Dinas Kesehatan Kota Cirebon merupakan salah satu institusi pemerintah di bidang kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Keberhasilan tersebut akan tercapai salah satunya dengan upaya mengelola sumber daya manusia ( SDM ) secara efektif dan eiisien, bukan saja dari segi kuantitasnya tetapi yang penting kualitasnya. Penelitian ini untuk melihat gambaran perencanaan strategis SDM kesehatan Dinas Kesehatan Kota - Cirebon, menganalisa upaya perencanaan strategis dcngan pendekatan Balanced Scorecard menezjemahkan misi dan strategi kedalam berbagai tujuan dan ukuran kedalam empat Perspektif Balanced Scorecard yaitu Perspcktif Finansial, Perspektif Pelanggan, Perspektif Proses Intemal dan Perspektif Pembelajaran dan Pertumbungan Organisasi sehingga mampu mengkomunikasikan stratgi kepada pegawai. Penelitian ini menggunakan metoda kualitatif yang bersifat deskriptif analitik mengunakan data primer dengan mclakukan wawancara mendalam, CDMG serta data sekunder. Daxi hasil penelitian ini didapat langkah-langkah kelja yang dibagi dalam empat tahapan yaitu Tahap I, Tahap pengumpulan data (The Input Stage) akan menghasilkan visi dan misi SDM serta Nilai (score) Variabei Ekstcmal dan Internal (EFB dan IFE Score), Tahap II, tahapnpencocokan (The Adaching Stage) sehingga menghasilkan strategi alternatif, stralegi terpilih dan tujuan strategis yang dimangkan dalam Peta Strategi (Strategy Map), Tahap III, adalah tahap pengambilan keputusan (The Decision Stage) menghasilkan Indikator Kinerja Kunci (Key Perfomance Indicators/KP1), ukuran-ukuran KPI, Target-target KP1 dan Program Prioritas serta kegiatan dalam periode 2008 - 2012, Tahap IV adalah Tahap Implementasi (Plan of Aclibn) menghasilkan Format Implementami, Form Monitoring dan Evaluasi. Pada tahap ini ditetapkan kategori nilai kinerja. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai instrument rencana szrarcgis SDM kesehatan, khususnya pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon.

City of Cirebon Health office is one of government institution of health department which has a fundamental job to perform a district autonomy responsibility for implementing a decentralization duty of health jobs at Government of Cirebon. This success will be reached, one of them is trying to manage a Human Resource Development (HRD) effectively and efficiently, not only fiom their quantity but more important that is their quality. This study showed a describing on strategic plan of Human Resource Development (HRD) City of Cirebon Health office, analyzing a strategic plan effort with a Balanced Scorecard method, implementing a mission and strategy into various objectives and measurement to become four Balanced Scorecard perspectives, that are Financial Perspective, Customer Perspective, Intemal Process Perspective, Study and Organization Growth Perspective, so they cart communicate a strategy to officer. This study used a qualitative method which has an analytic descriptive, primary data with a deep interview, CDMG and secondary data. From this study result known that job steps divided into four steps. The first step is data collecting (The Input Stage) which conducted a vision and mission of Human Resource Development and External and Intemal variable score (EPB and IFE Score). The second step is adaptation (The Matching Stage) which conducted an objective and alternative strategy that implemented on Map Strategy (Strategy Map). The third step is a decision making (The Decision Stage) which conducted a Key Performance Indicator (KPI), criteiia of Key Perfomance Indicator, the objectives of KPI, priority program and activity in period of 2008 - 2012, The fourth step is implementation (Plan of Action) which conducted an Implementation Format, Monitoring Form and Evaluation. In this step is specified a performance score category. From this study result is suggested can be used as a strategic plan instnunent of Human Resource Development on health, especially for City of Cirebon Health office.

