Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 38068 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Tahani; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Amalia Megraini, Didik Budijanto
Abstrak: Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), idealnya merupakan gatekeeper padasistem kesehatan dimanapun, termasuk di Indonesia. Hal ini mengingat upaya kendalimutu dan kendali biaya harus di lakukan sejak kontak pertama pasien dengan pelayanankesehatan yaitu di tingkat pelayanan ini. BPJS-Kesehatan berupaya memaksimalkan mutudan fungsi pelayanan primer pada seluruh FKTP dari berbagai kategori, juga memotivasiFKTP untuk berlomba menjadi yang terbaik, oleh karena itu BPJS-Kesehatan PrimaryCare Award 2014 diadakan. BPJS-Kesehatan Primary Care Award 2014 diselenggarakansejak April hingga Oktober 2014, proses pemilihan FKTP terbaik dilakukan denganpendekatan pemilihan yang berjenjang dari tingkat kantor cabang, divisi regional hinggake tingkat nasional, menghasilkan 5 (lima) FKTP terbaik tingkat nasional, FKTP hasilpemilihan tersebut menarik untuk diteliti sebagai FKTP percontohan bagi FKTP lain diseluruh Indonesia.

Ditinjau dengan pendekatan Malcolm Baldrige, FKTP percontohan dapat dianalisis faktor-faktor yang menghantarkannya sebagai pemenang, hasilmenunjukkan bahwa enam variabel independen dari tujuh kriteria Malcolm Baldrige,yaitu kepemimpinan, perencanaan strategis, fokus pada pelanggan dan pasar, sisteminformasi manajemen, fokus pada staf dan fokus pada proses, memiliki hubungan denganvariabel dependen yaitu hasil kinerja organisasi.

Studi kualitatif penelitian inimenunjukkan bahwa masing-masing kategori FKTP yaitu Klinik Pratama, Dokter PraktekPerorangan, Puskesmas dan klinik TNI/POLRI memiliki keunggulannya masing-masingditinjau dari Kriteria Malcolm Baldrige, hal ini merupakan sebuah bahan rekomendasisekaligus evaluasi bagi penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS-Kesehatan) danregulator sistem kesehatan (Kemkes) agar membenahi FKTP yang ada dan menciptakanFKTP yang ideal di seluruh Indonesia.

Kata Kunci: FKTP, BPJS-Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Primer, Dokter LayananPrimer, Malcolm Baldrige
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), ideally be the gatekeepers on healthsystems in all states, including in Indonesia. effective efforts to quality control and costcontrol should be done since patients do the first contact with health services in PrimaryHealth care. BPJS- Kesehatan strives to maximize the quality and function of the primaryservice on the whole FKTP of various categories, as well as motivate FKTP for a race tobe the best, therefore the BPJS-Kesehatan Primary Care Award 2014 was held. BPJS-Kesehatan Primary Care Award 2014 held since April to October 2014, the best FKTP selection process conducted with a selection of tiered approaches starts from the level ofbranch offices, regional division offices to the national level, producing five best nationallevel FKTP, FKTP election results are interesting for research, FKTP as for the examinedFKTP throughout Indonesia.

Reviewed by Malcolm Baldrige approximation, Bestpractices of FKTP can be analyzed by factors that passed it as the winner, the resultsshowed that six of the seven independent variables Malcolm Baldrige, leadership,strategic planning, customer and market focus, information systems management,focusing on staff and focus on the process, have a correlation to the dependent variablei.e. performance results of the organization.

Study of the qualitative research indicatesthat each category of FKTP i.e. the Clinic Pratama, individuals Practice Doctor,PUSKESMAS and clinics TNI/POLRI have respective advantages in terms of MalcolmBaldrige Criteria, this Result is a recommendation and evaluation materials forHealthcare providers (BPJS-Kesehatan) and regulators of health systems (Kemkes) inorder to restructure the existing FKTP and create the ideal FKTP throughout Indonesia.

