Rumah Sakit (RS) Kramat 128 Jakarta Pusat merupakan salah satu rumah sakit tipe B yang telah lama memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui fasilitas pelayanan rawat inap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan layanan rawat inap di RS Kramat 128. Masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah fluktuasi tingkat Bed Occupancy Rate (BOR) setiap tahunnya yang masih jauh dari target Kementerian Kesehatan. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang berhubungan dengan pemanfaatan layanan rawat inap di RS Kramat 128 untuk mengoptimalkan upaya peningkatan pemanfaatan layanan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung untuk data primer serta telaah dokumen untuk data sekunder. Data yang dikumpulkan meliputi angka BOR, data kunjungan rawat jalan dan inap, serta faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pemanfaatan layanan rawat inap. Pada tahap input, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode thematic content analysis untuk mengidentifikasi, menganalasis, dan menyajikan pola berdasarkan data yang telah terkumpul. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pemanfaatan layanan rawat inap di RS Kramat 128 serta memberikan sumbangan dalam pengembangan kebijakan dan manajemen pelayanan kesehatan yang lebih efektif di Rumah Sakit Kramat 128 dan RS lain.

---

Kramat 128 Hospital in Central Jakarta is type B hospital that has long provided healthcare services to the community, including through its inpatient care facilities. This study aims to analyze the utilization of inpatient services at Kramat 128 Hospital. The problem focused on in this research is the fluctuation in the Bed Occupancy Rate (BOR) each year, which is far from the target set by the Ministry of Health. This is a qualitative study where data collection is conducted through in-depth interviews and direct observations for primary data, as well as document review for secondary data. The collected data includes BOR figures, outpatient and inpatient visit data, as well as internal and external factors influencing the utilization of inpatient services. During the input phase, data analysis is carried out using the thematic content analysis method to identify, analyze, and present patterns based on the collected data. The results of this study are expected to provide a deeper understanding of the utilization of inpatient services at Kramat 128 Hospital. The findings of this research can also contribute to the development of more effective healthcare policies and management in Kramat 128 Hospital and potentially benefit other hospitals.

The effective enforcement ofthe district autonomy regulations will influence all sectors included health sector. Public health center as the point of spear that directly provides health scmices to public, will be _inliuenced by that effect. Since the effective enforcement of district autonomy, health financing depend on the district?s income and the concem of the district government. Besides the health financing problems, health sector is also faced with public demand of good services. One way out altemative is application of self-financed public health center concept which public health centers are given authority to manage their functional revenue for filling their operational needs directly and to mobilize the potency of public financing in order to increase their quality of services. Tebet public health center as one ofthe self-financed public health centers in Jakarta is also faced with financing problem. Being self-financed public health center, one of the efforts is price adjustment because the prevailing prices have accorded to the reject pricing regulation which the prices of the seitltinanced public health center are similar with the prices of the public health center that not a self-financed one. Price adjustment effort must consider unit cost and ability to pay (ATP). There are no reliable estimate of unit cost and rationale price at Tebet public health center. So, the general objective of this study is to obtain the unit cost and the rationale price of the basic health services at Tebct public health center. The method used for cost analysis is the ?double distribution method" and the results were used for price simulation in which ATP'is used to obtain rationale price. The data was taken at 5 basic health services production units (BP, BPG, KB, KIA., Immunisation) in Tebet public health center fiom April until September 2000. The results indicated that from the 5 production units analizecl, the normative unit cost of BP is Rp.5.343, Dental Health Consultation is Rp.S_720, simple measures at BPG is Rp.l0_364, complex measures at BPG is Rp.2l.l34, Family Planning is Rp. 18.866, Mother and Children Care is R.p.7_018 and Immunization is Rp.4.628. The rationale prices for _each production units when the ATP is considerated, are as follow: BP production unit is Rp_7.000, Dental Health Consultation is Rp.7.000, simple measures at BPG is Rp. R.p. 18.000, complex measures at BPG is Rp. Rp.25.000, Family Planning is Rp.28.000, Mother and Children Care is Rp.8. 000, and Immunization is only Rp.900, because immunization is one ofthe public goods. With those results, it is Suggested for the public health center to ask about the extent of the rationale price to decision maker and to carry out operational cost eiiiciency. While the decision maker is suggested to adjust the price of self-finance public health centers.

