Abstrak: Kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi (unmet need KB) didefinisikan sebagaipersentase wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkankelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi. Tren unmet need KBdi Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan dari 11,4% pada Tahun2012 menjadi 15,8% pada Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuideterminan pada tingkat individu dan tingkat kabupaten/kota terhadap status unmet needKB di empat provinsi dengan proporsi unmet need tinggi dan rendah (Maluku,Sumatera Utara, DKI Jakarta dan Kalimantan Barat). Analisis data sekunder dariSusenas pada tingkat individu, laporan rutin BKKBN dan BPS Tahun 2016 pada tingkatkabupaten/kota. Sampel yang digunakan sebesar 23.276 wanita usia subur berstatuskawin (PUS) di Provinsi Maluku, Sumatera Utara, DKI Jakarta dan Kalimantan Baratyang merupakan bagian dari sampel Susenas Tahun 2016. Analisis data dilakukandengan menggunakan regresi logistik multilevel. Determinan yang berpengaruhterhadap status unmet need KB pada PUS di Provinsi Maluku, Sumatera Utara, DKIJakarta dan Kalimantan Barat secara keseluruhan terdiri dari faktor-faktor yang terdapatpada tingkat individu yakni umur wanita, usia kawin pertama, jumlah anak masih hidup,daerah tempat tinggal dan kepemilikan asuransi BPJS kesehatan. Umur wanitamerupakan faktor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perbedaan status unmetneed KB. Faktor-faktor yang terdapat pada tingkat individu memiliki peran yang lebihbesar terhadap kejadian unmet need KB dibandingkan dengan faktor-faktor yangterdapat pada tingkat kabupaten/kota.Kata kunci:Unmet need; wanita usia subur; individu; kabupaten/kota

---

Unmet Need for Family Planning services is the proportion of women of childbearingage who do not want children anymore or want to delay childbirth but do not usecontraception to prevent pregnancy.Trends unmet need for family planning in Indonesiain the last five years has increased from 11,4% in 2012 to 15,8% in 2016. The studyaims to kmow determinants of the unmet need for family planning the individual at theindividual level and the at district/city in the four provinces with a high need proportion(Maluku, North Sumatera, DKI Jakarta and West Kalimantan. At the individual level,data were taken from Susenas 2016 and at the district/city data were taken from regularbkkbn and bps report. 23,276 married women of reproductive age in Maluku, NorthSumatera, Jakarta and West Kalimantan were used as sample which is part of theSusenas sample in 2016. Data analysis was done by using multilevel logistic regression.Overall, determinants of unmet need for family planning in Maluku, North Sumatera,Jakarta and West Kalimantan are factors at the individual level ie women age, the age offirst marriage, number of living child, residence, BPJS health insurance ownership.Women age is the factor with the greatest contribution to unmet need for familyplanning status. Factors at the individual level have a greater influence on the unmetneed of family planning compared to the factors at the district/city level.Key words:unmet need; women of childbearing age; individual; district/city.

Abstrak: Angka kematian bayi merupakan indikator kesehatan dan kesejahteraan suatu negara. Pengelompokkan bayi menurut WHO dibagi atas masa neonatal dan postneonatal. Sehingga mengetahui determinan pada setiap kategori merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan. Analisis data survei menggunakan data SUPAS 2015 dilakukan untuk melihat determinan sosial kematian bayi. Analisis menggunakan regresi logistic dan regresi linear untuk mengestimasi angka kematian bayi pada setiap provinsi di Indonesia. Hasil penelitian didapatkan bahwa kematian neonatal disebabkan oleh faktor yang bersifat endogen seperti usia ibu melahirkan dan paritas, sedangkan postneonatal disebabkan oleh faktor yang bersifat eksogen, seperti pendidikan ibu, sosial ekonomi, dan faktor lingkungan. Model determinan sosial yang dibentuk dapat menjelaskan kematian pada setiap provinsi sebesar 78%. Berdasarkan telaah didapatkan proporsi kematian neonatal terhadap kematian bayi semakin tinggi seiring dengan rendahnya angka kematian bayi. Artinya tingkat kesehatan di Indonesia semakin baik. Diharapkan kepada pemerintah dalama mengatasi neonatal lebih fokus ke faktor endogen dan postneonatal ke faktor eksogen. Selanjutnya variabel determinan sosial menjadi fokus untuk menurunkan angka kematian bayi.

