Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Murtiwi; Pembimbing: Soekidjo Notoatmodjo, Adang Bachtiar, Elly Nurachmah; Penguji: Hadi Pratomo, Kusharisupeni, Soewarta Kosen, Keliat Budi Anna, Fahmi Idris
D-110
Depok : FKM-UI, 2005
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ekowati Retnaningsih; Pembimbing: Hasbullah Thabrany, Adang Bachtiar, Sudijanto Kamso; Penguji: Soekidjo Notoatmodjo, Haryoto Kusnoputranto, Soewarta Kosen, Mardiati Nadjib, Fahmi Idris
D-114
Depok : FKM-UI, 2005
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dien Kurtanty; Promotor: Adang Bachtiar; Kopromotor: Fachmi Idris, Ummi Azizah Rachmawati; Penguji: Tris Eryando, Rizanda Machmud, Trihono, Andi Alfian Zainuddin
Abstrak:
Diabetes adalah penyakit kronik yang dikenal dengan “longlife disease” yang harus dikelola secara terus-menerus. Penelitian ini bertujuan membangun intervensi meningkatkan kemandirian pengelolaan DM dengan model DIEN (Diabetic Self-Reliance, Intervention, Electronic basis, Network system). Penelitian mixed method exploratory sequential melalui empat tahap penelitian. Tahap pertama mengidentifikasi determinan perilaku kemandirian pengelolaan DM; tahap kedua mengidentifikasi intervensi yang dibutuhkan dalam membangun perilaku kemandirian DM; tahap ketiga pengembangan model DIEN; tahap keempat uji coba model. Model DIEN dibuat berdasarkan temuan tahap satu dan dua, telah diuji coba dan saat ini dalam level pengembangan teknologi level tujuh.
Diabetes is a chronic disease known as a "long life disease" which must be managed continuously. This study aims to build interventions to increase the independence of DM management with the DIEN model (Diabetic Self-Reliance, Intervention, Electronic basis, Network system). This mixed method exploratory sequential study went through four stages of research. The first stage identifies the behavioural determinants of DM management independence; the second stage identifies the interventions needed to build DM independence behaviour; the third stage of developing the DIEN model; fourth stage model trials. The DIEN model was based on the findings of stages one and two, has been tested and currently at the level seven technology development level.
Read More
Diabetes is a chronic disease known as a "long life disease" which must be managed continuously. This study aims to build interventions to increase the independence of DM management with the DIEN model (Diabetic Self-Reliance, Intervention, Electronic basis, Network system). This mixed method exploratory sequential study went through four stages of research. The first stage identifies the behavioural determinants of DM management independence; the second stage identifies the interventions needed to build DM independence behaviour; the third stage of developing the DIEN model; fourth stage model trials. The DIEN model was based on the findings of stages one and two, has been tested and currently at the level seven technology development level.
D-564
Depok : FKM UI, 2023
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Wahyu Pudji Nugraheni; Promotor: Hasbullah Thabrany; Ko-Promotor: Budi Hidayat, Mardiati Nadjib; Penguji: Indang Trihandini, Soewarta Kosen, Fahmi Idris, Pujiyanto, Eko Setyo Pambudi
D-374
Depok : FKM-UI, 2017
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Rini Mutahar; Promotor: Asri C. Adisasmita; Kopromotor: Denni Joko Purwanto, Ratna Djuwita; Penguji: Mardiati Nadjib, Mondastri Korib Sudaryo, Noorwati Sutandyo, Fachmi Idris, Misnaniarti
Abstrak:
Penelitian ini menggunakan metode analitik observasional dengan rancangan studi kohort retrospektif. Pengumpulan data dilakukan dengan mengikuti riwayat medis dan billing pasien penderita kanker payudara saat berobat ke Rumah Sakit Darmais pada periode tahun 2011 hingga 2016. Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik, survival dan evaluasi ekonomi dengan ICER (incremental cost effectiveness ratio) .
