Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Hanifa Hanum; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Rien Pramindari
Abstrak:
Read More
Jumlah kematian ibu di Kota Depok meningkat dari 26 wanita di tahun 2020 menjadi 35 wanita di tahun 2021. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan AKI adalah melalui pemanfaatan pelayanan antenatal. Kementerian Kesehatan telah mengembangkan peraturan baru mengenai standar kunjungan pelayanan antenatal, yaitu K6. Namun, cakupan K1 dan K4 saja masih menunjukkan ketidaksesuaian angka sehingga besar kemungkinan adanya drop out pada cakupan K6 di Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan antenatal pada ibu di puskesmas yang berada di wilayah Kecamatan Pancoran Mas Depok. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Besar sampel penelitian adalah 100 responden. Data dikumpulkan pada bulan Mei–Juni menggunakan kuesioner kemudian dianalisis secara univariat dan bivariat dengan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan antenatal K6 adalah usia (p=0.022), tingkat pendidikan (p=0.005), pengetahuan (p=0.018), sikap (p=0.031), dukungan suami (p=0.010), dan dukungan tenaga kesehatan (p=0.044). Faktor yang tidak berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan antenatal K6 adalah pekerjaan (p=0.759), paritas (p=1.000), jarak kehamilan (p=0.616), aksesibilitas (p=1.000), dan penilaian individu (p=1.000). Puskesmas dapat meningkatkan upaya promotif tentang pentingnya pelayanan ANC melalui sesi konseling, memanfaatkan media sosial, dan meningkatkan pengetahuan suami/keluarga melalui kelas ibu hamil.
The number of maternal deaths in Depok has increased from 26 women in 2020 to 35 women in 2021. ANC utilization is one effort that can be made to reduce MMR. The Ministry of Health has developed a new regulation regarding standard ANC visits, namely K6 coverage. However, the K1 and K4 coverage still shows discrepancies in numbers so there is a high possibility of dropping out of the K6 coverage in Depok. This study aims to examine factors related to the utilization of ANC for mothers at Puskesmas located in Pancoran Mas, Depok. This study used a quantitative method with a cross-sectional study design. The research sample size is 100 respondents. Data were collected in May–June using a questionnaire and analyzed by univariate and bivariate with the chi-square test. The results showed factors related to the utilization of K6 were age (p=0.022), education (p=0.005), knowledge (p=0.018), attitude (p=0.031), husband's support (p=0.010), and health workers’s support (p=0.044). Factors that were not related were occupation (p=0.759), parity (p=1.000), gestation interval (p=0.616), accessibility (p=1.000), and individual assessment (p=1.000). Puskesmas can increase health promotion regarding the importance of ANC through counseling, utilize social media, and increase husband/family knowledge through pregnant women classes.
S-11313
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Wildan Agung Nur'Alim; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Rien Pramindari
Abstrak:
Read More
Penelitian ini menganalisis utilisasi fasilitas kesehatan tingkat pertama pelayanan kesehatan mental di Indonesia. Penelitian menggunakan desain cross-sectional dengan menggunakan data sampel BPJS tahun 2015-2022 yang berisi data kunjungan tahun 2022. Penelitian ini menggunakan Chi-square. Dalam penelitian ini dapat diobservasi bahwa utilisasi pelayanan kesehatan tingkat pertama oleh peserta JKN pada tahun 2015-2022 sebesar 331.008.686 kunjungan dengan total kunjungan ke pelayanan kesehatan mental di FKTP sebesar 1.158.843 kunjungan. Proporsi utilisasi pelayanan kesehatan mental di FKTP di Indonesia lebih besar pada jenjang umur dewasa dengan besar 994.553 kunjungan, jenis kelamin laki-laki sebesar 639.442 kunjungan, status belum kawin sebesar 632.421, tinggal di Provinsi Jawa Tengah sebesar 234.583 kunjungan, berkunjung ke puskesmas sebesar 935.204 kunjungan, dan segmen peserta PBI APBN sebesar 470.619 kunjungan. Oleh karena itu, memastikan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan mental di FKTP beserta tenaga ahli kesehatan mental yang terlatih dan sesuai standar harus ditingkatkan, terlebih daerah dengan kunjungan tertinggi.
