Abstrak: Tahun 2011, Komisi IX DPR RI lebih memilih menyusun RUU Keperawatan dari pada RUU Praktik Bidan, RUU Praktik Kefarmasian dan RUUTenaga Kesehatan walaupun cakupan materi RUU Tenaga Kesehatan lebih luasdari RUU Keperawatan. Asas hukum yang berbunyi lex specialis derogat legigeneralis diterapkan bila peraturan lebih luas disusun terlebih dahulu untuk menghindari tumpang tindih pengaturan. Disain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan dibahasnya RUU Keperawatan padaperiode 2010-2011 karena adanya masalah tenaga kesehatan yang tidak memilikipayung hukum untuk masing-masing profesi tenaga kesehatan. Faktor kelompok kepentingan melakukan berbagai cara advokasi, sosialisasi, lobi dan aksi, faktor kepemimpinan politik mempertimbangkan berbagai kepentingan, faktor kasuskriminalisasi perawat, faktor gerakan pemrotesan dan peliputan media massa mempengaruhi dibahasnya RUU Keperawatan pada tahun sidang 2010-2011. Namun hingga saat ini, RUU Keperawatan belum selesai dibentuk. Diperlukan keterlibatan kelompok kepentingan dalam aktor pembuat kebijakan baik dalam pemerintah maupun lembaga legislasi. Kata kunci: Penetapan Agenda, RUU Keperawatan, Prolegnas, kelompokkepentingan, kepemimpinan politik, masalah keperawatan, gerakan pemrotesan keperawatan, media massa.

Abstrak: Otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, memberikan warna tersendiri pada dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah masuknya kesehatan ke dalam kelompok urusan pemerintahan yang bersifat konkuren. Seolah berupaya menjawab tantangan tersebut, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Lampirannya menyatakan bahwa salah satu kewenangan pemerintah pusat adalah menetapkan stadar kompetensi teknis dan sertifikasi pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang salah satunya adalah Kepala Dinas Kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji gambaran implementasi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya terkait penyusunan standar kompetensi teknis Kepala Dinas Kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan melalui Pusat Pelatihan SDMK. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan terpilih. Hasilnya menunjukkan bahwa penyusunan standar kompetensi teknis Kepala Dinas telah dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan SDMK namun belum maksimal karena belum menghasilkan rumusan baku yang disahkan dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan meskipun telah menghabiskan waktu yang relatif lebih lama dari yang sewajarnya. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan kemampuan para pelaksana kebijakan dalam menyusun standar kompetensi teknis yang efektif. Selain itu, bervariasinya struktur Dinas Kesehatan di berbagai daerah serta sulitnya koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan unit-unit program di lingkungan Kementerian Kesehatan juga menjadi kendala. Hasil penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan kapasitas pelaksana penyusunan standar kompetensi teknis Kepala Dinas Kesehatan. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga perlu berani mengambil ketegasan dalam memutuskan hasil konsensus sehingga dapat segera menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur standar kompetensi teknis Kepala Dinas Kesehatan.

Abstrak:

---

---

Abstrak:

Prevalensi penyakit Tuberkulosis (Tb) di Indonesia masih sangat tinggi dimana negara ini menduduki posisi kelima jumlah insiden kasus Tb terbesar di dunia (WHO, 2010a) yang salah satu penyebabnya adalah ketidakpatuhan pengobatan penderita Tb yang berdampak terhadap ancaman kasus MDR-Tb dan XDR-Tb. Perilaku ini dapat disebabkan oleh inefektivitas peran pengawas menelan obat (PMO) dimana sebagian besar penunjukkannya diarahkan ke anggota keluarga dibanding petugas kesehatan. Penelitian bertujuan mengetahui pengaruh peran pengawas menelan obat dari anggota keluarga terhadap kepatuhan pengobatan penderita tuberkulosis. Desain penelitian ini termasuk observational dengan rancangan penelitian analytic cross sectional melibatkan 113 PMO yang berasal dari anggota keluarga penderita Tb dari wilayah enam puskesmas di Kota Pariaman menggunakan tehnik simple random sampling. Uji Regresi Logistik menunjukkan bahwa peran pendampingan berobat ulang ke puskesmas oleh PMO dari anggota keluarga memberikan pengaruh terbesar terhadap kepatuhan pengobatan penderita Tb (25,238; p-value 0,000) apabila  dikontrol dengan tingkat pengetahuan PMO yang baik (7,341; p-value 0,003) dan atau kedekatan hubungan kekeluargaan PMO dengan penderita Tb (11,203; p-value 0,029). Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan pengobatan penderita Tb di Indonesia maka direkomendasikan reformulasi kebijakan pengendalian Tb terkait kriteria pemilihan PMO yang berasal dari anggota keluarga. Kata kunci: keluarga, kepatuhan, pengobatan, peran, pengawas, tuberculosis.

---

 The prevalence of Tuberculosis (Tb) disease in Indonesia is still very high when the country came in fifth largest number of incident cases of Tb in the world (WHO, 2010a) that one reason is lack of patient medication compliance of Tb affect the threat of MDR-Tb and XDR-Tb. This behavior can be caused by the ineffectiveness of a treatment observer role (PMO) in which most of his appointment was directed to family members rather than healthcare workers. The study aims to determine the effect of a treatment observer role of family members on patient medication compliance of Tb. The design of this study include observational with cross sectional analytic study design involving 113 PMO from family members of patients with Tb of the six community health centers in the city of Pariaman through simple random sampling technique. Logistic regression test showed that repeated treatment mentoring role to the community health center by the PMO of the family members have the greatest influence on patient medication compliance Tb (25.238, p-value 0.000) when controlled by the level of knowledge of PMO (7.341, p-value 0.003) and or a close familial relationship between the PMO with Tb patients (11.203, p-value 0.029). In order to increase the effectiveness of the treatment of patients Tb control in Indonesia then recommended reformulation of TB control policies related to the selection criteria for the PMO which comes from a family member. Key words: family, compliance, treatment, medication, role, observer, tuberculosis

Abstrak: Telekonsultasi FKTP adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan. Defenisi yang digunakan dalam Telekonsultasi ini adalah Pelayanan Kontak Tidak Langsung yang merupakan pemberian pelayanan kesehatan melalui sistem informasi yang digunakan oleh FKTP dan Peserta sebagai sarana komunikasi, atau melalui sistem informasi yang disediakan oleh BPJS Kesehatan, sebagai sarana komunikasi/konsultasi secara 2 arah. Kebijakan ini mulai dilaksanakan April 2020 dan hingga Agustus 2021, pencapaian secara Nasional masih belum optimal, hanya beberapa kabupaten/kota yang menunjukkan pencapaian lebih baik, salah satu nya adalah pencapaian tertinggi di FKTP Kota Malang, Penelitian ini bertujuan menganalisis Implementasi kebijakan Telekonsultasi FKTP dalam mencegah penyebaran COVID-19 tanpa pasien kehilangan hak nya untuk dapat akses ke layanan kesehatan, menggunakan metode kualitatif, selama bulan Oktober 2021 - Desember 2021 di FKTP Kota Malang. Teknik pengumpulan data melalui FGD dan Wawancara Mendalam kepada Informan utama dan telaah dokumen, menggunakan Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian di bulan November 2021 diperoleh capaian Angka Kontak KBK tercapai 135/mill dari target minimal 150/mill, Angka Kontak Tidak Langsung untuk indikator kepatuhan faskes pada kualitas mutu baru tercapai dengan bobot 15% dari target 20%, 100% FKTP Kota Malang telah Implementasi Telekonsultasi, dan pemanfaatan oleh pasien perlahan meningkat sampai dengan 33.66% serta terjadi trend peningkatan FKTP kerjasama. Pada penelitian ini, Peneliti menyarankan pelatihan petugas FKTP dilakukan secara periodik, dimulai dengan melakukan Telekonsultasi pada Peserta Prolanis, supervisi langsung dijadikan kegiatan rutin dan dukungan politik melalui Pemerintah Kota Malang untuk dapat memperbanyak hotspot-hotspot gratis yang dapat diakses oleh warga, sehingga dapat memanfaatkan pelayanan Telekonsultasi

