Jambi, as the iodised salt producer, to hire more employees with proper educational background, especially to quality control officers, packaging officers, storing and iodising process officer, and do some extra training to recent employees. And do the implementation of Quality Guarantee System to have 16 elements of Standard of National Industry (SN1) and Good Food Producing Process (CPMB).Province Jambi's Government should optimise the Salt National Board as the coordinating institution for cross sector that involve, and empower the society to join the government to monitoring and judging as social enforcement and publicizing the low-grade iodised salt brand that failed iodised salt contain quality control. The law enforcement also given to the producers and the distributors/vendors of that not passed the quality control of iodised salt.The suitable mechanism of monitoring iodised salt is doing some coordination between the related instances that appropriate with Keppres 69/1994. At the province level, there's GAKY's Conductors Team or Food and Nutrient Team or The Regional of National Commission of Salt, who give the institutional recommendation, to be more functional.Reference: 30 (1985 - 2001)