This study analyses the utilisation of first-level health facilities for mental health services in Indonesia. The study used a cross-sectional design using BPJS sample data for 2015-2022 which contained visit data for 2022. This study used Chi-square. It was observed that the utilisation of primary healthcare services by JKN participants in 2015-2022 was 331,008,686 visits with a total of 1,158,843 visits to mental health services at primary healthcare facilities. The proportion of mental health service utilisation at primary healthcare facilities in Indonesia is greater in the adult age group with 994,553 visits, male gender with 639,442 visits, unmarried status with 632,421 visits, living in Central Java Province with 234,583 visits, visiting puskesmas with 935,204 visits, and the PBI APBN participant segment with 470,619 visits. Therefore, ensuring the availability of mental health service facilities at FKTP along with trained and standardised mental health experts must be improved, especially in areas with the highest visits.
S-11716
Depok : FKM UI, 2024
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Luthfiatul Annisa; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Rien Pramindari
Abstrak:
Read More
Nama : Luthfiatul Annisa Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Judul : Analisis Cost of Illness (COI) Peserta JKN dengan Pelayanan Penyakit Stroke Di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Data Sampel BPJS Kesehatan Tahun 2019-2020) Pembimbing : Dr. Atik Nurwahyuni, S.K.M, M.K.M Bersamaan dengan meningkatnya jumlah peserta maka jumlah biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh BPJS juga mengalami peningkatan, termasuk pembiayaan penyakit katastropik. Seperti diketahui bahwa beban pembiayaan katastropik termasuk penyakit stroke masih menjadi salah satu penyebab defisitnya biaya JKN. Selain itu, prevalensi penyakit stroke di Indonesia masih berada pada posisi ketiga setelah jantung dan kanker dan angka kasusnya masih terus meningkat terutama pada provinsi Kalimantan Timur. Oleh Sebab itu, dalam penelitian ini dibahas mengenai analisis Cost Of Illness (COI) dari perspektif BPJS Kesehatan selaku pembayar (payer) klaim dari pasien Stroke yang menjadi pasien JKN di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahun 2019-2020, rata-rata total biaya akibat sakit (Cost of Illness) sebesar Rp70.118.244,00 pertahun, dimana dikategorikan menjadi rendah dan tinggi dengan masing-masing proporsi sebesar 63,7% dan 36,3%. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa variabel yang berhubungan dengan Cost of Illness peserta JKN dengan pelayanan Stroke di Wilayah Kalimantan Timur adalah Tipe stroke, Kelas Hak Rawat, Segmen kepesertaan serta Kunjungan Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama (FKTP). Juga dari hasil analisis didapatkan nilai Adjusted Odds Ratio (AOR) terbesar yaitu pada peserta yang tidak melakukan kunjungan pada FKTP dengan (95% CI: 0,010 – 0,048), 0,022 yang artinya Peserta yang tidak melakukan kunjungan pada FKTP akan mempunyai nilai Cost of Illness tinggi sebesar 0,022 kali lebih besar dibandingkan dengan Peserta yang melakukan kunjungan pada FKTP. Hasil penelitian menyimpulkan bahawa variabel yang paling berpengaruh kepada nilai Cost of Illness peserta JKN dengan pelayanan Stroke di Wilayah Kalimantan Timur adalah Kunjungan FKTP.