Key Words : Primary Health Care, BPJS-Kesehatan, Health Practitioner, medical doctor,FKTP, DLP, Malcolm Baldrige
Read More
T-4297
Depok : FKM UI, 2015
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Deasy Febriyanty; Pembimbing: Anhari Achadi; Penguji: Wahyu Sulistiadi, Suprijanto Rijadi, Slamet Effendy, Inggit Meliana
Abstrak: Tesis ini membahas tentang analisa mutu pelayanan unit hemodialisa ditinjau dari Kriteria Baldrige di Rumah Sakit Anna Medika Bekasi Tahun 2015. Hal ini didasari karena saat ini unit hemodialisa menjadi rumah sakit dengan tindakan hemodialisa terbesar ke dua di Jawa Barat, sehingga perlu diketahui kekuatan dan kelemahan dalam pelayanan unit hemodialisa. Hal lain karena belum dilakukan kajian terhadap mutu pelayanan, maka dilakukan analisa dengan menggunakan kriteria Baldrige. Kriteria Baldrige digunakan karena fleksibel, tidak mengukur satu aspek saja, namun terhadap faktor organisasi, operasional dan hasil pelayanan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Pengolahan dan analisa data menggunakan petunjuk/panduan penilaian kriteria Baldrige.

Hasil penelitian menemukan bahwa mutu pelayanan unit hemodialisa telah mencapai poin 527,75 dari total skor dalam kriteria Baldrige yakni 1000 poin. Dalam penilaian ini, unit hemodialisa menuju tahap pengembangan dan perbaikan. Aspek yang terkuat dalam pelayanan unit hemodialisa terletak pada kepuasan pelanggan (pasien), operasional dan berorientasi terhadap pelayanan, namun terdapat aspek yang perlu perbaikan yakni dalam hal strategi, monitoring dan evaluasi serta kepemimpinan.

Saran penelitian ini agar unit memperhatikan, membuat program kerja, pedoman pelayanan/standar operasional prosedur, sistem keamanan dan keselamatan pasien dan karyawan guna mencapai pelayanan yang bermutu tinggi.

Kata kunci : kriteria Baldrige, mutu pelayanan, rumah sakit
Read More
T-4410
Depok : FKM UI, 2015
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Gede Merta Mertana; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Pusporini Palupi Jamaludin, Nuzul Inas Nabila
T-5337
Depok : FKM UI, 2018
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Retno Wulandari; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Dumilah Ayuningtyas, Didik Supriyono, Wayan Sri Agustini
Abstrak:
Untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar, beberapa puskesmas di Indonesia telah dinaikkan statusnya menjadi puskesmas rawat inap, termasuk juga di Kabupaten Bogor. Jumlah kunjungan pasien rawat inap selama beberapa tahun terakhir tidak mengalami peningkatan yang berarti, bahkan selama 2 tahun terakhir mengalami penurunan. Padahal selama kurun waktu tersebut ada penambahan dua puskesmas rawat inap. Masih belum diketahui apakah rendahnya kunjungan pasien tersebut berhubungan dengan kinerja unit rawat inap yang bersangkutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran hasil kinerja dan faktor-faktor orgasnisasi yang berhubungan dengan kinerja unit pelayanan rawat inap di puskesmas Kabupaten Bogor tahun 2020 berdasarkan kriteria Malcolm Baldrige, yaitu kepemimpinan; perencanaan strategis; fokus pada pelanggan/pasien; pengukuran, analisis dan manajemen pengetahuan; fokus pada tenaga kerja, dan manajemen proses. Desain penelitian ini adalah sequential explanatory dengan menggunakan metode gabungan (mixed methods) antara kuantitatif dan kualitatif. Penelitian melibatkan 168 responden dari 13 puskesmas rawat inap di Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya dilakukan analsis data menggunakan Uji Chi Square dan regresi logistik ganda. Wawancara mendalam dilakukan terhadap 8 orang informan dari beberapa puskesmas terpilih dan 1 orang informan dari dinas kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi responden yang menilai kinerja unit pelayanan rawat inap sudah baik (54,2%) lebih besar daripada proporsi responden yang menilai kinerja unit pelayanan rawat inap kurang baik (45,8%). Berdasarkan skor Malcolm Baldrige, sembilan puskesmas berada pada kriteria benchmark leader sedangkan empat puskesmas lainnya berada pada kriteria industry leader. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ada hubungan antara perencanaan strategis (p-value=0,011), pengukuran analisis dan manajemen pengetahuan (p-value=0,003) dan manajemen proses (p-value=0,011) dengan hasil kinerja unit pelayanan rawat inap. Variabel yang paling dominan berhubungan dengan kinerja dalam penelitian ini adalah variabel pengukuran analisis dan manajemen pengetahuan (OR=7,678). Rekomendasi penelitian ini adalah percepatan pembuatan payung hukum perda retribusi BLUD oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor, penambahan frekuensi pengadaan kegiatan update keilmuan dan pelatihan untuk tenaga kesehatan dan tenaga pengelola data dan informasi puskesmas, pengelolaan suara pelanggan yang lebih baik oleh puskesmas, serta sistem penghargaan yang lebih kreatif dan inovatif oleh kepala puskesmas.