Abstract Dengan diberlakukannya Undang-undang tentang otonomi daerah, maka akan berdampak pada berbagai sektor termasuk sektor kesehatan. Puskesmas sebagai ujung tombak yang langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga akan merasakan dampak dari pelaksanaan otonomi daerah. Dengan pemberlakuan otonomi daerah, pembiayaan kesehatan tergantung pada Pendapatan Asli Daerah dan ?concern? Pemerintah Daerah terhadap sektor kesehatan. Disamping pemxasalahan-pembiayaan, sektor kesehatan juga menghadapi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bermutu. Salah satu alternatif jalan keluarnya adalah dengan menerapkan konsep Puskesmas Swadanzg yaitug puskesmas diberi kewenangan untuk mengelola selumh pendapatan fungsionalnya untuk keperluan opcrasional dan mengoptimalkan mobilisasi potensi pembiayaan masyarakat dalam rangka mcningkatkan mulu pelayanan. Puskesmas Kecamatan Tebet, sebagai salah satu Puskesmas Swadana di DKI Jakarta juga menghadapi masalah pembiayaan Dalam upaya menjadi puskesmas yang mandiri, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penyesuaian tarif mengingat bahwa tarif yang benlaku di Puskesmas Tcbet masih nmcnggunakan pola tadf lama yang sama dengan puskesmas-puskesmas lain yang belum swadana. Upaya penyesuaian tarif hams dilakukan dengan mempcrtimbangkzm biaya satuan dan kemampuan membayar masyarakat (ATP) Permasalahan yang dihadapi adalah belum diketahuinya biaya satuan dan tarif rasional di Puskcsmas Tebet. Dcngan dcmikian tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mcngenai besarnya biaya saluan dan tarif rasional pelayanan dasar di Puskesmas Tcbet. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskdptif analitik dengan rancangan cross sectional. Metoda analisis biaya yang digunakan adalah double distribution dan aplikasi ATP melalui simulasi tarif. Data diambil dari bulan April sampai dengan September 2000 pada unit pelayanan dasar (BP, BPG, KB, KIA dan lmunisasi) di Puskesrnas Tebct, data ATP dari SUSENAS tahun 1999. Hasil pcnelitian menunjukkan bahwa dari 5 unit produksi pelayanan dasar yang dianalisis biaya saman dan tarifrasionalnya didapatkan biaya satuan normatif di unit BP sebesar Rp.5.343, pcmcriksaan di BPG sebesar Rp.5.'720, tindakan ringan di BPG sebesar Rp_10.364, tindakan berat di BPG sebesar Rp.2l.l34, KB sebesar Rp.18_866, KIA sebcsar Rp_7.018 Serta Imqrlisasi sebesar Rp.4.628. Kcnaikan tarif dengan mempertimbangkan kemampuan membayar masyarakat (ATP) yang direkomendasikan untuk BP adalah sebesar Rp.7.000, pcmcxiksaan gigi Rp.7_O00, tarif tindakan ringan di BPG Rp.18.000, tarif tindakan berat di BPG Rp.25;000, tarifKB Rp.2s_ooo, tarifKIA Rp.8.000, tariff lmunisasi tetap Rp.9oo karena Imunisasi merupakan salah salu public goods. Dengan hasil tersebut disarankml bagi puskesmas untuk mengusulkan kepada pengambil keputusan tentang besamya tarif rasional di unit pelayanan dasar dan melakukan efisiensi biaya opemsional_ Sedangkan bagi pengambil keputusan untuk menetapkan tarif puskesmas terutama Puskesrnas Swadana sesuai dengan biaya satuan dan kemampuan membayar masyarakan.

