Ditemukan 30635 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Felly Philipus Senewe, Yuana Wiryawan
JEK Vol.11, No.2
Jakarta : Balitbangkes Depkes RI, 2012
Indeks Artikel Jurnal-Majalah Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Suharmiati, Agung Laksono, Wahyu Dwi Astuti
Bulitsiskes Vol.16, No.2
Surabaya : Balitbangkes Depkes RI, 2013
Indeks Artikel Jurnal-Majalah Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Felly Philipus Senewe, Elsa Elsi
MPPK Vol.24, No.3
Jakarta : Balitbangkes Kemenkes RI, 2014
Indeks Artikel Jurnal-Majalah Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Bul.Pen. Sistem Kes. (Bulitsiskes), Vol.14, No.3, Juli 2011, hal: 282-289
[s.l.] :
[s.n.] :
s.a.]
Indeks Artikel Jurnal-Majalah Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nur Muhamad; Pembimbing: Sandi Iljanto; Penguji: Anhari Achadi, Cici Sri Suningsih, Wirabrata
Abstrak:
Dalam upaya untuk pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, pendayagunaan tenaga kesehatan seeara rasional sangat diper1ukan. Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan melalui program penugasan khusus ke daerah perbatasan. Upaya pemetataan dan penempatan tenaga melalui penugasan khusus untuk ditugaskan di fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, di daerah terpencillsangat terpeneil, daerah rawan bencanalkonflik dan perbatasan mempunyai nilai strategis dalam menye1enggarakan program kesehatan.
Peran dan keberadaan tenaga medis sangat besar pengaruhnya dalam pemeriksaan dan mutu pelayanan kesehatan, sebingga Departemen Kesehatan mengembangkan kebijakan tenaga medis melalui Masa Bakti dengan dikeluarlkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Balrti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi sebagal pe1aksanaan dari pemturan tersebut diterbilkan Keputusan Presiden daerah sehingga masih adanya kesenjangan antara jumlah kebutuhan dan jumlah tenaga medis yang benninat dan mau ditugaskan di daerah terpencil sangat terpencil, perbatasan dan pulau terluar.
Penugasan khusus tenaga kesehatan ke daerah perbatasan tidak dapat secara langsung mengakibatkan keberbasilan penurunan angka mortalitas dan mobilitas, karena penduduk di daerah perbatasan sangat kecil sehingga tidak berpengaruh terhadap pernbahan angka mortalitas dan angka mobilitas. Asumsi asumsi masih menggunakan kebijakan-kebijakan penempatan tenaga medis dalarn keadaan khusus seperti keadaan bencana, konflik, daerah terpencillsangat terpencil, masa bakti dan eara lain.
Saran utama yang diajukan kepada pembuat kebijakan adalah penyusunan kebutuhan tenaga keaehatan di daerah perbatasan haadaknya tidak haaya berdasarkan tuntutan kompetensi jenis tenaga yang dibutubkan tetapi perlu dilakekan secara terpadu (integrated} dan memperhatikan berbagai faktor terutama kondisi wilayah daerah dengan asas desentra1isasi sesuai kemampuan dan kondisi daerah. Segera dibahas dan dibentuk kebijakan khusus tentang penempatan khusus tenaga kesehatan di daerah perbatasan. Pola pengernbangan karier tenaga kesehatan pasca penugasan perlu dilakukan secara seimbang antara kepentingan organisasi dengan kepentingan tenaga medis itu sendiri baik jangka pendek maupnn jangka panjang.
Read More
Peran dan keberadaan tenaga medis sangat besar pengaruhnya dalam pemeriksaan dan mutu pelayanan kesehatan, sebingga Departemen Kesehatan mengembangkan kebijakan tenaga medis melalui Masa Bakti dengan dikeluarlkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Balrti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi sebagal pe1aksanaan dari pemturan tersebut diterbilkan Keputusan Presiden daerah sehingga masih adanya kesenjangan antara jumlah kebutuhan dan jumlah tenaga medis yang benninat dan mau ditugaskan di daerah terpencil sangat terpencil, perbatasan dan pulau terluar.
