Abstrak: Tesis ini membahas pelaksanaan program KB pascapersalinan dan pascakeguguran di Provinsi DKI Jakarta yang diatur dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 146 Tahun 2009 dilihat dari Komunikasi, Sumber Daya dan Sikap Pengelola dan Pelaksana Program KB. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif analitik. Penelitian ini menemukan bahwa komunikasi dari tingkat pengelola masih belum memiliki jalur koordinasi yang terprogram, selain itu perubahan kebijakan dari Jampersal ke JKN sangat mempengaruhi komitmen pelaksana program. Masih kurangnya tenaga bidan dan dokter terlatih sehingga program belum dapat dilaksanakan secara optimal. Disamping itu edukasi yang disampaikan kepada masyarakat belum fokus pada pelayanan KB MKJP. Belum adanya Peraturan Daerah tentang pelayanan KB MKJP pascapersalinan dan pascakeguguran di DKI Jakarta. Sebab masih kurangnya komitmen dari pengelola dan pelaksana program dalam memprioritaskan KB MKJP pascapersalinan/pascakeguguran di DKI Jakarta. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk menjadikan Program KB MKJP pascapersalinan/ pascakeguguran menjadi program prioritas di Provinsi DKI Jakarta. Kata kunci : Program KB Pascapersalinan/pascakeguguran, MKJP, Pengelola, Pelaksana, Komunikasi, Sumber Daya dan Komitmen.

Abstrak: Desa siaga aktif merupakan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran penting dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pemecahan permasalahan kesehatan secara mandiri. Berdasarkan Data dan Informasi Pengembangan Desa Siaga Aktif didapatkan bahwa cakupan Nasional Desa Siaga Aktif pada tahun 2012 masih 65% dan target tahun 2015 80%. Sementara di Sumedang pelaksanaan telah seluruhnya tercapai (100%) namun bukan berdasarkan Desa Siaga Aktif, tetapi Desa Siaga. Selain itu, permasalahan masih tersisa yaitu PHBS berada di bawah target provinsi pada tahun 2014 (<49.4%). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Sumedang tahun 2014. Dilaksanakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah data sekunder. Informan terdiri dari 7 orang dari level pemerintahan yang berbeda. Penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran merupakan permasalah utama Desa Siaga Aktif. Sementara faktor lainnya yaitu komunikasi, kemitraan lintas sektor, birokrasi, persepsi pejabat dan sosioekonomi politik mempengaruhi secara tidak langsung. Hampir semua pendanaan berasal dari uang masyarakat dan bersifat terbatas. Perlunya merampingkan beberapa program lintas sektor dan memfokuskan satu atau dua program sangat diperlukan. Strategi ini akan menambah alokasi anggaran kepada program penting dan dapat meningkatkan mekanisme koordinasi. Kata kunci: desa siaga aktif, analisis, implementasi, kebijakan, pemberdayaan masyarakat

---

Desa Siaga Aktif is a form of community empowerment policy that have important role to make community able to solve health problems by their own. Based on the Data and Information of Desa Siaga Aktif, national coverage of Desa Siaga Aktif was 65% in 2012, and the target in 2015 is 80%. While in Sumedang, the coverage was 100% but based on Desa Siaga Aktif. The other problem remain is PHBS achievement which still below the province target (<49.4%) in 2014. This study is to analyze the policy implementation of Desa Siaga Aktif in Sumedang year 2014. Qualitative study has been conducted with depth interview and secondary data review method. It involves seven informants, which were from national and local government offices. The result indicate that budget allocation is the main problem in Desa Siaga Aktif. While other factors like communication, sectorial partnership, bureaucracy, official perception and socioeconomic politic affect the implementation process indirectly. Almost all the budget allocation was from villagers, and it was limited. Cutting down on some of sectorial programs and focusing on one or two programs is required. This strategy will earn budget allocation to certain programs that was important and will increase the coordination mechanism. Key words: desa sia

Abstrak:

---

Abstrak:

Stunting merupakan permasalahan serius di seluruh dunia. Prevalensi stunting di Indonesia tahun 2023 sebesar 21,5% menurun 0,1% dari tahun 2022. Prevalensi stunting di DKI Jakarta sebesar 17,6% meningkat 2,8% dari tahun 2022 sedangkan Jakarta utara memiliki kenaikan prevalensi stunting terendah dari 4 Kota Administrasi di DKI Jakarta yaitu 1,3% dari tahun 2022 dengan prevalensi stunting sebesar 19,8%. Jakarta utara memiliki kebijakan berupa modul aksi cegah stunting yaitu Jakarta Utara menuju Zero Stunting. Berdasarkan data BPS tahun 2023, terdapat 13,33% perempuan usia 10 tahun ketas di Jakarta Utara yang tidak menyelesaikan pendidikannya dan terdapat 7,24% penduduk miskin di Jakarta Utara. Berdasarkan Perpres RI No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, target prevalensi stunting tahun 2024 sebesar 14%. Jakarta Utara masih memiliki gap sebesar 5,8% untuk mencapai target 14% prevalensi stunting di tahun 2024. Oleh karena itu dilakukan penelitian mengenai analisis implementasi kebijakan stunting di Jakarta Utara dari aspek ekonomi berupa program pemberian susu, telur untuk balita bermasalah gizi, makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) dan aspek pendidikan melalui edukasi stunting kepada ibu hamil dan orang tua balita sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan stunting. Model implemntasi kebijakan yang digunakan adalah model Van Meter Van Horn. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengambilan data melalui wawancara mendalam kepada 15 informan dari instansi pemerintah, orang tua balita dan ibu hamil serta FGD kepada kader posyandu di wilayah Cilincing dan Tanjung priok sebagai lokasi penelitian. Hasil penelitian dari aspek ekonomi pemberian susu dan telur bagi balita bermasalah gizi pada tahun 2023 berkontribusi terhadap pencegahan dan penanganan balita stunting di Jakarta Utara. Hal ini dapat dilihat dari 72,11% balita weight faltering mengalami kenaikan berat badan, 59,01% balita under weight sudah tidak under weight, 54,9% balita gizi kurang sudah tidak gizi kurang  dan 45,34% gizi buruk sudah tidak menjadi gizi buruk serta 149 balita stunting sudah tidak menjadi stunting berdasarkan status gizi. Dari aspek pendidikan pemberian edukasi mengenai stunting kepada ibu hamil kurang optimal karena hanya 9,93% ibu hamil mendapatkan edukasi melalui kelas ibu yang dianggarkan oleh puskesmas di Jakarta Utara, namun semua orang tua balita bermasalah gizi sudah mendapatkan edukasi mengenai stunting. Diperlukan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan stunting secara masif kepada ibu hamil dan orang tua balita serta perlu adanya regulasi mengenai pemberian pangan tinggi protein hewani bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi dan bagi balita dari keluarga dengan penghasilan di bawah UMP

---

 

Stunting is a serious problem throughout the world. The prevalence of stunting in Indonesia in 2023 is 21.5%, a decrease of 0.1% from 2022. The prevalence of stunting in DKI Jakarta is 17.6%, an increase of 2.8% from 2022, while North Jakarta has the lowest increase in stunting prevalence of the 4 Administrative Cities in DKI Jakarta, namely 1.3% from 2022 with a stunting prevalence of 19.8%. North Jakarta has a policy in the form of an action module to prevent stunting, namely North Jakarta towards Zero Stunting. Based on BPS data for 2023, there are 13.33% of women aged 10 years and above in North Jakarta who have not completed their education and there are 7.24% of poor people in North Jakarta. Based on RI Presidential Decree No. 72 of 2021 concerning the Acceleration of Reducing Stunting, the target for stunting prevalence in 2024 is 14%. North Jakarta still has a gap of 5.8% to achieve the target of 14% stunting prevalence in 2024. Therefore research was conducted regarding the analysis of the implementation of stunting policies in North Jakarta from an economic aspect in the form of programs providing milk, eggs for toddlers with nutritional problems, additional food. for pregnant women with Chronic Energy Deficiency (KEK) and educational aspects through stunting education for pregnant women and parents of toddlers as an effort to prevent and overcome stunting. The policy implementation model used is the Van Meter Van Horn model. This research is qualitative research with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with 15 informants from government agencies, parents of toddlers and pregnant women as well as FGDs with posyandu cadres in the Cilincing and Tanjung Priok areas as research locations. The results of research from the economic aspect of providing milk and eggs to toddlers with nutritional problems in 2023 will contribute to the prevention and handling of stunting toddlers in North Jakarta. This can be seen from 72.11% of underweight toddlers experiencing weight gain, 59.01% of underweight toddlers are no longer underweight, 54.9% of underweight toddlers are no longer underweight and 45.34% of underweight toddlers are no longer underweight. malnutrition and 149 stunted toddlers were no longer stunted based on nutritional status. From an educational aspect, providing education about stunting to pregnant women is less than optimal because only 9.93% of pregnant women receive education through maternal classes budgeted for by the community health center in North Jakarta, but all parents of toddlers with nutritional problems have received education about stunting. Massive education regarding the prevention and handling of stunting is needed for pregnant women and parents of toddlers and there is a need for regulations regarding providing food high in animal protein for pregnant women and toddlers with nutritional problems and for toddlers from families with incomes below the UMP