To increase community affordability towards basic health services, several Public Health Center (PHC) in Indonesia have been upgraded to inpatient PHC, including in Bogor Regency. The number of inpatient visits during the last few years did not increase significantly, even during the last 2 years decreased. Even though during that period there were two new inpatient PHC unit. It is still unknown whether the low level of patient visits is related to the performance of that inpatient PHC unit. The purpose of this study was to determine the performance description and organizational factors related to the performance of inpatient PHC unit at the Bogor  Regency in 2020 based on Malcolm Baldrige's criteria: leadership; strategic planning; patient focus; measurement, analysis and knowledge management; workforce focus, and process management. The design of this research is sequential explanatory by using mixed methods between quantitative and qualitative. The study involved 168 respondents from 13 inpatient PHC in Bogor Regency. Data analized with Chi Square Test and multiple logistic regression. In-depth interviews were conducted with 8 informants from selected PHC and 1 informant from Bogor Public Health Office. The results showed that the proportion of respondents who rated the performance of the inpatient PHC unit as good (54.2%) was greater than the proportion of respondents who rated the performance of the inpatient PHC unit as not good (48.2%). Based on Malcolm Baldrige's score, nine PHC are in the benchmark leader criteria while four other PHC are in the industry leader criteria. The results also show that there is a relationship between strategic planning (p-value=0.011), measurement analysis and knowledge management (p-value=0.003) and process management (p-value=0.011) with the results of the performance of inpatient services. The most dominant variable related to performance in this research is measurement, analysis and knowledge management (OR = 7.678). Recommendations for this study are the acceleration of BLUD legal protection making by the local government of Bogor Regency, increasing the frequency of scientific update activities and training for health workers and data management personnel at the PHC, better management of patient voices by the PHC, and a better reward system by the chief of PHC.

Read More
T-5963
Depok : FKM-UI, 2020
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Putri Sarah Dita; Pembimbing: Prastuti C. Soewondo; Penguji: Wahyu Sulistiadi, Murdiati Nadjib, Nopi Hendriani, Lemi Kurniawan
Abstrak:
Target ambisius Pemerintah Indonesia, seperti tercermin dalam peta jalan Sistem Jaminan Sosial Nasional, untuk mencakup kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi semua penduduk Indonesia di tahun 2019. Salah satu kendala perbaikan indikator kesehatan adalah terbatasnya akses pada pelayanan kesehatan. Kepesertaan Bidan Praktek Swasta (BPS) pada program JKN di Kota Salatiga masih kurang, dimana hanya 7 BPS (22%) yang telah berjejaring dengan BPJS Kesehatan dari 32 BPS yang ada di kota tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan faktor yang berhubungan dengan keputusan BPS menjadi jejaring BPJS Kesehatan pada program JKN di Kota Salatiga. Desain penelitian kualitatif ini menggunakan informan pada BPS yang sudah menjadi jejaring dan belum menjadi jejaring. Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Oktober 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan BPS menjadi jejaring dipengaruhi oleh aspek pengalaman dimana sebagian besar adalah pensiunan bidan di Puskesmas. Sementara BPS bukan jejaring mayoritas masih aktif bekerja di Puskesmas dan tidak mempunyai sisa waktu untuk praktek swasta. Besarnya imbalan yang didapat perlu disesuaikan serta penyederhanaan alur klaim paling tidak seperti pada era Jaminan Persalinan. BPS belum menjadi jejaring tidak merasa dirugikan bila kunjungan pasien menurun mengingat telah ada tambahan dana jasa pelayanan dari JKN di instansinya bekerja. Perlu ditinjau kembali mekanisme kerjasama antara BPS dan BPJS Kesehatan serta upaya sosialisasi dengan tujuan persuasif yang mengajak BPS menjadi jejaring dalam program JKN.

