Abstrak: Penyakit campak masih menjadi permasalahan global sebagai penyebab seperempat kematian pada anak-anak, dan tesis ini bertujuan menganalisis pembentukan PMK No.42 Tahun 2013 dengan mempertimbangkan kebijakan internasional dan aspek lainnya, menggunakan segitiga analisis kebijakan. Pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen dilakukan di Kementerian Kesehatan, mitra, dan pelaksana program.Pembentukan kebijakan nasional imunisasi campak dipengaruhi oleh faktor diantaranya para pembuat kebijakan, lingkungan kebijakan, strategi penyelenggaraan imunisasi dan proses pembuatan keputusan. Lingkungan kebijakan merupakan faktor yang paling mempengaruhi, terutama aspek politik-ekonomi. Persepsi, peran dan komitmen dari para pembuat kebijakan mempengaruhi proses pembuatan keputusan kebijakan nasional imunisasi campakterhadap strategi penyelenggaraan imunisasi yang dipilih.Kata kunci:Pembentukan Kebijakan, Imunisasi, Campak.

---

Measles remains a global problem as the cause of a quarter of deaths in children, and thisthesis aims to analyze the formation of PMK 42 in 2013 to consider international policies andother aspects, using policy analysis triangle. Qualitative approach with in-depth interviewsand document review conducted at the Ministry of Health, partners, and implementingprograms. The formation of a national measles immunization policy is influenced by factorssuch as policy makers, environmental policy, strategy and implementation of immunizationdecision-making process. Environmental policy is a factor that most affects, especially thepolitical and economic aspects. Perception, the role and commitment of policy makersinfluencing national policy decision-making process of immunization against measlesimmunization implementation strategy chosen.Keywords:Policy formation, Immunization, Measles.

Abstrak:

Abstrak: Kondisi saat ini presentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar baru mecapai 23% dan target di tahun 2024 adalah 83% maka Indonesia memiliki tugas untuk memenuhi 60% kekuranganya. Selain indikator di atas RPJMN 2020-2024 juga menargetkan 100% puskesmas di Indonesia sudah memiliki dokter akan tetapi sesuai data Kementerian Kesehatan RI per tahun 2018 masih terdapat 15% puskesmas di Indonesia belum memiliki dokter. Dalam menanggapi permasalahan mengenai pemenuhan tenaga kesehatan dapat dilakukan penugasan khusus secara individu ataupun tim dalam mendukung Program Nusantara Sehat. Penugasan khusus tenaga kesehatan dalam mendukung program Nusantara Sehat merupakan kebijakan yang potensial untuk menyelesaikan permasalahan pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia.Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi Kebijakan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018. Dalam Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui telaah dokumen. Penelitian menggunakan teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan variabel ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Hasil penelitian didapatkan bahwa tujuan kebijakan ini masih ada yang belum terukur. Sumber daya terkendala kurangnya pemahaman akan pemanfatan dana BOK Pusekesmas yang terdapat tim Nusantara Sehat. Komunikasi antar organisasi pelaksana baik. Karakteristik pelaksana terkendala dengan keterbatasan SDM. Sikap pelaksana mendukung. Kondisi ekonomi dan politik baik dapat dikondisikan dengan adanya komunikasi yang baik. Kesimpulan didapatkan bahwa implementasi berjalan dengan baik walapun dengan kendala kendala yang ditemukan. Rekomendasi penelitian ini yaitu keberhasilan implementasi akan dicapai bila dilakukan evaluasi dan monitori dan perbaikan dari kekurangan. Kebijakan Permenkes ini dikondisikan akan mengalami revisi kembali sehingga perlu adanya perbaikan yang akan mempermudah dan memperjelas bagaimana pelaksanaan kebijakan ini