Name : Luthfiatul Annisa Study Program : Public Health Science Title : Analysis of Cost of Illness (COI) of JKN Participants with Stroke Disease Services in the Province of East Kalimantan (Sample Data BPJS Health for 2019-2020) Supervisor : Dr. Atik Nurwahyuni, S.K.M, M.K.M Along with the number of participants, the cost of health services issued by BPJS has also increased, including the financing of catastrophic diseases. As it is known that the burden of charitable financing, including stroke, is still one of the causes of the deficit in JKN costs. In addition, the prevalence of stroke in Indonesia is still in the third position after heart disease and cancer and the number of cases is still increasing, especially in the province of East Kalimantan. Therefore, this study discusses the Cost Of Illness (COI) analysis from the perspective of BPJS Health as a claim payer for Stroke patients who become JKN patients in East Kalimantan Province. The results showed that in 2019-2020, the average total cost of illness (Cost of Illness) was Rp. 70,118,244.00 per year, which were grouped into low and high with proportions of 63.7% and 36.3% respectively. The results also revealed that the variabels related to the Cost of Illness of JKN participants with stroke services in the East Kalimantan Region were Stroke Type, Class of Care Rights, Membership Segment, and First Level Health Facility Visits (FKTP). Also the analysis results obtained the largest Adjusted Odds Ratio (AOR) value, namely participants who did not visit FKTP with (95% CI: 0.010 – 0.048), 0.022 which means Participants who did not visit FKTP will get a high Cost of Illness score. by 0.022 times greater than the Participants who visited the FKTP. The results of the study concluded that the most influential variabel for the cost of JKN participants with stroke services in the East Kalimantan region was FKTP visits.
S-11195
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nuril Rahmatika; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Rien Pramindari, Weni Muniarti
Abstrak:
Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan remaja. Dari data tingkat pemenuhan SN-PKPR bulan Mei-Juni 2020, terdapat 34 Puskesmas yang melakukan evaluasi diri. Terdapat 5 Puskesmas yang telah mencapai tingkat pemenuhan SN-PKPR paripurna Tujuan penelitian ini ialah untuk melakukan analisis implementasi PKPR di Puskesmas Kota Depok dengan studi kasus pada Puskesmas Cinere (Tingkat pemenuhan SN-PKPR optimal) dan Puskesmas Cisalak Pasar (Tingkat pemenuhan SN-PKPR minimal). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Triangulasi yang dilakukan ialah trangulasi sumber, metode, dan data. Penyelenggaraan PKPR di Puskesmas Cinere didukung tim PKPR dimana Penanggung Jawab programnya telah mendapatkan pelatihan, jumlah Kader Kesehatan Remaja yang mencukupi, terdapatnya ruang untuk konsultasi, adanya pedoman, dan dana. Dari data kunjungan kasus Puskesmas Cisalak Pasar, kunjungan remaja cenderung menurun sejak tahun 2019. Terdapat penurunan pemanfaatan PKPR yang jelas terlihat pada bulan April 2020 (7 remaja) dibandingkan Maret 2020 (32 remaja). Permasalahan yang ditemukan terkait dengan belum rutinnya pelatihan PKPR, kurangnya koordinasi dengan remaja, tidak ada ruang untuk konsultasi dan penyimpanan rekam medik remaja, tidak ada penggunaan dana untuk PKPR, kegiatan PKPR sudah tidak rutin sejak 2019, kurang lengkapnya pengisian format pencatatan dan pelaporan, target PKPR belum ditentukan, dan kurangnya dukungan lintas sektor. Penurunan pemanfaatan PKPR dapat terkait dengan permasalahan pada masing-masing Puskesmas. Penanggung Jawab program PKPR berserta tim PKPR perlu mengambil langkah yang tepat untuk memperbaikinya. Diperlukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga terkait untuk menyusun kebijakan perbaikan penyelenggaraan PKPR
Read More
T-6026
Depok : FKM-UI, 2020
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Hidayat Nuh Ghazali Djadjuli; Pembimbing: Mondastri Korib Sudaryo; Penguji: Ratna Djuwita, Retno Astri Werdhani, Rien Pramindari
Abstrak:
Obesitas merupakan faktor risiko kejadian hipertensi pada ASN Pemerintah Kota Depok dan faktor lain yang berpengaruh adalah obesitas sentral, jenis kelamin pria dan hiperglikemia. pola hidup sehat, gizi seimbang, aktivitas fisik, pemeriksaan berat badan, lingkar pinggang dan gula darah secara berkala diperlukan untuk mengendalikan hipertensi. Rekomendasi ini perlu ditindaklanjut oleh Pemerintah Kota Depok dan ASN.
