Abstrak: Pendahuluan: Komunikasi efektif melalui telepon/media lain adalah komunikasi yangdilaksanakan melalui telepon atau media komunikasi lain dengan tepat, akurat, lengkap,jelas, dan dimengerti kepada penerima pesan. Komunikasi yang buruk dapatmenyebabkan risiko terhadap keselamatan pasien. Kegagalan komunikasi merupakanpenyebab utama >60% kejadian sentinel. Salah satu komunikasi efektif melalui telepon,yaitu verbal order. Verbal order (VO) adalah instruksi yang diberikan secara lisan atautelepon oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) kepada petugas kesehatan. Verbalorder merupakan jenis komunikasi yang rentan terjadinya kesalahan. Salah satu caramencegah terjadinya kesalahan, yaitu menggunakan metode TBaK (Tulis, Baca, danKonfirmasi). Kepatuhan pengisian tanda tangan konfirmasi verbal order belum pernahmencapai target 100%.

Tujuan: Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi capaiantarget VO di Instalasi Rawat Inap RSIA SamMarie Basra. Metode penelitian:Wawancara mendalam dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan jenis penelitiankualitatif dengan pendekatan 24Model.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwafaktor yang memengaruhi capaian target VO, yaitu DPJP tidak visit dalam 1x24 jam danlupa menandatangani VO diikuti dengan perawat lupa mengingatkan DPJP untukverifikasi VO.

Kesimpulan: RSIA SamMarie Basra harus menetapkan kebijakan tentangketepatan jam visit dokter spesialis, SPO tentang pendelegasian VO oleh dokter, dankebijakan khusus sistem reward dan punishment bagi perawat dan DPJP untuk mencapaitarget VO.

Kata kunci:Komunikasi efektif melalui telepon/media lain, verbal order, 24Model, instalasi rawatinap

Abstrak: Penelitian ini membahas kelengkapan pengisian informed consent tindakan bedah di RS X tahun 2016. Tujuan penelitian ini adalah agar dapat mengetahui gambaran kelengkapan pengisian informed consent tindakan bedah. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pengisian kuesioner dan kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen formulir informed consent menggunakan daftar tilik serta menggunakan data sekunder. Dari hasil penelitian ini didapatkan sebanyak 56,9% dari total formulir yang diamati telah diisi secara lengkap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya Standar Prosedur Operasional dan Kriteria tentang kelengkapan pengisian formulir informed consent tindakan bedah. Hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak lengkapnya pengisian formulir informed consent tindakan bedah di RS X.
Kata Kunci : Formulir Informed consent, Kelengkapan, Tindakan Bedah, Rekam Medis

---

This study explores the completeness of filling surgery informed consent forms at Hospital X in 2016. The aim of this study is to illustrate the degree of completeness of filled in consent forms pertaining to surgical actions. The design of this study uses a quantitative method through questionnaires, a qualitative method through in-depth interviews and document review informed consent forms through checklists, and also the use of secondary data. Results of this study shows that an average of 56.9% of consent forms were completely filled. This study also reveals that there is a lack of Standard Operating Procedure and criteria about completed informed consent forms for surgery, which may be one of the factors contributing to incomplete surgery informed consent forms at Hospital X.
Keyword : Informed consent Form, Completeness, Surgical, Medical Record

Abstrak: Pada Tahun 2020, tercatat hampir 300.000 tenaga kesehatan yang terinfeksi dan meninggal dunia akibat Covid 19 di seluruh dunia. Tenaga kesehatan berada pada tingkat risiko tinggi terpapar Covid 19 padahal mereka memegang peran penting dalam penanganan kasus Covid 19 dan rumah Sakit sebagai tempat bekerja para tenaga kesehatan harus membuat lingkungan kerja yang nyaman dan aman bagi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor risiko tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi. Desain penelitian yang digunakan adalah cross sectional. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter dan perawat berjumlah 95 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor resiko yang mempunyai perbedaan resiko terhadap paparan infeksi pada tenaga kesehatan adalah alat pelindung diri , sedangkan faktor yang paling berpengaruh adalah kontrol infeksi Perlunya kerjasama dari berbagai pihak seperti Otoritas Kesehatan yang berwenang yaitu Dinas Kesehatan dan manajemen Rumah Sakit untuk membuat sistem dan kebijakan khusus untuk lebih fokus kepada eliminasi sumber penularan yang ada di masyarakat dalam mengendalikan transmisi infeksi Covid 19

Abstrak: Kesehatan gigi dan mulut menjadi salah satu faktor kesehatan penting dan berhubungan erat dengan kualitas hidup seseorang. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan 57,6% populasi di Indonesia memiliki masalah kesehatan gigi dan mulut, dan hanya 10,2% yang menerima perawatan kesehatan gigi dan mulut (Kemenkes RI 2018). Dokter Gigi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mempunyai peran penting dalam usaha pencegahan, promosi dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Sejak dimulainya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) jumlah klinik dokter gigi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan meningkat cukup pesat di seluruh Indonesia. Namun hal ini sangatlah kontras dengan dokter gigi di Jakarta, dimana dari data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) BPJS Online didapatkan hanya 1 praktik dokter gigi saja yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor faktor apa saja yang melatarbelakangi kurang antusiasnya respon dokter gigi di DKI Jakarta untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 115 responden dokter gigi di wilayah DKI Jakarta. Data dianalisis secara univariat, bivariat dan multivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sikap (p value 0,002) berhubungan erat dengan respon dokter gigi di DKI Jakarta untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Disarankan kepada BPJS Kesehatan untuk meningkatkan sosialisasi program kerjasama dengan dokter gigi, reevaluasi pembiayaan kapitasi dokter gigi dan melibatkan dokter gigi yang aktif berpraktik dalam penyusunan program kerjasama di masa yang akan datang