Abstrak: Angka Kematian Bayi masih menjadi masalah kesehatan yang belum teratasi. Untuk menurunkan Angka Kematian Bayi, SDGs memiliki target pada tahun 2030 mengakhiri kematian bayi yang dapat dicegah, melalui Kematian Neonatal. Angka Kematian Neonatal (AKN) dan Angka Kematian Post Neonatal (AKPN) di Indonesia menurun lambat dan masih relatif tinggi. AKN dan AKPN di Indonesia belum mencapai target prioritas SDGs yaitu 12 kematian per 1000 kelahiran hidup. Belum diketahui faktor determinan strategis kematian neonatal dan postneonatal. Tujuan penelitian ini ialah untuk menilai determinan strategis pada faktor sosial dan lingkungan, faktor program kesehatan, dan faktor maternal dan neonatal terhadap kematian neonatal dan postneonatal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data dari Survei Penduduk Antar Sensus 2015 (SUPAS 2015) dan Potensi Desa 2014 (Podes 2014). Populasi penelitian ialah seluruh blok sensus yang memiliki wanita usia subur (15-54 tahun) dan terdaftar dalam SUPAS 2015 dan PODES 2014. Variabel independen yang digunakan ialah faktor ibu, sosial ekonomi, lingkungan, dan kontrol kesehatan. Variabel dependen yang digunakan AKN dan AKPN. Analisis data yang digunakan ialah Log-Linier Model Multivariat dengan desain Cross-sectional. Determinan strategis kematian neonatal ialah faktor maternal dan neonatal yaitu jarak kelahiran dan proporsi paritas 4+, masing- masing meningkatkan AKN=50% dan 22%. Faktor sosial dan lingkungan yaitu wilayah, pendidikan, status ekonomi, dan sumber air minum, masing-masing meningkatkan AKN=21%; 9%; 8%; dan 6%. Faktor program kesehatan yaitu densitas populasi dukun bayi desa meningkatkan AKN= 5%. Densitas populasi RS kabupaten, dan puskesmas kecamatan dengan masing-masing dapat menurunkan AKN 7% dan 5%. Determinan strategis kematian postneonatal ialah faktor maternal dan neonatal yaitu jarak kelahiran dan proporsi paritas 4+ masing-masing meningkatkan AKPN 32% dan 22%. Faktor sosial dan lingkungan yaitu wilayah Luar Jawa-Bali, sosial ekonomi, dan pendidikan dengan masing-masing meningkatkan AKPN 22%; 10%; dan 9%. Faktor program kesehatan yaitu densitas populasi dukun bayi desa, dokter kecamatan, puskesmas kecamatan, rumah sakit kabupaten, dan bidan desa. Densitas populasi dukun bayi desa meningkatkan AKPN=7%. Densitas populasi dokter kecamatan, puskesmas kecamatan, rumah sakit kabupaten, dan bidan desa dapat menurunkan AKPN masing-masing 8%; 6%; 5%; 4%.Kematian neonatal lebih mempengaruhi terhadap faktor endogen yaitu jarak kelahiran. Sedangkan kematian postneonatal lebih mempengaruhi terhadap faktor eksogen yaitu status ekonomi, pendidikan ibu, densitas populasi dukun desa, densitas populasi dokter kecamatan, densitas populasi puskesmas kecamatan, dan densitas populasi bidan desa. Maka, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan program keluarga berencana dengan meningkatkan kebutuhan kontrasepsi dan meningkatkan akses layanan kontrasepsi. Dengan demikian, Indonesia dapat meningkatkan angka prevalensi kontrasepsi yang tujuannya untuk mengatur jarak kelahiran sebelumnya.

