Abstrak: Kegiatan Tele Collecting merupakan bentuk inisiatif dari cara penagihan iuran telah diimplementasikan sejak tahun 2017 hingga saat ini. Kegiatan tersebut berfokus peningkatan kolektabilitas iuran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetaui pengaruh dari implementasi Tele Collecting terhadap peserta mandiri dalam membayar tunggakan iuran di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tangerang tahun 2018. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif deskriptif. Implementasi kegiatan Tele Collecting di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tangerang untuk pelaksanaannya sudah cukup baik. Namun untuk pencapaian hasil kegiatan masih belum sesuai target yang ditentukan. Dari total peserta menunggak, hanya 55,25% yang ditelepon petugas dengan rincian 23% telepon diangkat dan terjadi percakapan. Sedangkan dari total telepon diangkat tersebut, hanya 53% yang berkomitmen membayar dengan 2,3 % peserta yang benar-benar melakukan pembayaran. Kendala utama dalam proses Tele Collecting adalah data kepesertaan yang kurang update sehingga banyak terdapat nomor telepon peserta yang tidak valid/ tidak aktif dan tidak terdapat fasilitas berupa penyediaan ruangan khusus Tele Collecting. Diharapkan adanya penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) baku, dan perbaikan atas data kepesertaan untuk menunjang pelaksanaan Tele Collecting yang efisien.
Kata Kunci: Implemantasi; Tele Collecting; Tunggakan Iuran; BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tangerang

---

Tele Collecting activity is a form of initiative of the collection fee that has been implemented since 2017 until now. These activities focus on increasing the contribution rate. The purpose of this study is to determine the effect of Tele Collecting implementation on the compliance of independent participants in paying the contribution dues in BPJS for Health Tangerang Branch in 2018. The research was conducted using quantitative and qualitative descriptive methods. Implementation of Tele Collecting activities in BPJS for Health Branch Tangerang it is good enough. But for the achievement of the results of activities still not according to the specified target. Of the total delinquent participants, only 55.25% were called by officers with details of 23% of calls lifted and conversations took place. As for the total number of calls raised, only 53% committed to paying 2.3% of the participants actually making the payments. The main obstacle in the Tele Collecting process is the less membership update data so there are many phone numbers of participants who are not valid / inactive. In addition, for the current implementation there are obstacles to the facility in the form of providing a special room Tele Collecting. Expected improvement of Standard Operating Procedures (SOP), and membership data to support efficient implementation of Tele Collecting.
Keywords: Implemantation; Tele Collecting; Unpaid Contributions; BPJS for Health Branch Office of Tangerang

Abstrak: Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat pengetahuan calon peserta JKN mandiri tentang sistem pendaftaran peserta di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, paparan media massa dan pengalaman mengikuti asuransi komersial calon peserta JKN mandiri serta hubungannya dengan tingkat pengetahuan calon peserta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Berdasarkan hasil penelitian, responden yang memiliki tingkat pengetahuan kurang yaitu sebesar 54,2%. Terdapat perbedaan yang signifikan antara pendidikan, pendapatan keluarga, dan paparan media massa dan pengalaman ikut askeskom dengan tingkat pengetahuan Kata kunci Tingkat pengetahuan calon peserta, JKN mandiri, sistem pendaftaran peserta

---

The focus of this study is the factors associated with knowledge level of prospective participants JKN independent about the participant registration system in Depok Branch Office of BPJS Kesehatan. The purpose of this study is to describe the age, sex, education, occupation, income, exposure to mass media, experience following commercial insurance conducted prospective participants JKN independent by and determine its relationship with the knowledge level. This is a quantitative research with cross-sectional study design. The result showed that 54,2% of respondents have less knowledge level. There were significant differences between education, income, experience following commercial insurance, exposure to mass media with the knowledge level. Key words: Knowledge level of prospective participants, JKN independent, participant registration system

Abstrak: Tesis ini membahas pengendalian kualitas data dalam sistem informasi kepesertaan BPJS Kesehatan setelah berubah bentuk dari perusahaan menjadi badan hukum pada tanggal 1 Januari 2014. Studi ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pegawai, data peserta, teknologi informasi, prosedur kerja atau mekanisme, desain produk, pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi, standar kualitas dan umpan balik mempengaruhi kualitas data kepesertaan. Oleh karena itu, disarankan agar BPJS Kesehatan mengendalikan faktor-faktor tersebut secara terus menerus, sehingga informasi yang dihasilkan relevan, akurat, lengkap dan tepat waktu.
Kata kunci: Kualitas, pengendalian kualitas, data, informasi, sistem informasi

---

This thesis discusses the quality control of data in membership information systems BPJS Kesehatan after transformed from the company became a legal entity on January 1st 2014. Study was a qualitative descriptive study. The results showed that factors such as employee, customers data, information technology, work procedures or mechanisms, product design, information technology infrastructure maintenance, quality standards and feedback affect the quality of membership data. Therefore, it is recommended that BPJS Kesehatan controlling those factors continuously, so that the resulting information is relevant, accurate, complete and timely.
Key words: Quality, quality control, data, information, information system

Abstrak: PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN PEMBAYARAN IURAN JKN PADA PESERTA MANDIRI BPJS KESEHATAN JAKARTA PUSAT TAHUN 2017. RUANG LINGKUP PENELITIAN YAITU PESERTA MANDIRI YANG SEDANG BERADA DI BPJS KESEHATAN JAKARTA PUSAT UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN DATA. JENIS PENELITIAN INI ADALAH PENELITIAN KUANTITATIF DENGAN PENDEKATAN STUDI CROSS-SECTIONAL. BERDASARKAN HASIL PENELITIAN, FAKTOR PENGETAHUAN, UMUR, DAN STATUS KESEHATAN MEMILIKI HUBUNGAN YANG SIGNIFIKAN TERHADAP KEPATUHAN. DARI HASIL PENELITIAN INI, BPJS KESEHATAN DAPAT MELIHAT GAMBARAN PESERTA BERDASARKAN KEPATUHAN PEMBAYARAN IURAN JKN SERTA DAPAT MENGETAHUI HUBUNGAN ANTARA VARIABEL YANG DITELITI DENGAN PERILAKU KEPATUHAN PEMBAYARAN IURAN. DIHARAPKAN HASIL TERSEBUT DAPAT MENJADI PEDOMAN STRATEGI UNTUK PEMASARAN CALON PESERTA BARU DAN JUGA MENAMBAHKAN PERSENTASE KOLEKTABILITAS IURAN KATA KUNCI :BPJS KESEHATAN, PESERTA MANDIRI, KEPATUHAN PEMBAYARAN IURAN JKN THIS STUDY ATTEMPTS TO ANALYZE THE FACTORS THAT RELATED WITH COMPLIANCE JKN PAYMENT AMONG INDEPENDENT PARTICIPANT BPJS KESEHATAN IN CENTRAL JAKARTA BRANCH OFFICE. RESPONDENTS IN THIS STUDY IS INDEPENDENT PARTICIPANT WHO ARE IN CENTRAL JAKARTA BRANCH OFFICE TO CHANGING PERSONAL DATA. THIS STUDY IS QUANTITATIVE STUDY WITH CROSS- SECTIONAL APPROACH. BASED ON THE RESULTS OF THIS STUDY, RESEARCHERS FOUND THAT KNOWLEDGE, AGE, AND HEALTH STATUS WERE RELATED TO COMPLIANCE WITH JKN'S CONTRIBUTION PAYMENTS FROM THE RESULT OF THIS STUDY, BPJS KESEHATAN CAN SEE THE DESCRIPTION OF THE PARTICIPANTS BASED ON THE COMPLIANCE OF JKN DUES PAYMENT ALSO THE RELATIONSHIP BETWEEN THE VARIABLES STUDIED WITH THE BEHAVIOR OF COMPLIANCE PAYMENT DUES. THE RESEARCH HOPE THESE RESULTS CAN SERVE AS A STRATEGIC GUIDELINE FOR THE MARKETING OF NEW PROSPECTIVE PARTICIPANTS AND ALSO ADD A PERCENTAGE OF COLLECTABILITY JKN PAYMENTS. KEYWORDS : BPJS KESEHATAN, INDEPENDENT PARTICIPANT, COMPLIANCE OF JKN PAYMENT

Abstrak: Skripsi ini membahas tentang implementasi sistem administrasi kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Layanan Operasional Kabupaten Bogor. Dari penelitian ini didapatkan bahwa sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, teknologi informasi, dan kebijakan dapat menunjang pelaksanaan administrasi kepesertaan. Proses pendaftaran peserta, perubahan data peserta, dan pengalihan data kepesertaan juga merupakan bagian dari sistem administrasi kepesertaan. Implementasi juga terlihat dari kesesuaian hasil proses administrasi yang dimulai dari pendaftaran peserta hingga resmi dinyatakan sebagai peserta dengan diberikannya kartu peserta. Penambahan loket pendaftaran, perbaikan dan pengembangan aplikasi kepesertaan, dan penjadwalan rutin sosialisasi dapat menjadi pertimbangan dalam mengatasi kendala yang ada.
Kata kunci : Implementasi sistem administrasi kepesertaan, BPJS Kesehatan.

---

This paper discusses the implementation of the administrative system of participation in health BPJS Bogor District Office Operational Services. From this study, it was faound that the human resources, budget, infrastructure, information technology and policies to support the administration of membership. The registration process participants, change participant data transfer and membership data transfer is also part of the administrative system of membership. Implementation is also visible on the suitability of the results of the administrative process that starts from registration of participants to the registration booth, improvement and development of membership application and scheduling routine socialiation can be considered in overcoming the existing obstacles.
Keywords : membership administration system implementation, BPJS Kesehatan

Abstrak: Program Kader JKN-KIS telah berjalan selama satu tahun, sejak April 2017 di BPJSKesehatan Kantor Cabang Depok. Penagihan dan pengumpul iuran pada kelompokPBPU menjadi tujuan utama dari program tersebut. Penelitian ini membahas efektivitasimplementasi program Kader JKN-KIS melalui evaluasi input, process, dan output diBPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah kualitatifmenggunakan wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan telaahdokumen. Variabel yang diteliti menggunakan gabungan Model CIPP (Context, Input,Process, Product) dan Model George Edward III. Hasil dari penelitian menunjukkankomunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan kegiatan program KaderJKN-KIS sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sertaterdapat peningkatan angka kolektabilitas kelompok PBPU dari 61,32% menjadi68,80% pada bulan Januari 2018 dan tersisa 25,59% jumlah penduduk kota Depok yangbelum terdaftar sebagai peserta JKN. Walaupun demikian terdapat beberapa hal yanngperlu ditingkatkan dalam program ini, yaitu pengelolaan kembali SDM dan peninjauankembali insentif untuk Kader.
Kata kunci:Kader JKN-KIS, PBPU, Jaminan Kesehatan Nasional, Implementasi, BPJS Kesehatan

---

National Health Insurance (JKN-KIS) Cadre Program has been running for one year,since April 2017 in BPJS Health Depok Branch Office. Billing and collection ofcontributions to PBPU group are the main objectives of the program. This studydiscusses the effectiveness of JKN-KIS Cadre program implementation through input,process, and output evaluation in BPJS Kesehatan Depok Branch Office 2018. This typeof research is qualitative using in-depth interview, Focus Group Discussion (FGD), anddocument review. The variables studied use a combination of CIPP Model (Context,Input, Process, Product) and George Edward III Model. The result of the research showsthat communication, resources, disposition, bureaucracy structure, and program activityof Kader JKN-KIS have been run well and in accordance with the implementationguidelines and there is an increase of collectability rate of PBPU group from 61.32% to68.80% in January 2018 and the remaining 25.59% of the total population of Depok citythat has not been registered as a participant of JKN. Nevertheless, there are severalthings that need to be improved in this program, namely the re-management of humanresources and incentive review for the Cadre.
Key words:Cadre of JKN-KIS, PBPU, National Health Insurance, Implementation, BPJS Kesehatan.