Sejalan dengan gencarnya isu reformasi, desentralisasi dalam bcntuk otouomi daerah menj adi tuntutan banyak pihak_ Pada akhirnya, pemberlakuan otonomi daerah ini akan membawa dampak hagi bidang kesehatan, yang sa\ah satunya adalah Puskesmas. Maka dari itu, mengantisipasi kemungkinan timbulnya masalah yang lebih besar, Puskesmas diarahkan menj adi unit swadana daerah. Berkaitan dengan hal di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentiiikasi transformasi Puskesmas Swadana, dengan fokus kajian pada proses perencanaan dan pengeiolaan penerimaan fungsionnl pada Puskcsmas Swadana di DK] Jakarta, tepatnya di Puskesmas Kecamatan Tebet dan Jatinegam. Proses perencanaan dan pengclolaan pcnerimaan fungsional ini akan dibandingkan secara vertikal dan horisontal Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggmmakan pendekatan kualitatif Data diperoleh melalui observasi, penelusuran data sekunder, dan wawanoara mendalam dengan 10 [nforman di Puskesmas Kecamatan Tebet dan 6 informan di Puskesmas Kecamatan Jatinegnra. Informan ini adalah orang-orang yang berkepentingan dan memahami proses pembahan yang texjadi di kedua Puskesmas ini ketika menjadi Puskesmas Swadana - meskipun dalam SK Gubemur No. 39 Tahun 2000 masih disebut sebagai uji coba unit swadana daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara persamaan antara sebelum dan sesudah swadana adalah proses perencanaan mengikuti tahapan-tahapan mulai dad analisis situasi sampai pada penyusmman rencana operasional dan sumber peneximaan fungsional berasal dan reuibusi pasien. Sementara ing perbedaan antara sebelum dan sesudah menjadi Puskesmas Swadana antara lain bahwa setelah menjadi Puskesmas Swadana terdapat kemandirian dalam proses percncanaan (bottom up planning; integrated planning with budgetting dan target-based budgettfng), pengelolaan 100% penerimaan fimgsional, berlaku reward system, kapasitas sumber daya manusia diperhatikan, dan perubahan struktur organisasi yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan, dibandingkan bila sebelum swadana, tidak ada kemandirian dalam proses perencanaan (top dawn planning, _fragmented planning with budgetting dan budget- based activities), tidak memiliki wewenang dalam xnengelola penerimaan fmmgsional (l00% disetor kc kas daerah), tidak berlaku reward system secara jelas, pautisipasi staf rendah dan struktur organisasi sama dengan struktur organisasi Puskesmas lainnya di Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa di antara kedua Puskcsmas swadana jugs mcmiliki persamaan mendasar, antara lain kemandirian proses perencanaan (bottom up planning, integrated planning with budgetting target-tiased activities), pengelolaan pcnerimaau imgsional (sistem sam pintu, transparan, ada kriteria pexnbagian insentif), proses dimulainya keswadanaan (1 April 2000), legal aspect (SK. Gubernur No. 39 Tahun 2000) dan tahapan-tahapan yang dilalui untuk mcnjadi Puskesmas Swadana (tahap intemal dan ekstemal). Sementara itu, perbedaannya terletak pada optimalisasi partisipasi staf pada proses permcanaan (tinggi vs. cukup tinggi, teamwork solid vs. kurang solid, dukungan tinggi vs. rendah, manajemen partisipatif vs. representative), pola dalam pengelolaan pcnedmaan fungsional (sentralistik vs_ desentralistik), kedisiplinan staf (ketat vs. longgar, sistem amano vs. absen tertulis), teknik pencatatan keuangan (komputerisasi vs manual), proses keswadanaan (sudah slap sebelumnya vs. bclum begitu siap sebelumnya), perubahan (segmental vs. mcnyeluruh), serta pola pembagian insentif Pada dasamya, Puskesmas Swadana membawa banyak manfaat, - texutama bagi peningkatan kemandirian dan mutu pelayanan -, sehingga dapat dikembangkan lcbih lanjut pada masa mendatang.

Abstract Reformation issues has pointed desentralization willing in an district autonomous type being larger. At last, this district autonomous will bring some impacts to health sector, like public health centre. Therefore, to anticipate the bigger problems, public health centre is directed to self financed organization. This research aims at identifying self financed public health centre transformation, focused at planning and revenue management process. This reaserch is located at self financed public health centre in Jakarta, those are Tebet and Jatinegara. Both of process will be compared lvertically and horizontally. This research is case study with qualitative approach It used observation, secondary data collection, and indepth interview to collect data. Indepth interview was conducted with ten informants in Tebet Public Health Centre and six informants in Iatinegara Public Health Centre. They were chosen because they had been considered lmow well about the process explored. For information, these Public Health Centres is called self iinanced, although the Decree of District Government is still in the process. The results show that generally, there are the some processes that similar before and afier become self financed public health centre, they are 1). Planning process follows the same steps from situational analysis to plan of action arrangement and 2). The revenue is gotten hom patients retribution. The diierences are that alter become an self financed organization their planning process use bottom up planning approach more, integrated planning with budgetting and target-based budgetting, 100% of their revenue is managed by themselves, reward system, care of human resources capability, and the change of organizational structure is suitable with the needs. Before become a self financed organization, their planning are dominated by top down planning approach, fiagmented planning with hudgetting and budget-based activities, have no authority to managed their own revenue (I00% is given to the district government), there are no clear reward system, lower staffs participation and the same of organizational structure with another public health centre in Indonesia. Beside that, the result also shows that between them have the basic same, comprises of planning process (bottom up planning, integrated planning with budgetting, target based activities, revenue management (a door, more transparant, using incentive criterions), the beginning of self financed process (1 ? of April 2000), legal aspect (District Govemment No. 39/2000) and the stage (intern and extern stage). The diEerencess between them are optirnalization of staifs participation in planning process (higher vs. lower, solid teamwork vs. not, higher support vs. lower, participative vs. representative management), revenue management form (sentralized vs. decentralized), staH`s discipline (higher vs. lower, amano va manual), financial recording and reporting system (computerized vs. manually), self Hnanced process (ready vs. not ready), gradation of change (segmental- vs comprehensive) and reward system formula. Basically, the change being self financed public health centre is very useiiill., - mainly to increase their autonomy and quality of care - , so that can be developed more in the future.