Read More
T-5637
Depok : FKM-UI, 2019
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Andi Eka Putra; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Ede Surya Darmawan, Meri Lestari, Rien Pramindari
Abstrak:
Read More
Pendahuluan: Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang wajib diperoleh bagi seluruh masyarakat dan dijamin oleh negara melalui pencapaian UHC. Dalam rangka mencapai UHC, Indonesia memulai program asuransi sosial yang disebut Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak tahun 2014. Beberapa tahun awal, program JKN mengalami defisit walaupun mengalami surplus di masa COVID-19, namun diprediksi akan mengalami defisit kembali akibat biaya kesehatan dan utilitas dari layanan kesehatan yang semakin meningkat. Dengan tujuan agar program JKN dapat berkelanjutan, maka penting untuk memperhatikan faktor pengumpulan dana, pooling risiko, serta pembelanjaan kesehatan yang efisien. Dana yang terkumpul sangat bergantung pada status keaktifan kepesertaan. Khususnya pada peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) merupakan segmen yang paling tinggi ketidakaktifan status kepesertaannya. Tujuan: Oleh sebab itu, penting untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi status keaktifan kepesertaan JKN pada segmen tersebut agar pengumpulan dana dapat dimaksimalkan. Metode: Penelitian ini dilakukan dengan metode cross sectional data sekunder Data Sampel BPJS Kesehatan tahun 2023. Melalui persamaan logistic model Logit untuk mencari hubungan dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Hasil: Total sampel 589.529 orang, didapatkan bahwa seluruh provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta, domisili di luar negeri, perempuan, usia muda, peserta yang memilih hak kelas kepesertaan I dan II, serta peserta yang memilih Puskesmas memiliki probabilitas status kepesertaan tidak aktif secara signifikan. Hanya frekuensi utilisasi FKTP, FKRTL dan peserta yang memilih FKTP di Klinik Pratama dan yang belum kawin memiliki probabilitas status kepesertaan aktif secara signifikan. Kesimpulan: Perlunya kerjasama lintas sektoral serta evaluasi beberapa regulasi atau kebijakan dalam meningkatkan status kepesertaan JKN agar mampu menyelenggarakan program JKN yang berkelanjutan
Introduction: Health is a basic need that must be obtained by the entire community and is guaranteed by the state through the achievement of Univesal Health Coverage (UHC). In order to achieve UHC, Indonesia launched a social insurance program called the National Health Insurance (JKN) in 2014. In the initial years, the JKN program experienced a deficit, although it experienced a surplus during the pandemic of COVID-19, but it is predicted to experience a deficit again due to increasing healthcare costs and healthcare service utilization. In order for the JKN program to be sustainable, it is important to pay attention to the factors of fund collection, risk pooling, and efficient healthcare purchasing. The collected funds are highly dependent on the active membership status. Specifically, for the JKN participants in the Non-Wage Earners (PBPU) and Non-Workers (BP) segments, they have the highest inactivity rate in thei membership status. Objective: Therefore, it is important to study the factors that influence the active membership status of the JKN program in Non-Wage Earners and Non-Workers segments in order to maximize fund collection. Method: This research was conducted using a cross-sectional method with secondary data from the 2023 BPJS Kesehatan Sample Data. The Logit logistic model equation was used to find the relationship and probability of the influencing factors. Results: From a total sample of 589,529 people, it was found