Abstrak: Kepatuhan analis laboratorium terhadap prosedur mutu laboratorium di Rumahsakit Ketergantungan Obat Jakarta perlu di analisis sehubungan dengan adanyakomplain dari pelanggan internal tentang mutu hasil pemeriksaan laboratorium.Laboratorium merupakan bagian dari mata rantai pelayanan Medik. Kepatuhananalis laboratrum terhadap prosedur mutu merupakan awal upaya meminimalkanmedical error yang berarti meningkatkan patient safety. Penelitian ini bertujuanmenganalisis kepatuhan analis laboratorium terhadap prosedur mutu laboratoriumdi Rumah sakit Ketergantungan Obat Jakarta tahun 2015.Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan melakukanwawancara mendalam pada informan internal 6 orang analis laboratorium danpada informan eksternal 4 jajaran direksi. Selain itu dilakukan observasi dantelaah dokumen yang relevan.Sejumlah antisipasi menghadapi kendala dilapangan dilakukan untuk menjamindata penelitian valid dan bisa dipercaya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa analis laboratorium tidak selalu patuhterhadap prosedur mutu laboratorium. Aspek Pengetahuan, Masa Kerja, Pelatihan,Sikap, Motivasi, Pengawasan dan Sarana menjadi aspek yang digali untukmendapatkan gambaran kepatuhan analis laboratorium terhadap prosedur mutulaboratorium.Disimpulkan bahwa Pengawasan dari atasan langsung yang lemah dan Sikap darianalis laboratorium yang tidak baik menjadi alasan ketidak patuhan terhadapprosedur mutu. Kepala Instalasi laboratorium melakukan evaluasi diri dan segeramenyusun agenda untuk perbaikan tata kelola laboratorium, dikhususkan bersamadireksi melakukan review terhadap semua dokumen yang kadaluarsa, danmembuat panduan kegiatan yang belum dibuat.Kata kunci : kepatuhan, analis laboratorium, prosedur mutu laboratorium.

Abstrak: LATAR BELAKANG: Meskipun dengan penambahan mesin, peningkatan utilisasi dan kunjungan unit hemodialisis Rumah Sakit Baiturrahim Jambi, namun masih banyak masalah terkait fasilitas, dana, pelayanan dan keluhan pasien hemodialisis. TUJUAN: Mengetahui mutu pelayanan unit hemodialisis Rumah Sakit Baiturrahim Jambi dan memperoleh gambaran kualitas hidup pasien yang menjalani hemodialisis di Rumah Sakit Baiturrahim Jambi Tahun 2019. METODE: Penelitian kualitatif dan kuantitatif deskriptif analitik potong lintang dengan menggambarkan mutu pelayanan unit hemodialisis dari segi struktur, proses dan outcome. Dilakukan dengan wawancara mendalam dengan 8 informan terpilih, observasi dan Focus Group Discussion. Kualitas hidup pasien dari 96 pasien HD dilakukan menggunakan kuesioner EQ-5D-5L. HASIL: RS Baiturrahim kekurangan 1 orang dokter spesialis penyakit dalam dan 11 perawat terlatih, 2 dari 5 SPO yang diobservasi belum dilaksanakan dengan optimal, (58,3% dan 72,2%), konseling dan monitoring juga belum optimal. Dari 96 pasien HD yang memiliki kualitas hidup baik sebanyak 62 pasien (64.58%), sedangkan pasien yang memiliki kualitas hidup kurang baik sebanyak 34 pasien (35,41) %. Domain dengan nilai 1 (tidak ada masalah) paling banyak adalah merawat diri (51 pasien, 53%), Sedangkan domain dengan nilai 5 (amat sangat bermasalah) terdapat pada domain kegiatan harian dan rasa cemas (7 pasien, 7%). KESIMPULAN: Mutu Pelayanan unit hemodialisis belum optimal, dan kualitas hidup pasien hemodialisis mayoritas baik.

Abstrak: Salah satu dari fungsi hospital bylaws adalah sebagai sarana perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan rumah sakit. Perlindungan hukum sangatdiperlukan saat tenaga kesehatan mendapatkan tuntutan. Salah satu hal yang dapat menimbulkan tuntutan adalah timbulnya Kejadian Tidak Diharapkan (adverse events). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang bagaimana isi kebijakan hospital bylaws dalam upaya perlindungan tenaga kesehatanterhadap tuntutan adverse events dan kesesuaian isi kebijakan dengan pedoman yang ada. Desain penelitian dengan metode kualitatif. Hasil penelitian adalah kebijakan hospital bylaws RSKO Jakarta sudah memuat tentang upaya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan namun masih harus dilengkapi dengan pembuatan kebijakan teknis operasional lain dan masih ada ketidak sesuaian isi kebijakan hospital by laws dengan pedoman. Saran yaitu agar dapat dilakukan perbaikan isi kebijakan hospital by laws RSKO Jakarta, membuat kebijakan teknis operasional pendukung dan perbaikan pedoman hospital bylaws oleh pemerintah. Kata Kunci : Hospital Bylaws, Adverse events, perlindungan hukum, tenaga kesehatan

---

One of the functions of hospital bylaws is as a means of legal protection for allparties associated with the hospital. Legal protection is very necessary when healthworkers get claim. One of the things that can cause the claim is unexpected incidence (adverse events). The purpose of this research is to know in depth about how thepolicy content of hospital bylaws in efforts to protect health workers against theclaim of adverse events and the content of policy conformance with existing guide lines. Research design with qualitative methods. Results of the study was RSKO Jakarta hospital bylaws policy already contains about legal protection for healthworkers but still need to be equipped with making other technical operationalpolicies and there is still a discrepancy contents policy with Hospital Bylawsguidelines. Suggestion is that the contents of the RSKO Jakarta hospital bylawspolicy can be improved, making technical operasional policies and improvement ofhospital bylaws guidelines by government. Keywords : Hospital Bylaws, Adverse events, legal Protection, Healthworkers.

