Abstrak: RSUD Argamakmur adalah satu-satunya rumah sakit milik pemerintah tipe C dan merupakan rujukan bagi pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 sampai sekarang menyebabkan kemampuan pemerintah untuk memberikan subsidi kepada pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit semakin terbatas. Terbatasnya subsidi tersebut menyebabkan RSUD Argamakmur mengalami kesulitan dalam pengelolaan dan pembiayaan keuangannya. Instalasi laboratorium yang berfungsi sebagai penunjang medis, pendukung fungsi rujukan rumah sakit dan pusat pendapatan (revenue censer) merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan yang paling terkena dampak pennasalahan keuangan tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara memberikan peluang kepada RSUD Argamakmur untuk menjadi unit swadana. Berkenaan dengan itu rumah sakit diminta untuk melakukan persiapan-persiapan dimana salah satunya adalah perbaikan pola tarif. Permasalahannya adalah belum pernah dilakukan analisis biaya di Instalasi Laboratorium RSUD Argamakmur, sehingga tarif yang berlaku belum diketahui apakah sesuai dengan biaya satuan (unit cost). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pemeriksaan per jenis pemeriksaan laboratoriuan masih rendah (rata-rata 19,2%). Tarif yang berlaku saat ini lebih rendah daripada biaya satuan, dimana biaya satuan aktual rata-rata lebih tinggi 261% dan biaya satuan normatif rata-rata lebih tinggi 182% per jenis pemeriksaan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh alternatif tarif yang rasional untuk 12 jenis pemeriksaan laboratoriuin di Instalasi Laboratorium RSUD Argamakmur sebagai berikut. Pertama, alternatif tarif dengan subsidi biaya tetap (fixed cost) dan gaji, ditujukan bagi tarif pelayanan kelas III, akan terjadi peningkatan tarif rata-rata sebesar 88, 7% per jenis pemeriksaan. Kedua, alternatif tarif dengan subsidi biaya tetap (fixed cont) dan gaji dengan kebijakan subsidi silang, ditujukan bagi tarif pelayanan kelas El, I, WP, akan terjadi peningkatan tarif rata-rata sebesar 143,34% per jenis pemeriksaan dari tarif yang berlaku saat ini. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi RSUD Argamalunur untuk melakukan penyesuaian tarif di Instalasi Laboratoriumnya.

---

Rational Pricing Analysis For Laboratory Examination in Argamakmur General District Hospital North Bengkulu 2001Argamakmur General District Hospital is the only Government Hospital Type C and referral hospital for Region of North Bengkulu District. Since economic crisis in 1997 Government prosided only limited subsidy for health services including for hospital. Limited subsidy caused Argamakmur General District Hospital faced the difficulties to operate and support the activities. Laboratory unit with its function to support medical services, ancillary service for referral hospital and revenue center has gotten his impact due to this financial problem. To overcome that problem the Regional Government of North Bengkulu has given the Argamakmur District Hospital an opportunity to be converted as autonomous hospital. The hospital should have preparatory activities, including price setting, The problem. is there is no cost analysis on Laboratory Unit. yet price was set up without considering the unit cost of services. This study was an operational study using cost analysis approach for clinical laboratory examination activities in Argamakmur General District Hospital; the study used Activity Based Costing method. The study showed that total output for each examination were still low (49,2% on average). Current price was lower than unit cost where actual unit cost was higher 262% than the price and normative unit cost was 182% higher current price. The study showed that rational pricing for 12 laboratory examinations were. as followed. First, alternative price with subsidy faced cost and salary was set up for class III wards. Therefore, average price will increase 88,72% for each examination. Secondly alternative price with subsidy for fixed cost and salary implicitly includes cross subsidy was setup for class II, I and VIP wards in general average price will increase 143,34% for each examination. Findings of the study are expected to be implemented for Argamakmur General District Hospital to adjust the current price at laboratory unit.