that all provinces in Indonesia except DKI Jakarta, domicile abroad or living abroad, female, young age, participants who choose class I and II membership rights, and who choose Puskesmas (primary health centers) have a signifincantly higher probability of inactive membership status. Only the frequency of utilization of primary healthcare facilities, referral healthcare facilities and participants who choose Clinics and those who are unmarried have a significantly higher probability of active membership status. Conclusion: The need for cross-sectoral collaboration and evaluation of several regulations of policies to improve JKN membership status in order to be able to organize a sustainable JKN program
T-7130
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Allisa Amelia Santoso; Pembimbing: Tri Yunis Miko Wahyono; Penguji: Ella Nurlaella Hadi, Yovsyah, Rien Pramindari, Elimarnis
Abstrak:
Read More
Imunisasi merupakan upaya untuk mencegah penyakit menular mulai dari bayi baru lahir hingga dewasa. Hingga saat ini imunisasi merupakan cara yang efektif untuk mencegah penyebaran dan eradikasi penyakit menular. Pandemi COVID-19 memberikan dampak pada berbagai sektor, termasuk pelayanan imunisasi anak. Berdasarkan data tahun 2021, Kecamatan Limo memiliki cakupan imunisasi dasar lengkap sebesar 78,5%. Berbagai faktor berkontribusi pada ibu untuk melakukan imunisasi dasar bagi bayi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku ibu dalam melakukan imunisasi dasar lengkap pada bayi di Kecamatan Limo Kota Depok menggunakan teori Health Belief Model (HBM). Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan teknik quota sampling. Data didapatkan dengan melakukan wawancara pada 212 ibu yang memiliki anak usia 13-24 bulan yang datang ke Posyandu di Kecamatan Limo Kota Depok menggunakan kuesioner dan selanjutnya dianalisis dengan uji logistik regresi ganda. Hasil penelitian menunjukkan proporsi ibu yang memberikan imunisasi dasar lengkap pada bayi mereka sebesar 74,5% dan persepsi hambatan merupakan faktor paling berhubungan dengan perilaku ibu. Ibu yang tidak memiliki persepsi hambatan berpeluang melakukan imunisasi dasar lengkap 3,5 kali dibandingkan ibu yang memiliki hambatan dalam melakukan imunisasi bagi anaknya setelah dikontrol dengan persepsi keparahan (nilai p = 0,048, OR = 3.496, 95%CI = 1.010-12.104).
Immunization is an effort to prevent infectious diseases from newborns to adults. Until now, immunization has been an effective way to prevent spreading and eradicate infectious diseases. The COVID-19 pandemic has impacted various sectors, including child immunization services. Based on data for 2021, Limo District has complete basic immunization coverage of 78.5%. Various factors contribute to mothers carrying out basic immunization for their babies. This study aims to determine the factors related to maternal behaviour in completing the basic immunization of infants in Limo District, Depok City using the theory of the Health Belief Model (HBM). This study used a cross-sectional design with a quota sampling technique. Data were obtained by conducting interviews with 212 mothers with children aged 13-24 months in Limo District, Depok City using a questionnaire and then analyzed with multiple regression logistic. The results showed that 74,5% of mothers gave complete basic immunization to their babies, and the perceived barriers was the factor most related to the mother's behavior. Mothers who did not have perceived barriers had the opportunity to carry out complete basic immunization 3.5 times compared to mothers who had barriers in immunizing their children after being controlled by perceived severity (p-value=0.048, OR=3,496, 95% CI=1,010-12,104).
