Abstrak: Sejak awal pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, banyak sekali permasalahan yang timbul. Permasalah yang banyak menyita perhatian beberapa pihak terkait penyelenggaraan JKN adalah mengenai sistem tarif INA-CBGs. Sistem INA-CBGs diterapkan agar ada standar pengelompokan tarif RS yang akan dibayarkan oleh BPJS Kesehatan dan mendorong efisiensi tanpa mengurangi mutu pelayanan. Terjadinya selisih negatif di beberapa kasus pada penggunaan sistem INA-CBGs membuat RS harus lebih pintar dalam mengelola biaya. Maka guna mencapai standar pengelompokan biaya dalam sistem INA-CBGs yang sesuai, ada beberapa faktor yang harus dikaji ulang dalam pembuatan sistem tersebut, seperti lama perawatan, tingkat perawatan, pemakaian obat, diagnosa maupun jenis RS. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui analisa perbedaan biaya riil dengan INA-CBGs pada perawatan pasien rumah sakit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode literature review yang menggunakan data sekunder dari pencarian online yaitu google scholar, Neliti, dan GARUDA. Hasil pencarian literatur yang masuk dalam karakteristik inklusi berjumlah 8 artikel dari tahun 2013-2021 yang membahas perbandingan tarif riil RS dengan INA-CBGs yang didalamnya terdapat faktor-faktor pemungkin adanya selilih tarif. Hasil Penelitian didapatkan faktor kelas perawatan, lama perawatan, tingkat perawatan, diagnosa, jenis perawatan, pemakaian obat, clinical pathway, dan jenis RS. Kesimpulan yang didapatkan adalah beberapa faktor menunjukan signifikan berpengaruh, lama perawatan dan clinical pathway menjadi masalah utama meningkatnya biaya dan mengakibatkan adanya selisih negatif yang merugikan RS. Rekomendasi yang diberikan adalah dengan memperbaiki clinical pathway yang berjalan di RS dan juga mengkaji ulang pembentukan tarif INA-CBGs dilihat dari rata-rata lama perawatan di RS, sehingga INA-CBGs tidak lagi dibawah tarif RS.

---

Since the beginning of the implementation of the National Health Insurance, many problems have arisen. The problem that has attracted the attention of several parties regarding the implementation of JKN is the INA-CBGs tariff system. The INA-CBGs system is implemented so that there is a standard for classifying hospital rates to be paid by BPJS Health and to encourage efficiency without reducing service quality. The occurrence of negative differences in several cases in the use of the INA-CBGs system makes hospitals have to be smarter in managing costs. So in order to achieve the standard cost grouping in the appropriate INA-CBGs system, there are several factors that must be reviewed in the manufacture of the system, such as length of treatment, level of care, drug use, diagnosis and type of hospital. The purpose of this study was to determine the analysis of the difference in real costs with INA-CBGs in hospital patient care in Indonesia. This study uses a literature review method that uses secondary data from online searches, namely Google Scholar, Neliti, and GARUDA. The results of the literature search that are included in the inclusion characteristics are 8 articles from 2013-2021 which discuss the comparison of real hospital rates with INA-CBGs in which there are factors that allow for tariff differences. The results of the study obtained factors of treatment class, length of treatment, level of care, diagnosis, type of treatment, drug use, clinical pathway, and type of hospital. The conclusion obtained is that several factors show a significant effect, length of treatment and clinical pathways are the main problems increasing costs and resulting in a negative difference that is detrimental to the hospital. The recommendations given are to improve the clinical pathways that run in hospitals and also review the formation of INA-CBGs rates in terms of the average length of stay in hospitals, so that INA-CBGs are no longer below hospital rates.