Hasil penelitian menunjukkan Pasien kanker payudara stadium lanjut lokal di RSK Dharmais yang menerima kemoterapi berbasis taksan memiliki risiko 1,516 kali lebih besar untuk mendapatkan respons klinis positif dibandingkan dengan pasien yang menerima kemoterapi berbasis antrasiklin. (RR adjusted 1,516; 95% CI: 0,601–3,826). Pasien dengan respon klinis yang negatif memiliki risiko kematian 1,7 kali lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang menunjukkan respon positif tstelah dikontrol oleh faktor perancu yaitu, jenis histopatologis dan stadium ( ajusted hazard ratio 1,729;95% CI: 1,031–2,902). Pasien kanker payudara stadium lanjut lokal (KPSLL) yang melakukan kemoterapi neadjuvan berbasis antrasiklin memiliki risiko 2 kali lipat lebih besar dibandingkan berbasis taksan untuk mengalami kematian setelah dikontrol oleh faktor perancu yaitu respon klinis, jenis istopatologis, stadium dan Subtipe molekular Luminal (adjusted hazard ratio 2,128 :95%CI:1,097-4,128). Nilai ICER (incremental cost effectiveness ratio) menunjukkan bahwa membutuhkan biaya sebesar Rp 3,1 juta untuk meningkatkan satu unit efektivitas (persentase jumlah pasien dengan respon klinis positif) dengan pemakaian regimen berbasis taksan dibandingkan dengan antrasiklin.
Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk melakukan Penilaian Teknologi Kesehatan dengan evaluasi ekonomi yang lebih komprehensif, khususnya dalam menilai intervensi kesehatan untuk penyakit kronis seperti kanker. Penelitian lanjutan diperlukan untuk lebih mendalami faktor-faktor perancu yang mungkin mempengaruhi hasil, seperti keterlambatan diagnosis dan pengobatan, riwayat terapi sebelumnya, dan status sosial ekonomi
Neoadjuvant chemotherapy is the standard treatment for locally advanced breast cancer (LABC). Contradictory findings exist regarding the effectiveness of two main types of neoadjuvant chemotherapy regimens, anthracycline and taxane, for treating LABC. At RSK Dharmais, anthracycline-based regimens are commonly used for LABC treatment. However, there is a lack of research on the clinical effectiveness and economic evaluation of anthracycline-based and taxane-based neoadjuvant chemotherapy regimens in patients with LABC at RSK Dharmais, Jakarta.
This study aims to assess the clinical effectiveness and economic evaluation of neoadjuvant chemotherapy for LABC at RSK Dharmais Jakarta from 2011 to 2016.
This study employed an observational analytic method with a retrospective cohort study design. Data collection was conducted by reviewing the medical records and billing data of breast cancer patients treated at RSK Dharmais during the 2011–2016 period. Logistic regression analysis, survival analysis, and economic evaluation using the Incremental Cost-Effectiveness Ratio (ICER) were performed.
Read More
Kemoterapi neoadjuvan, merupakan standar perawatan untuk kanker payudara stadium lanjut lokal (KPSLL). Terdapat hasil yang kontradiktif terhadap efektivitas kedua golongan rejimen kemoterapi neoadjuvan yaitu antrasiklin dan taksan pada pengoabatan KPSLL. Pada umumnya kemoterapi neoajuvan kanker payudara stadium lanjut lokal di RKS Dharmais menggunakan regimen berbasis antrasiklin. Namun belum ada penelitian lebih lanjut studi efektivitas klinis dan evaluasi ekonomi penggunaaan kemoterapi neoadjuvan berbasis antrasiklin dan taksan pada pasien Kanker Payudara Stadium Lanjut Lokal di RSK Dharmais, Jakarta.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Efektivitas Klinis dan Evaluasi Ekonomi Pengobatan Kemoterapi Neoadjuvan pada Pengobatan Kanker Payudara Stadium Lanjut Lokal di RSK Dharmais Jakarta 2011 – 2016.Penelitian ini menggunakan metode analitik observasional dengan rancangan studi kohort retrospektif. Pengumpulan data dilakukan dengan mengikuti riwayat medis dan billing pasien penderita kanker payudara saat berobat ke Rumah Sakit Darmais pada periode tahun 2011 hingga 2016. Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik, survival dan evaluasi ekonomi dengan ICER (incremental cost effectiveness ratio) .
Hasil penelitian menunjukkan Pasien kanker payudara stadium lanjut lokal di RSK Dharmais yang menerima kemoterapi berbasis taksan memiliki risiko 1,516 kali lebih besar untuk mendapatkan respons klinis positif dibandingkan dengan pasien yang menerima kemoterapi berbasis antrasiklin. (RR adjusted 1,516; 95% CI: 0,601–3,826). Pasien dengan respon klinis yang negatif memiliki risiko kematian 1,7 kali lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang menunjukkan respon positif tstelah dikontrol oleh faktor perancu yaitu, jenis histopatologis dan stadium ( ajusted hazard ratio 1,729;95% CI: 1,031–2,902). Pasien kanker payudara stadium lanjut lokal (KPSLL) yang melakukan kemoterapi neadjuvan berbasis antrasiklin memiliki risiko 2 kali lipat lebih besar dibandingkan berbasis taksan untuk mengalami kematian setelah dikontrol oleh faktor perancu yaitu respon klinis, jenis istopatologis, stadium dan Subtipe molekular Luminal (adjusted hazard ratio 2,128 :95%CI:1,097-4,128). Nilai ICER (incremental cost effectiveness ratio) menunjukkan bahwa membutuhkan biaya sebesar Rp 3,1 juta untuk meningkatkan satu unit efektivitas (persentase jumlah pasien dengan respon klinis positif) dengan pemakaian regimen berbasis taksan dibandingkan dengan antrasiklin.
Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk melakukan Penilaian Teknologi Kesehatan dengan evaluasi ekonomi yang lebih komprehensif, khususnya dalam menilai intervensi kesehatan untuk penyakit kronis seperti kanker. Penelitian lanjutan diperlukan untuk lebih mendalami faktor-faktor perancu yang mungkin mempengaruhi hasil, seperti keterlambatan diagnosis dan pengobatan, riwayat terapi sebelumnya, dan status sosial ekonomi
Neoadjuvant chemotherapy is the standard treatment for locally advanced breast cancer (LABC). Contradictory findings exist regarding the effectiveness of two main types of neoadjuvant chemotherapy regimens, anthracycline and taxane, for treating LABC. At RSK Dharmais, anthracycline-based regimens are commonly used for LABC treatment. However, there is a lack of research on the clinical effectiveness and economic evaluation of anthracycline-based and taxane-based neoadjuvant chemotherapy regimens in patients with LABC at RSK Dharmais, Jakarta.
This study aims to assess the clinical effectiveness and economic evaluation of neoadjuvant chemotherapy for LABC at RSK Dharmais Jakarta from 2011 to 2016.
This study employed an observational analytic method with a retrospective cohort study design. Data collection was conducted by reviewing the medical records and billing data of breast cancer patients treated at RSK Dharmais during the 2011–2016 period. Logistic regression analysis, survival analysis, and economic evaluation using the Incremental Cost-Effectiveness Ratio (ICER) were performed.
The results showed that patients with LABC at RSK Dharmais who received taxane-based chemotherapy had a 1.516-fold higher likelihood of achieving a positive clinical response compared to those receiving anthracycline-based chemotherapy (RR adjusted 1.516; 95% CI: 0.601–3.826). Patients with a negative clinical response had a 1.7-fold higher risk of death compared to those with a positive response after adjusting for confounding factors, such as histopathological type and cancer stage (adjusted hazard ratio 1.729; 95% CI: 1.031–2.902). Patients undergoing anthracycline-based neoadjuvant chemotherapy had a two-fold higher risk of death compared to those on taxane-based regimens, after controlling for confounding factors including clinical response, histopathological type, stage, and Luminal molecular subtype (adjusted hazard ratio 2.128; 95% CI: 1.097–4.128). The ICER analysis showed that it costs IDR 3.1 million to achieve one additional unit of effectiveness (percentage of patients with a positive clinical response) using taxane-based regimens compared to anthracycline-based regimens.
This study provides a basis for conducting a more comprehensive Health Technology Assessment, particularly in evaluating healthcare interventions for chronic diseases like cancer. Further research is needed to explore confounding factors that may influence outcomes, such as delays in diagnosis and treatment, prior therapy history, and socioeconomic status.D-568
Depok : FKM UI, 2025
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Malahayati Rusli Bintang; Promotor: Adang Bachtiar; Kopromotor: Fachmi Idris; Penguji: Kemal Nazaruddin Siregar, Mardiati Nadjib, Pujiyanto, Ali Ghufron Mukti, Rizanda Mahmud, Achmad Farich
Abstrak:
Read More
Diabetes Melitus (DM) meningkatkan risiko terkena TB paru, terutama pada kelompok berisiko tinggi. Meskipun penemuan kasus secara aktif dan peningkatan pelaporan di fasilitas kesehatan sangat penting, namun keterlibatan sektor swasta dalam pengendalian TB masih rendah karena adanya fragmentasi dan dana yang tidak memadai. Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) adalah perangkat lunak utama untuk mencatat dan melaporkan kasus TB, namun aksesnya terbatas dan sistemnya tidak terintegrasi dengan baik. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan e-screening tool untuk mengintegrasikan skrining TB ke dalam skrining diabetes yang ada saat ini secara efisien sehingga notifikasi TB di FKTP swasta dapat meningkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed exploratory sequential, yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif secara bertahap. Penelitian ini terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pertama menggunakan pendekatan kuantitatif dan tahap kedua dan ketiga menggunakan pendekatan kualitatif. Ditahap pertama, dilakukan analisis faktor determinan TB pada pasien DM menggunakan data Riskesdas 2013 dan 2018. Lalu tahap 2 dilakukan analisis/evaluasi mengenai implementasi proses notifikasi TB pada FKTP swasta dan pada tahap 3 dilakukan proses diseminasi kebijakan rancangan model skrining TB pada pasien DM dengan menggunakan pendekatan Policy Cycle. Hasil penelitian di tahap 1 menunjukkan bahwa variabel diagnosa penyakit kanker, riwayat merokok, ketersediaan rumah sakit swasta dan ketersediaan praktik dokter/klinik secara statistik memiliki hubungan yang signifikan terhadap kejadian TB pada pasien DM. lalu dari hasil uji multivariat diperoleh hasil bahwa kanker merupakan faktor prediktif pada kejadian penyakit TB paru pada penderita DM. hasil penelitian tahap 2 menunjukkan bahwa belum semua FKTP swasta memiliki SITB mandiri yang menyebabkan pencatatan dan pelaporan kasus TB menjadi temuan milik puskesmas dimana hal ini berdampak pada rendahnya notifikasi TB di FKTP swasta. Hasil penelitian tahap 3 menunjukkan bahwa untuk meningkatkan notifikasi TB di FKTP swasta dapat dilakukan dengan merancang e-screening tool TB dengan pendekatan kaskade TB 6T. Dengan mengintegrasikan JKN Mobile, E-RM, P-Care dan SITB dalam bentuk partner satu sehat, serta didukung dengan SDM, sarana prasarana dan pembiayaan yang cukup diharapkan dapat meningkatkan notifikasi TB di FKTP swasta sehingga dapat menurunkan angka kematian atau angka kesakitan akibat TB pada pasien DM.
Diabetes Mellitus (DM) increases the risk of developing pulmonary TB, especially in high-risk groups. While active case finding and improved reporting at health facilities are critical, private sector involvement in TB control remains low due to fragmentation and inadequate funding. The Tuberculosis Information System (TBIS) is the primary software for recording and reporting TB cases, but access is limited and the system is not well integrated. To overcome these challenges, an e-screening tool is necessary to efficiently integrate TB screening into existing diabetes screening so that TB notifications at private primary care facilities can increase. This study used a mixed exploratory sequential approach, which combines quantitative and qualitative methods in its stages. The study consisted of 3 stages, with the first stage using a quantitative approach and the second and third stages using a qualitative approach. In the first stage, the determinants of TB in patients with DM were analyzed using 2013 and 2018 Riskesdas data. Then in stage 2, an analysis/evaluation of the implementation of the TB notification process at private primary care facilities was carried out and in stage 3, the policy dissemination process of the TB screening model design in DM patients was carried out using the Policy Cycle approach. The results of stage 1 of the study showed that the variables of cancer diagnosis, smoking history, availability of private hospitals and availability of TB screening in DM patients were significantly associated with TB screening in DM patients. The results of the multivariate test showed that cancer was a predictive factor in the incidence of pulmonary TB disease in patients with DM. The results of phase 2 of the study showed that not all private primary health care facilities have independent SITB, which causes the recording and reporting of TB cases to be the findings of the puskesmas, thus has an impact on the low notification of TB in private primary health care facilities. The results of phase 3, showed that improving TB notification at private primary care facilities can be done by designing a TB e-screening tool with a 6T TB cascade approach. By integrating JKN Mobile, E-RM, P-care and SITB in the form of the intergrated system of Satu Sehat, and supported by sufficient human resources, infrastructure and financing, these allow room for a better national TB control management. In this light, TB notification rate has a good potential for improvements at private primary care facilities, and thus eventually contributing to a reduction of mortality or morbidity due to TB in DM patients.
