Abstrak: PROGRAM PASCA SARJANA PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN KESEHATAN IRMA SURYANI ANALISIS AKSES MASYARAKAT LANJUT USIA DALAM PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS PUSKESMAS DI KOTA MEDAN TAHUN 2005 xv + 123 halaman, 24 tabel, 7 gambar, 6 lampiran. ABSTRAK Penyelenggaraan pelayanan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan dapat menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu tanpa adanya hambatan yang bersifat ekonomi ataupun non ekonomi sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Salah satu tujuan dari kebijakan pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas di Kota Medan adalah untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi penduduk Kota Medan dengan membuka akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan dasar puskesmas tanpa perlu memikirkan biaya berobat. Namun kemampuan setiap individu untuk menjangkau pelayanan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain ketersediaan sumber daya yang ada di dalam sarana kesehatan, kebutuhan dan kemampuan konsumen dalam proses pencarian pengobatan. Memasuki tahun kelima dari implementasi kebijakan pelayanan kesehatan dasar gratis, tentunya perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan ini dapat memperluas jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyrakat, khususnya masyarakat lanjut usia. Karakteristik masyarakat lanjut usia yang disertai dengan keterbatasan fisik karena adanya proses degenerasi di dalam tubuh tentunya sangat membutuhkan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau dan mempunyai kualitas yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran akses masyarakat lanjut usia dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas di Kota Medan Tahun 2005. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan telaah dokunen. Wawancara dengan responden lanjut usia dilakukan dengan menggunakan Kuesioner I sedangkan wawancara dengan kepala puskesmas, penanggung jawab poliklinik gigi dan petugas usila dilakukan dengan menggunakan Kuesioner II, III dan IV. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah karakteristik lanjut usia yang meliputi pendidikan, persepsi terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan, persepsi terhadap kualitas pelayanan puskesmas serta persepsi aksesibilitas ke puskesmas. Adapun variabel terikatnya adalah akses lanjut usia yang diukur dari tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas dan variabel confounding adalah ketersediaan sumber daya pelayanan kesehatan di puskesmas. Analisis dilakukan dengan chi square dan regresi logistik ganda. Hasil penelitian menunjukkan 54% proporsi lanjut usia mempunyai tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar gratis tinggi. Sebagian besar lanjut usia yang tidak pernah memanfaatkan pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas mengemukakan alasan tidak tahu tentang adanya pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas di Kota Medan. Sebagian besar lanjut usia berpendidikan rendah dan tidak bekerja, berpersepsi kebutuhan pelayanan tinggi, berpersepsi kualitas pelayanan puskesmas rendah (terutama pada dimensi assurance dan tangible) dan berpersepsi aksesibilitas ke puskesmas mudah. Kurangnya ketersediaan tenaga, alat medis, obat, laboratorium dan kondisi fisik serta dana operasional puskesmas merupakan hambatan yang dihadapi oleh puskesmas dalam meningkatkan akses lanjut usia dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas. Hasil analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan antara pendidikan, persepsi kebutuhan pelayanan kesehatan, dan persepsi aksesibilitas ke puskesmas, ketersediaan sumber daya pelayanan kesehatan di puskesmas dengan akses lanjut usia dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Hasil analisis multivariat menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pendidikan dan persepsi kebutuhan pelayanan kesehatan dengan akses lanjut usia dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar gratis. Dari evaluasi confounder diketahui bahwa hanya ketersediaan laboratorium dan kondisi fisik puskesmas yang merupakan confounder bagi lanjut usia dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas. Lanjut usia yang mempunyai tingkat pendidikan rendah berpeluang memiliki tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan dasar gratis lebih rendah sebesar 10,309 sedangkan lanjut usia yang berpersepsi kebutuhan pelayanannya rendah berpeluang memiliki tingkat pemanfaatan dasar gratis lebih rendah sebesar 6,936 kali setelah ketersediaan laboratorium dan kondisi fisik dikontrol. Diperlukan upaya sosialisasi yang terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan lintas sektor terkait dalam menyebarluaskan informasi tentang keberadaan pelayanan kesehatan dasar gratis puskesmas. Pelatihan dalam menyusun anggaran dengan pola RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) perlu diberikan kepada puskesmas agar puskesmas mampu menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu diperlukan perencanaan program dan anggaran secara terpadu dan terkoordinir di Dinas Kesehatan Kota Medan untuk menghindari over lapping program dan adanya program yang tidak tersentuh dalam anggaran. Adanya mekanisme penempatan dan penugasan staf di puskesmas sesuai dengan kebutuhan puskesmas. Advokasi kesehatan perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan para pengambil keputusan dan stake holder untuk meningkatkan anggaran di bidang kesehatan, pencairan dana tepat waktu dan menjalin kerjasama. Daftar Bacaan : 40 (1980-2005) Graduate study Public health program Health policy administration Thesis, August 2005 Irma suryani Analysis of ELDERLY society access in utilize free public health centre basic health service on medan year 2005 xv + 123 pages, 24 tables, 7 pictures, 6 appendices Abstrac Health service management directed to improve healthy living ability and reaching certifiable health service without economic and non-economic hinder therefore can improve society health degree in Indonesia. One of the aims of free public health center’s basic health service policy on Medan is by opening access for society in using public health center’s basic health service without medication expense consideration. However, each person’s ability to reach the service were influenced by numerous factors, such as resource availability on health medium, necessity, and consumer ability in medication seeking process. Entering the fifth year from implementation of free health service policy, surely need to conduct evaluation to see how far this policy can extend health service range for society, especially for senior society. Elderly society characteristic followed with physical limitation because of the degeneration process inside the body that actually need for affordable and certifiable health service. This research’s aim is to recognize description of senior society access in using free public health center’s basic health service policy on Medan 2005. Data collected by interview, observation, and study document. Interview with senior respondent conducted by using questionnaire I meanwhile interview with head of public health centre, tooth polyclinic supervisor and worker for senior patient conducted by using questionnaire II, III, and IV. Independent variable in this research is old age characteristic that involve education, perception of health service necessity, perception of public health centre quality service, also public health centre accessibility perception. As for the dependent variable is old age access that measured by free public health center’s basic health service policy utilizing level and confounding variable is availability of health service resource in public health center. Analysis conducted by chi square and double logistic regression. Research result shows 54% old age proportion has high level of free charge of basic health service usage. Most of the low educated and unemployment senior citizen, high service necessity perception, low quality service on public health center perception (especially on assurance and tangible dimension), and public health center’s easy accessibility. The lack of availability of worker, medical appliance, medicine, laboratory, and physical condition also public health center operational fund represent the hinder faced by public health center in improving old age access on free public health center’s basic health service usage. Bivariate analysis result shows relationship between education, perception of health service necessity, and public health center accessibility perception, availability of health service resource on public health center with old age access on health service usage. Multivariate analysis result shows relationship between education level and perception of health service necessity with old age access on using free health service. From confounder evaluation knew that laboratory availability and physical public health center condition that represent confounder for old age person on the public health center free health service usage. Old age person with low education has lower chance of usage level of public health center free service equal to 10,309 while old age person with low service necessity perception has lower chance of usage level of public health center free service equal to 6,936 times after laboratory availability and physical condition controlled. It needed inwrought socialization effort and continuity by involving related cross-sector in spreading information about public health center free service existence. Training in arranging budget by RASK (Work Budget Plan) pattern require to hand it out to public health center therefore it can arrange the budget according to the requirement. Beside it also needed program planning and inwrought budget, it coordinated on Medan Health institute to avoid over lapping program and untouched program to budget. The existence of placement mechanism and staffing on public health center is according to the public health center requirement. Health ad vocation need to be continually conducted by decision maker and stake holder to increase budget on health field, timely fund liquefaction and braiding corporation. References : 40 (1980-2005)