Abstrak: Latar belakang : Pelayanan laboratorium klinik merupakan pelayanan penunjang yang sangat penting dalam pengelolaan pasien namun merupakan komponen biaya yang cukup besar dalam perawatan pasien. Pada era JKN saat ini, rumah sakit harus melakukan efisiensi di berbagai bidang termasuk dalam pemeriksaan laboratorium. Untuk itu tarif pemeriksaan laboratorium sebaiknya sudah didasarkan pada biaya satuan serta kemampuan, kemauan membayar dari pasien dan Cost Recovery Rate (CRR). Namun tarif pemeriksaan laboratorium di RSUD Pasar Minggu masih didasarkan atas Pergub 117 tahun 2012 dimana sejak ditetapkan pada tahun 2012, tarif Pergub tersebut belum pernah mengalami perubahan. Untuk itu ingin dilakukan analisa tarif setiap jenis pemeriksaan laboratorium berdasarkan perhitungan biaya satuan serta mempertimbangkan CRR Penyebab 22 pemeriksaan masih mempunyai CRR<100 adalah tarif yang berlaku yang lebih rendah dibandingkan biaya satuan, karena kapasitas pemeriksaan tidak tercapai serta pengadaan jenis pemeriksaan yang tumpeng tindih hanya berbeda nama pemeriksaan. Biaya satuan serta tarif pemeriksaan laboratorium sebaiknya selalu dicermati karena komponen biaya yang sewaktu-waktu dapat berubah dan menimbulkan kerugian pada akuntansi rumah sakit. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas pemeriksaan

Abstrak:

---

Abstrak:

ABSTRAK Nama : Sri Lenita Program Studi : Pasca Sarjana Kajian Administrasi Rumah Sakit Judul : Analisis Penerapan Konsep Lean Pada Alur Proses Pemeriksaan Laboratorium di RSUD Cengkareng Tahun 2015. Tesis ini membahas tentang faktor – faktor yang menyebabkan waktu tunggu layanan Laboratorium RSUD Cengkareng  tidak mencapai target dengan menggunakan konsep lean. Penelitian ini  bersifat analitik dengan pendekatan kualitatif melalui observasi dan telaah dokumen, kemudian dilanjutkan dengan wawancara mendalam kepada informan. Hasil penelitian  digambarkan dalam current state VSM  menunjukkan bahwa 19% total waktu layanan merupakan waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan value added  sedangkan  81%  total waktu layanan merupakan waktu yang digunakan untuk kegiatan non value added (waste). Penelitian ini menyarankan pelaksanaan kegiatan 5S, visual mangement di laboratorium dan perencanaan pengadaan sistem yang terintegrasi serta pemanfaatan pneumatic tube. Kata kunci: Waktu tunggu, konsep lean ,waste.

---

ABSTRACT Name : Sri Lenita Study Program: Post Graduate Study of Hospital Administration Title  : Analysis of The Implementation Lean Concept on The Laboratory Process of RSUD Cengkareng in 2015 This thesis discusses the factors that led to the waiting time Cengkareng Hospital Laboratory services do not reach the target by using lean concepts. This research is an analytical qualitative approach through the observation and study of the document, followed by in-depth interview to the informant. The results of the study are described in the current state VSM showed that 19% of the total service time is the time required for value added activities, while 81% of the total service time is the time spent on non-value added activities (waste). This study suggests the implementation of 5S, visual mangement in the laboratory , procurement planning of the integrated system and utilization of pneumatic tube. Keywords: Waiting time, lean concepts, waste.

Abstrak:

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perubahan lingkungan rumah sakit di Indonesia yaitu globalisasi dan desentralisasi. Kebijakan desentralisai mempengaruhi kebijakan kesehatan termasuk rumah sakit di daerah terutama menyangkut pembiayaan. Selama ini masalah pembiayan tergantung pada kebijakan pemerintah pusat saat ini beralih menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tergantung kepada sumber dana yang tersedia di daerah padahal dana yang tersedia terbatas.  Hal ini menyebabkan rumah sakit dituntut meningkatkan kemampuannya untuk mendapatkan sumber pembiayaan baik dari pemerintah maupun non pemerintah atau masyarakat.Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Ajjappannge Soppeng sebagai rumah sakit daerah pada tahun 2002 telah mencapai cakupan pelayanan cukup tinggi  dengan BOR 70%. Namun pendapatan dari retribusi pelayanan masih rendah. Hal ini disebabkan tarif pelayanan masih rendah juga belum dihitung berdasarkan biaya satuan dan analisa biaya. Maka untuk meningkatkan pendapatan unit rawat inap dari retribusi perlu melakukan analisis tarif rawat inap untuk mobilisasi dana dari masyarakat melalui penyesuaian pola tarif.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tarif rawat inap yang ditetapkan berdasarkan biaya satuan pada masing-masing kelas perawatan di RSUA Soppeng. Termasuk didalamnya untuk mengetahui total biaya, cost recovery rate (CRR), kebijakan maupun kemampuan membayar dari masyarakat sebagai dasar penetapan tarif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan analisis biaya rawat inap menggunakan metode simple distribution di RSUA Soppeng tahun anggaran 2001.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif yang belaku pada kelas I, II dan III kecuali VIP berdasarkan Perda Kabupaten Soppeng no 4 tahun 1998 masih di bawah. biaya satuan aktual sebesar Rp 51.696,- demikian pula biaya satuan normatif sebesar Rp 34.975,31. Hasil pada simulasi tarif dapat meningkatkan CRR dari 25 % manjadi 44,7 %, terjadi peningkatan mobilisasi dana untuk menutupi sebagian biaya pelayanan unit rawat inap di Rumah Sakit Ajjappannge Soppeng.Peneliti menyarankan untuk dilakukan penyesuaian tarif pelayanan rawat inap yang dibuat berdasarkan biaya satuan, tingkat pemulihan biaya, kebijakan dan kemampuan membayar masyarakat.

---

 

Analysis of Inpatient Tariff at General Hospital of Ajjappannge Soppeng, South Sulawesi, 2001. This research was initiated due to environmental change in the hospital setting in Indonesia that is globalization and decentralization. Decentralization policy affects health care and hospital policies at district government, especially on the issue of financing.Under previous mechanism, the central government subsidized directly to the district hospitals. After the implementation of autonomy, financing of district hospitals has shifted to the local government through Dana Alokasi Umum (DAU) whereas that financing source is limited. As a consequence, has to improve their capability to seek for additional of financing both from government and public sector.Utilization rate of inpatient care units of General Hospital of Ajjappannge Soppeng South Sulawesi was quite high which showed in 2000 where Bed Occupancy Rate (BOR) indicate 70 %, although the revenue from retribution inpatient care units was still low. One potential cause is due to low tariff that is set by the local government; this tariff is not based on the unit cost analysis. Resource mobilization should be explore from both public and government sector. One of the attempts is to adjust tariff that is base on unit cost. The research aim to estimate inpatient tariff that state base on unit cost in each class ward at inpatient care units at General Hospital of Ajjappannge Soppeng. Include the analysis to estimate total cost, cost recovery rate (CRR), tariff policy, and community ability to pay (ATP) as the basis in the deciding the tariff.This is a case study; using cost analysis of in patient ward with simple distribution method at General Hospital of Ajjappannge Soppeng used the year of budget 2001.The result of this study showed that the tariff of inpatient care in each class (The 151, 2nd and 3rd  class except VIP class) ward by Perda Kabupaten Soppeng No 4 Tahun 1998 is lower than units cost services, Actual Unit Cost is Rp 51.696; and Normative Unit Cost is Rp 34.975,31.The tariff pattern on simulation of inpatient care, would improvement CRR from 25,5 % to 44,7 %, it means that resource mobilization may increase financing in the inpatient unit.Finally the researcher suggests the inpatient care tariff which stated base on unit cost, cost recovery, policy and ability to pay.