---

Teleconsultation FKTP is one of the policies issued by BPJS Kesehatan. The definition used in this Teleconsultation is Indirect Contact Service, which is the provision of health services through an information system used by FKTP and Participants as a means of communication, or through an information system provided by BPJS Health, as a means of two-way communication/consultation. This policy began to be implemented in April 2020 and until August 2021, national achievements are still not optimal, only a few districts/cities have shown better achievements, one of which is the highest achievement in the Malang City FKTP. This study aims to analyze the implementation of the FKTP Teleconsultation policy in preventing the spread of COVID-19 without patients losing their rights to access health services, using qualitative methods, during October 2021 - December 2021 at the Malang City FKTP. Data collection techniques through FGD and in-depth interviews with key informants and document review, using the Van Meter and Van Horn Policy Implementation. The results of the research in November 2021 obtained that the KBK Contact Number reached 135/mill from the minimum target of 150/mill, the Indirect Contact Number for health facilities compliance indicators on quality was only achieved with a weight of 15% of the 20% target, 100% of Malang City FKTP had Teleconsultation implementation, and utilization by patients slowly increased up to 33.66% and there was an increasing trend of collaborative FKTP. In this study, the researcher suggests that the training of FKTP officers be carried out periodically, starting with teleconsultation to Prolanis participants, direct supervision as a routine activity and political support through the Malang City Government to be able to increase free hotspots that can be accessed by residents, so they can take advantage of the services. Teleconsultation

Abstrak: Latar Belakang : Tujuan menganalisis kebijakan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas di Kabupaten Bogor mengacu Permenkes 21 tahun 2016. Metode : Kualitatif dengan Rapid Assesment Procedure, wawancara mendalam pada 12 informan, sampel purposive, terkait tujuan penelitian. Hasil : Terdapat disparitas tinggi dana kapitasi puskesmas meliputi peserta, norma kapitasi, jumlah dokter dan rasio dokter antara berbagai puskesmas. Wawancara mendalam didapatkan sulitnya pemenuhan rasio dokter ideal, norma kapitasi rendah menunjukkan kuantitas kualitas puskesmas rendah, belum semua puskesmas melakukan proses perencanaan dengan benar, puskesmas kapitasi kecil sulit dalam operasional dan yang besar berlebih operasional dan berpotensi menumpuk, penentuan poin cukup jauh berbeda antar tenaga, pemenuhan obat-obatan terkendala oleh pengadaan, potensi overlapping kapitasi dengan BOK dan kualitas pelayanan dokter menurun pada rasio dokter per peserta besar. Kesimpulan dan saran : Rasio dokter dengan peserta masih dibawah standar 1:5000 peserta perlu upaya pemerataan, porsi kapitasi 60% untuk Jasa dan 40% opersional lain, ketercukupannya berbeda perlu ada backup dana operasional untuk yang kurang, adanya disinsentif jasa pelayanan perlu dikaji ulang, kapitasi porsi 40% dapat komplementer dengan BOK, sisa anggaran menguntungkan bila alternatif kegiatan mampu efektif efisien sesuai kebutuhan masyarakat, perlu perbaikan mekanisme pengadaan obat, dalam fleksibilitas anggaran perlu didorong PPK-BLUD pada puskesmas. Kata kunci : kapitasi; FKTP; Puskesmas Background: The purpose of analyzing the policy of utilization of JKN capitation fund at FKTP Puskesmas in Bogor Regency refers to Permenkes 21 year 2016. Method: Qualitative with Rapid Assessment Procedure, in-depth interview on 12 informant, purposive sample, related to research objectives. Results: There is a high disparity of capitation funds for puskesmas covering participants, capitation norms, number of doctors and the ratio of doctors between various puskesmas. In-depth interviews found the difficulty of fulfilling the ideal physician ratio, low capitation norms indicated the low quality of the puskesmas, not all the puskesmas did the proper planning process, the small capitation clinics were difficult in the operational and the overwhelming operational and potentially piled up, Drug fulfillment is constrained by procurement, the potential for overlapping capitation with BOK and the quality of physician services decreases in the ratio of physicians per large participant. Conclusions and suggestions: The ratio of physicians to participants is still below the standard of 1: 5000 participants need equalization effort, 60% capitation portion for services and 40% other opersional, different sufficiency there should be operational fund backups for the less, the disincentives of service need to be reviewed, Capitation of 40% portion can be complementary with BOK, the rest of the budget is advantageous if the activity alternative can be effectively efficient according to society requirement, need improvement of drug procurement mechanism, budget flexibility need to be pushed PPK-BLUD at puskesmas. Keywords: capitation; FKTP; Puskesmas

