Search Results - Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

Jenis Koleksi

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV

Analisis Kualitas Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada Layanan Antenatal di Puskesmas Rawamerta Tahun 2020

Chamelia Anggraeni Probo; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Robiana Modjo, Adang Bachtiar, Martina Hutabarat, Tri Rini Puji Lestari

Abstrak:

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dijadikan indikator yang digunakan untuk memastikan seluruh warga negara mendapatkan haknya dalam pemenuhan pelayanan dasar kesehatan yang kinerjanya dapat dikontrol langsung. Salah satu pelayanan dasar pada SPM kesehatan adalah pelayanan Ibu hamil yang sesuai dengan standar kualitas dan standar kuantitas yang nantinya diharapkan dapat menurunkan AKI. Puskesmas Rawamerta tahun 2019 melaporkan angka capaian K1 77,9% dan K4 hanya 68,95% yang mana masih jauh dari kesesuaiaan target 100%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelaksanan SPM pada layanan Antenatal di Puskesmas Rawamerta. Jenis penelitian Kualitatif, informan penelitian ditentukan dengan purposive sampling dan snowballing sampling. Teknik pengambilan data dengan waancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk narasi. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi mutu Donabedian, pada struktur dianalisis SDM (jumlah SDM, jenis profesi, kompetensi, dan pelatihan), sarana prasarana (ketersediaan obat, vaksin, BHP, dan alat penunjang, fasilitas ruangan pelayanan, dan alur permintaan), dan pedoman (ketersediaan). Pada proses yang dianalisis adalah perencanaan (perencanaan kegiatan, pendataan sasaran, pembuatan pedoman, dan identifikasi masalah), pengorganisasiaan (penjadwalan pelatihan, penjadwalan KIA, dan sosialisasi pedoman), pelaksanaan (tatalaksana dan sistem rujukan), dan pengawasan (kepatuhan, evaluasi, pencatatan dan pelaporan). Sedangkan pada outcome dianalisis kesesuaiannya dengan SPM (standar kualitas dan kuantitas). Dengan kesimpulan bahwa Puskesmas rawamerta belum memenuhi standar kualitas dan standar kuantitas pada SPM

Minimum Standard Services (MSS) can be used as an indicator to cover citizen’s rights of essential health service. Furthermore, MSS in women’s labour is expected to be in a certain quality and quantity standards to reduce MMR. Rawamerta Public Health centre reported in 2019, 77.9% and 68.95% achievement in K1 and K4, respectively. These figures are well below the acceptance target of 100%. This study aims to analyze the quality of SPM implementation in Antenatal services at Rawamerta Public Health Center with qualitative methods in concordance with Donabedian’s quality evaluation theory. Research informants were determined by purposive and snowballing sampling. Data collection performed with in-depth interviews, observations, and document reviews. Data analysis was performed descriptively and converted to a narrative. Rawamerta’s structure, process, and outcome to achieve MSS were evaluated. It is found that Rawamerta Public Health Center quality is still below the MSS standards.

T-5897

Depok : FKM-UI, 2020

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis penetapan agenda kebijakan rancangan undang-undang keperawatan pada tahun sidang 2010-2011

Rahmi Yuningsih; Pembimbing: Wachyu SUlistiadi; Penguji: Dumilah, Anhari Achadi, Ujinato Singgih Prayitno, Tri Rini Puji Lestari

Abstrak: Tahun 2011, Komisi IX DPR RI lebih memilih menyusun RUU Keperawatan dari pada RUU Praktik Bidan, RUU Praktik Kefarmasian dan RUUTenaga Kesehatan walaupun cakupan materi RUU Tenaga Kesehatan lebih luasdari RUU Keperawatan. Asas hukum yang berbunyi lex specialis derogat legigeneralis diterapkan bila peraturan lebih luas disusun terlebih dahulu untuk menghindari tumpang tindih pengaturan. Disain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan dibahasnya RUU Keperawatan padaperiode 2010-2011 karena adanya masalah tenaga kesehatan yang tidak memilikipayung hukum untuk masing-masing profesi tenaga kesehatan. Faktor kelompok kepentingan melakukan berbagai cara advokasi, sosialisasi, lobi dan aksi, faktor kepemimpinan politik mempertimbangkan berbagai kepentingan, faktor kasuskriminalisasi perawat, faktor gerakan pemrotesan dan peliputan media massa mempengaruhi dibahasnya RUU Keperawatan pada tahun sidang 2010-2011. Namun hingga saat ini, RUU Keperawatan belum selesai dibentuk. Diperlukan keterlibatan kelompok kepentingan dalam aktor pembuat kebijakan baik dalam pemerintah maupun lembaga legislasi. Kata kunci: Penetapan Agenda, RUU Keperawatan, Prolegnas, kelompokkepentingan, kepemimpinan politik, masalah keperawatan, gerakan pemrotesan keperawatan, media massa.

T-4084

Depok : FKM-UI, 2014