Promosi Kesehatan adalah upaya pemberdayaan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatan diri dan lingkungannya. Program unggulan promosi keehatan adalah PHBS yang mencakup lima tatanan diantaranya tatanan Institusi Kesehatan yang disebut PKRS, dengan sasaran masyarakat rumah sakit dan lingkungan sekitarnya. Tujuan PKRS adalah mengembangkan pemahaman pasien dan keluarganya tentang penyakit yang diderita serta hal-hal yang perlu dilakukan oleh keluarganya, dalam membantu penyembuhan dan mencegah terserang kembali oleh penyakit yang sama. Apabila dilaksanakan dengan baik PKRS dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu dan citra pelayanan kesehatan. PK Saint Carolus merupakan salah satu rumah sakit swasta tipe utama yang telah melaksanakan program PKRS, dirintis sejak tahun 1991 hingga saat ini, namun pelaksanaannya masih dalam pembenahan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan metode wawancara mendalam, FGD dan analisa data sekunder. Dengan informan penentu kebijakan, ketua pelaksana PKRS, koordinator bidang, petugas di rawat inap dan pasien. Hasil dan Kesimpulan dari penelitian dapat diketahui bahwa: Jumlah tenaga PKRS di PK Saint Carolus untuk tingkat rumah sakit berjumlah 15 orang dan cukup memadai, dengan pendidikan minimal S1 di Bidang Kesehatan dan telah mengikuti lokalatif tentang PKRS. Selain sebagai panitia PKRS, seluruhnya telah mempunyai tugas pokok dan fungsi utama. Untuk PKRS tingkat pasien, petugas belum terlatih dan jumlahnya dirasa masih perlu ditambah. Dana untuk pelaksanaan PKRS dibebankan pada anggaran Direksi P.K. Saint Carolus. Sarana dan prasarana, telah ditetapkan SK Panitia PKRS dan telah tersedia ruang sekretariat, lengkap dengan peralatan meja, kursi, lemari buku, media cetak dari beberapa sumber, komputer, OHP, Wireless, VCD berada di Unit kebidanan serta multimedia berada di biro direksi, box-box PKRS terletak di setiap bidang. Televisi yang ada disetiap ruang tunggu dan ruang perawatan belum digunakan secara maksimal. Perencanaan kegiatan PKRS, menggunakan sistem bottom up, yaitu unit-unit kerja membuat rencana kemudian dibicarakan dengan seluruh panitia dan diusulkan kepada Direksi. Pengorganisasian PKRS dalam bentuk kepanitiaan, dilengkapi dengan uraian tugas yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, PKRS di unit perawatan dilakukan secara perorangan antara petugas dan pasien, jarang diadakan penyuluhan kelompok, kecuali unit kebidanan. Di tingkat Rumah Sakit PKRS dilaksanakan berupa penyuluhan, seminar, lokalatif dan telah direncanakan studi banding PKRS di RS Dr. Soetomo Surabaya. Belum pernah dilakukan tindak lanjut penilaian/evaluasi, baik dari manajemen RS, Depkes. maupun Dinkes provinsi DKI. Langkah-langkah pengelolaan kegiatan PKRS, jika dilihat dalam buku Panduan Promosi Kesehatan, pada umumnya PKRS PK Sint Carolus telah melaksanakan sesuai tahapan. Saran penulis untuk meningkatkan kualitas PKRS di PKSC yaitu Sarana televisi agar dimanfaatkan lebih maksimal sebagai sarana PKRS dengan menambah alat berupa sentral audio, PKRS diusulkan mendapat dukungan dari pihak pengelola program yaitu Depkes khususnya Ditjen Yanmed dan Pusat Promosi Kesehatan serta rencana PKRS masuk sebagai salah satu komponen akreditasi RS supaya ditindak lanjuti. Bagi peneliti lain, agar bisa menindaklanjuti penelitian ini khususnya untuk pelaksanaan PKRS yang di luar rumah sakit.