Abstrak: Unmet need menjadi masalah kesehatan pada remaja berstatus kawin. Keberadaan remaja telah mendominasi penduduk di dunia. Berdasarkan laporan UNICEF 2019 populasi penduduk remaja (usia 10-19 tahun) 16% dari total penduduk dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami masalah kepadatan penduduk, dengan jumlah populasi setara 3,5% dari total populasi dunia. Penelitian dengan desain cross sectional, untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan unmet need di Indonesia tahun 2017. Sampel dalam penelitian adalah 626 wanita berusia 15-19 tahun berstatus kawin 626 orang. Proporsi Unmet need kontrasepsi pada kehamilan PUS remaja wanita usia 15-19 tahun pada SDKI 2017 sebesar 8,5 %. Hasil penghitungan pemodelan penelitian didapatkan proporsi unmet need kontrasepsi pada kehamilan PUS remaja wanita 10,4%, dengan proporsi di daerah perkotaan sebesar 53,84% dan di daerah pedesaan sebesar 46,15%. Faktor yang berhubungan dengan unmet need kontrasepsi pada kehamilan remaja di Indonesia.

---

Unmet need is a health problem in married adolescents. The existence of teenagers has dominated the population in the world. Based on the 2019 UNICEF report, the population of adolescents (aged 10-19 years) is 16% of the total world population. Indonesia is one of the countries experiencing population density problems, with a population equivalent to 3.5% of the total world population. Research with a cross sectional design, to find out the factors related to unmet need in Indonesia in 2017. The sample in this study was 626 women aged 15-19 years with 626 married status. The proportion of Unmet need for contraception in couple of reproductive age pregnancies of adolescent girls aged 15-19 years in the 2017 IDHS is 8.5%. The results of the calculation of the research modeling showed that the proportion of unmet need for contraception in female adolescent couple of reproductive age pregnancies was 10.4%, with the proportion in urban areas being 53.84% and in rural areas being 46.15%. Factors related to the unmet need for contraception in adolescent pregnancy in Indonesia

Abstrak: Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana berupaya meningkatkankualitas dan mengendalikan kuantitas penduduk Indonesia. Data (Susenas, 2015)memperlihatkan jumlah pemakaian kontrasepsi menurun dari tahun 2014 sebesar61,75% menjadi 59,98% pada tahun 2015, selaras dengan peningkatan unmet needkontrasepsi dari tahun 2014 sebesar 10,98% menjadi 15,8% pada tahun 2016 (SRPJMN,2016). Unmet need kontrasepsi merupakan ketidakterpenuhan kebutuhan kontrasepsiatau yang dikenal dalam penelitian ini sebagai unmet need tipe 1. Selain unmet needtipe 1 terdapat unmet need tipe 2 yaitu ketidaksesuaian penggunaan kontrasepsi.Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang berhubungan dengan unmetneed tipe 1 dan unmet need tipe 2 kontrasepsi keluarga berencana di Provinsi SumatraBarat. Studi kuantitatif data sekunder ini memakai hasil Survei RancanganPembangunan Jangka Menengah Nasional (SRPJMN) Sumatra Barat tahun 2017,dengan total sampel sebanyak 1180 pasangan usia subur. Analisis statistik yangditerapkan adalah regresi logistik multinomial. Variabel dependen berkategori unmetneed tipe 1, unmet need tipe 2 dan met need. Sedangkan variabel independen terdiri atasfaktor predisposisi dan faktor pendukung. Hasil menunjukkan mayoritas (58,5%)subyek berusia >35 tahun, dengan jumlah anak ≤2 (57,7%) dan tinggal di perdesaan(60,9%). Tingkat unmet need tipe 2 (29,7%), jauh lebih tinggi dibandingkan unmet needtipe 1 (22,2%). Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa variabel yangberhubungan dengan unmet need tipe 1 adalah tempat tinggal (OR=1,4), konseling(OR=4,2), pendidikan (OR=1,7), dan kunjungan petugas KB (OR=0,6). Pada unmetneed tipe 2 variabel yang berhubungan adalah tempat tinggal (OR=1,4) dan konseling(OR=3,2). Variabel yang paling dominan berhubungan dengan unmet need tipe 1 danunmet need tipe 2 adalah konseling. Rekomendasi ditujukan kepada petugas KB untukdapat meningkatkan mutu dalam melaksanakan tugasnya, bekerja sama bersama tokohagama dan tokoh masyarakat dalam upaya melakukan konseling yang efektif sehinggadapat meningkatkan keterpenuhan kebutuhan kontrasepsi dan penggunaan KB yangrasional.Kata kunci: unmet need tipe 1, unmet need tipe 2, keluarga berencana, RPJMN, Sumatra Barat

