Abstrak: Remaja membutuhkan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya, akan tetapi remaja seringkali merasa tidak nyaman atau tabu membicarakannya, informasi mereka coba penuhi dengan cara membahas bersama teman-teman, buku-buku tentang seks, akses internet atau mengadakan percobaan dengan berfantasi, masturbasi, bercumbu, atau berhubungan seksual. Penelitian ini menggunakan studi analitik deskriptif dengan pendekatan crossectional. Penelitian menunjukkan bahwa 99,4% remaja terpapar materi pornografi, ada hubungan antara media internet, gambar/foto, video games, video/gambar bergerak, suara, telpon seks, dan handphone dengan fantasi seksual berat remaja. 29,6% responden memiliki fantasi seksual berat. Kata Kunci : Paparan Pornografi, Fantasi Seksual, Remaja.

---

Teens need information about the changes that happen to them, but teenagersoften feel uncomfortable or taboo to talk about it, they try to fill the information ina way to discuss with friends, books about sex, internet access or experimentingwith fantasy, masturbation, making out, or having sex. purpose of this study todescribe of exposure to pornography and sexual fantasies in adolescents at SMKX Jakarta. This study used an analitic descriptive with cross sectional. The studyshowed that 99,4 % of adolescents exposed to pornographic material, there arereal corelation between several media with serious adolescent sexual fantasies.29,6 % of respondents had serious sexual fantasies.Kata Kunci : Pornographic exposed, Sexual Fantasies, Adolescents.

Abstrak: Manajemen evaluasi kinerja pegawai bertujuan untuk membantu pihak manajemen dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan serta menunjukkan keterampilan dan kompetensi pegawai yang ada sekarang ini apakah sudah cukup atau belum memadai. Data sekunder mengenai nilai kinerja pegawai yang ada saat ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian data yang ada dengan fakta yang ditemukan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran manajemen evaluasi kinerja pegawai rekam medis di RSUD Budhi Asih Tahun 2012 yang dilihat dari aspek input, proses, output dan umpan balik. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif deskriptif. Seluruh data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan telaah dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih belum optimalnya penilaian kinerja pegawai yang ada saat ini, hal ini tentu saja akan mempengaruhi manajemen evaluasi kinerja pegawai yang dapat digunakan oleh pihak manajemen untuk mengambil langkah selanjutnya. Banyak aspek yang masih harus diperbaiki agar manajemen evaluasi kinerja pegawai rekam medis di RSUD Budhi Asih menjadi lebih optimal. Dengan adanya manajemen evaluasi kinerja pegawai diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja individu maupun organisasi di masa yang akan datang.

---

Evaluation of employee performance management aims to assist the management in identifying training needs and development and demonstrate the skills and competencies of existing employees now whether or not adequate enough. Secondary data on the performance of current employees who show discrepancies of existing data with the facts discovered.The purpose of this study was to determine the description of employee performance evaluation of management of medical records in Budhi Asih Hospital at the year 2012 that viewed from the aspect of input, process, output and feedback. The method used is descriptive qualitative study. All data in this study were obtained from in-depth interviews and document review.The results showed that there is still not optimal employee performance appraisal currently available, this course will affect the management of employee performance evaluation which can be used by management to take the next step. Many aspects are still to be improved in order to evaluate employee performance management of medical records in hospitals Budhi Asih become more optimal. With the management of employee performance evaluation is expected to increase the productivity of individuals and organizations working in the future.

Abstrak:

Indonesia meratifikasi perjanjian pendirian WTO dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the Wolrd Trade Organization, maka sejak saat itu aturan di Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan WTO dimana salah satu perjanjiannya adalah Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs. Dalam rangka memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, pemerintah dapat mengesampingkan aturan tersebut dengan menetapkan kebijakan Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  implementasi  kebijakan pelaksanaan paten oleh pemerintah pada obat ARV dalam pemenuhan akses obat, dengan input berupa terbatasnya akses pada obat ARV yang disebabkan mahalnya harga obat ARV dan proses implemantasi berupa komunikasi, sumber daya, disposisi dan Struktur Birokrasi. Berdasakan hasil penelitian, diketahui bahwa kebijakan ini telah dilaksanakan  dengan terbitnya 2 Keputusan Presiden tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Pada Obat ARV. Namun kebijakan tersebut akan berakhir masa berlakunya, yaitu tanggal 13 Mei 2013,  untuk itu pemeritah diharapkan agar menetapkan kebijakan baru tentang pelaksanan paten pada obat ARV, untuk melanjutkan kebijakan yang akan segera berakhir masa berlakunya tersebut. Kata kunci : Implementasi kebijakan, pelaksanaan paten oleh pemerintah, obat ARV.

---

 

Indonesia has ratified the agreement on WTO establishment with Law Number 7 year 1994 on the Ratification of the Agreement Establishing the World Trade Organization. From that moment on, Indonesian law have to be in line with all WTO regulations, including the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs. However, Government may, in order to fulfil the peoples’ urgent need, disregard the regulation by establishing a Government Use. This research aims at describing policy implementation of Government Use of Patent on ARV drug in fulfilment of access to medicine. Input is limited access to ARV drug caused by its expensive price, while the implementation process includes communication, resources, disposition and Structure of Bureaucracy. The research found that the policy has been implemented with the establishment of two Presidential Decree on the Government Use on ARV drug. However, the policy would come to expiration on 13 May 2013, and the Government shall establish a new policy thereof. Key words : Policy implementation, government use, ARV drug