Abstrak: Tesis ini membahas model Integrated Care Pathway (ICP) perawatan pasiendengan penyalahgunaan NAPZA putus zat opioid sebagai salah satu kasus.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasilpenelitian menunjukkan koordinasi, komunikasi, kesinambungan dan kolaborasipelayanan pasien putus zat opioid belum berjalan optimal yang melibatkanberbagai unsur disiplin keilmuan pada pelayanan yang diberikan. Model ICPyang diusulkan agar dikembangkan kembali dengan melibatkan berbagai multidisiplin ilmu yang terlibat di dalam pelayanan pasien dengan penyalahgunaanNAPZA putus zat opioid di RSKO Jakarta melalui sebuah kegiatan FGD yangmelibatkan lebih banyak tenaga kesehatan yang terkait dengan layanan sehinggadapat menghasilkan ICP yang sesuai dengan kebutuhan.Kata kunci: ICP, NAPZA, putus zat opioid

---

This thesis discusses the model of Integrated Care Pathway (ICP) treatment ofpatients with drug abuse of opioid withdrawal as one case. This study is aqualitative study with a descriptive design. The results show coordination,communication, and collaboration continuity of patient care opioid withdrawalhas not run optimally involving various elements of scientific disciplines on theservice provided. ICP models are proposed for re-developed with the involvementof a variety of multi-disciplines involved in the care of patients with drug abuse ofopioid withdrawal in RSKO Jakarta through an FGD activities that involve morehealth workers associated with the service so that it can produce the ICP inaccordance with the requirements .Keywords: ICP, drug, opioid withdrawal

Abstrak:

Cakupan Peran Serta Masyarakat di Kabupaten Subang masih rendah, salah satu penyebab dari permasalahan tersebut berhubungan dengan kemampuan manajerial kepala Puskesmas. Berkaitan dengan hal tersebut maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kemampuan manajerial kepala Puskesmas dalam penggerakan masyarakat di Kabupaten Subang pada Tahun 2006. Dengan mempelajari hubungan antara kemampuan manajerial kepala Puskesmas tersebut dengan faktor internal yang terdiri dari Umur, Pendidikan dan Lama kerja serta faktor eksternal yang terdiri dari Supervisi, Pelatihan, Umpan balik dan Sarana kerja. Dalarn penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dimana data yang dikumpulkan berupa data primer yang didapat melalui kegiatan wawancara mend alam dan Focus Group Discussion dengan informan dari Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas dan Tokoh Masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kegiatan penelusuran dokumen baik di tingkat Dinas Kesehatan maupun Puskesmas yang menjadi lokasi penelitian. Dari wawancara mendalam dapat diketahui bahwa rendahnya cakupan peran serta masyarakat dipicu oleh beberapa permasalahan mendasar, selain karena kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan yang ada masih sangat terbatas, kemampuan manajerial kepala Puskesmas sebagai pimpinan tertinggi di wilayah kerjanya juga rata-rata masih kurang, mereka belum mampu memaksimalkan potensi yang ada untuk membantu pelaksanaan program Puskesmas. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari ketiga faktor internal yang diteliti ternyata faktor yang tampak cenderung berhubungan dengan kemampuan manajerial kepala Puskesmas dalam penggerakan masyarakat adalah faktor lama kerja. Sedangkan dari keempat faktor eksternal temyata tidak ada satupun yang mempengaruhi kemampuan manajerial kepala Puskesmas dalam penggerakan masyarakat. Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini ditujukan kepada pihak Dinas Kesehatan sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas terutama lama kerja pegawai dalam pengangkatan Kepala Puskesmas di wilayah kerjanya. Disamping itu sebaiknya pihak Dinas lebih menyeimbangkan porsi pelatihan antara pelatihan teknis medis dengan pelatihan manajemen, khususnya mengenai manajemen dalam peningkatan peran serta masyarakat.

---

 

Public Cooperation in health sector in Subang distric still far from adequate, one of the causes from those problems related with Puskesmas chief managerial ability. Related with those cases then done research that aim to get the view about related factors related with Puskesmas chief managerial ability in moving society Subang distric in year 2006. By learn the relation between Puskesmas chief managerial ability along with internal factor that consist of Age, Education, and Working Length and also external factor that consist of Supervision, Training, Feedback and Working tools. In this research, approach that used is qualitative approach, where collected data is primary data that got from deep interview activity and Focus Group Discussion with informant from Health Agency, Puskesmas Chief and Public Figure, while secondary data got from document study activity whether in Health Agency or Puskesmas that become research location. From deep interview also known that public cooperation in health sector still far from adequate those cases triggered by some basic problems, besides quality and quantity of health source that still limited, Puskesmas chief managerial ability as highest leader in his working area even still low, they not yet can maximize available potency to help in conduct Puskesmas program. Research result be known that from three researched internal factor obviously factor that affect Puskesmas chief managerial ability in moving society is working length. While from four external factors obviously no one that affect Puskesmas chief managerial ability in moving society. Suggestion that can be submitted based on this research result showed to Public Health office is better considering those factors especially employee working length in giving position of Puskesmas Chief in his working area. Besides, Agency should balance training portion between medical techniques with management training, especially about management in improving public role.