D-509
Depok : FKM-UI, 2024
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Muh. Arief Rosyid Hasan; Promotor: Adang Bachtiar; Kopromotor: Hasbullah Thabrany, Fachmi Idris; Penguji: Anhari Achadi, Dumilah Ayuningtyas, Prastuti Soewondo, Ali Ghufron Mukti; Julita Hendrartini
Abstrak:
Read More
Penelitian ini membahas rumusan kebijakan asuransi kesehatan tambahan (AKT) untuk peserta program JKN di Indonesia. Program JKN menjamin pelayanan yang komprehensif untuk pesertanya sesuai kebutuhan atau indikasi medis (need), namun masih ada masyarakat yang menginginkan peningkatan dari pelayanan yang dijamin program JKN. Prinsip Program JKN sosial dan ekuitas, sedangkan prinsip AKT pasar dan keuntungan. Disertasi ini bertujuan membuat Rumusan Kebijakan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) Peserta JKN untuk menjembatani kedua prinsip tersebut. Pendekatan pada penelitian adalah kuantitatif dan kualitatif. Uji regresi logistik berganda dan multinomial menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (2019-2021) dilakukan untuk mengatahui determinan yang berhubungan dengan kepemilikan dan pemanfaatan asuransi kesehatan tambahan. Analisis kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD) kepada stakeholder yang berkaitan dengan perumusan kebijakan AKT. Variabel analisis kepemilikan AKT dengan Odd Ratio paling tinggi adalah pengeluaran selain makanan per kapita per bulan diatas rata-rata UMP nasional (rata-tara OR per tahun=4,34). Pemanfaatan kombinasi AKT dan JKN paling sedikit (rawat jalan=9,6%; rawat inap=4,3%); AKT paling banyak (rawat jalan=37,7%; rawat inap=56,5%), dan masih ada yang membayar sendiri atau OOP (rawat jalan=24%; rawat inap=7%). Terjadi tren kenaikan terhadap permintaan naik kelas rawat inap dengan rata-rata setiap tahun 509,75% (2019-2022). Melalui wawancara mendalam dengan peserta individu dan FGD bersama pemberi kerja, perusahaan AKT dan yayasan kesehatan pekerja ditemukan bahwa AKT lebih cenderung digunakan dibandingkan program JKN saat mengakses fasilitas pelayanan kesehatan. Informan menjadi peserta program JKN karena mandatory dari Negara. Pemberi kerja dan AKT berharap pemanfaatan program JKN dapat lebih optimal, sehingga iurannya sepadan dengan manfaat yang didapatkan. Kebijakan AKT peserta JKN yang dirumuskan pada penelitian ini mengatur terkait (1) manfaat yang didorong untuk menjadi produk AKT yaitu top up dan melarang menduplikat pelayanan yang dijamin program JKN, (2) target peserta AKT adalah peserta aktif program JKN yang menginginkan peningkatan pelayanan; (3) ketentuan premi AKT memper-timbangkan status kepesertaan program JKN; dan (4) metode pembayaran AKT ke provider kesehatan menggunakan metode prospekfit; (5) ketentuan badan usaha yang dapat menjual AKT diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
This study discusses the policy of supplementary commercial health insurance (AKT) for Indonesia National Health Insurance Program (JKN) members. The JKN program covered comprehensive services for its participants according to their needs or medical indications, but there are still people who want an top up the services covered by the JKN program. The principle of the JKN program is social and equity, while the AKT principle is market and profit. This study aims to recommend the policy of supplementary health insurance for JKN members to bridge both principles. The approach to research is both quantitative and qualitative. This study using multiple and multinomial logistic regression to see the assocation of determinant variables and supplementary heath insurance ownership and utilization using data from the National Socioeconomic Survey (2019-2021) Qualitative analysis was carried out using in-depth interviews and focus group discussions (FGD) with stakeholders related to AKT policy.The highest Odd Ratio of AKT ownership analysis is per capita non-food expenditure per month above the national Province salary average (average OR per year = 4.34). The least use of the combination of AKT and JKN (outpatient=9.6%; inpatient=4.3%); Most AKT (outpatient = 37.7%; inpatient = 56.5%), and there are still those who pay their own or OOP (outpatient = 24%; inpatient = 7%). There is an increasing trend of demand for top up the inpatient ward with an annual average of 509.75% (2019-2022). Through in-depth interviews with individual member and FGDs with employers, AKT companies and workers' health foundations found that AKT is more likely to be used than the JKN program when accessing health care facilities. Informants registered as the JKN program member because it is mandatory program from the State. Employers and AKT companies hope that the utilization of the JKN program can be more optimal, so that the contributions are worth it’s benefits. This study proposed policy to regulate (1) the AKT mandatory benefits of AKT is the top up of JKN benefits and the prohibit AKT from duplicating benefits that covered by the JKN program, (2) the market of AKT are active JKN program member who want to improve benefits that already covered by JKN program; (3) the AKT premium must take into account JKN program membership status; (4) AKT using procpective payment method to health providers; (5) the term and condition for business entities to sell AKT are regulated by the Financial Services Authority.
D-481
Depok : FKM-UI, 2023
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