Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
The needs of medical devices in Indonesia currently 90% are met by imported medical devices. Therefore the government issued Minister of Health Regulation No. 17 of 2017 concerning Action Plans for the Development of the Pharmaceutical Industry and Medical Devices, one of which is through the policy of accelerating the licensing of medical devices. So this study aims to determine the implementation of accelerated medical device licensing policies to support the development of the domestic medical device industry. This study uses qualitative methods and is analyzed with Van Meter and Van Horn policy theory with variable size and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, communication between organizations, disposition of implementers, as well as economic, social, and political environments that influence policy implementation. The results of the study are that the size and objectives of the policy are clear but are still constrained by the availability of human resources and the limited characteristics of the implementing agency, as well as the disposition of implementers that are still less than the intensity of the implementation of the policy. Communication between organizations related to policy is quite optimal, and the economic and social environment is quite supportive, but the political environment is not enough to support policy. This study recommends making accompanying policies such as the obligation to use domestic medical devices at government health service facilities to expand the domestic production of medical devices.
ABSTRAK Kemajuan teknologi dalam peralatan kedokteran menciptakan alternatif baru dalam pelayanan kedokteran, termasuk di oftalmologi. Salah satu cara operasi katarak yang baru disebut fakoemulsifikasi (Fako) yang memberikan hasil lebih baik dibandingkan dengan cara konvensional yaitu Ekstraksi Katarak Ekstra Kapsular (EKEK). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas biaya dari dua metode operasi katarak yaitu Fako dan EKEK yang dilakukan di RSUP Fatmawati di Jakarta. Penelitian ini deskriptif, namun beberapa pendekatan analitis juga digunakan. Pengambilan data secara cross sectional dengan sampel sebanyak 192 pasien operasi katarak (96 pasien Fako dan 96 pasien EKEK) yang dipilih secara acak dari 300 populasi. Data sekunder diperoleh dari rekam medis pasien yang menjalani operasi katarak pada tahun 2009 di rumah sakit untuk mengetahui tiga indikator keberhasilan operasi. Activity-based costing (ABC) digunakan untuk menghitung biaya dari setiap metode, dan teknik pembobotan oleh duabelas dokter mata dari RSUP Fatmawati dan RSU Dr. Sardjito dilakukan untuk mendapatkan nilai tunggal (indeks komposit) dari efektivitas operasi katarak. Biaya yang dihitung adalah biaya langsung yang berhubungan dengan operasi katarak, yaitu biaya pemeriksaan mata, biaya laboratorium, biaya rontgen thorax, biaya konsultasi, biaya operasi, biaya pelayanan farmasi, dan biaya administrasi. Efektivitas diperoleh melalui pembobotan tiga indikator keberhasilan operasi katarak, yaitu ketajaman visus pasca operasi, tidak adanya astigmat pasca operasi, dan tidak adanya komplikasi intra-operasi dan pasca-operasi. Perhitungan efektivitas operasi katarak dilakukan dengan modifikasi metode Bayes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya satuan normatif operasi Fako sebesar Rp. 4.419.755,17, yang lebih mahal dibandingkan EKEK (Rp. 3.369.549,24). Biaya obat-obatan dan bahan medis adalah komponen biaya terbesar pada operasi katarak di RSUP Fatmawati. Hasil penelitian menunjukkan ketajaman visus pasca-operasi untuk grup Fako secara signifikan lebih baik daripada kelompok EKEK (p <0,05 dan odds ratio = 28.5). Dalam hal tidak adanya astigmat pasca-operasi, kelompok Fako secara signifikan lebih baik daripada kelompok EKEK (p <0,05, rasio odds = 22.7). Namun, tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok untuk tidak adanya komplikasi intra-operasi dan pasca-operasi (p> 0,05). Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa Average Cost-effectiveness Ratios (ACER) metode Fako lebih rendah (Rp.1.379.326,08) dibandingkan dengan ACER EKEK (Rp. 1.485.113,49). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa, dalam penelitian ini metode Fako lebih cost effective daripada metode EKEK. Disarankan penelitian lebih lanjut yang mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pasien operasi katarak dengan menggunakan jumlah sampel yang lebih besar, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dua teknik operasi katarak dan pilihan yang lebih baik terhadap teknik operasi yang dapat ditawarkan untuk populasi yang lebih luas.