---

Population and family planning development makes serious effort to improvethe quality and control the quantity of Indonesians. Data (Susenas, 2015) show thenumber of contraceptive use decreased from 61.75% by 2014 to 59.98% by 2015, inline with the improvement of unmet need for contraception from 10.98% by 2014 to15.8% by 2016 (SRPJMN, 2016). Unmet need for contraception is an inconsistency ofcontraceptive requirement or known in this research as type 1 unmet need. Besides thetype 1 unmet need there is type 2 unmet need that is mismatch of contraception usage.This study aims to know factors related to type 1 unmet need and type 2 unmet need forcontraception of family planning in West Sumatra Province. This was a study using datafrom National Mid-Term Development Plan Survey (SRPJMN) of West Sumatra for theyear 2017. We used the multinomial logistic regression to analyze the data for 1,180couples of reproductive age. The categories of dependent variable were type 1 unmetneed, type 2 unmet need, and met need. Independent variables consists of predisposingfactors and supporting factors. The results show the majority (58.5%) of subjects aged >35 years, number of children ≤ 2 (57.7%), and living in rural area (60.9%). Theproportion of type 2 unmet need (29.7%) is higher than type 1 unmet need (22.2%). Themultivariate analysis shows that variables related to type 1 unmet need were residence(OR = 1.4), counseling (OR = 4.2), education (1.7), and family planning health workervisit (OR = 0.6). While variables related to type 2 unmet need were residence (OR =1.4) and counseling (OR = 3.2). The most dominant variable associated with type 1unmet need and type 2 unmet need was counseling. Recommendations are addressed tofamily planning health workers in order to improve quality in family planning services,collaborate with religious leaders and community leaders to commit effectivecounseling so it can improve the needs of contraception and rational use of familyplanning.Keywords: type 1 unmet need, type 2 unmet need, family planning, RPJMN, WestSumatra.