Analysis on Implementation of Health Promotion in Hospital at Saint Carolus Health Service, Jakarta 2003Health Promotion is an empowerment effort of community in preserving, increasing, and protecting their health and environment. The prime program of health promotion is PHBS that covers 5 (five) arrangements: among others is Health Institution which called Health Promotion in Hospital (HPH), with the community of hospital and its surrounding as the targets. The objective of HPH is to develop the comprehension of patients and their families regarding the disease suffered and things that need to be done by the families themselves in helping the recovery and preventing the relapse condition of the same disease. If it is done well, HPH can give its contribution towards the increase of quality and health service image. Saint Carolus Health Service is one of prime-type private hospital that has conducted the program of HPH. It has begun in 1991 up to now; nevertheless the implementation is still in straightening-up. It is a qualitative research using in-depth interview method, FGD and secondary data analysis. By the informant of policy maker, the chief of Implementation HPH, the officers for hospital treatment, and patients. Based on the result and conclusion of this research, it can be found that: The amount of HPH officers at Saint Carolus is 15 people for the hospital level, which it is quite sufficient. The have minimum education of Master Degree majoring in health and have followed HPH training. Besides as committee of HPH, they all have had main duties and functions. For HPH in the patient level, the officers have not been trained yet, and the amount is felt need to be added. The budget for implanting HPH is from Saint Carolus Direction Board budget. The equipment and infrastructure have been determined in Decree Letter of HPH committee; they are a secretariat room which is completed with table, chairs, book shelf, printed-media from several sources, computer, OHP and wireless, VCD which is in obgin Unit, multimedia that is direction bureau, boxes HPH located in every field, and television that exists in each waiting room and nursery room used in maximal yet. The planning of HPH uses bottoms-up system which is each working units has made the plan that will be discussed next entire committee and will be proposed to the Direction. The organization of HPH is in the form of committee that is completed by the job description that has not been fully conducted. HPH in nursery unit is done personally between officer and patient. It is rarely done in-group expect for obgin unit. In the hospital level of HPH is done education, seminar, training and has been planned a comparison study on HPH at Dr. Soetomo Hospital in Surabaya. It has never been done an evaluation follow up from Ministry of Health (MOH), Hospital management or provincial Health Office of DKI. The organizing steps of HPH can be seen in the Health Promoting Guideline which Saint Carolus generally has been done based on its steps. The suggestion of the writer to increase the quality of HPH in Saint Carolus Health Service is the means of television is better to be used in maximal as the means of HPH by adding audio central. HPH is proposed to get support from program implementers which is MOH, especially Directorate General of Medical Service and Central of Health Promotion as well as the plan of HPH that is included as one of hospital accredited component so that it can be followed up next. Other researchers need to pay their attention in following up this research particularly the implementation of HPH that is done Outreach hospital.

Promosi Kesehatan adalah upaya memberdayakan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatan diri dan lingkungannya. Program unggulan promosi kesehatan adalah PHBS yang mencakup salah satu tatanannya yaitu Tatanan Institusi Kesehatan yang disebut dengan Promosi Kesehatan Rumah Sakit ( PKRS ). Tujuan PKRS adalah mengembangkan pemahaman pasien dan keluarganya tentang penyakit yang diderita serta hal-hal yang perlu dilakukan oleh keluarganya, dalam membantu penyembuhan dan mencegah terserang kembali oleh penyakit yang sama. Apabila dilaksanakan dengan baik PKRS dapal memberikan masukan yang baik dalam peningkatan mutu dan citra pelayanan kesehatan. RSUD Tarakan merupakan salah satu rumah sakit kelas B Non Pendidikan yang telah menerbiikan SK PKRS tentang penetapan Sub Bagian Pemasaran Sosial dan Informasi sebagai pengelola dan koordinator kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit , nomor : 30/SKIRST/2000 tetapi dalam pelaksanaannya kurang berjalan baik. Penelitian ini bertujuan untuk memperole informasi mengenai kinerja PKRS di RSUD Tarakan Jakarta Tahun 2004 Desain penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan metode wawancara mendalam ( Indepth Interview ), Fokus Grup Diskusi (FGD) dan analisa data sekunder. Dengan informan pejabat dan karyawan RSUD Tarakan dan pasien. Hasil dan Kesimpulan Penelitian menunjukkan bahwa : Jumlah tenaga PKRS tidak memadai dan SDMnya masih rendah, Dana tidak dialokasikan khusus untuk PKRS. Sedangkan Sarana tidak tersedia khusus untuk PKRS. Perencanaan tentang PKRS di RSUD Tarakan termasuk kegiatan PKRS, belum ada sama sekali. Pada Pengorganisasian, sudah ditetapkan dalam SK tetapi tidak ditindak lanjuti dan tidak adanya dukungan dari Direktur RSUD. Sehingga saat ini pelaksanaan PKRS di RSUD Tarakan jauh dari yang diharapkan. Pemantauan yang selama ini belum pernah dilakukan terhadap pelaksanaan PKRS di RSUD Tarakan, belum pernah ditindak lanjuti baik oleh manajemen RS. Departemen Kesehatan maupun Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta. Sehingga bisa dianalisis bahwa kinerja PKRS RSUD Tarakan masih sangat rendah. Disarankan untuk RSUD Tarakan adalah Sebaiknya SDM tenaga PKRS harus lebih ditingkatkan rnelalui Pendidikan dan Pelatihan. Dana dan Sarana disediakan khusus untuk PKRS. Pengarsipan di Sub Bag Pemasaran Sosial dan Informasi seharusnya dikelola dengan baik, sehingga mudah untuk mendapatkannya. Sebaiknya ada Berita Acara penyerahan tugas dari Kepala Sub Bag yang lama ke Kepala Sub Bag Pemasaran yang baru. Perencanaan yang baik untuk kegiatan PKRS. Pengorganisasian harus dilakukan secara baik seperti yang telah ditetapan di SK tentang PKRS dan ditindak lanjuti serta adanya dukungan yang penuh dari Direktur RSUD Tarakan. Yang terpenting PKRS harus benar-benar dilaksanakan oleh Sub Bag Pemasaran Sosial dan Informasi dan didukung oleh unit-unit yang ada di RSUD Tarakan. PKRS di RSUD Tarakan . Dalam pelaksanaannya, PKRS sebaiknya mendapat dukungan dari pihak pengelola program yaitu Departemen Kesehatan khususnya Ditjen Yanmed, Pusat Promosi Kesehatan dan Dinas Kesehatan Propinsi untuk selalu memberikan pembinaan dan dukungan baik berupa sarana atau media serta melibatkan secara aktif panitia PKRS dalam setiap proses pengembangan program PKRS serta dilakukan pemantauan secara kontinyu. Menindak lanjuti legalitas pelaksanaan PKRS sebagai komponen akreditasi rumah sakit. Sehingga akan didapatkan kinerja PKRS yang baik dan profesional serta dirasakan manfaatnya oleh RSUD Tarakan. Daftar Bacaan : 30 (1964-2003)

Analysis of the Implementation of Health Promotion in Hospital at Tarakan Jakarta General Hospital in 2004Health promotion is an effort to empower community to maintain, enhance, and protect themselves and their environment. The strong point of health promotion program is healthy and clean life behavior in which one of its arrangements is the arrangement of health institution that called health promotion in hospital. The goal of health promotion in hospital is to increase the knowledge of patients and their family about the disease they have and the things should be done to help the healing and to avoid suffering the same disease. If it is conducted well, it can be a good input to improve health care quality and image. Tarakan Jakarta General Hospital is one of non-teaching type B hospitals that had published the decree of health promotion in hospital number 301SIfIRST12000 in term of the determination of Sub-division of Information and Social Marketing as manager and coordinator of health promotion in hospital program. However, practically it was not done well. The aim of study was to gain the information about performance of health promotion in hospital at Tarakan Jakarta General Hospital in the year 2004. The research design was qualitative using in-depth interview method, focus group discussion, and secondary data analysis. Informants of the study consisted of managers, staffs, and patients in the Tarakan Jakarta General Hospital. The study showed that the quantity of human resources was inadequate, quality of human resources was improper, and the fund for health promotion in hospital was not allocated particularly. There was no planning for health promotion in hospital at all. Although the decree of health promotion in hospital was available but it was not followed up, and there was no encouragement from director of hospital. The implementation of health promotion in hospital was still far than expected. So far, the hospital management, Ministry of Health, as well as DKI Jakarta Health Office had not followed up the monitoring of implementation of health promotion in hospital. It showed that the performance of health promotion in hospital was poor. It was recommended for Tarakan Jakarta General Hospital in order to increase quality of its human resources through education and training. The fund should be allocated for such program. The archive system should be managed well in Sub-division of Information and Social Marketing. The announcement letter of job submission from the previous head of Sub-division of Information and Social Marketing toward the new one should be available. The better planning for health promotion in hospital should be provided. The decree of health promotion in hospital should be followed up and encouraged by the hospital director. The health promotion in hospital also should be encouraged by the Ministry of Health particularly Directorate of Medical Care, Center for Health Promotion, and the Province Health Mice by giving facility or media and involving health promotion in hospital committee in every health promotion development process and monitoring continuously. The legality of implementation of health promotion in hospital should be followed up as a hospital accreditation component. So the performance of health promotion in hospital becomes professional and gives benefit to the hospital itself. References: 30 (1964-2003)