Abstract Technological advancement in medical equipment has created new alternatives in medical care, including in ophthalmology. One of the new cataract operation called Phacoemulsification (Phaco) provides better results as compared to conventional Extracapsular Cataract Extraction (ECCE). This study aimed at exploring the cost-effectiveness of two methods of cataract surgeries i.e. Phaco and ECCE done at Fatmawati General Hospital in Jakarta. It was a descriptive inquiry in nature; however, some analytical approaches were also used. A cross sectional examination of a sample of 192 cataract surgery patients (96 phaco patients and 96 ECCE patients) was randomly selected from 300 populations. Secondary data were obtained from patients? medical records undergoing cataract surgeries in 2009 at the hospital to explore three success indicators of the surgeries. Activity-based costing (ABC) was used to calculate the costs of each method, and weighing technique of twelve peer ophthalmologists from Fatmawati General Hospital and Dr. Sardjito General Hospital was done to obtain a single value (composite index) of the effectiveness indicators of the cataract surgery. The costs were calculated for direct costs relevant to cataract surgery, i.e. the costs of eye examinations, laboratory tests, thorax roentgen, consultation, surgical fees, pharmaceutical services, and administrative costs. The effectiveness were obtained through the weighing of three success indicators of cataract surgery, i.e. post-operative visual acuity, the absence of post-operative astigmatism, and the absence of intra-operative and post-operative complications. The calculation of effectiveness of cataract surgery was performed by modified Bayes Method. The findings of the study showed that the normative unit cost of Phaco surgery was Rp. 4.419.755,17, which was more expensive than that of ECCE (Rp. 3.369.549,24). The costs of medicines and medical supplies were the largest cost components in cataract surgery in Fatmawati General Hospital. The result of study showed that post-operative visual acuity for Phaco group was significantly better than ECCE group (p 0.05). The result of this study also found that the average cost-effectiveness ratio (ACER) of Phaco method was lower (Rp.1.379.326,08) than that of ECCE (Rp. 1.485.113,49). Therefore, it was concluded that, in this study, Phaco method was more cost effective than ECCE method.More rigorous studies covering all the costs incurred to patients of cataract surgeries using a bigger sample size were suggested, so that a more comprehensive understanding of the two cataract surgery techniques could be obtained and a better choice of the surgery technique could be offered for wider population.
Peran dan keberadaan tenaga medis sangat besar pengaruhnya dalam pemeriksaan dan mutu pelayanan kesehatan, sebingga Departemen Kesehatan mengembangkan kebijakan tenaga medis melalui Masa Bakti dengan dikeluarlkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Balrti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi sebagal pe1aksanaan dari pemturan tersebut diterbilkan Keputusan Presiden daerah sehingga masih adanya kesenjangan antara jumlah kebutuhan dan jumlah tenaga medis yang benninat dan mau ditugaskan di daerah terpencil sangat terpencil, perbatasan dan pulau terluar.
Penugasan khusus tenaga kesehatan ke daerah perbatasan tidak dapat secara langsung mengakibatkan keberbasilan penurunan angka mortalitas dan mobilitas, karena penduduk di daerah perbatasan sangat kecil sehingga tidak berpengaruh terhadap pernbahan angka mortalitas dan angka mobilitas. Asumsi asumsi masih menggunakan kebijakan-kebijakan penempatan tenaga medis dalarn keadaan khusus seperti keadaan bencana, konflik, daerah terpencillsangat terpencil, masa bakti dan eara lain.
Saran utama yang diajukan kepada pembuat kebijakan adalah penyusunan kebutuhan tenaga keaehatan di daerah perbatasan haadaknya tidak haaya berdasarkan tuntutan kompetensi jenis tenaga yang dibutubkan tetapi perlu dilakekan secara terpadu (integrated} dan memperhatikan berbagai faktor terutama kondisi wilayah daerah dengan asas desentra1isasi sesuai kemampuan dan kondisi daerah. Segera dibahas dan dibentuk kebijakan khusus tentang penempatan khusus tenaga kesehatan di daerah perbatasan. Pola pengernbangan karier tenaga kesehatan pasca penugasan perlu dilakukan secara seimbang antara kepentingan organisasi dengan kepentingan tenaga medis itu sendiri baik jangka pendek maupnn jangka panjang.