Abstrak: Masih banyak indikator Agenda Pembangunan Millenium (MDGs) 2015 yang belumtercapai secara global dalam hal kesehatan seksual reproduksi sehingga kembali dimasukkandalam poin agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs). Komitmen pemerintah Indonesiauntuk mencapai target diwujudkan dengan cara menjamin pelayanan seksual reproduksidalam paket manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penelitian ini bertujuan untukmenganalisa implementasi JKN di Kota Depok, Kabupaten Mimika dan KabupatenKepulauan Selayar. Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Kebijakan denganpendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi kelompok terarah,wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwapelaksanaan kebijakan di ketiga lokasi belum berjalan optimal dilihat dari variabelkomunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi. Kendala Implementasi yang adaberagam di tiap-tiap lokasi penelitian: di Depok yang merupakan wilayah urban justrubanyak ditemukan informasi yang keliru baik dari pelaksana kebijakan maupun yang beredarsecara luas di sosial media, kasus di Selayar menunjukkan bahwa standar peserta penerimabantuan iuran jaminan kesehatan nasional yang ada selama ini belum memasukkan prinsippengarusutamaan gender, sedangkan di Timika napas universal health coverage yangdiusung dalam JKN belum nampak karena masih banyak jenis jaminan kesehatan yang tidaksaling terintegrasi. Kendala impelementasi yang ada perlu segera dibenahi agar dapatmemaksimalkan implementasi kebijakan.Kata Kunci:Analisis Kebijakan Kesehatan, Implementasi JKN, Kesehatan Seksual Reproduksi.

Abstrak: Label pangan memiliki peranan yang penting dalam memengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk pangan. Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan sebagai upaya menjamin keamanan pangan melalui pencantuman informasi yang benar dan jelas pada label pangan antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal dan masih banyak ditemukan pelanggaran label khususnya produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan label pangan pada UMKM pangan di Jakarta dan Semarang. Penelitan ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk menggali pandangan stakeholder melalui wawancara mendalam serta fokus grup diskusi (FGD). Dilakukan content analysis untuk menyimpulkan fenomena tematik yang dilengkapi dengan observasi terhadap 12 produk UMKM di Jakarta dan 7 produk UMKM di Semarang sebagai bentuk triangulasi untuk menjaga validitas data. Analisis diperdalam dengan framework implementasi kebijakan Edward III meliputi empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil observasi terhadap label UMKM pangan mendapatkan produk yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) di Jakarta (91,6%) dan Semarang (85,7%) dengan pelanggaran tertinggi adalah tidak tercantumnya keterangan kode produksi. Rendahnya penerapan kebijakan label pangan antara lain disebabkan kurangnya dukungan pemerintah sehingga membatasi frekuensi sosialisasi, alokasi sumber daya, monitoring dan evaluasi juga memengaruhi koordinasi lintas sektor yang menyebabkan rendahnya keberhasilan program pengawasan dan pembinaan UMKM pangan. Penerapan kebijakan label pangan pada UMKM pangan di Jakarta dan Semarang belum berjalan optimal yang dibuktikan dengan masih tingginya pelanggaran terhadap pencantuman keterangan pada label. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat memperkuat frekuensi komunikasi, alokasi sumber daya, monitoring dan evaluasi serta koordinasi lintas sektor agar proses implementasi kebijakan oleh UMKM pangan baik di Jakarta maupun Semarang dapat berjalan optimal

Abstrak:

Kabupaten Lampung Utara menjadi salah satu kabupaten penyumbang AKI tertinggi di Provinsi Lampung. Laporan profil kesehatan Lampung Utara menyebutkan bahwa terjadi trend kenaikan AKI pada 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017-2021. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Permenkes Nomor 21 Tahun 2021 sebagai upaya penguatan dalam pelayanan kesehatan ibu guna mencegah kematian ibu maupun bayi, termasuk didalamnya mengatur terkait pelayanan kesehatan masa hamil (antenatal). Disisi lain, Puskesmas sebagai layanan primer diharapkan mampu melaksanakan pelayanan antenatal tersebut sesuai standar sebagai penguatan upaya preventif. Dinas Kesehatan Lampung Utara telah mendistribusikan alat USG kepada Puskesmas di Kabupaten Lampung Utara, guna mendukung pelakanaan pelayanan antenatal di Puskesmas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan antenatal di Puskesmas Negara Ratu dan Puskesmas Cempaka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan antenatal sudah berjalan, namun pelayanan antenatal terpadu dengan program kesehatan jiwa serta pencatatan dan pelaporan belum optimal dilaksanakan. Komunikasi sudah dilakukan dengan baik. SDM dan fasilitas masih kurang. Para pelaksana kebijakan bersikap mendukung namun belum terdapat mekanisme pemberian reward yang diberikan. Sudah terdapat SOP terkait pelayanan antenatal dan koordinasi antar Puskesmas dengan BPM sudah berjalan dengan baik. Mayoritas ibu hamil mendukung dan ikut berpartisipasi dalam melakukan pelayanan antenatal, namun masih ditemukan kendala dan tantangan dalam mendorong partisipasi ibu hamil dalam melakukan pelayanan antenatal. Kesimpulannya, implementasi kebijakan pelayanan antenatal sudah berjalan, namun belum optimal. Diperlukan upaya optimaliasi pada implementasi kebijakan pelayanan antenatal dan juga peningkatan pada sumber daya dan dukungan masyarakat guna mendukung proses impelementasi. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Antenatal, Puskesmas. 

---

Abstrak:

---

Abstrak:

---

Abstrak:

ABSTRAK Latar belakang. Menurut SDKI 2007 Angka Kematian Ibu 228/100.000 KH dan Angka Kematian Bayi 34/1000 KH, sementara target MDG?s adalah 102/100.000 KH dan 23/1.000 KH. Untuk mempercepat target MDG?s maka diluncurkanlah program Jampersal untuk mengatasi keterbatasan akses dan ketidaktersediaan biaya sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Menteri Kesehatan Nomor TU/Menkes/E/391/11/2011 tentang Jaminan Persalinan tanggal 22 Februari 2011. Tujuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan jampersal di 3 puskesmas DKI Jakarta tahun 2012 berdasarkan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan dilaksanakan pada bulan Juni - Juli 2013 di 3 Puskesmas DKI Jakarta dengan jumlah informan sebanyak 11 orang. Hasil. Hasil analisa yang didapat menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan semaksimal mungkin. Angka kematian ibu yang masih tinggi dan alokasi dana yang tidak terserap kemungkinan disebabkan oleh keempat variabel tersebut, sehingga masih perlu adanya tindak lanjut baik dari pemerintah, pemda, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota serta puskesmas.

---

 

ABSTRACT Background. According to the IDHS 2007 Maternal Mortality 228/100.000 lb and Infant Mortality 34/100.000 lb, whilw the MDG?s is 102/100.000 lb and 23/100.000 lb. To accelerate the MDG?s target Jampersal program was launched to address the limitations of access and unavaiability costs in accordance with their circulair issued by the Minister of Health No. TU/Menkes/E/291/11/2011 on Delivery Guarantee dated February 22, 2011. Puspose. The purpose of this study to determine the extend of policy implemtation Jampersal in 3 health center DKI Jakarta in 2012 based on the communication, resources, disposition and bureaucratic structures variables. Method. This research is qualitative and held in June-July 2013 in the 3 health centers DKI Jakarta by the number of informants as many as 11 peoples. Results. Analysis results obtained show that the implementation of the policy has not been running as much as possible. Maternal mortality rates are still high and the allocation of funds that is not absorbed is probably caused by the four variables, so it is still the need for better follow-up of the goverment, local goberment, Province health offices and district health offices and community health center.