Abstrak: Indonesia sebagai negara dengan populasi terbanyak ke empat didunia memiliki kebijakan keluarga berencana, yang dikelola oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dalam upaya pengendalian jumlah penduduk. BKKBN memiliki enam indikator startegis di periode 2020-2024, yaitu Total Fertility Rate (TFR), modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR), unmet need KB, Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun, indeks pembangunan Keluarga (iBangga) dan Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP). Secara nasional unmet need belum memenuhi target dan bila dilihat secara provinsi terdapat disparitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk megkuantifikasi ketidakmertaan sosial unmet need kontrasepsi di Indonesia tahun 2012 dan 2017. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional dari data SDKI tahun 2012 dan 2017. Sampel pada penelitian ini adalah pasangan usia subur (PUS) yang tinggal bersama dan aktif secara seksual dalam 4 minggu terakhir. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 22477 (2012) dan 24173 (2017) pasangan. Pembentukan variabel akses pelayanan KB menggunakan Principal Component Analysis (PCA). Analisis ketidakmerataan yang digunakan merupakan bantuan alat ukur Health Equity Assesment Toolkit (HEAT) yang dikembangkan oeh World Health Organization (WHO) dan dilakukan juga analisis pengelompokkan dengan metode hirarkial. Hasil penelitian akses pelayanan KB paling dipengaruhi oleh informasi kontrasepsi yang diberikan oleh dokter. Secara umum terjadi penurunan nilai absolut unmet need kontrasepsi di Indonesia dari tahun 2012 ke tahun 2017. Namun bila dilihat pada populasinya (confident interval) tidak terdapat perbedaan unmet need dari tahun 2012 dan 2017. Ketidakmerataan unmet need kontrasepsi di Indonesia tahun 2017 masih terjadi dengan dimensi paling dominan adalah paritas (>2 anak) dan umur suami (>45 tahun), kemudian disusul oleh wilayah tempat tinggal (rural) serta sosial ekonomi (teratas). Terdapat perubahan wilayah prioritas unmet need dari tahun 2012 (12 provinsi) ke tahun 2017 (14 provinsi). Dari hasil ini diasumsikan bahwa wilayah berdekatan tidak selalu memiliki karakteristik yang serupa. Artinya, unmet need tidak dipengaruhi kewilayahan. Variabel yang menjadi irisan dari penurunan unmet need dan ketidakmerataan adalah umur suami (>45 tahun), paritas (>2 anak), sosial ekonomi dan wilayah tempat tinggal. Jika hal ini dilihat kembali dengan kluster analisis maka variabel umur suami dan paritas masuk dalam kriteria provinsi prioritas. Provinsi prioritas di tahun 2017 memiliki interval rata-rata umur suami yang paling tua (37.71 – 40.52 tahun) diantara kelompok lainnya dan juga memiliki paritas yang paling tinggi >2 anak (2.09 – 3.01 anak) di anggota klusternya.

---

Indonesia as the fourth most populous country in the world has a family planning policy, which is managed by the National Family Planning Population Agency (BKKBN), in an effort to control population numbers. The BKKBN has six strategic indicators for the 2020-2024 period, namely Total Fertility Rate (TFR), Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR), Unmet need for family planning, Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 years, Family development index (iBangga) and Median Age of First Marriage for Women (MUKP). Nationally, unmet need has not met the target and when viewed by province, there are disparities. The purpose of this research is to quantify the social inequity of unmet need for contraception in Indonesia in 2012 and 2017. This research is a quantitative study with a cross-sectional design based on data from the 2012 and 2017 IDHS. The sample in this study was couples of childbearing age (PUS) who lived together and were sexually active in the last 4 weeks. The number of samples in this study were 22477 (2012) and 24173 (2017) couples. Formation of family planning service access variables using Principal Component Analysis (PCA). The inequality analysis used was the help of the Health Equity Assessment Toolkit (HEAT) developed by the World Health Organization (WHO) and grouping analysis was also carried out using a hierarchical method. The results of the research on access to family planning services are most influenced by contraceptive information provided by doctors. In general, there has been a decline in the absolute value of unmet need for contraception in Indonesia from 2012 to 2017. However, when viewed from the population (confident interval), there is no difference in unmet need from 2012 and 2017. Inequality in unmet need for contraception in Indonesia in 2017 still occurs with dimensions parity (> 2 children) and husband's age (> 45 years), followed by area of residence (rural) and social economy (top). There was a change in the priority areas of unmet need from 2012 (12 provinces) to 2017 (14 provinces). From these results it is assumed that adjacent areas do not always have similar characteristics. That is, unmet need is not influenced by territory. Variables that intersect the decline in unmet need and inequality are husband's age (> 45 years), parity (> 2 children), socioeconomic status and area of residence. If this is seen again with the cluster analysis, the variables of husband's age and parity are included in the priority province criteria. Priority provinces in 2017 have the oldest husband's average age interval (37.71 – 40.52 years) among other groups and also have the highest parity of >2 children (2.09 – 3.01 children) in their cluster members.