Abstrak: Difteri menjadi penyumbang kejadian luar biasa (KLB) bagi sebagian wilayah di Indonesia, tidak terkecuali dengan wilayah Provinsi Jawa Barat. Kejadian difteri yang tercatat pada tahun 2015 dan 2016 terekam naik. Kasus difteri meningkat dari 59 kasus menjadi 153 kasus. Kota Depok menjadi salah satu penyumbang kasus yang memiliki angka kejadian yang fluktuatif. Tren penyakit sempat menurun pada 2013-2015, namun kemudian naik pada tahun 2016 menjadi 8 kasus. Penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi kebijakan, yang dilihat dari sumber kebijakan, pengaturan sumber daya, karakteristik instansi pelaksana, struktur birokrasi, komunikasi, pengaruh disposisi dan keadaan sosial-ekonomi dan politik dalam pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri dan Outbreak Response Immunization (ORI) di Kota Depok tahun 2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terbatasnya sumber daya terutama SDM, kurangnya kepedulian lintas sektor dan faktor lingkungan sosial, yakni adanya penolakan dari masyarakat untuk vaksinasi, menjadi tantangan dalam pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri dan Outbreak Response Immunization (ORI) di Kota Depok. Diharapkan, kepada implementor kebijakan dapat berkomitmen untuk bekerja sama dengan baik, dan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan, serta dukungan pemerintah dalam menyediakan vaksin yang halal dan aman serta penelitian mengenai bioterorisme juga dapat dilakukan sebagai pemecahan kasus difteri yang fluktuatif setiap tahunnya.
Kata kunci: Difteri, KLB, Outbreak Response Immunization (ORI)