Abstrak:

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, dengan Sasaran Program Terselenggaranya layanan 9 Penyakit Prioritas di rumah sakit pendidikan. Salah satu layanan penyakit prioritas tersebut yaitu, pelayanan penyakit jantung. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1965/2022 tentang rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kardiovaskuler, RSUD dr. M. Yunus Bengkulu yaitu rumah sakit umum daerah tipe B Pendidikan milik pemerintah provinsi Bengkulu, ditetapkan sebagai rumah sakit pengampuan pelayanan kardiovaskuler (Pelayanan Jantung Terpadu) dengan strata level utama. Mengingat tingginya kasus penyakit jantung selama beberapa tahun terakhir di Provinsi Bengkulu dan Pelayanan Jantung Terpadu (PJT) merupakan layanan yang baru yang dibangun di Provinsi Bengkulu dan menjadi rujukan tunggal khusus kasus kardiovaskular untuk wilayah Provinsi Bengkulu. Karena itu, harus dilakukan analisis kesiapan Penyelenggaraan PJT di RSUD dr. M. Yunus Bengkulu. Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subyek pada penelitian ini adalah data analisis hasil Direksi RSUD dr. M. Yunus Bengkulu dan stakeholder serta tenaga medis terkait penyelenggaraan Pelayanan Jantung Terpadu, juga analisis data dokumen internal sebagai pendukung. Hasil Penelitian : Kesiapan RSUD dr. M. Yunus Bengkulu dalam melaksanakan PJT sudah dalam kategori siap, karena telah memenuhi legal aspek antara lain dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesias dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk mendukung Pelayanan Jantung Terpadu, Ketersediaan alokasi anggaran pada rencana strategis, komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah dan manajemen RSUD dr. M. Yunus Bengkulu, terpenuhinya dokumen perizinan rumah sakit, juga kesiapan pada aspek sumber daya manusia tenaga medis dan penunjang medis sebesar 79,76% (siap), pada aspek peralatan kesehatan sudah terpenuhi sebanyak 61, 9% (siap) dari sebagian besar peralatan kesehatannya, untuk alkes yang lain sedang dalam proses pengusulan DAK dan APBD tahun 2024, karena pada tahun ini anggaran untuk pengadaan alat-alat kesehatan tidak tercover oleh anggaran bersumber DAK maupun APBD. Kesimpulan RSUD dr. M. Yunus Bengkulu siap menyelenggarakan PJT. Kata Kunci: Kesiapan Rumah Sakit, Pelayanan Jantung Terpadu, PJT

---

 

With the enactment of Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 13 of 2022 concerning Amendments to Health Regulation Number 21 of 2020 concerning the Strategic Plan of the Ministry of Health for 2020-2024, with the Target Program for the Implementation of 9 Priority Disease services in teaching hospitals. One of the priority disease services is heart disease services. In the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number HK.01.07/MENKES/1965/2022 concerning cardiovascular service support network hospitals, RSUD dr. M. Yunus Bengkulu, namely the regional general hospital type B Education belonging to the Bengkulu provincial government, is designated as a cardiovascular service support hospital (Integrated Heart Service) with the main strata level. Given the high cases of heart disease over the past few years in Bengkulu Province and the Integrated Heart Service (PJT) is a new service that was built in Bengkulu Province and has become the sole reference for cardiovascular cases specifically for the Bengkulu Province area. Therefore, an analysis of the readiness of implementing PJT at RSUD dr. M. Yunus Bengkulu. Research Method : This research is a qualitative research. The subject of this study is data analysis on the results of the Board of Directors of RSUD dr. M. Yunus Bengkulu and stakeholders and medical personnel related to the implementation of integrated heart services, as well as internal document data analysis as a support. Research Results: Readiness of RSUD dr. M. Yunus Bengkulu in implementing PJT is in the ready category, because it has fulfilled legal aspects, including the enactment of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia and the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia to support Integrated Heart Services, Availability of budget allocations on strategic plans, central government commitment, local government and management of RSUD dr. M. Yunus Bengkulu, the fulfillment of hospital licensing documents, as well as readiness in the human resources aspect of medical staff and medical support is 79.76% (ready), in the aspect of medical equipment 61.9% (ready) has been fulfilled, most of the equipment For other medical devices, they are in the process of proposing DAK and APBD for 2024, because this year the budget for procuring medical equipment is not covered by DAK or APBD sources. In conclusion, RSUD dr. M. Yunus Bengkulu is ready for integrated heart services. Keywords: Hospital Readiness, Integrated Cardiac Services, Cardiovaskular Center

Abstrak:

Rumah Sakit memiliki fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Dalam menjalankan fungsi sosialnya rumah sakit berkewajiban memberikan pelayanan kepada semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dalam menjalankan fungsi ekonominya, rumah sakit membutuhkan cashflow yang sehat untuk dapat membiayai operasionalnya. Sehingga rumah sakit dituntut untuk meningkatkan pendapatan sekaligus melakukan efesiensi agar tercapai margin yang optimal dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat. Rumah Sakit Islam Bogor selama ini belum pernah melakukan analisa biaya, sehingga penetapan tarif belum berdasarkan pada biaya satuan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui total biaya di Kelas I Mina , jumlah kegiatan di Kelas I Mina, biaya satuan aktual dan normatif di Kelas I Mina, CRR di Kelas IMina, ATP dan tarif rumah sakit pesaing. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan metode analisa biaya yang digunakan adalah metode Double Distribution untuk menghitung biaya satuan. Data yang diperlukan adalah data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa total biaya di Kelas I Mina adalah Rp.352.428.437 dengan jumlah kegiatan (LHR) 826, biaya satuan aktual sebesar Rp 426.689 dan biaya satuan normatif Rp.251.828.CRR aktual 68% dan CRR normatif 115%. Bila dibandingkan dengan tarif pesaing, terlihat tarif yang berlaku saat ini di Kelas I Mina cukup rendah, sehingga rumah sakit ini masih mempunyai kesempatan untuk menaikan tarif. Dengan tarif awal Rp.290.000, kemampuan membayar masyarakat di Kab.Bogor sebanyak 55% dan di Kotamadya Bogor 65%.  Bila dilihat dari tarif rumah sakit pesaing pada Kelas I, maka tarif yang digunakan sebagai pembanding dalam pembuatan simulasi tarif adalah Rp.400.000. Usulan tarif yang digunakan dalam penetapan tarif adalah Rp.390.000 dengan CRR yang sudah mengalami peningkatan dari tarif awal yaitu 91%. dan kemampuan membayar masyarakat di Kab. Bogor sebanyak 35% dan di Kotamadya Bogor 50%. Hasil penelitian ini diharapkan merupakan informasi awal dan dapat ditindaklanjuti oleh Rumah Sakit Islam Bogor dalam melakukan analisa biaya satuan dan penetapan tarif untuk unit produksi lainnya, sehingga efektivitas dan efesiensi dapat berjalan dengan baik. Daftar Pustaka :   45  (1986 – 2010)

---

 

Hospital has a functioning social and economic functions. In carrying out its social functions hospitals are obliged to provide services to all segments of society without exception. In carrying out its economic functions, the hospital requires a healthy cash flow to finance its operations. So that hospitals are required to increase income and efficiency in order to achieve optimal margins at rates affordable by the community. Bogor Islamic Hospital there has not yet been analyzing the cost, so that tariffs have not been based on unit costs. The research  was conducted to determine the total cost of the Class I Mina, the number of activities in Class I Mina, the actual unit costs and normative in Class I Mina, CRR in Class I Mina, ATP and rates hospital competitors. This study is a case study with a quantitative approach, using cost analysis method used is the Double Distribution method for calculating the unit cost. Necessary data is secondary data. The results showed that the total cost of the Class I Mina is Rp.352.428.437 by the number of activities (LHR) 826, the actual unit cost of Rp 426,689 and the normative Rp.251.828.CRR actual unit costs 68% and 115% CRR normative. When compared with competitors' rates, visible current rates in Class I Mina quite low, so that the hospital still has a chance to raise rates. With the initial tariff Rp.290.000, the ability to pay people in Kab.Bogor by 55% and 65% in Kotamadya Bogor. When viewed from the hospital fare competitors in Class I, then the tariff is used as a comparison in the manufacturing simulation rate is 400,000. The proposed tariffs are used in the determination of tariff is Rp.390.000 with CRR already increased from the initial rate of 91%. and ability to pay people in Kab. Bogor as much as 35% and 50% in Kotamadya Bogor. The results of this study is preliminary information and is expected to be acted upon by the Islamic Hospital in Bogor conduct unit cost analysis and tariff setting for another production unit, so the effectiveness and efficiency can be run properly. References    :  45  (1986 - 2010)