Abstrak:

Penelitian ini dilatar-belakangi oleh adanya kesenjangan antara biaya yang dialokasikan oleh dinas dengan dana yang diperlukan untuk mengoperasionalkan Rumah Sakit tingkat II Dustira, serta adanya peluang untuk melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat umum. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi yang telah diberikan oleh dana hasil pelayanan kesehatan masyarakat umum kepada peningkatan pelayanan kesehatan pasien dinas, serta memperoleh rumusan untuk mengoptimalkan kontribusi tersebut.Penelitian yang bersifat retrospektif ini, menggunakan data triwulan sebagai unit analisis yang akan dianalisis secara kuantitatif. Variabel yang diamati meliputi penerimaan dana hasil pelayanan kesehatan masyarakat umum dan alokasi penggunaannya, serta dampak penggunaan ini kepada struktur dan hasil pelayanan kesehatan pasien dinas.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan dana hasil pelayanan kesehatan masyarakat umum didominasi oleh jasa fasilitas rumah sakit (26,88%), jasa tenaga ahli (23,26%), penerimaan dari bekal kesehatan (17,75%), dan penerimaan lain-lain (25,36%). Penerimaan ini terus meningkat sesuai dengan peningkatan BOR kelompok pasien masyarakat umum, namun indeks penerimaan per hari perawatan untuk setiap pasiennya masih relatif rendah.Penggunaan dana hasil pelayanan kesehatan masyarakat umum yang dikembalikan untuk operasional pasien masyarakat umum masih relatif tinggi, sehingga porsi untuk keperluan pasien dinas menjadi belum optimal. Namun demikian, dana ini telah berhasil meningkatkan struktur pelayanan kesehatan terutama bekal kesehatan dan sumber daya manusia. Dana hasil pelayanan kesehatan masyarakat umum sangat diperlukan untuk operasional rumah sakit karena menjadi penopang utama dalam pemeliharaan alat kesehatan dan bangunan, serta kelangsungan pelayanan penunjang umum. Peran dana hasil pelayanan kesehatan masyarakat umum belum berhasil mempengaruhi komponen hasil pelayanan kesehatan pasien dinas secara bermakna.Untuk memberikan kontribusi optimal bagi pelayanan kesehatan pasien dinas, perlu diupayakan peningkatan penerimaan dana hasil pelayanan kesehatan masyarakat umum dengan menghindari peningkatan BOR kelompok pasien masyarakat umum secara berlebihan, efisiensi penggunaan dana, seta memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan.

---

 

The Role of the Fund Collected from Civic Mission Health Services in Improving Military Health Care in the Dustira Military Hospital, CimahiThe background of this research was the gap between the budget allocated by the government and the expenditure to provide quality health care for military community in the Dustira Military Hospital. Moreover, there is an opportunity to perform a civic mission health services for non-military society. The purpose of this research was to evaluate the contribution of the fund collected from civic mission health services in improving military health care and to establish a formula to optimize the contribution.This retrospective study used three-month data as unit of analysis using a quantitative approach. The observed variables were the revenue of civic mission health services and its expenditure, furthermore the impact of this expenditure against the structure and the outcome of the military health care.The study showed that the revenue obtained from the civic mission health services was dominated by hospital services (26, 88%), medical services (23, 26%), drug and medical sundries (17, 75%), and miscellaneous income (25, 36%). The revenue continuously increased as well as the Bed Occupancy Rate (BOR) of non-military patients, but index of the revenue for daily patient services was relatively in a low level.The portion of the civic mission health sevices revenue that was expended for non-military patient?s services was still relatively high. Hence, the portion to increase military health care has not been optimized yet. However, the fund had already improved the structure of health services in the Dustira Military Hospital, especially the structure of drug and medical sundries, and the structure of human resources. The fund is highly needed to keep the hospital in operation because it has become the primary supporter to maintain medical equipments and buildings, and to perform the operational of supporting services. The role of the fund has not succeeded in influencing the outcome of the military health care in the Dustira Military Hospital significantly.Establishing an optimal contribution to the military health care, it is important for the financial management to increase the revenue of civic mission health services by preventing excessive rate of increase of the BOR of non-military patients, increasing fund management efficiency, and improving the recording and reporting system.