Ambitious target of the Indonesian government, as stated in the roadmap of National Social Security System, aims to provide universal coverage to all Indonesians by 2019. One of the main obstacles to improve health development is the limited access to health services. Private midwives participants in the JKN program in Salatiga is still insufficient, only 7 out of the 32 private midwives (22%) have been included in the BPJS Health network. This study aims to understand the issues in private midwives participancy in JKN program in Salatiga. Qualitative approach is used with case study using informan of private midewives networked, as well as private midwives that are not yet networked with BPJS Kesehatan. The study was conducted from February to October 2017. The research indicated that decisions of Private Midwives successfully networked with BPJS Health is heavily influenced by years of experience, where the majority of private midwives networked is are retired. Meanwhile, the non-network private midwives are still actively working in primary health care, and not time left for private practice. Another aspect is that the amount of rewards earned is deemed insufficient and the flow of claims is more complicated when compared with Jampersal. Private midwives not in the network have yet to feel the loss with the decrease in patient visits since their offices already receive additional funding services from JKN. A review of the mechanism of cooperation between private midwives and BPJS Health is necessary, as well as socialization of benefits to the private midwives not yet included.
Read More
T-5353
Depok : FKM UI, 2018
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Raphita Sinambela; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Purnawan Junadi, Prastuti Soewondo, Baequni, Donna Pandiangan
Abstrak: Dinas Kesehatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang kesehatan untuk mencapai indikator standar Pelayanan Minimal (SPM) setiap tahun. Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang semakin meningkat saat ini, Dinas Kesehatan dapat terus berbenah dalam peningkatan kinerjanya baik dari sumber daya manusianya dan faktor organisasi. Perilaku pegawai merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan organisasi baik dilihat dari pengetahuan dan sikap pegawai untuk pencapaian SPM. Kesiapan organisasi salah satu tools yang dapat digunakan Malcolm Baldrige Assessment mencakup: kepemimpinan; perencanaan strategi; fokus pada pelanggan; penilaian, analisis, dan manajemen pengetahuan; fokus pada pekerja; manajemen proses; dan hasil. Penelitian dilakukan untuk melihat gambaran hubungan antara Perilaku Pegawai dan faktor-faktor organisasi dengan Kinerja Capaian Standar Pelayanan Minimal. Metode penelitian kuantitatif, desain crossectional, melalui pengisian kuesioner dengan google form oleh 232 responden (pegawai). Hasil penelitian seluruh variabel independen memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja capaian SPM. Variabel Pengukuran, Analisis, Pengetahuan Manajemen secara bivariat (p = 0,0001; OR = 46,12; 95% CI = 21,29 – 99,91) dan multivariat (p = 0,0001; OR = 8,288; 95% CI) merupakan varibel dominan berhubungan dengan kinerja Dinkes Kota Sibolga. Total skor kriteria Malcolm Baldrige pada hasil kinerja Dinas Kesehatan Sibolga memperoleh hasil di level Excellent pada posisi Benchamark Leader.
The Health Service as a Regional Apparatus Organization (RAO) is responsible for the health sector to achieve Minimum Service Standard (SPM) indicators every year. To meet the current increasing need for public health services, the Health Service can continue to improve its performance both in terms of human resources and organizational factors. Employee behavior is one of the factors that supports organizational success, both seen from employee knowledge and attitudes towards achieving SPM. Organizational readiness is one tool that Malcolm Baldrige can use Assessments include: leadership; planning strategy; customer focused; assessment, analysis, and knowledge management; focus on workers; management process; and result. The research was conducted to see a picture of the relationship between employee behavior and organizational factors and the performance of achieving minimum service standards. Quantitative research method, cross-sectional design, by filling out a questionnaire using Google Form by 232 respondents (employees). The research results show that all independent variables have a significant relationship with SPM performance. Measurement variables, Analysis, Management Knowledge bivariate (p = 0.0001; OR = 46.12; 95% CI = 21.29 – 99.91) and multivariate (p = 0.0001; OR = 8.288; 95% CI ) is the dominant variable related to the performance of the Sibolga City Health Office. Malcolm Baldrige's total criteria score on the performance results of the Sibolga Health Service obtained results at the Excellent level in the Benchamark Leader position.
Read More
T-6906
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Muhammad Lufti Siregar; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Hafizurrachman, Dina Agoes Soelistijani
Abstrak:

ABSTRAK Peran kader kesehatan sebagai ujung tombak di bidang kesehatan sudah mulai menurun ditandai dengan pemanfaatan posyandu hanya sebesar 13% dan 14% kategori posyandu Purnama dan Mandiri . Sehingga dilakukan penelitian untuk analisis hubungan peran kader pada UKBM di posyandu berdasarkan 2 (dua) kriteria yakni kriteria kontekstual kelurahan dan kriteria Malcolm Baldrige, untuk mendapatkan dari sisi mana dari keduanya yang dapat mempercepat peningkatan peran kader kesehatan. Penelitian dengan 159 kader dari 32 posyandu. Uji yang digunakan dengan Chi Square untuk melihat hubungan yang ada pada 7 (tujuh) kriteria kontekstual kelurahan dan 7 (tujuh) kriteria Malcolm Baldrige. Kemudian Analisis Regresi Linier Ganda digunakan untuk melihat hubungan antara satu variabel dengan beberapa variabel terkait sesuai dengan tujuan dan kerangka konsep. Hasilnya, dari beberapa uji hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dengan tingkat kematangan masyarakat, tingkat kematangan dengan tingkat kendali masyarakat, tingkat kendali masyarakat dengan kader sebagai agent of changes, kader sebagai agent of changes dengan motif keberdayaan, motif keberdayaan dengan kepemilikan masyarakat dalam upaya pembangunan, kesemuanya memiliki hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Sedangkan variabel keterlibatan berbagai stakeholders memiliki hubungan yang signifikan atas tingkat partisipasi, peran kader sebagai agent of changes, kepemilikan masyarakat dalam upaya pembangunan, dan tingkat kematangan keberdayaan. Pada kriteria Malcolm Baldrige ada hubungan yang signifikan antara kepemimpinan dengan rencana strategis dan desain program sesuai kebutuhan. Ada hubungan yang signifikan antara Kepemimpinan, desain program sesuai kebutuhan, manajemen pelayanan dan kapasitas SDM dengan fokus pada hasil. Peningkatan peran kader pada UKBM dalam program gizi dan KIA diperlukan pembenahan Pokja (kelompok Kerja) yang telah dibentuk untuk lebih mempertegas kembali tugas pokok dan fungsi lintas sektor terkait, sehingga dapat terlaksana dengan baik peran kader kesehatan dalam program gizi dan KIA.


ABSTRACT The role of health as a vanguard cadre of health has begun to decline marked by posyandu utilization of only 13% and 14% posyandu Purnama and Mandiri categories. So the research on the analysis of the role of volunteers in UKBM in posyandu by 2 (two) criteria and the criteria of contextual urban Malcolm Baldrige criteria, to get from which side of the two that can accelerate the increase in the role of health cadres. Study with 159 volunteers from 32 posyandu. Test used by Chi Square to see the relationships that exist in the 7 (seven) villages contextual criteria and 7 (seven) Malcolm Baldrige criteria. Multiple Linear Regression Analysis then used to examine the relationship between the variables associated with some variables in accordance with the objectives and conceptual framework. The result, of some of the test the relationship between the level of community participation with the maturity level, the level of maturity to the level of community control, level control society as an agent of changes cadres, cadres as the motive agent of changes to the empowerment, empowerment motif with local ownership in development, all of which have a significant relationship between the two variables. While the involvement of various stakeholders variables have a significant relationship on the level of participation, the role of volunteers as agents of changes, the ownership of development efforts, and the maturity level of empowerment. In the Malcolm Baldrige criteria no significant relationship between leadership and strategic planning and program design as needed. There is a significant relationship between leadership, program design as needed, service management and capacity building with a focus on results. Enhancing the role of volunteers in UKBM nutrition and MCH programs needed revamping Working Group (working group) which has been formed to further reaffirm the basic tasks and functions across relevant sectors, so that they can perform well in the role of health cadres nutrition and MCH programs.