Penyusunan Rencana Strategis bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilingkungan Kementrian Kesehatan merupakan salah satu langkah pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan adanya Renstra diharapkan UPT dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dalam rangka mewujudkan good governance. Tujuan penelitian adalah memberi masukan tentang kesesuaian dan kesenjangan antara Perencanaan Strategis RSAB Harapan Kita dengan Renstra Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2010-2014 melalui analisis yang mendalam terhadap Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan StrategiRSAB Harapan Kita terhadap Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kementrian Kesehatan denganmetodekualitatifmelaluistudikepustakaan, telaahdokumen danwawancara mendalam dengan para informan.
Hasil penelitian : Visi RSAB Harapan Kita sejalan dengan Visi Kementrian Kesehatan namun belum memberikan gambaran sebagai rumah sakit pendidikan. Misi sejalan dengan Misi kementrian kesehatan, perlu dipertajam dengan mencantumkan program unggulan yang akan membuat RSAB Harapan Kita menjadi Rumah Sakit terkemuka. Tujuan RSAB Harapan Kita sejalan dengan Tujuan Kementrian Kesehatan, perlu dipertajam juga dengan program unggulan yang akan dikembangkan. Sasaran belum menggambarkan kondisi yang akan dicapai namun merupakan kegiatan yang dilakukan. Strategi RSAB Harapan Kita belum diuraikan secara jelas sehingga program dan kebijakan yang ditetapkan tidak mengacu pada strategi tertentu sesuai posisi RSAB Harapan Kita pada diagram SWOT. Dari 23 Program RSAB Harapan Kita, sebagian sudah sejalan dengan program Kementrian Kesehatan dan sebagian program kementrian Kesehatan belum terakomodir meskipun dalam implementasinya sudah dilaksanakan. Indikator kinerja yang dibuat belum dapat memberikan gambaran terhadap kinerja Harapan Kita yang sebenarnya.
Saran untuk manajemen agar melakukan penyempurnaan Renstra terutama pada perumusan strategi perlu dibuat dengan perumusan strategi yang rinci dan jelas agar program yang ditetapkan dapat lebih operasional dan memiliki indikator kinerja yang dapat diukur. Manajemen mulai mempersiapkan rancangan renstra untuk periode selanjutnya dengan merujuk kepada renstra Kementrian Kesehatan dan peraturan yang berlaku terkait penyusunan renstra.
Preparation of the Strategic Planning for the Technical Implementation Unit (UPT) within the Ministry of Health is one step in the implementation of the Government Performance Accountability System (SAKIP). The Strategic Planning of the UPT is expected to performa the duties properly in order to achieve good governance. The research objective is to provide input about the suitability and the gap between the Strategic Planning of RSAB Harapan Kita to theMinistry of Health's Strategic Planning in 2010-2014 through a deep analysis of the Vision, Mission, Goals, Objectives and Strategies RSAB Harapan Kita to Vision, Mission, Goals, Objectives and Strategy of The Ministry of Health with qualitative methods through literature study, document review and in-depth interviews with informants.
The results: Vision RSAB Harapan Kita in line with the vision of the Ministry of Health but has yet to provide an overview of the teaching hospital. The mission is in line with the mission of the ministry of health, need to be sharpened by including the flagship program that will make RSAB Harapan Kita Hospital became prominent. RSAB Harapan Kita?s objectives in line with the purpose of the Ministry of Health, also need to be sharpened with a flagship program that will be developed. Not describe the condition of the target to be achieved but is an activity undertaken. The strategy of RSAB Harapan Kita has not been spelled out clearly so that the programs and policies set does not refer to a particular strategy according to the position at the RSAB Harapan Kita SWOT diagram. Of the 23 programs RSAB Harapan Kita, partly in line with the Health Ministry program and most programs have not been accommodated despite the Health Ministry in its implementation have been conducted. Performance indicators made yet to provide an overview of the actual performance of the RSABHarapan Kita.
Suggestions:for management to improve strategic planning, especially in the formulation of the strategy to be made with a detailed strategy formulation and clear so that the program can be operationally defined and have measurable performance indicators. Management began preparing a draft strategic plan for the next period with reference to the Ministry of Health strategic plan and regulations related strategic planning.