Abstrak: Latar belakang proes perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke tempat lain terjadi setiap hari, bulan dan tahun baik dalam negeri maupun yang ke luar negeri dengan tujuan yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan akan kehidupan dari orang-orang tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan mobilitas pendatang beserta faktor terkait dengan kejadian HIV di Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Metode adalah mengunakan pendekatan Kasus Kontrol bertujuan untuk menganalisis implikasi serta pengaruh exposure dan disease dari pendatang berisiko yang mobilitasnya tinggi dan mobilitasnya rendah terhadap kejadian HIV. Sampel adalah 390 mobiltas penduduk dan kelompok masyarakat melakukan kunjungan tes VCT (Voluntary Conseling and Testing) pada 1 Rumah Sakit dan 4 Puskesmas di Kabupaten Mimika. Populasi eligible adalah semua mobiltas pendatang berisiko yang berkunjungan ke tempat tes VCT baik di Rumah Sakit dan Puskesmas pada periode tahun 2017 dan 2018. Hasil dari 390 responden yaitu ada kasus 157 dan kontrol 234, seleksi sampel maka ada 138 responden yang terdiri dari kasus 13 dan kontrol 125 tidak dikutkan karena berasal dari populasi kunci, sehingga berjumlah 253 sampel, terdiri dari kasus 144 dan kontrol 109. Selekasi sampel kasus 144 dan kontrol 109 dalam data terdapat responden yang tidak menjawab pertanyaan sehingga harus dikeluarkan, yang dikeluarkan 78 kasus dan 28 kontrol maka ditetapkan jumlah sampel untuk analisis yaitu 66 kasus dan 81 kontrol mobilitas tinggi berisiko 4 kali untuk terinfeksi, Karakteristik sosiodemografi pendatang dengan jenis kelamin laki-laki berisiko 6 kali, usia dewasa muda (17-35 tahun) berisiko 5 kali, berpendidikan rendah berisiko 0.1 kali, pekerjaan tidak tetap berisiko 2 kali, pengetahuan kurang berisiko 13 kali, tidak ada hubungan sikap dengan kejadian HIV, Tidak ada hubungan cakupan program HIV dengan kejadian HIV, Peningkatan infeksi HIV pada populasi pendatang dengan mobilitas tinggi merupakan ekses (negatif) dari perkembangan Kabupaten Mimika Provinsi Papua

---

Background mobility is the process of moving people from one area to another happening every day, month and year both domestically and abroad with varied objectives to meet the needs of the lives of these people. The purpose of this study was to determine the relationship between migrants' mobility and factors. Method is to use a case-control approach aimed at analyzing the implications and effects of exposure and disease from high-risk and low-mobility migrants at risk of HIV incidence. Sample was 390 population and community groups visiting VCT (Voluntary Counseling and Testing) tests at 1 Hospital and 4 Puskesmas in Mimika Regency. Eligible populations are all mobile risk migrants visiting VCT test sites both in hospitals and health centers in the 2017 and 2018 periods. Results of 390 respondents were 157 cases and 234 controls, sample selection there were 138 respondents consisting of 13 cases and 125 controls were not cited because they came from the key population, so there were 253 samples, consisting of 144 cases and 109 controls. 144 and 109 controls in the data there were respondents who did not answer the question and so had to be excluded, 78 cases and 28 controls were excluded then the number of samples for analysis was determined that 66 cases and 81 high mobility controls had 4 times the risk of being infected, Sociodemographic characteristics of migrants with male sex men at risk 6 times, young adults (17-35 years) at risk 5 times, educated low risk at 0.1 times, precarious work at risk 2 times, knowledge less risk 13 times, no relationship with HIV incidence, no relationship coverage HIV programs with HIV incidence, Increased HIV infection in migrant populations with high mobility m is an excess (negative) from the development of the Mimika Regency, Papua Province