T-6740
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Hani Annadoroh; Pembimnbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Anhari Achadi, Dumilah Ayuningtyas, Rosa Emmilya, Rien Pramindari
Abstrak:
Perencanaan tenaga kesehatan disusun secara berjenjang berdasarkan ketersediaan tenaga kesehatan dan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan serta upaya kesehatan. Tahun 2015 Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan. Tahun 2016, kota Depok telah melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan berdasarkan Permenkes 33 Tahun 2015 tersebut, akan tetapi hasilnya belum dapat dijadikan pertimbangan dalam pengangkatan pegawai. Untuk itu peneliti melakukan analisis pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan SDM Kesehatan di Kota Depok untuk mendapatkan informasi mendalam bagaimana pelaksanaan penyusunan dokumen tersebut di tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa in-depth interview. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari satu informan dengan informan yang lain. Telaah terhadap dokumen yang dihasilkan, serta studi literatur dilakukan sebagai pembanding terhadap informasi yang telah di dapatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan kota Depok tahun 2017 belum sesuai dengan tahapan yang terdapat dalam permenkes 33 tahun 2015 sehingga output belum menggambarkan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan kota Depok secara menyeluruh. Faktor komunikasi merupakan faktor yang berpengaruh ke semua tahapan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan di kota Depok tahun 2017 dan perlu ditingkatkan, khususnya komunikasi ke pemangku kebijakan tingkat kota untuk mendapakan dukungan dan komitmen bersama dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan, komunikasi kepada pelaksana di lapangan, serta komunikasi horisontal ke lintas sektor. Demikian juga faktor sumber daya khususnya kualitas dan kuantitas SDM dan dana, serta faktor disposisi khususnya komitmen dan insentif masih perlu ditingkatkan. Faktor Struktur Birokrasi perlu melibatkan sektor terkait, perlu adanya kejelasan tugas sebagai perencana SDM Kesehatan pada individu yang ditunjuk, serta perlu adanya SOP pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan yang singkat dan jelas. Kata kunci: Perencanaan; SDM Kesehatan; Permenkes 33/2015; Kota Depok Health workforce planning is organized in stages based on the availability of health workforce and the needs for development implementation as well as health efforts. In 2015 Ministry of Health issued Regulation of Minister of Health number 33 of 2015 on Guidelines for Preparation of Human Resource for Health (HRH) Needs Planning. In 2016, Depok has implemented the preparation of human resource of health needs planning documents based on Regulation of Minister of Health number 33 of 2015, but the results cannot be taken into consideration for recruitment. Therefore, the researcher conducted an analysis of the implementation of the preparation of HRH planning documents in Depok to obtain in-depth information about how the implementation of the preparation of the document in 2017. This research is a qualitative research with data collection techniques in the form of in-depth interview. Triangulation of sources was performed by comparing the data obtained from one informant to another informant. The study of the documents produced, as well as the literature study were used as the comparison to the information obtained. The result of the research indicates that the preparation of human resource of health needs planning documents of Depok in 2017 was not in accordance with the stages contained in Regulation of Minister of Health number 33 of 2015, so that the output has not depicted the human resource for health needs planning of Depok as a whole. Communication is an influencing factor to all stages of the implementation of preparation of HRH Needs planning document in Depok in 2017. It needs to be improved, especially for the communication to city-level stakeholders to get support and common commitment in the implementation of the activity of preparation of HRH needs planning document, as well as communication to the field executors, and horizontal to cross-sector communication. In addition, the factors of resources, particularly on the quality and quantity of human resources and funds, as well as disposition factors, especially the commitment and incentives should be improved. Bureaucratic Structure factors should involve the related sectors and it requires tasks clarity for HRH planner on the appointed individual. Moreover, SOPs of implementation of the preparation human resource for health needs planning document should be brief and clear. Key words: Planning; Human Resources for Health; Regulation of Minister of Health number 33 of 2015; Depok
Read More
T-5129
Depok : FKM UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dwi Hendro Yudho; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Atik Nurwahyuni, Vetty Yulianty Permanasari, Herlinawati, Rien Pramindari
Abstrak:
Berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) angka kematian ibu(AKI) menunjukkan penurunan dari 390 tahun 1991 menjadi sebesar 305 per 100.000kelahiran hidup pada tahun 2015. Walaupun demikian pencapaian AKI di 2015 tersebutmasih jauh dari target yang ditetapkan dalam Program MDGs sebesar 102, sehingga targetdari MDGs tidak tercapai. Salah satu upaya untuk menurunkan AKI adalah persalinanyang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan dilakukan di fasilitas kesehatan.Beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan masih tinggi persalinan dilakukan dirumah yang disebabkan sulitnya akses menuju fasilitas kesehatan dan keterbatasanfinansial. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk mengurangi hambatanfinansial terhadap pemanfaatan layanan kesehatan adalah kepemilikan jaminankesehatan. Penelitian ini bertujuan membuktikan kepemilikan jaminan kesehatan dapatmeningkatkan pemanfaatan persalinan di fasilitas kesehatan setelah dikontrol denganvariabel Sosio demografi, Enabling Resouces, dan faktor sistem kesehatan di tahun 2015-2016. Desain studi yang digunakan adalah potong lintang dan pendekatan kuantitatifdengan menggunakan data sekunder berupa data susenas 2015-2016 dan podes 2014.Sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi sebesar 33.695 tahun 2015 dan 33.348tahun 2016. Untuk menjawab tujuan penelitian ini dilakukan analisis multivariat denganpendekatan probit-marginal effect dan memasukkan analisis endogenitas terhadapjaminan kesehatan.Hasil analisis menunjukkan Ibu yang memiliki jaminan kesehatan menaikkan peluangmelakukan persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 5,2% (2015) dan 5,4% (2016) biladibandingkan yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Sedangkan berdasarkan jenisjaminan kesehatan, bahwa kepemilikan JKN-KIS meningkatkan 4,6% dan 5,1% danjaminan kesehatan non JKN-KIS meningkatkan sebesar 4,6% dan 6,6% probabilitas ibumelakukan persalinan di fasilitas kesehatan bila dibandingkan yang tidak memilikijaminan kesehatan pada tahun 2015-2016. Walaupun demikian masih ditemukan ibu yangtidak memiliki jaminan kesehatan sebesar 46,1% tahun 2016, jarak fasilitas kesehatanyang jauh dan jumlah fasilitas kesehatan yang lebih sedikit memberikan pengaruh ibudengan status ekonomi rendah yang memiliki jaminan kesehatan tidak melakukanpersalinan di fasilitas kesehatan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya intervensi berupapeningkatan kepesertaan JKN-KIS, mempertahankan pembiayaan DAK non fisik bidangkesehatan program Jampersal yang berhubungan dengan pemberian biaya operasionaldan transportasi bagi ibu yang bersalin di fasilitas kesehatan. Serta mempertahankanpembiayaan DAK fisik bidang kesehatan dengan prioritas kegiatan pembangunanpuskesmas, sarana penunjang dan penyediaan puskesmas keliling.
Kata kunci: JKN-KIS, Persalinan di fasilitas kesehatan, Podes, Susenas.
Read More
Kata kunci: JKN-KIS, Persalinan di fasilitas kesehatan, Podes, Susenas.
T-5258
Depok : FKM UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Tinton Mohammad Akbar; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Pujiyanto, Vetty Yulianty Permanasari, Rien Pramindari, Ingrat Padmosari
Abstrak:
Peningkatan usia harapan hidup menyebabkan jumlah populasi lansiameningkat. Hal ini berdampak pada lonjakan angka kesakitan lansia danberpengaruh pada tingginya pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan olehlansia. Kenaikan ini akan dilihat pada periode sebelum (tahun 2013) dan setelahJKN (tahun 2016). Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yangberhubungan dengan pemanfaatan pelayaan kesehatan di fasilitas rawat jalanoleh lansia. Desain studi penelitian adalah repeated cross-sectional,menggunakan data Susenas 2013 dan 2016 dengan sampel yang memenuhikriteria inklusi sebanyak 25.070 (tahun 2013) dan 27.723 (tahun 2016)responden. Analisis regresi logistik menunjukkan bahwa sebagian besar variabelyang diteliti memberikan hasil signifikan berhubungan dengan pemanfaatanrawat jalan oleh lansia di tahun 2013 maupun 2016. Variabel status ekonomikuintil memberikan hubungan yang kuat terhadap pemanfaatan rawat jalan olehlansia dimana lansia dalam lansia yang berada pada kuintil 5 berpeluangmenaikkan pemanfaatan rawat jalan sebesar 13% di tahun 2013 dan 12% ditahun 2016. Disarankan bagi lansia di semua kuintil/kategori ekonomi didoronguntuk mengikuti program jaminan kesehatan nasional agar seluruh lansia dapatmengakses layanan kesehatan tanpa hambatan finansial.
Kata kunci :lansia; pemanfaatan layanan kesehatan; rawat jalan; susenas.
Read More
Kata kunci :lansia; pemanfaatan layanan kesehatan; rawat jalan; susenas.
T-5265
Depok : FKM UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