---

The current condition of the percentage of Puskesmas with types of health workers according to new standards has reached 23% and the target in 2024 is 83%, so Indonesia has a duty to meet 60% of its shortcomings. In addition to the indicators above, the 2020-2024 RPJMN also targets that 100% of puskesmas in Indonesia already have doctors, but according to data from the Indonesian Ministry of Health as of 2018 there are still 15% of puskesmas in Indonesia that do not have doctors. In responding to problems regarding the fulfillment of health workers, special assignments can be carried out individually or in teams to support the Healthy Nusantara Program. The special assignment of health workers in supporting the Nusantara Sehat program is a potential policy to solve the problem of equal distribution of health services in Indonesia. This study aims to determine the implementation of the Health Workforce Special Assignment Policy in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 33 of 2018. In this study using qualitative methods with primary data obtained through in-depth interviews and secondary data through document review. The study used Van Meter and Van Horn's theory of policy analysis with variables of size and objectives, resources, characteristics of the implementing agency, communication between organizations, implementing dispositions, and the economic, social and political environment that influence policy implementation.The results showed that the objectives of this policy are still not measurable. Resources are constrained by a lack of understanding of the use of BOK Pusekesmas funds available by the Nusantara Sehat team. Good communication between implementing organizations. The characteristics of the implementer are constrained by limited human resources. The attitude of the executor is supportive. Good economic and political conditions can be conditioned by good communication. The conclusion was that the implementation went well even with the obstacles that were found. The recommendation of this research is that the successful implementation will be achieved if evaluation and monitoring and correction of deficiencies are carried out. This Permenkes policy is conditioned to undergo revision again so that improvements are needed that will simplify and clarify how this policy is implemented

Abstrak: Penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI atau RuangASI merupakan salah satu upaya meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusifyang cenderung menurun. Tata cara penyediaan Ruang ASI diatur denganPermenkes No 15 tahun 2013 yang merupakan amanat Peraturan Pemerintah No33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.Permenkes No 15 tahun 2013 mengharuskan semua tempat kerja dantempat sarana umum menyediakan Ruang ASI sesuai standar atau menurutkemampuan. Saat ini, satu tahun berjalan Permenkes tersebut masih banyaktempat kerja dan tempat sarana umum belum menyediakan Ruang ASI, Hal inimenunjukkan implementasi Permenkes belum berjalan baik. Implementasi suatukebijakan dipengaruhi proses-proses kebijakan sebelumnya, yaitu agenda setting,formulasi dan adopsi.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis agenda setting, formulasi,adopsi dan implementasi Permenkes tentang Tata cara Penyediaan fasilitasKhusus Menyusui dan/atau Memerah ASI dari sisi konteks, aktor dan contentkebijakan. Hasil penelitian menunjukkan Permenkes diinisiasi Pemerintah denganmelibatkan berbagai pihak. Proses penyusunan sesuai dengan tata carapenyusunan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan. Isi Permenkesditinjau dengan Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan masih perlu perbaikan. Implementasi Permenkesbelum bisa diukur secara kuantitatif, tetapi bisa dilihat, tidak semua tempat kerjadan tempat sarana umum telah menyediakan fasilitas khusus menyusui dan/ataumemerah ASI.Kata Kunci: Fasilitas Khusus Menyusui, Ruang ASI, Permenkes 15 tahun 2013.

Abstrak:

Perubahan iklim telah berkontribusi pada peningkatan frekuensi dan intensitas bencana, dengan Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia. Dampaknya mencakup gangguan kesehatan, peningkatan kasus penyakit menular, serta ketidakstabilan sistem pangan. Permenkes No. 75 Tahun 2019 diterbitkan sebagai kebijakan strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan sektor kesehatan dalam menghadapi krisis akibat bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dianalisis berdasarkan kerangka teori Edward III, Grindle, serta Mazmanian & Sabatier. Hasil menunjukkan bahwa implementasi tergolong cukup baik, ditandai dengan optimalisasi PSC dan pembentukan tim tanggap darurat. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti komunikasi lintas sektor dan bidang yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, serta struktur birokrasi yang belum sepenuhnya efektif. Selain itu, rendahnya persepsi risiko dan dominasi pendekatan yang bersifat responsif turut menjadi tantangan. Temuan ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas daerah, koordinasi lintas sektor, serta perencanaan yang adaptif dan berkelanjutan untuk mendukung sistem penanggulangan krisis kesehatan yang lebih efektif.

---

 

Climate change has contributed to the increasing frequency and intensity of disasters, placing Indonesia as the second most disaster-prone country in the world. Its impacts include public health disruptions, rising infectious disease cases, and instability in the food system. Minister of Health Regulation No. 75 of 2019 was issued as a strategic policy to strengthen the health sector's preparedness in responding to crisis situations caused by disasters. This study aims to analyze the implementation of the regulation at the West Bandung District Health Office and identify its supporting and inhibiting factors. Using a qualitative approach with a case study method, the data were analyzed based on the theoretical frameworks of Edward III, Grindle, and Mazmanian & Sabatier. The findings indicate that the implementation is progressing, as reflected in the optimization of the Public Safety Center (PSC) and the establishment of emergency response teams. However, several challenges persist, including limited cross-sectoral and interdepartmental communication, resource constraints, and an underdeveloped bureaucratic structure. Furthermore, low risk perception and a predominantly reactive approach remain major obstacles. These findings highlight the need for strengthening local institutional capacity, improving intersectoral coordination, and advancing adaptive and sustainable planning to support a more resilient health crisis management system.

Abstrak: Data dari WHO tahun 2018 menempatkan Indonesia pada urutan ketiga negara penyumbang kasus kusta terbanyak. Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi dengan temuan kasus kusta yang cukup tinggi. Dalam profil kesehatan Indonesia tahun 2019 didapatkan Provinsi Banten termasuk 10 besar provinsi dengan angka cacat tingkat 2. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.11 tahun 2019 tentang penanggulangan kusta. Penelitian ini bertujuan mengetahui kesiapan implementasi kebijakan penanggulangan kusta di Provinsi Banten agar tercapai target eliminasi kusta. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan variabel ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang memengaruhi implementasi kebijakan. Hasil dari penelitian ini adalah ukuran dan tujuan kebijakan telah jelas namun belum ada peraturan turunan, sumber daya sudah cukup siap, standar operasional prosedur yang belum merata, komunikasi sudah cukup siap namun belum optimal, disposisi pelaksana menerima kebijakan ini, lingkungan ekonomi dan sosial yang cukup mendukung namun tetap masih ada stigma di masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kesiapan implementasi kebijakan penanggulangan kusta di Provinsi Banten sudah cukup siap namun ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan. Penelitian ini merekomendasikan dibuatnya peraturan turunan, sosialisasi, meningkatkan kedisiplinan dalam pelaporan.

---

Data from the WHO in 2018 placed Indonesia in third place that contributed to the most leprosy cases. Banten Province is one of the provinces with high cases of leprosy. In Indonesia's 2019 health profile, Banten Province was included in the top 10 provinces with a level 2 disability rate. The government issued Minister of Health Regulation No. 11 of 2019 regarding the prevention of leprosy. This study aims to determine the readiness to implement leprosy control policies in Banten Province to achieve the leprosy elimination target. The study was done using the qualitative method. Primary data was obtained through in-depth interviews and secondary data through document review. This study uses Van Meter and Van Horn's policy analysis theory with variables of policy size and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, interorganizational communication, implementing dispositions, and the economic, social and political environment that influence policy implementation. The results of this study are the size and objectives of the policy are clear. Still, there are no derivative regulations. The resources are quite ready; the standard operating procedures are not evenly distributed, the communication is quite prepared but not optimal, the disposition of the implementer accepts this policy, the economic and social environment is adequate to support. However, there's still a stigma in society. This study concludes that the readiness for implementing leprosy control policies in Banten Province is quite ready, but Banten Province can improve several things. This study recommends making derivative regulations, socializing, increasing discipline in reporting.

Abstrak: Pemerintah daerah Kabupaten Kudus telah berkomitmen untuk percepatan pencegahan kasus stunting dan berupaya dalam mewujudkan Kudus zero stunting dengan menerbitkan Peraturan Bupati Kudus No. 53 tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Kudus. Namun pelaksanaan konvergensi di Kabupaten Kudus belum berjalan optimal. Hasil rapat kerja penilaian aksi konvergensi pencegaham stunting terintegrasi di Jawa Tengah tahun 2020, kapasitas pelaksanaan analisis situasi dan inputing serta kualitas analisis situasi dengan keterlibatan lintas sektor di Kabupaten Kudus belum optimal, rembug stunting belum dilakukan secara intensif, dan belum adanya regulasi untuk memperkuat publikasi pencegahan stunting. Selain itu pandemi COVID-19 menimbulkan adanya refocusing anggaran dari pelayanan dan program yang lain termasuk pencegahan stunting. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Kudus. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan dan telaah dokumen dengan framework Edward III meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dan Van Meter dan Van Horn meliputi variabel lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Informan penelitian yaitu perwakilan dari perangkat daerah yang tergabung dalam tim percepatan pencegahan stunting pada tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa/kelurahan serta Kader Pembangunan Manusia (KPM). Penelitian dilakukan bulan April hingga Mei 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan namun intervensi gizi sensitif belum maksimal, komunikasi yang dilakukan terbatas dikarenakan kondisi pandemi COVID-19, sumber daya yang tersedia cukup memadai, terdapat panduan kebijakan yang telah diketahui dan dipahami oleh pelaksana kebijakan, koordinasi yang terjalin belum optimal, lingkungan ekonomi dan sosial yang belum cukup mendukung dan lingkungan politik cukup mendukung kebijakan. Kesimpulannya implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting pada masa pandemi COVID-19 belum berjalan dengan optimal dengan masih adanya kendala pada variabel sumber daya manusia, koordinasi, serta lingkungan ekonomi dan sosial. Dengan demikian pelaksanaan konvergensi masih perlu ditingkatkan dengan melaksanakan kegiatan secara koordinatif antar lembaga. Sosialisasi kepada masyarakat tetap digencarkan agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Diperlukan adanya penyesuaian kebijakan dengan Perpres terbaru tantang percepatan penurunan stunting.

---

The local government of Kudus Regency has committed to accelerating the handling of stunting cases and is trying to realize Kudus zero stunting by issuing Regional Regulation Number 53/2020 concerning the Acceleration of Stunting Prevention in Kudus Regency. However, the implementation of convergence in Kudus has not run optimally. The results of the work meeting on the assessment of the integrated stunting prevention convergence action in Central Java in 2020, the capacity for implementing situation analysis and inputting as well as the quality of situation analysis with cross-sectoral involvement in Kudus Regency has not been optimal, the stunting discussion has not been carried out intensively, and there are no regulations to strengthen publications of stunting prevention. In addition, the COVID-19 pandemic has led to a refocusing of the budget from other services and programs, including stunting prevention. The purpose of this study is to analyze the implementation of policies to accelerate stunting prevention during the COVID-19 pandemic in Kudus Regency. This research is qualitative research. Data were collected through in-depth interviews with informants and document review with the Edward III framework covering the variables of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure and Van Meter and Van Horn covering variables of the economic, social and political environment. Research informants are representatives from regional apparatus who are members of the stunting prevention acceleration team at the district, sub-district, and village/kelurahan levels as well as the Human Development Cadre (KPM). The study was conducted from April to May 2022. The results show that policy implementation has been running but sensitive nutrition interventions have not been maximized, communication is limited due to the COVID-19 pandemic, the available resources are adequate, and there are policy guidelines that are known and understood by policy implementers, coordination is not optimal. , the economic and social environment is not yet sufficiently supportive and the political environment is sufficiently supportive of policies. In conclusion, the implementation of the policy to accelerate stunting prevention during the COVID-19 pandemic has not run optimally, with constraints on human resource variables, coordination, as well as the economic and social environment. Thus, the implementation of convergence still needs to be improved by carrying out activities in a coordinated manner between institutions. Socialization to the community continues to be intensified so that policy objectives can be achieved. This policy need to be adjusted with the latest Presidential Regulation on accelerating stunting reduction.

Abstrak: Nilai impor bahan baku obat di Indonesia mencapai 11,4 triliun rupiah yang merupakan 96% dari total bisnis bahan baku obat di Indonesia pada tahun 2012. Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 untuk mengembangkan industri farmasi nasional. Kementerian Kesehatan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan yang salah satu tujuaannya adalah mewujudkan kemandirian bahan baku obat untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan kemandirian bahan baku obat dalam Permenkes Nomor 17 Tahun 2017. Penelitian ini dengan metode kualitatif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui telaah dokumen. Penelitian menggunakan teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan variabel ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Hasil penelitian adalah bahwa ukuran dan tujuan kebijakan telah jelas namun masih terkendala pada sumber daya, karakteristik badan pelaksana yang terbatas, komunikasi antar organisasi yang terkendala pada lintas sektoral, dan disposisi pelaksana yang masih kurang dari segi pemahaman, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang cukup mendukung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi belum berjalan dengan optimal dengan kendala pada variabel yang cukup berpengaruh yaitu komunikasi antar organisasi karena banyak pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan dibentuknya konsorsium atau suatu badan yang terdiri atas Kementerian dan Lembaga terkait, sistem data jumlah kebutuhan dan impor bahan baku, serta adanya penghargaan dan sanksi yang jelas bagi pelaksnaa kebijakan