Penugasan khusus tenaga kesehatan ke daerah perbatasan tidak dapat secara langsung mengakibatkan keberbasilan penurunan angka mortalitas dan mobilitas, karena penduduk di daerah perbatasan sangat kecil sehingga tidak berpengaruh terhadap pernbahan angka mortalitas dan angka mobilitas. Asumsi asumsi masih menggunakan kebijakan-kebijakan penempatan tenaga medis dalarn keadaan khusus seperti keadaan bencana, konflik, daerah terpencillsangat terpencil, masa bakti dan eara lain.
Saran utama yang diajukan kepada pembuat kebijakan adalah penyusunan kebutuhan tenaga keaehatan di daerah perbatasan haadaknya tidak haaya berdasarkan tuntutan kompetensi jenis tenaga yang dibutubkan tetapi perlu dilakekan secara terpadu (integrated} dan memperhatikan berbagai faktor terutama kondisi wilayah daerah dengan asas desentra1isasi sesuai kemampuan dan kondisi daerah. Segera dibahas dan dibentuk kebijakan khusus tentang penempatan khusus tenaga kesehatan di daerah perbatasan. Pola pengernbangan karier tenaga kesehatan pasca penugasan perlu dilakukan secara seimbang antara kepentingan organisasi dengan kepentingan tenaga medis itu sendiri baik jangka pendek maupnn jangka panjang.
T-2870
Depok : FKM UI, 2008
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Suharmiati, Lestari Handayani, Lusi Kristiana
Bulitsiskes Vol.15, No.3
Surabaya : Balitbangkes Kemenkes RI, 2012
Indeks Artikel Jurnal-Majalah Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dodi Badarianto; Pembimbing: Besral; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Tri Yunis Miko Wahyono, Febrina D. Pardede, Zakaria
Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara karakteristik personal dan kepuasan kerja dengan komitmen keorganisasian pada tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim di DTPK. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel dari penelitian ini adalah 467 orang tenaga kesehatan penugasan khusus berbasis tim dalam rangka mendukung Program Nusantara Sehat. Pengukuran terhadap kepuasan kerja dilakukan dengan menggunakan Minnesotta Satisfaction Quesionnaire (MSQ), sedangkan pengukuran terhadap komitmen keorganisasian menggunakan Organizational Commitment Questionnaire (OCQ) yang dikembangkan oleh Allen Meyer. Penelitian ini menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) berbasis kovarian untuk menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara karakteristik personal yang terdiri dari umur, lama kerja dan status pernikahan dengan komitmen keorganisasian sedangkan tingkat pendidikan menunjukkan hubungan yang negatif dengan komitmen keorganisasian. Selain itu, juga ditemukan bahwa Kepuasan Kerja berhubungan positif dengan komitmen keorganisasian. Kata Kunci: Karakteristik Personal, Kepuasan Kerja, Komitmen Keorganisasian. This research examines the Relationship of Personal Characteristics and Job Satisfaction with Organizational Commitment of Team Based Health Workers in Underdeveloped, Border and Islands Area (DTPK). The research used quantitative method. Subject of the research is 467 Team Based Health Workers in order to support Nusantara Sehat Program. Measurement of job satisfaction by using Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ), while the measurement of organizational commitment using the Organizational Commitment Questionnaire (OCQ) developed by Allen Mayer. In this research, Covariance Based Structural Equation Modelling (SEM) was used to answer the research questions. The results showed Personal Characteristics consisting of age, tenure and marital status have a positive relationship with organizational commitment, while education level have a negative relationship with organizational commitment. It was also discovered that job satisfaction had a positive relationship with organizational commitment. Keywords: personal characteristics, job satisfaction, organizational commitment
Read More
T-5048
Depok : FKM-UI, 2017
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Rizki Rahayuningsih; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Yanti Herman, Molyadi
Abstrak:
Read More
Program pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan upaya paling efektif untuk mencegah terjadinya HAIs” (Healthcare-Associated Infections), yaitu infeksi akibat pelayanan kesehatan, yang dapat menjadi ancaman masuknya penularan wabah ke komunitas. Implementasi dan pelaporan program PPI cukup beragam. Ketiadaan pelaporan dan data implementasi PPI di Fasilitas Palayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dapat menempatkan posisi layanan priemr dalam kondisi tidak siap dalam menghadapi ancaman wabah dan menambah kesenjangan. Tujuan penelitian untuk melihat gambaran implementasi PPI dan kesesuaian implementasi PPI di FKTP DTPK Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan mix methode dengan desain sequential explanatory. Pada tahap pertama dilakukan pengisian kuesioner baku menggunakan kuesioner baku IPCAF- minimum requirement assesment for primary care oleh seluruh tim PPI dilanjutkan dengan wawancara mendalam kepada 11 informan dan dilakukan observasi dokumen. Hasil didapatkan 23,8% Puskesmas di level Kabupaten belum memenuhi kesesuaian standar minimum program PPI, akan tetapi pada Puskesmas DTPK 36,4% Puskesmas sudah memenuhi kesesuaian standar minimum program PPI. Dari 8 komponen inti PPI, pada level Kabupaten nilai tertinggi didapat komponen monitoring dan umpan balik, sedangkan pada Puskesmas DTPK nilai tertinggi didapat pada komponen surveilans HAIs. Sementara pada level Kabupaten maupun Puskesmas DTPK, nilai terendah didapatkan pada komponen pendidikan pelatihan dan beban kerja kepegawaian dan ketersediaan tempat tidur. Perencanaan dan pembiayaan pendidikan pelatihan serta pemanfaatan pelatihan daring dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan nilai komponen pendidikan pelatihan.