Read More
T-3693
Depok : FKM-UI, 2013
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Mahar Santoso; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Adang Bachtiar, Jaslis Ilyas, Syamsu Alam, Nurahmiati
Abstrak:
Beban rehabilitasi agar pasien menjadi mandiri dalam kehidupannya di Indonesia sangat tinggi. Data dari WHO Rehabilitation Need Estimator tahun 2019 menyebutkan bahwa 76 juta orang Indonesia memerlukan rehabilitasi. Didukung dengan adanya hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 menyebutkan bahwa proporsi disabilitas 5-17 tahun sebesar 3,3%, proporsi disabilitas pada dewasa 18-59 tahun sebesar 22%, dan lansia sebesar 2,6%. Salah satu tenaga kesehatan yang fokus kepada pemulihan kinerja fungsional agar pasien hidup mandiri adalah Terapis Okupasional. Terapis Okupasional sudah diakui di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, jumlah tenaga Terapis Okupasional di Indonesia sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah pasien yang ada. Belum adanya penelitian beban kerja Terapis Okupasional secara nasional merupakan alasan utama untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beban kerja Terapis Okupasional menggunakan data SISDMK dan Data Sampel BPJS Kesehatan tahun 2022 di Indonesia dan membuat decision support system untuk pemangku kepentingan dapat mengambil kebijakan lebih tepat. Penelitian ini merupakan penelitian gabungan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif menggunakan pendekatan potong lintang. Teknik pengumpulan data kualitatif menggunakan focus group discussion dengan para kolegium dan Terapis Okupasional dan data kuantitatif menggunakan data SISDMK dan Data Sampel BPJS Kesehatan tahun 2022. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beban kerja Terapis Okupasional yang tinggi di beberapa provinsi yaitu Jawa Tengah, Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Bahwa dalam studi ini juga ditemukan distribusi tenaga Terapis Okupasional yang hanya ada di ibu kota provinsi, yaitu di provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Utara. Tingginya kesenjangan antara supply/ persediaan jumlah tenaga terapis okupasional dengan demand/ kebutuhan akan layanan terapi okupasional menyebabkan tidak terlayaninya masyarakat dengan baik. Hal ini diperlukan berbagai upaya untuk perbaikan yaitu dari enam bidang tindakan untuk pengembangan tenaga kesehatan yaitu kepemimpinan, keuangan, kebijakan, pendidikan, kemitraan, dan sistem manajemen sumber daya manusia. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu membuka program studi terapi okupasi di Universitas atau bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan yang telah mempunyai institusi pendidikan khusus kesehatan yaitu Politeknik Kesehatan Kemenkes. Diperlukan kerjasama berbagai pihak seperti pemerintah daerah untuk dapat memberikan beasiswa untuk masyarakatnya berkuliah di prodi terapi okupasi, adanya poltekkes pengampu prodi langka. Direktorat perencanaan tenaga kesehatan diharapkan dapat memberikan kebijakan untuk distribusi tenaga kesehatan yang merata di seluruh Indonesia.