Abstrak: Abstrak 
Tesis ini membahas analisis Implementasi Kebijakan Pelaporan Rumah Sakit Lanjutan Program Jamkesmas pada Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dari informan terpilih. Hasil penelitian menunjukkan dari aspek Input Laporan masih ada Rumah Sakit yang melaporkan belum sesuai dengan manlak aspek proses berdasarkan kepada teori implementasi kebijakan Edward III faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, serta aspek Umpan balik Kesimpulannya, Implementasi Kebijakan Pelaporan PPK Lanjutan Program Jamkesmas pada Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2012 belum dilaksanakan secara maksimal, karena belum adanya batas waktu penyampaian Saran peneliti bagi Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan adanya batas waktu penyampaian pelaporan dan umpan balik secara berkala dan tertulis terhadap Rumah Sakit lanjutan tersebut.

---

This thesis discusses the analysis of the Policy Implementation Advanced Reporting Hospital JAMKESMAS Program at the Center for Financing and Health Security in 2012. This study used a qualitative approach by conducting indepth interviews from selected informants. Results of the study showed there are still aspects of the Report Input Hospital reported manlak not in accordance with aspects of the process of policy implementation is based on the theory of Edward III factor of communication, resources, disposition and bureaucratic structure, aspect Feedback conclusion, Reporting Implementation Program Advanced Hospital JAMKESNAS the Central Financing and Health Insurance in 2012 has not been fully implemented, because there is no deadline for submission of suggestions researcher for the Center for Health Financing and Guarantee the deadline reporting and feedback on the advanced Hospital.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan supervisi keperawatan pada perawat orientasi di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Kanker Dharmais tahun 2017 dilihat dari aspek input, proses dan output. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan kuesioner, wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa kesesuaian perawat orientasi melaksanakan kewenangan klinisnya dengan persentase terendah yaitu pemberian obat yang aman dan tepat sebesar 30%. Didapatkan belum terdistribusi secara merata ratio antara perawat supervisor dan perawat orientasi di setiap ruangan. Kata kunci : Kewenangan Klinis; Perawat Orientasi; Supervisi This study aims to determine the implementation of nursing supervision at the nurse orientation in Installation of Inpatient Dharmais Cancer Hospital in 2017 seen from the aspects of input, process and output. The type of research used is quantitative and qualitative by using questionnaires, indepth interviews and document review. The results showed that the suitability of the nurse orientation exercises its clinical authority with the lowest percentage of safe and proper drug delivery by 30%. Obtained unequally distributed ratio between nurse supervisor and nurse orientation in each room. Keywords : Nurse Orientation; Clinical Authorithy; Supervision