Abstrak:

---

Abstrak: Pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi RS UI dalam mengedepankan pelayanan kepada pasien yang bersifat holistik, demi kepentingan dan keselamatan pasien. Case manager merupakan jabatan baru di RS UI, sehingga dianggap masih memiliki banyak celah dalam penerapannya. Peran case manager dirasakan belum optimal di lapangan, terutama oleh klinisi dan manajemen. Tujuan penelitian adalah untuk merumuskan tugas pokok fungsi case manager dalam pelayanan pasien Covid-19, dan mengidentifikasi peran yang telah dilaksanakan oleh case manager. Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental kualitatif, menggunakan pendekatan fenomenologi dengan desain potong lintang. Peneliti menemukan bahwa case manager RS UI belum menjalankan peran sesuai rumusan tugas pokok fungsi case manager yang ada dalam standar akreditasi RS; rumusan tugas pokok fungsi case manager belum sesuai dengan kebutuhan pelayanan pasien Covid-19 di RS UI, sehingga case manager RS UI belum menjalankan peran sesuai rumusan tugas pokok fungsi case manager untuk kebutuhan pelayanan pasien Covid-19 di RS UI. Secara garis besar, terdapat tiga hambatan peran case manager, yaitu hambatan pengorganisasian, hambatan aktivitas, dan hambatan evaluasi. Peneliti merekomendasikan agar tupoksi case manager tetap memenuhi standar akreditasi, dan disesuaikan dengan karakteristik RS. Selain itu, perlu dilakukan penguatan case manager secara kualitas dan kuantitas, agar dapat berperan lebih optimal.

Abstrak:

---

Abstrak:

ABSTRAK Nama : Weny Rinawati Program Studi : Kajian Administrasi Rumah Sakit Judul : Analisis biaya perawatan stroke berdasarkan Clinical Pathway di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta dalam pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional Latar belakang. Masalah yang sering dihadapi pada pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional adalah kesenjangan biaya perawatan pasien stroke dengan tarif INA-CBGs. Hal ini terkait dengan biaya perawatan dan Clinical Pathway. Tujuan. Mengetahui biaya perawatan pasien stroke di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Metoda. Penelitian kuantitatif deskriptif mengikutsertakan 277 subjek penyakit stroke yang diperoleh di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta selama Januari – Juni 2015. Biaya perawatan stroke dihitung berdasarkan biaya satuan (unit cost) dengan menggunakan metode activity based costing dan Clinical Pathway. Hasil. Biaya satuan perawatan stroke iskemik dan stroke hemoragik berdasarkan Clinical Pathway, dengan memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji, tanpa memperhitungkan jasa medis berturut-turut adalah Rp 311,860,860.83 dan Rp 585,083,610.01; dengan memperhitungkan biaya investasi, biaya gaji, dan jasa medis berdasarkan tarif rumah sakit adalah Rp 321,682,940.73 dan Rp598,929,450.01; dengan memperhitungkan biaya investasi, biaya gaji, dan jasa medis berdasarkan tarif IDI adalah Rp 318,360,860.73 dan Rp 594,333,610.01; tanpa memperhitungkan biaya investasi, biaya gaji, dan jasa medis adalah Rp30,361,681.00 dan Rp25,698,199.46; tanpa memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji, tetapi memperhitungkan jasa medis berdasarkan tarif rumah sakit adalah Rp 40,183,761.00 dan Rp 39,544,199.46; tanpa memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji, tetapi memperhitungkan jasa medis berdasarkan IDI adalah Rp 36,861,681.00 dan Rp 34,948,199.46. Simpulan: Dijumpai selisih biaya perawatan berdasarkan biaya satuan dan Clinical Pathway, baik yang memperhitungkan biaya investasi, gaji, dan jasa medis, maupun tanpa memperhitungkan biaya investasi, gaji, dan jasa medis, dengan tarif layanan existing dan tarif INA-CBGs Kata kunci : biaya, Clinical Pathway, INA-CBGs, stroke

---

ABSTRACT Name : Weny Rinawati Study Program : Hospital Administration Title : Cost of stroke treatment based on Clinical Pathway in National Brain Center Hospital, Jakarta Background. Problem often encountered in patient care National Health Insurance is the gap between the cost of stroke treatment with INA-CBGs tariff. This is related to the cost of treatment and the Clinical Pathway. Aim. Knowing the cost of stroke treatment in the National Brain Center Hospital Jakarta. Methods. Descriptive quantitative study involving 277 subjects stroke obtained at the National Brain Center Hospital Jakarta during January - June 2015. The cost of stroke treatment are calculated based on the unit cost using activity-based costing method and Clinical Pathway. Results. The unit cost of ischemic stroke and hemorrhagic stroke treatment by Clinical Pathway, taking into account investment costs and salary costs, regardless of medical services is IDR 311,860,860.83 and IDR 585,083,610.01; taking into account investment cost, salary cost, and medical services tariff based hospital is IDR 321,682,940.73 and IDR 598,929,450.01; taking into account investment cost, salary cost, and medical services tariff based IDI is IDR 318,360,860.73 and IDR 594,333,610.01; without taking into account investment cost, salary cost, and medical services are IDR 30,361,681.00 and IDR 25,698,199.46; without taking into account the investment cost and salary cost, but taking into account medical services tariff based hospital is IDR 40,183,761.00 and IDR 39,544,199.46; without taking into account the investment cost and salary cost, but taking into account medical services tariff based IDI is IDR 36,861,681.00 and IDR 34,948,199.46. Conclusion. Found difference in the cost of stroke treatment is based on unit cost and Clinical Pathway, both of which take into account the investment, salaries, and medical services cost, and without taking into account investment, salaries, and medical services cost, with existing services and tariff rates INA-CBGs Keywords: Clinical Pathway, cost, INA-CBGs, stroke

Abstrak: Latar belakang : Sistem pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan menggunakan mekanisme tarif paket INA-CBGs, yang menuntut rumah sakit untuk mengelola pelayanan secara efisien tanpa mengurangi mutu pelayanan. Namun dalam praktiknya, rumah sakit sering menghadapi selisih tarif negatif, yaitu kondisi ketika biaya riil pelayanan melebihi tarif klaim yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen dalam mengatasi selisih tarif pelayanan rawat inap Pasien Jaminan Kesehatan Nasional di RS Wijaya Kusumah Kuningan dengan menggunakan kerangka Input, Proses, dan Output. Metodologi Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan mixed-method, yaitu mengkombinasikan analisis kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari dokumen klaim pelayanan rawat inap Pasien Jaminan Kesehatan Nasional periode Januari–Desember 2024, sedangkan data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari manajemen rumah sakit, tenaga medis, keperawatan, unit casemix, case manager, serta tim kendali mutu dan kendali biaya. Analisis data kuantitatif dilakukan secara deskriptif, sementara data kualitatif dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total 8.514 Surat Eligibilitas Peserta (SEP) rawat inap, sebanyak 2.735 SEP (32%) mengalami selisih tarif negatif dengan total nilai mencapai Rp3.771.224.647. Selisih tarif negatif paling banyak terjadi pada kelas perawatan 3, yang juga merupakan kelas dengan volume pasien tertinggi. Lama hari rawat (Length of Stay/LOS) yang melebihi standar INA-CBGs, variasi pelayanan klinis, keterbatasan penerapan Clinical Pathway , serta keterbatasan jumlah dan peran case manager menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap terjadinya selisih tarif. Dari sisi proses, alur pengajuan klaim telah berjalan sesuai ketentuan, namun masih ditemukan kendala berupa kelengkapan berkas klaim dan perlunya perbaikan dokumen berdasarkan feedback BPJS Kesehatan. Kesimpulan : Penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi manajemen dalam pengendalian biaya pelayanan rawat inap di RS Wijaya Kusumah belum berjalan optimal. Diperlukan penguatan kebijakan pengendalian biaya berbasis analisis risiko, optimalisasi peran case manager, penerapan dan evaluasi Clinical Pathway  secara konsisten, serta monitoring selisih tarif secara berkelanjutan agar selisih tarif negatif dapat ditekan tanpa menurunkan mutu pelayanan kesehatan.

---

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran komite medik dalam tata kelola klinis rumah sakit era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Provinsi Jambi pada tahun 2016. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus sampai Desember 2016 di tiga RSUD kelas C dengan pendekatan studi kualitatif. Teknik untuk memperoleh data adalah dengan wawancara mendalam, telaah dokumen dan focused group discussion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite medik secara umum belum berperan optimal dalam tata kelola klinis rumah sakit era JKN pada RSUD Kelas C Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, baik dari sisi struktur, proses maupun output meskipun ada pula peran dan fungsi Komite Medik yang telah tertunaikan dengan baik. Kinerja Komite Medik sudah cukup optimal dilihat dari aspek sumber daya dan struktur organisasi. Komite Medik belum berperan optimal dalam proses kredensialing, pemeliharaan mutu profesi dan penjagaan disiplin/etika profesi. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional memberi pengaruh baik terhadap peran komite medik dalam tata kelola klinis rumah sakit, karena terdapat beberapa regulasi atau peraturan pelaksana tentang JKN yang terintegrasi dengan peran komite medik, khususnya pada aspek kendali mutu kendali biaya. Peningkatan kompetensi, etika dan disiplin profesi medik serta peningkatan kapasitas pengurus Komite Medik maupun Direktur Rumah Sakit merupakan upaya yang dapat meningkatkan peran Komite Medik. Demikian juga halnya dengan pengelolaan organisasi dan penyempurnaan regulasi terpadu terkait tata kelola klinis rumah sakit era JKN. Kata kunci: Komite Medik, tata kelola klinis, RSUD, Era JKN This research aims to know the role of the medical committee in the hospital clinical governance of National Health Guarantee (JKN) era on Regional Government Hospital (RSUD) in Jambi Province in the year 2016. The research done on September until December 2016 in three RSUD class C with qualitative study approach. The technique to obtain data is with the in-depth interviews, examine the document and focused group discussions. The results of the study showed that the medical Committee in general has not been optimal role in clinical governance JKN era hospital on RSUD Class C District in the Province of Jambi, from the sides of the structure, process and output even though there is also the role and function of the Medical Committee that has been obeyed well. The performance of the Medical Committee for optimal enough already seen from the aspect of the resources and organizational structure. Medical Committee has not been optimal role in the process of credensialing, keeping the quality of the profession and the guard discipline/professional ethics. JKN system has a good influence on the role of medical committee in the hospital clinical governance because there are some regulation or implementing regulations about JKN integrated with the role of the medical committee, especially in the aspect of cost control quality control. Competency Improvement, the ethics and discipline of the Medical profession and the improvement of the capacity of the Medical Committee and the Director of the hospital is an effort that can increase the role of the Medical Committee. So also with the management of the organization and enhancements to the integrated regulations related to the hospital clinical governance JKN era. Key Words: Medical Committee, clinical governance, Regional Government Hospital (RSUD), JKN Era

Abstrak:

---

Abstrak:

Meningkatnya biaya kesehatan membuat PT Pelindo II mengubah sistem jaminan pemeliharan kesehatan untuk karyawan, pensiunan dan keluarganya dari sistem _/Zee for service menjadi bentuk asuransi dengan premi tertentu. Untuk itu PT Pelindo II menunjuk Bapel JPKM RSPJ sebagai asuradumya. Setelah berjalan hampir tujuh tahun RS. Pelabuhan Jakarta mengalami dCfiSil yang cukup signifikan. Sejak tahun 2007 Bapel memberlakukan kapitasi untuk PPK I di RS. Pelabuhan Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran utilisasi pelayanan kesehalan dan mengevaluasi biaya obat berdasarkan karakteristik pasien di PPK I hanya dibatasi tentang analisis biaya pelayanan kesehatan berdasarkan karakteristikdi PPK I pada pasien JPKM tahun 2007. Metode penelitian yang digunakan aclalah metode survey operasional dengan pendekatan kuantitatif dimana populasi adalah pcscrta Bapel JPKM RSP] tahun 2007 dan sampel penelitian adalah peserta yan mcnggunakan PPK I tahun 2007. Hasil penelitian menunjukkan utilisasi PPK I adalah 28,4%. Dari kapitasi tahun 2007 sebesar Rp. 2.2l7_999.700,- terjadi kerugian sebesar 17,8%. Faktor umur, domisili, dan kelas jabatan atau status pegawai memiliki hubungan bermakna terhadap tingginya biaya obat di PPK I, sehingga diperlukan penghematan biaya obat di rawatjalan. RSPJ sebagai penerima kapitasi sebaiknya melakukan review utilisasi terhadap penggunaan biaya kapitasi disemua PPK yang ada.

---

Increasment in health services cost make PT. Pelindo II change their health savety net system from fee for service to insurance form with certain premi for the employees. pensioners and their family. In order to that, PT. Pelindo II chose Bapel J PKM as the provider. Aiier runs almost seven years, RS. Pelabuhan Jakarta had a significant deficit, so in 2007 Bapel applied capitation for PPK I in RS. Pelabuhan Jakarta. This research aim is to viewed the health services utilization and evaluate the medication cost in which only on analyzing health services cost by the characteristic of patients in PPK I especially JPKM patiens in 2007. Research conducted in operational survey methode with quantitative approach for which the population arc participants of Bapel JPKM RS. Pelabuhan Jakarta in 2007, and the sample of this research are PPK I users in 2007. Result of this research shows utilization of PPK I is 28,4 percent, and Rp.2.2l7.999.700,- from the capitation in 2007 means 17,8 percent loss. The age factor, place of stay, and employee status has a significant correlation to the increasment of medication cost in PPK I, that is why the medication cost in out- patient unit has to be reduce. According to that. RS. Pelabuhan, as the capitation reception, needs to overview the utilization within users of capitation in all existing PPK in RS. Pelabuhan Jakana.