Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta Timur tahun 2015. Penelitian ini merupakan jenis kuantitatif dengan menggunakan data primer dan desain studi cross sectional. Hasil yang didapatkan adalah sebanyak 53,4% responden memiliki tingkat pemanfaatan yang tinggi dan 46,6% memiliki tingkat pemanfaatan yang rendah. Variabel yang ditemukan memiliki hubungan yang signifikan dengan pemanfaatan Prolanis yaitu pendidikan, dukungan keluarga, dukungan dokter dan manfaat Prolanis, masing-masing dengan besar p value 0,015; 0,002; 0,025 dan 0,005. Sedangkan karakteristik umur, jenis kelamin, diagnosis medis, variabel jarak dan waktu tempuh, keseriusan, kerentanan penyakit dan hambatan Prolanis tidak ditemukan hubungan yang signifikan dengan pemanfaatan Prolanis.
Kata kunci: Program Pengelolaan Penyakit Kronis, pemanfaatan

---

The purpose of this research is to determine factors associated with the utilization of chronic disease management program at BPJS Kesehatan, Branch Office, East Jakarta, 2015 using cross sectional method. Data was collected primary and supported by structured questionnaire. The results shows that 53.4% of respondents have a high utilization rates and 36.6% have a low utilization rate. The variables that were found to have a significant relationship with the utilization of Prolanis are education, family support, doctor support and the benefits of Prolanis, each with p value 0,015; 0,002; 0,025 and 0,005. Characteristic, accessibility to primary health care, perceive of seriousness and vulnerability of diseases, and barriers variables have no significant relationship with the utilization of Prolanis.
Keywords: Chronic Disease Management Program, utilization, primary health care

Abstrak: Abstrak

Pola pembayaran pelayanan persalinan pervaginam normal yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan adalah dengan cara nonkapitasi yakni sebesar Rp.600.000. Fasilitas Kesehatan sebagai mitra kerja BPJS Kesehatan diharuskan memberikan pelayanan kesehatan sesuai perjanjian kerjasama dan tanpa menarik iur-biaya. Penarikan iur-biaya yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan mitra kerja BPJS merupakan salah satu tindakan kecurangan (fraud). Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor kebutuhan finansial menjadi pendorong bagi klinik mitra kerja BPJS Kesehatan untuk menarik iur biaya pada peserta BPJS Kesehatan. Pegawasan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, DinKes, serta Kementrian Kesehatan belum dilakukan secara optimal dan penggunaan sanksi seperti yang tertuang didalam PMK No. 36 Tahun 2015 juga belum dilakukan sepenuhnya. Berdasarkan hasil tersebut penulis menyarankan untuk dilakukannya analisis unit cost terkait pelayanan persalinan pervaginam normal dan ditingkatkannya pengawasan oleh BPJS Kesehatan dan semua pihak yang terkait untuk menjamin fasilitas pelayanan kesehatan sebagai mitra kerja BPJS Kesehatan memberikan pelayanan yang bermutu dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

The pattern of a normal vaginal delivery service payments paid by BPJS is by nonkapitasi which amounted to 600,000. Health Facility as partners BPJS required to provide appropriate health services cooperation agreement and without cost-sharing. Cost-sharing withdrawals carried out by health care facilities BPJS partners is one act of fraud (fraud). This research was conducted using qualitative method. The research found that the factor of financial needs become the driving force for the clinic BPJS partners to attract participants BPJS cost sharing on health. Supervision conducted by BPJS Health, Health Office, and the Ministry of Health is not optimal and the use of sanctions as stipulated in the Regulation of Healt Minister No. 36 2015 has not been done completely. Based on these results the authors suggest to do the analysis of the unit cost of service related to normal delivery and increased supervision by BPJS Health and all parties concerned to ensure the health care facility as a partner BPJS provide quality services and in accordance with the prescribed rules.