---

Diphtheria is contributor of outbreak (KLB) for some regions in Indonesia, included West Java Province. Diphtheria cases recorded increased through 2015 - 2016, cases increased from 59 cases to 153 cases. Depok City became one of the contributors of cases that have fluctuating incidents. Disease trends have declined in 2013-2015, but then increased in 2016 to 8 cases. This study discusses policy implementation, viewed from policy sources, resource arrangements, the characteristics of implementing agencies, bureaucratic structures, communications, the influence of dispositions and socio-economic and political circumstances in control of Diphtheria Outbreak and Outbreak Response Immunization ORI) in Depok City in 2017. This type of research is qualitative research with descriptive design, through in-depth interviews and document review. The results showed that the limited resources, especially human resources, the lack of cross-sectoral concern and social environment factors, like the rejection of some community for vaccination, became a challenge in controlling the Diphtheria Outbreak and Outbreak Response Immunization (ORI) in Depok City. It is expected that policy implementers can commit to working together, and taking into the influential factors in policy implementation, as well as government support in providing halal and safe vaccines and research on bioterrorism can also be done as solving cases of diphtheria fluctuating annually.
Key words: Diphteria, Outbreak, Outbreak Response Immunization (ORI)

Abstrak:

Masalah hasil kegiatan program Usaha Kesehatan Sekolah yang masih belum optimal yang dikelola oleh lintas program dan lintas sektoral terkait, dikarenakan masih lemahnya koordinasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Program UKS yang dibina oleh Tim Pembina UKS secara berjenjang TP UKS Pusat, TP UKS Propinsi, TP UKS Kabupaten dan Kota dan TP UKS Kecamatan, merupakan kegiatan lintas program dan lintas sektor yang harus dikoordinasikan secara baik. Dalam melaksanakan kegiatan program UKS agar tercapai tujuannya secara optimal, perlu perencanaan yang matang dan terpadu baik dengan lintas program maupun dengan lintas sektoral terkait. Pada kenyataannya TP UKS Kota Bandung dalam pencapaian target cakupan masih rendah dan masih terdapat masalah dalam melaksanakan koordinasi. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui penelusurarn data yang terdokurnentasi, observasi langsung dan wawancara mendalam terhadap 12 informan TP UKS Kota dan Sekretariat TP UKS Kota Bandung . Informan adalah orang-orang yang tertera dalam SK Walikota Bandung Nomor : 441.51SK 390-Bag.Sos/1996 tentang Tim Pembina UKS Kota dan memahami serta mengetahui TP UKS dan Sekretariat. Hasil penetitian ini menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan grogram UKS melalui peranan TP UKS Kota belum efektif, karena koordinasi lintas sektoral masih lemah. Maka untuk meningkatkan koordinasi perencanaan TP UKS secara maksimal, disarankan untuk melakukan penyempumaan SK TP UKS dan Sekretariatnya serta mengajak para ketua untuk selalu ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan program UKS Kota, karena ketua yang sekaligus pemimpin instansi terkait merupakan kunci keberhasilan baik koordinasi maupun kegiatan program UKS. Melalui pelaksanaan otonomi daerah, kemungkinan mernudahkan pelaksannaan koordinasi karena satu komando dari gimpinan daerah. Dengan koordinasi yang baik, maka pengelolaan kegiatan program UKS mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi akan berjalan lancar.

---

 

Analysis on School Health Program (SHP) Activities Planning Through the Role of School Health Program Developing Team in Bandung in 2000The low result of School Health Program activities managed by the related cross-programs and cross-sectors is due to weak coordination in the planning, implementation and evaluation. School Health Program which is developed by School Health Program Developing Team in the levels of Central School Health Program Developing Team, Provincial School Health Program Developing Team, City and Regency School Health Program Developing Team and Sub district School Health Program Developing Team is a cross-programs and cross-sectors activity which should be well coordinated. In implementing School Health Program in order to achieve its goal optimally, an integrated and well prepared planning is necessary either by the related cross-programs and cross-sectors. As a matter of fact School Health Program Developing Team in Bandung still has low achievement of the target range and has problem in the coordination. This research is a case study on qualitative approach. The Data are obtained through documented data exploration, direct observation and intense interviews with 12 informants from City School Health Program Developing Team and the Secretariat of School Health Program Developing Team of Bandung City. The informants are those who are listed in the Mayor Decree of Bandung Number: 441.51SK 390-Bag-Sos/1996 on Developing Team of City School Health Program and understand as well as get acquainted with the School Health Program Developing Team and Secretariat. The research shows that the planning of School Health Program through the role of City School Health Program Developing Team is not effective yet, it is due to weak coordination of the cross-sectors. Thus in order to improve the planning coordination of School Health Program Developing Team maximally, it is suggested to make perfecting action of the Decree of School Health Program Developing Team and its Secretariat and ask the heads to actively participate in the City School Health Program, as the heads who are also directing the related institutions are the success key of the coordination as well as the School Health Programs. By the implementation of local autonomy, it will enable the easier coordination of implementation as it will have one command from the local leader. By good coordination, the School Health Program management including planning, implementation and evaluation will run well.

Abstrak:

Abstrak:

---