The burden of medical rehabilitation in Indonesia is very high. According to the WHO Rehabilitation Need Estimator 2019, 76 million Indonesians need rehabilitation. RISKESDAS 2018 results shows that the proportion of disabilities in children 5-17 years is 3.3%, adults 18-59 years is 22%, and the elderly is 2.6%. Occupational Therapists help restore patients' functional performance so they can live independently. This research analyzes the workload of Occupational Therapists using focus group discussions, SISDMK data, 2022 BPJS Health Sample Data, and creates a decision support system for policy. The research results show high workloads in several provinces such as Central Java, Banten, DKI Jakarta, East Kalimantan, DI Yogyakarta, and South Sulawesi. The distribution of Occupational Therapist staff is only in provincial capitals, such as in North Sulawesi, South Sulawesi and North Kalimantan. The gap between the supply and need for occupational therapy services means that the community is not served well. Improvements are needed in six areas: leadership, finance, policy, education, partnerships, and human resource management systems. The Ministry of Education and Culture needs to open occupational therapy study programs at universities or collaborate with the Ministry of Health. Collaboration with local governments to provide scholarships and equal distribution of health workers is expected from the Directorate of Health Manpower Planning.
Read More
T-6965
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Isati; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Engkus Kusdinar Achmad, Indah Rosana Djajadiredja, Amila Megraini
Abstrak: Akreditasi merupakan salah satu kebijakan pemerintah meningkatkan pelayanankesehatan puskesmas yang bermutu dan berkesinambungan. Malcolm Baldrige sebagaikerangka kerja ekselen untuk evaluasi sistem pelayanan kesehatan dengan menilai diridan memperbaiki mutu organisasi. Penelitian ini menggunakan kuesioner MalcolmBaldrige dan bab 7 (tujuh) akreditasi Permenkes yaitu layanan klinis berorientasi pasienuntuk mengetahui gambaran mutu layanan layanan klinis rawat jalan puskesmasakreditasi dan non akreditasi dan mengetahui hubungan kepemimpinan, strategi, fokuspasien, manajemen pengetahuan dan informasi, fokus staf dan proses kerja dengan hasil.Penelitian kuantitatif dengan skoring Malcolm Baldrige, sampel penelitian sebanyak126 responden dengan teknik purposive sampling. Hasil skor Malcolm Baldrigediperoleh skor rata-rata A-D-L-I (approach-deployment-learning-integration) dan Le-T-C-I (level-trend-comparison-integration) < 30%. Kedua jenis puskesmas berada padalevel kinerja poor. Puskesmas akreditasi berada pada kriteria early result dan nonakreditasi dengan kriteria early development. Kepemimpinan, strategi, fokus pasien,informasi dan analisis, fokus staf, dan proses mempunyai hubungan signifikan denganhasil layanan klinis rawat jalan. Puskesmas belum banyak dokumentasi layanan klinisrawat jalan, pendekatan belum optimal, perbaikan bila ada masalah dan belumterintegrasi antar unit layanan. Puskesmas akreditasi dan non akreditasi perlumeningkatkan mutu layanan klinis rawat jalan dan mengevaluasi diri dengan kerangkakerja ekselen Malcolm Baldrige.
Read More
T-5298
Depok : FKM UI, 2018
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Astia Dwiputri Lestari; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Anhari Achadi, Wachyu Sulistiadi, Budi Imam Santoso, Amila Megraini
Abstrak: Salah satu kunci dari kesuksesan rumah sakit dalam menjalankan program JKN adalah manajemen klaim yang baik. Jika kinerja bagian klaim buruk maka akan berdampak pada operasional rumah sakit. Malcolm Baldrige merupakan salah satu kerangka model bisnis untuk meningkatkan kinerja organisasi yang dapat diaplikasikan di bidang pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis secara komprehensif tentang analisis pengelolaan klaim pasien BPJS dengan menggunakan pendekatan Malcolm Baldrige di Unit Rekam Medis RSUPN DR. Cipto Mangunkusumo. Desain penelitian ini adalah sequential eksplanatory design (urutan pembuktian), dengan didahului oleh penelitian kuantitatif pada 32 orang dengan cara pengisian 60 pertanyaan kuesioner dan dilanjutkan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dengan teknik snowball pada empat orang informan. Hasil penelitian menunjukan variabel manajemen proses dan pengukuran, analisis, dan manajemen pengetahuan yang memiliki p value < 0.05 (0.009 dan 0.049). Simpulan dari penelitian ini adalah hanya variabel manajemen proses dan pengukuran, analisa dan manajemen pengetahuan yang secara signifikan dapat untuk memprediksi hasil kerja pengelolaan proses klaim BPJS di unit rekam medis RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Sistem rekam medis elektronik, pelatihan pegawai, kebijakan kelengkapan penulisan resume medis disarankan untuk mempercepat pengelolaan proses klaim BPJS. Kata kunci: Klaim, BPJS, Malcolm Baldrige, Manajemen Rumah Sakit One of the keys to success when hospital implemented a national health insurance program is a good claims management. If hospital had a poor performance claims unit it will have an impact on hospital operations. Malcolm Baldrige framework is one business model to improve organizational performance that can be applied in the field of health care. The purpose of this study was to determine and analyze in a comprehensive analyze of the claim national health insurance management using the Malcolm Baldrige approach in Medical Record Unit RSUPN DR. Cipto Mangunkusumo. Design of this study is a sequential explanatory design, preceded by a quantitative study on 32 people fill out 60 questions of a questionnaire and continued qualitative research with in-depth interviews with the snowball technique on four informants. The results showed variable process management and measurement, analysis, and knowledge management has p value less than 0.05 (0.009 and 0.049). Conclusions from this study is only variable process management and measurement, analysis and knowledge management that can significantly to predict the result of the management of the claims process in medical record unit RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Electronic medical record system, employee training, policies about completeness writing medical resume advisable to accelerate the claims management process. Keyword: Claims, National Health Insurance, Malcolm Baldrige, Hosiptal Management
Read More
T-4822
Depok : FKM-UI, 2017
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive