Abstrak: Abstrak
Sistem pembayaran rumah sakit secara prospektif merupakan salah satu cara untuk mengendalikan mutu dan biaya pelayanan kesehatan. Sistem INACBG's yang akan diterapkan secara luas di Indonesia pada era Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu bentuk sistem pembayaran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan rerata biaya klaim dan mengetahui estimasi biaya rawat inap pasien Askes di RSUD Kota Bekasi tahun 2012 apabila menggunakan tarif INA-CBG's. Sepuluh diagnosis dengan jumlah biaya klaim rawat inap tertinggi dijadikan kerangka sampel dan ditetapkan 356 kasus sebagai total sampel penelitian. Hasil penelitian : Beberapa faktor yang secara signifikan berpengaruh pada rerata biaya klaim pola Askes adalah faktor spesialisasi DPJP, jenis kelamin DPJP, umur pasien, jenis kelamin pasien dan diagnosis penyakit. Faktor yang secara signifikan berpengaruh terhadap rerata biaya klaim rawat inap pola INACBG's adalah faktor spesialisasi DPJP, jenis kelamin DPJP, umur pasien, jenis kelamin pasien, diagnosis penyakit dan kelas perawatan. Beban biaya klaim rawat inap yang menjadi kewajiban PT. Askes (Persero) berdasarkan INA-CBG's adalah 93 % lebih tinggi dibanding dengan pola tarif saat ini. Tingkat kenaikan bervariasi di antara sepuluh diagnosis yang diteliti. Saran diberikan kepada semua pihak untuk mempersiapkan penerapan sistem INA-CBG’s di Indonesia. Merupakan hal yang penting untuk menjamin kecukupan dana dan kesinambungan pelayanan kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional. 

---

The Prospective Payment System for hospitals is a system to control the quality and costs of health care. INA-CBG’s that will be widely applied in Indonesia at National Health Insurance era is one form of this payment system. 
This study aims to determine the factors associated with the average cost of claims and inpatient cost estimation of PT. Askes at RSUD Kota Bekasi in 2012 under INA CBG’s scheme. The top ten diagnoses with the highest total cost of inpatient claims used as the sample frame and obtained 356 cases as the total sample of study. 
RESULTS : Some factors that significantly influence to the average cost of claims under Askes scheme are the specialization of doctor in charge, sex of doctor in charge, age of the patient, sex of the patient and diagnosis of disease. The factors that significantly influence to the average cost of claims under INACBG's scheme are the specialization and sex of doctor in charge, age and sex of the patient, diagnosis of disease and classof room care. The cost of inpatient claims under INA-CBG’s scheme that become responsibilities of PT. Askes (Persero) is 93% higher than the current applied rates. The rate of increment was varied among the top ten diagnoses studied. 
Suggestions are given to all parties to prepare for the implementation of INA-CBG's in Indonesia. It is essential to ensure sufficiency of fund and sustainability of care at National Health Insurance era.

Abstrak: Sejak tahun 2011, pemerintah telah menjamin layanan pengobatan bagi penderitathalassemia. Pengobatan suportif yang didukung oleh BPJS berupa transfusi darahdan obat khusus (kelasi besi) namun rumah sakit belum memiliki informasi akuratmengenai biaya riil. Penelitian yang dilakukan di RS Anna Medika Bekasi inimenggunakan metode ABC (Activity Based Costing) di mana aktivitas diperolehdari sampel 20 pasien thalassemia dewasa dengan rawat inap serta 20 pasienthalassemia anak-anak dengan rawat inap. Hasil studi menunjukkan bahwa biayasatuan pelayanan pasien thalassemia dewasa dengan rawat inap adalah Rp.8.559.433 dan Rp. 6.411.485 pasien thalassemia anak-anak dengan rawat inap perepisode. Pemicu biaya adalah biaya operasional (61%) dan tingkat pemulihanbiaya (cost recovery rate) adalah 108%.Kata kunci: Biaya, pemulihan biaya (cost recovery rate), thalassemia, ActivityBased Costing (ABC)

---

Since 2011, the government covered all treatment for thalassemia patients. BPJSprovide a supportive treatment including blood transfusion and chelating ironmedicine, but the hospital donot have accurate informationa on the real cost. Thisresearch done in Anna Medika Hospital was using Activity Based Costingapproach, activity on inpatient care of the patients was captured from sampled of20 adults and 20 children patients treated at the hospital. The study revealed thatunit cost per episode was Rp. 8.559.433 for adult thalassemia patient and Rp.6.411.485 for the thalassemia children patient with inpatient care. Cost driver wasoperational cost (60%). Cost recovery rate was 108%.Keywords: Cost, Cost Recovery Rate, Thalassemia, Activity Based Costing(ABC)

Abstrak: Era JKN menuntut rumah sakit mengendalikan mutu dan biaya pelayanan dengan memberikan pelayanan medik sesuai standar. Unit cost layanan RSUD Pesanggrahan yang seharusnya menjadi dasar tarif dan perbandingan klaim BPJS, belum pernah dihitung. Clinical pathway yang menjadi dasar pengendalian mutu dan biaya sudah ada tetapi belum diketahui penggunaannya. Penyakit DBD diambil karena DBD merupakan peringkat tertinggi di rawat inap. Tesis ini bertujuan mengetahui unit cost layanan RSUD Pesanggrahan, pemanfaatan layanan untuk penyakit DBD dan cost of treatment DBD di RSUD Pesanggrahan. Penelitian kuantitatif dilakukan melalui telaah data dari sistem informasi rumah sakit, rekam medik dan data keuangan. Pada akhir penelitian didapatkan pemanfaatan layanan perawatan pasien kondisi riil dibandingkan dengan clinical pathway, yaitu: lebih banyak visite dokter spesialis, jenis pemeriksaan penunjang di laboratorium dan jenis obat-obatan. Cost of treatment perawatan pasien DBD berdasarkan clinical pathway dengan perhitungan full cost, perhitungan tanpa gaji dan perhitungan tanpa gaji dan investasi berturutturut adalah sebesar Rp.2.184.588, Rp.920.715, Rp.635.797. Sedangkan cost of treatment perawatan pasien DBD kondisi riil dengan perhitungan full cost, perhitungan tanpa gaji dan perhitungan tanpa gaji dan investasi berturut-turut adalah sebesar Rp.2.382.513, Rp.1.003.888, Rp.699.622. Berdasarkan hasil penelitian ini diperlukan sistem pemantauan kepatuhan terhadap clinical pathway, pembentukan tim casemix rumah sakit untuk pemantauan dan evaluasi implementasi kendali mutu dan kendali biaya di rumah sakit. Kata Kunci : clinical pathway, cost of treatment, demam berdarah dengue, unit cos JKN era requires hospitals to perform quality control and service cost by providing medical service in accordance within the standard. The unit cost of RSUD Pesanggrahan service that should be the basis of tariff and comparison of BPJS claims, has never been calculated. Clinical pathways underlying quality and cost control are available but not yet evaluated. Dengue Hemorrhagic fever is taken because the disease is the highest ranking in hospitalization. This study aims to determine the unit cost of RSUD Pesanggrahan service, the utilization of hospital services for dengue disease and cost of treatment of DHF in RSUD Pesanggrahan . Quantitative research is done through the study of data from hospital information system, medical record and financial data. At the end of the study the utilization for DHF patient care services was compared with clinical pathways, ie: more doctors' special visites, more laboratory workups and more medicines. Cost of treatment of DHF patients based on clinical pathway with full cost calculation, calculation without salary and calculation without salary and investment in a row is 2.184.588 IDR, 920.715 IDR, 635.797 IDR. While the cost of treatment of DHF patients real conditions with full cost calculation, the calculation without salary and calculation without salary and investment in a row is 2.382.513 IDR, 1.003.888 IDR, 699.622 IDR. Based on the results of this study, a compliance monitoring system is required for clinical pathway, establishment of hospital case mix team for monitoring and evaluation of JKN implementation in hospital. Keyword : clinical pathway, cost of treatment, dengue hemorrhagic fever, unit cost

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi adanya keterlambatan dalam penyelesaianklaim BPJS di RSUD Dr.Adjidarmo. Penelitian yang menggunakan pendekatankualitatif dan observasi ini menemukan bahwa 85,56% berkas klaim sudah siapdalam bentuk txt file (soft copy). Namun, merujuk kepada Pedoman ImplementasiJKN ternyata penyelesaian klaim rawat inap di RSUD Dr.Adjidarmo dinyatakantidak tepat waktu. Penyebabnya adalah kurang SDM tenaga dokter dan verifikatorBPJS, masalah kelengkapan dokumen klaim, tata letak ruang yang belummemadai, SIM-RS yang belum terintegrasi. Rumah Sakit memerlukan waktuuntuk menyesuaikan perubahan sistem aplikasi INA-CBGs. Diperlukankebijakan/prosedur tetap yang mengatur kepastian tugas, tanggungjawab danwewenang setiap unit klaim. Disarankan agar meninjau kembali isi perjanjiankerjasama, menetapkan SOP dan mengembangkan monitoring dan evaluasi demiperbaikan kinerja penagihan klaim di RSUD Dr.Adjidarmo.

Abstrak:

ABSTRAK Tesis ini menganalisis selisih biaya rawat inap operasi reseksi prostat trans uretra pasien Jamkesmas berdasarkan tarif Peraturan Walikota, tarif INA-CBG’s dan biaya berdasarkan clinical pathway di RSUD Kota Bekasi tahun 2012,mengetahui penyebab terjadinya selisih dan mencari upaya-upaya untuk memperkecil selisih biaya tersebut. Penelitian ini adala hpenelitian kualitatif observasional. Hasil penelitian menunjukkan terdapat selisih biaya cukup besar antara biaya berdasarkan tarif Perwal dan clinical pathway dengan tarif INA-CBG’s, penyebab utamanya adalah karena perbedaan dalam cara penghitungan dan penetapan tarif.Penelitian ini menyarankan agar rumah sakit dan Kemenkes menggunakan unit biaya (unit cost) dan clinical pathway sebagai instrumen dalam penghitungan biaya, kendali biaya dengan tetap menjaga mutu pelayanan.

---

ABSTRACT The study analyzed the cost discrepancy of transurethral resection of prostate on jamkesmas patient based on Perwal Tariff, INA-CBG’s Tariff and the cost based on clinical pathway in RSUD Kota Bekasi in 2012 to find the cause and the solution to minimalize it. It was an observational qualitative study. The result show that there were a quit big discrepancy between the cost based on Perwal tariff and the clinical pathway with the cost based on INA-CBG’s , with the main Analisis selisih..., Bagus Taufiqur Rachman, FKM UI, 2013 cause are the different method in calculating the cost and tariff determination. The study recommend that hospitals and The Ministry of Health use unit cost and clinical pathway as the instrument in calculating and controlling the cost while maintaining quality’

Abstrak:

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang kesehatan. Permenkes Nomor 26 Tahun 2021 Pasal 1 menyatakan bahwa Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) digunakan sebagai acuan Rumah Sakit, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan pihak lainnya dalam pelaksanaan klaim jaminan kesehatan. Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan di rumah sakit khusus tarif pelayanan untuk pasien kekhususan berlaku tarif sesuai kelasnya, sedangkan untuk pelayanan non kekhususan berlaku tarif INA-CBG satu tingkat lebih rendah. Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit adalah satu-satunya Rumah Sakit Khusus Kelas A milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melayani pasien di luar kekhususannya. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan klaim penggantian biaya rawat inap pasien jiwa dengan penyakit fisik pada tahun 2003. Penelitian dilakukan dengan desain studi kasus dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data primer adalah wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder melalui telaah dokumen. Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn digunakan dengan menganalisis implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan standar dan tujuan kebijakan masih belum tersosialisasikan dengan baik, pelatihan sumber daya manusia terbatas, belum terdapat Standar Prosedur Operasional dan clinical pathway khusus mengenai pasien jiwa dengan penyakit fisik, dan belum ada komunikasi khusus antar rumah sakit dan BPJS. Karakteristik instansi pelaksana dan sikap para pelaksana sudah baik. Penelitian ini merekomendasikan sosialisasi dan advokasi yang menyeluruh, peningkatan pelatihan, pembuatan SPO dan clinical pathway, peningkatan komunikasi rumah sakit dan BPJS, serta penelitian lebih lanjut mengenai potensi loss of income rumah sakit. Kata kunci: Implementasi kebijakan, Klaim Biaya Rawat Inap, Pasien Jiwa Dengan Penyakit Fisik, Van Meter dan Van Horn

---

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) is Indonesian government's policies in the health sector. Permenkes Number 26 of 2021 Article 1 stated that Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) is used as payment guidance for hospital and BPJS Kesehatan. According to Permenkes Number 3 of 2023 Article 29, in special hospital the service tariff for patients with specificity applies to the hospital rate according to their class, while for non-specific services, the rate applies one level lower. Duren Sawit Hospital is the only Class A Special Hospital in DKI Jakarta that serves patients outside of its specialties. This study was conducted to analyze the implementation of claim policy for hospitalization of mental patients with physical illness. This research was carried out with a case study design and qualitative approach. The primary data was collected through in-depth interviews and observation, whilst secondary data was obtained from document reviews. The theory used is of Van Meter and Van Horn. The results showed that the standards and objectives of the claim policy for hospitalization of mental patients with physical illnesss are still not properly socialized, human resource training are limited, there are no special SOP regarding mental patients with physical illnesss, there are no special communication between hospitals and BPJS regarding mental patients with physical illnesss. The characteristics and attitude of the implementing agencies and implementers are good. This study recommends to give comprehensive socialization and advocacy, to improve training, to make SOPs and clinical pathways, to improve communication between hospitals and BPJS, and further research regarding potential loss of income.   Key words:  Policy Implementation, Hospitalization Claims, Mental Patients With Physical Illnesses, Van Meter and Van Horn