Infection prevention and control programs are the most effective way to prevent "Healthcare-Associated Infections" (HAIs), which are healthcare-associated infections that can threaten the entry of outbreaks into the community. Implementation and reporting of the IPC program is quite various. The absence of reporting and data on the implementation of IPCs in Primary Care Facilities (FKTP) in rural/remote area (DTPK) can place the position of primary care facilities in an unprepared condition in facing the threat of an outbreak and increase inequality. The purpose of the study was to look at the description of IPC implementation and the suitability of IPC implementation in DTPK FKTP Kubu Raya Regency. This study used a mix method with a sequential explanatory design. In the first stage, a standard questionnaire was filled in using the IPCAF- minimum requirement assessment for primary care by the entire IPC team, followed by in-depth interviews with 11 informants and document observation. The results showed that 23.8% of FKTP at the district level had not yet compliance with the minimum standards of the IPC program, but at FKTP DTPK 36.4% of FKTP have met the minimum standards of the IPC program. Of the 8 core components of PPI, at the district level the highest value is obtained for the monitoring and feedback component,. while at the FKTP DTPK the highest value is obtained in the HAIs surveillance component. While at both the district and DTPK health center levels, the lowest scores were obtained in the components of training education and staffing workload and bed availability.
T-6995
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Radinal Husein; Pembimbing: Sandi Iljanto; Penguji: Amal C. Sjaaf, Vetty Yulianty, Purwani Eko Prihatin, Emmilya Rosa
Abstrak:
Read More
Permasalahan jenis, jumlah, kualifikasi dan distribusi tenaga kesehatan merupakan permasalahan ketenagaan yang sering dihadapi dalam pelayanan kesehatan khususnya di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Penerapan dan pencapaian indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan sangat berkaitan dengan ketersediaan tenaga kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui faktor penentu terhadap kelengkapan program wajib Puskesmas dan rata-rata capaian indikator kinerja SPM Kab/Kota di DTPK, variabel yang diteliti meliputi faktor tenaga kesehatan (jumlah dan jenis), kelengkapan program wajib Puskesmas dan rata-rata capaian indikator kinerja SPM Kab/Kota tahun 2011. Hasil analisis didapat bahwa faktor penentu kelengkapan program ialah ketersediaan tenaga dokter dan faktor penentu untuk rata-rata capaian indikator kinerja SPM Kab/Kota ialah kelengkapan program wajib Puskesmas.
Problems of the type, number, qualifications and distribution of health workers is a problem frequently encountered in workforce health services, especially in Disadvantaged Areas Border and Islands (DTPK). Implementation and achievement of performance indicators health minimum service standards (SPM) is very related to the availability of health personnel. This study uses a quantitative approach that aims to identify the determinants of the completeness of compulsory health center program and the average achievement of performance indicators SPM District/City in DTPK, variable factors examined included health workers (number and type), the completeness of compulsory health center and flat-average achievement of performance indicators SPM District/City in 2011. Analysis results obtained that the determining factor is the completeness of the program and the availability of doctors deciding factor for the average achievement of performance indicators SPM District/City Health Center is required to complete the program.
T-3849
Depok : FKM UI, 2013
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
kompas
[s.l.] :
[s.n.] :
s.a.]
Indeks Koran Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