Abstrak: Abstrak
RSKD Duren Sawit melayani kesehatan jiwa dan narkoba bagi masyarakat miskin, tidak mampu dan panti laras dengan BOR rata-rata 80%. Pendapatan rawat inap rumah sakit 77,8% berasal dari JPK Gakin dengan sistem pembayaran fee for service, namun tidak seluruh tarif klaim rawat inap dapat dibayarkan oleh JPK Gakin yang disebabkan beberapa hal yaitu pemberian obat tidak sesuai Juklak dan Juknis JPK Gakin, tarif pemeriksaan radiologi melebihi tarif PPE dan jumlah klaim yang melebihi Paket Pelayanan Essensial (PPE). Masalah tersebut mendorong direksi untuk melakukan strategi dan kebijakan internal rumah sakit dalam pengelolaan klaim rumah sakit.Dari hasil penelitian ditemukan kesenjangan tarif rumah sakit dengan tarif PPE JPK Gakin dan paket tarif INACBGs, selain itu MOU antara rumah sakit dan JPK Gakin sangat penting untuk dipahami oleh kedua belah pihak, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta kepatuhan dokter dan perawat dalam memberikan pelayanan sesuai juklak dan juknis. Dengan diterapkannya sistem pembayaran paket tarif INA-CBGs pada April 2013 diharapkan rumah sakit dapat menyiapkan pelayanan yang efektif dan rasional serta melakukan costing pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai clinical pathway, bermutu dan memberikan nilai tambah bagi rumah sakit.

---

The regulation of UU 40 in 2004 about Social Assurance National system SJSN) pushed the government to implemented the program for poor civilization, SJSN was health financial system for poor civilization to cure their health. Duren Sawit hospital was psycotic hospital that belongs of DKI Jakarta Government who gives mental health and drugs abuse for poor people with Bed occupancy rate was 80%. 77,8% hospital revenues from the JPK Gakin with paid system fee for service, but hospital claim can not paid from JPK Gakin couse of the problems was given generic drugs, limitation of prices (PPE), and price of Radiology more expensive than standard of PPE Prices. This problem push the top management to make internal strategy and implementation of the MOU in the right thing, so that implication on the claim regulation.The finding of this research showed that the different between hospital price and JPK Gakin Price and INA-CBGs price. Another hand that MOU, monitoring and evaluating, docters treatment was very important to handling hospital claim problems. In the future the hospital have to implement clinical pathways, efective and rasional treatment to make excellent service for patient and rasional payment.

Abstrak: Di era JKN ini, rumah sakit dituntut harus efisien dalam mengendalikan biaya layanan agar tidak melebihi tarif INA CBGs dengan catatan mutu layanan harus tetap terjaga dengan baik. Penelitian deskriptif kuantitatif ini bertujuan menganalisis biaya berdasarkan tarif rumah sakit dan klaim INA CBGs pada pasien peserta BPJS kasus sectio caesarea di RSUD dr. Doris Sylvanus pada Januari sampai Agustus Tahun 2016.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui biaya yang tidak dibayar sesuai tarif rumah sakit sebesar Rp 1.708.663.354 (42%). Biaya pelayanan persalinan sesar ringan sesuai tarif rumah sakit pada kelas 1 sebesar Rp 10.267.710,-, kelas 2 sebesar Rp 9.441.399,- dan kelas 3 sebesar Rp 8.591.730,-. Komponen biaya tertinggi adalah biaya tindakan operasi. Sehingga perlu dilakukan kajian ulang tarif pelayanan Sectio caesarea.
Kata Kunci : tarif rumah sakit, tarif INA CBGs, Sectio Caesaria.

---

In this National Health Insurance period, hospital ospitals are required to be efficient in controlling the cost of services so as not to exceed the tariff of INA CBGs with the quality record of the service must be maintained properly. This quantitative descriptive study aims to analyze the cost of Sectio caesarea of BPJS participants based on hospital rates and INA CBGs rates in dr. Doris Sylvanus regional public hospital on January until August 2016.
The result revealed that the unpaid cost according to hospital rates is Rp 1.708.663.354 (42%). The cost of light cesarean delivery service according to hospital rates in grade 1 is Rp 10,267,710,-, 2nd grade is Rp 9,441,399,- and grade 3rd is Rp 8,591,730,-. The highest cost component is the cost of surgery. So it is necessary to review the hospital rates of cesarean delivery service.
Keywords : hospital rate, INA CBGs rate, Sectio Caesaria

Abstrak: SJSN pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberikepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhikebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapatmengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit,mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut ataupensiun Melalui peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminankesehatan ditetapkan pembayaran pelayanan kesehatan tingkat lanjut di rumahsakit menggunakan pembayaran pra upaya (prospective payment) yaitumenggunakan pola INA-CBGs. Penerapan tarif INA-CBGs menimbulkanpolemik bagi rumah sakit karena terdapat selisih bayar yang cukup besarantara tarif rumah sakit dan tarif INA-CBGs.Salah satu komponen yang harusdipersiapkan oleh rumah sakit adalah membuat suatu pedoman pembiayaanberdasarkan cost of treatment berbasis clinical pathways.Prioritas untukpembuatan clinical pathway adalah kasus yang sering ditemui,kasus yangterbanyak,biayanya tinggi,perjalanan penyakit dan hasilnya dapatdiperkirakan,telah tersedia standar pelayanan medis dan standar proseduroperasional.Untuk tindakan herniotomi yang disepakati di RS PMI Bogor ada12 clinical pathway.dengan perhitungan cost of treatment dari yang palingminimal pada kasus herniotomi anak murni Rp 5.368.719,00 sampai yangmaksimal pada herniotomi Tua komplikasi dengan penyerta sebesar Rp9.350.683,00. Dengan adanya perhitungan ini Rumah Sakit memilikipedoman biaya tindakan herniotomi yang bersifat prospective payment. Saranuntuk rumah sakit diharapkan rumah sakit melakukan perhitungan cost oftreatment untuk tindakan yang lain berdasarkan clinical pathway yangdisepakati di RS PMI Bogor.

---

National Health Insurance System (SJSN) is basically a state program thataims to provide certainty of protection and social welfare for all Indonesianpeople. Through this program, each resident is expected to meet the basicneeds of living where things happen that can lead to lost or reduced income,because of illness, accident, loss of a job, entering old age or retirement.Through a presidential decree number 12 of 2013 about , has set an advancedpayment of health care services in hospitals, using pre-payment efforts(prospective payment) that uses pattern INA-CBGs. Implementation of INA-CBGs rates for hospital became polemic because there is a large enoughdifference in pay between hospital rates and INA-CBGs rates.One of thecomponent that must be prepared by the hospital is making a guideline basedon clinical pathway calculated cost of treatment.Prioritas for the manufactureof clinical pathways are frequently encountered cases, most cases, the cost ishigh, the disease course and outcome can be expected, has provided medicalservice standards and standard procedures operasional.For herniotomyprocedures agreed at the PMI Bogor hospital, there were 12 clinical pathwaywith calculation cost of treatment and the most minimal in the case of a purechild herniotomy Rp 5,368,719.00 to the maximum at Old herniotomy withconcomitant complications of Rp 9,350,683.00. Given this calculationHospital has guidelines herniotomy procedures costs that are prospectivepayment. Suggestions for hospital is expected to perform the calculation ofthe cost of treatment for other actions based on agreed clinical pathways inPMI Bogor hospital.

Abstrak: Latar belakang : Pelayanan laboratorium klinik merupakan pelayanan penunjang yang sangat penting dalam pengelolaan pasien namun merupakan komponen biaya yang cukup besar dalam perawatan pasien. Pada era JKN saat ini, rumah sakit harus melakukan efisiensi di berbagai bidang termasuk dalam pemeriksaan laboratorium. Untuk itu tarif pemeriksaan laboratorium sebaiknya sudah didasarkan pada biaya satuan serta kemampuan, kemauan membayar dari pasien dan Cost Recovery Rate (CRR). Namun tarif pemeriksaan laboratorium di RSUD Pasar Minggu masih didasarkan atas Pergub 117 tahun 2012 dimana sejak ditetapkan pada tahun 2012, tarif Pergub tersebut belum pernah mengalami perubahan. Untuk itu ingin dilakukan analisa tarif setiap jenis pemeriksaan laboratorium berdasarkan perhitungan biaya satuan serta mempertimbangkan CRR Penyebab 22 pemeriksaan masih mempunyai CRR<100 adalah tarif yang berlaku yang lebih rendah dibandingkan biaya satuan, karena kapasitas pemeriksaan tidak tercapai serta pengadaan jenis pemeriksaan yang tumpeng tindih hanya berbeda nama pemeriksaan. Biaya satuan serta tarif pemeriksaan laboratorium sebaiknya selalu dicermati karena komponen biaya yang sewaktu-waktu dapat berubah dan menimbulkan kerugian pada akuntansi rumah sakit. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas pemeriksaan