ABSTRAK Obat merupakan salah satu kornponen penting dan memeriukan biaya besar dalarn pelayanan kesehatan. Harganya relatif mahal dan tidak berpihak kepada konsumen, sehingga bisa menyebabkan temjadinya moral hazard pada para pelaku kesehalan. Pasien tidak bisa memilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayarnya karena mempunyai kctcrbatasan kemampuan. Salah satu pengendalian biaya kesehatan yaitu melalui jaminan pelayanan kesehatan sosial yang ditangani oleh PT Askes. Pelayanan yang dibenikan seharusnya bersifat komprehensif, tetapi kenyataannya jaminan ditekankan pada pcnycmbuhan dan pemulihan dengan iur biaya (cost sharing), ini berlaku untuk pelayanan obat. Pengendalian biaya obat askes melalui penggunaan DPHO. Penulisan resep dokter diluar DPI-I0 dapat membcratkan pasicn askes, apalagi pada penderita penyakit kronis seperti hipertensi. Di RSUD Gunung Jati tahun 2006 penyukit hipertensi merupakan peringkat empat kelornpok penyakil di instalasi rawat jalan dcngan kunjungan 470 pasien per bulan. I Pcnclitian ini dilakukan untuk mengetahui pola peresepan dan biaya obat pasien askes sosial penderita hiperlensi Instalasi Rawat Jalan RSUD Gunung J ati dan perbedaan biaya obat gcncrik pcngganti obat bermerk di luar DPI-I0 yang ditulis dokter. Jenis penelitian kuantitatif dengan metode survey, dan dilakukan analisis data dengan Wilcoxon's Signed Rank Test, Mann-Whitney Test, Kruska!-Wallis Test. Hasil pcnelitian diketahui bahwa penderita hipertensi lebih banyak yang mempunyai penyakit lainfpenyerta, dan terbanyak diabetes mellitus (49%). Resep dokter untuk penderita hipertensi pescrta askes sosial semua obatnya masuk DPI-IO.. Obat antihipertensi yang terbanyak ditulis dokter adalah Amlodipin scbanyak SI R/ (2l,34%) dari total obat antihipertensi. Dari hasil analisis diketahui jumlah item obat (R/) rata-rata = 2,8lR/, besar rata-rata biaya obat pada penulisan rescp_dokter Rp 70.167 dan pelayanan apotik Rp 5. 128, dengan nilai p = 0,000 menunjukan adanya perbedaan ra1a~rala besar biaya obat amara keduanya. Hasil perbandingan rata-rata besar biaya obal pada pcnulisan resep doktcr, ada perbedaan (p < 0,05) pada penulisan resep antar dokter, antar poliklinik, antar kelompok umur pasien dan anlar penyakit pcnycrta serta tidak ada perbedaan antar kelompok tempat tinggal dan antar jenis kelamin pasien. Hasil perbandingan rata-rata jumlrtth item obat ada perbedaan (p < 0,05), pada pcnulisan resep amar poliklinik dan antar penyakit penyerta serta tidak ada perbedaan (p > 0,05) untuk penulisan resep antar dokter, antar jenis kelamin , antar umur dan antar kota tempat tinggal pasien. Kesimpulan dari pcnelitian ini adalah tidak ada obat di luar DPHO yang ditulis dokter untuk pasicn askes sosial penderita hipertensi. Rata-rata jumlah item obat pcrlcmbar resepnya 2,81 dan biaya penulisan resepnya sebcsar Rp 70.l67. Sebagai saran kcpada rumah sakit agar terus melakukan pemantauan terhadap para dokter tentang pcnulisan resep dalam DPI-IO untuk pasicn askes. Sedangkan untuk P.T Askes dan Apotik Askes agar selalu rnenyedial-can obat yang diresepkan dokter dan dapat mcmberikan obat kepada pasien sesuai resep dokter dan kctentuan DPI IO (maksimal untuk 30 hari).

ABSTRACT Medication is one of important component and needs great cost in health service. The prices are relatively expensive and not stand for consumer, so that it could cause moral hazard to health agent. Patient could not choose appropriate with needs and ability to pay because has limited ability. One of the health cost restriction is through social health service guarantee that handled by PT Askcs. Given service should comprehensive, but apparently guarantee stressed to heal and curing with cost sharing, it prevails for medication service. Cost control of medication health assurance through using DPHO. Doctor prescription outside DPHO could against health assurance patient, especially on chronic diseases patient such as hypertension. In RSUD Gunung Jati year 2006 hypertension disease is forth level disease group in outpatient installation with visitation of 470 patients per month. This research conducted to recognize prescription design and medication cost of social health assurance patient with hypertension. RSUD outpatient installation Gunung Jati and difference of genetic medication as substitute of branded medication outside DPHO that written by doctor. Quantitative research type conducted with survey method, and conducted data analysis by Wi1coxon?s Signed Rank Test, Mann- Whitney Test, and Kruskal-Waillis Test. Research result known that more hypertension patient has other disease/participate: and the most is diabetes mellitus (49%). Doctor prescription for hypertension patient of social health assurance participant all of the medication included in DPHO. The most anti-hypertension medication that written by doctor is Amlodipin as much as Sl R/(21 ,34%) from total medication of anti-hypertension. From analysis result known that average medication item (Rf) = 2,8lR/, average medication cost on doctor prescription is Rp 70.167 and pharmacy service is Rp. 5.128, with p value = 0,000 shows a difference of average medication cost between both. Equivalent result of average medication cost on doctor prescription there is difference (p < 0,05) on prescription between doctor, between polyclinic, between patient age group and between disease participator and there is no difference between residence groups and between patient gender. There is a difference of average equivalent result of total medication item (p < 0,05) for prescription between doctor, between gender, between ages and between patient town. Conclusion from this research is not medication outside DPHO that written by doctor for social health assurance hypertension patient. Total average of medication item prescription sheet is 2,81 and prescription cost is Rp. 70. 167. Suggested hospitals constantly do monitoring toward doctor about prescription in DPHO for health assurance patient. While suggested both PT Askes and Askes Pharmacy to give medication for patient appropriate with doctor prescription and DPI-IO regulation (maximally 30 days).