Abstrak:

---

Abstrak:

Penanganan program kesehatan bagi masyakat tidak mampu adalah tanggung jawab Pemerintah. Melalui subsidi diharapkan penanganan tersebut menjadi optimal sesuai dengan kebutuhan pengobatan. Agar subsidi yang ada tepat, baik secara ukuran kuantitatif maupun kualitatif maka periu dilakukan perhitungan biaya yang rill dan evaluasi terhadap penerimaan subsidi tersebut kepada pihak yang memang membutuhkan.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran kecukupan subsidi pasien tidak mampu di lnstalasi Rawat Jalan RSUD Koja berdasarkan perhitungan biaya satuan dan bagaimana evaluasi penerimaan subsidi tersebut untuk pasien yang benar-benar tidak mampu (validasi). Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yang pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara, pengumpulan data sekunder dan survei lapangan untuk validasi pasien tidak mampu.Hasil penelitian menyimpulkan besarnya biaya satuan pelayanan rawat jalan untuk pasien tidak mampu adalah sebesar Rp. 104.000,- termasuk biaya obat, yang diperoleh dengan perhitungan analisis biaya Activity Based Costing. Evaluasi ketepatan subsidi kepada Pasien tidak mampu yang berhak menerima dengan kriteria yang telah ditetapkan memiliki validitas ketidakmampuan sebesar 96 %. Sebanyak 4 % sisanya merupakan pasien tidak mampu yang berasal dari luar Jakarta Utara sehingga tidak diperhitungkan.Untuk mendapatkan angka subsidi yang mencukupi kebutuhan pengobatan pasien tidak mampu maka pemerintah perlu memperhitungkan besar biaya satuan. Dan untuk pelaksanaan prosedur dan ketepatan pemberian subsidi tersebut perlu dilakukan pengawasan dari pihak terkait.Daftar bacaan : 35

---

 

Analysis on Cost Subsidy for the Poor at Ambulatory Care Service unit, Koja General District HospitalProtecting the poor is Government's responsibilities. Implementation of subsidy policy seems to be the important strategy to meet the medical treatment need for the poor effectively. To ensure appropriateness of the subsidy, calculation on the unit cost is needed.The objective of this study is to obtain information on subsidy for Ambulatory in Unit of Koja General District Hospital based on the unit cost and validation of those who entitled to obtain the subsidy.The study showed that the cost was Rp. 104.000,- based on Activity Based Costing analysis. It is also confirmed that 96% subsidy provided is distributed to the entitled person. The remaining 4% was dedicated for those who reside outside North Jakarta.Based on the study result, the Government need to calculate the unit cost of subsidy for the poor. To ensure the appropriateness and sufficient subsidy, control to the subsidy disbursement is needed.References: 35

Abstrak:

ABSTRAK Tesis ini menganalisis selisih biaya rawat inap operasi reseksi prostat trans uretra pasien Jamkesmas berdasarkan tarif Peraturan Walikota, tarif INA-CBG’s dan biaya berdasarkan clinical pathway di RSUD Kota Bekasi tahun 2012,mengetahui penyebab terjadinya selisih dan mencari upaya-upaya untuk memperkecil selisih biaya tersebut. Penelitian ini adala hpenelitian kualitatif observasional. Hasil penelitian menunjukkan terdapat selisih biaya cukup besar antara biaya berdasarkan tarif Perwal dan clinical pathway dengan tarif INA-CBG’s, penyebab utamanya adalah karena perbedaan dalam cara penghitungan dan penetapan tarif.Penelitian ini menyarankan agar rumah sakit dan Kemenkes menggunakan unit biaya (unit cost) dan clinical pathway sebagai instrumen dalam penghitungan biaya, kendali biaya dengan tetap menjaga mutu pelayanan.

---

ABSTRACT The study analyzed the cost discrepancy of transurethral resection of prostate on jamkesmas patient based on Perwal Tariff, INA-CBG’s Tariff and the cost based on clinical pathway in RSUD Kota Bekasi in 2012 to find the cause and the solution to minimalize it. It was an observational qualitative study. The result show that there were a quit big discrepancy between the cost based on Perwal tariff and the clinical pathway with the cost based on INA-CBG’s , with the main Analisis selisih..., Bagus Taufiqur Rachman, FKM UI, 2013 cause are the different method in calculating the cost and tariff determination. The study recommend that hospitals and The Ministry of Health use unit cost and clinical pathway as the instrument in calculating and controlling the cost while maintaining quality’

Abstrak: Penelitian ini merupakan studi kasus di salah satu rumah sakit swasta tipe C di Kabupaten Bojonegoro yang bertujuan untuk memperoleh biaya satuan pasien rawat inap COVID19 dan perbandingannya dengan tarif Kementerian Kesehatan berdasarkan KMK No.HK.01.07/MENKES/5673/2021 dan No.HK.01.07/MENKES/1112/2022. Biaya satuan yang dihitung untuk 1 pasien COVID-19 selama 1 episode rawat inap, dimulai dari pasien masuk ke IGD COVID-19 sampai pasien keluar rumah sakit, dengan menggunakan metode ABC. Penelitian dilakukan pada berkas klaim rawat inap pasien COVID-19 yang masuk rumah sakit 1 Oktober 2021-28 Februari 2022 dengan kriteria inklusi: berkas klaim yang memiliki resume medis lengkap, pasien yang termasuk dalam kriteria suspek, probable, dan konfirmasi; dengan kriteria eksklusi: pasien rawat inap COVID-19 yang pulang APS dan dirujuk, klaim tidak layak, berkas yang berstatus pending dan dispute per April 2022. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan melakukan telaah dokumen, wawancara, serta observasi dan terdiri dari 3 tahap pengumpulan data. Terdapat 57 berkas klaim rawat inap pasien COVID-19 dengan karakteristik sebagai berikut: 54,39% pasien perempuan; dengan usia <60 tahun sebanyak 61,40%; 49,12% pasien sudah pernah menerima 2 kali vaksin COVID-19; pasien yang tidak memiliki komorbid sebanyak 57,89%; dengan 78,95% LOS selama 1-5 hari; 84,21% keluar dari rumah sakit dangan keadaan sembuh; diagnosa U07.1 sebanyak 54,39%; 56,14% termasuk ke dalam kelompok A-4-9-I. Biaya satuan pasien rawat inap COVID-19 yang terbesar adalah pada diagnosa U07.1;E03.9 (A-4-19-II) senilai Rp 38.916.021,91, diikuti U07.1;E11.9;E88.0 (A-4-19-II) senilai Rp 31.122.007,44, kemudian U07.1;I11.0 (A-4-19-III) senilai Rp 30.558.210,40. Sedangkan biaya satuan pasien rawat inap COVID-19 yang terkecil adalah pada diagnosa U07.1;G40.9 yaitu senilai Rp 9.467.928,01 yang termasuk ke dalam kelompok diagnosa konfirmasi COVID19 level 2. Secara keseluruhan komponen biaya terbesar adalah biaya langsung yaitu bervariasi sebesar 85-99% dan biaya tidak langsung yaitu 1-15%. Komponen biaya langsung terbesar berupa biaya logistik (81-90%) yang dipergunakan selama perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit, sedangkan biaya jasa pelayanan sebesar 10-19%. Terdapat selisih positif nilai biaya satuan pasien rawat inap COVID-19 apabila dibandingkan dengan tarif KMK No.HK.01.07/MENKES/5673/2021. Selisih positif terbesar pada diagnosa U07.1;I64;G81.9 yaitu senilai Rp 59.990.525,65. Selisih positif terkecil yaitu Rp 4.149.364,92 pada diagnosa U07.2 (A-4-18-I). Apabila dibandingkan dengan KMK No.HK.01.07/MENKES/1112/2022 terdapat selisih negatif pada 9 diagnosa ICD-10 dan 11 diagnosa ICD-10 memiliki selisih positif. Selisih negatif terbesar yaitu Rp 22.623.021,91(U07.1;E03.9) dan selisih negatif terkecil yaitu Rp 29.199,24 (U07.1;E11.1).

Abstrak:

Dalam tesis ini akan dihitung rata-rata biaya pelayanan (average cost), nilai karakteristik, nilai kapitasi untuk pembiayaan layanan rawat inap bagi pasien JPK Gakin di rumah sakit pemerintah dan swasta wilayah Jakarta Timur. Studi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang besaran biaya kapitasi pelayanan rawat inap di rumah sakit wilayah Jakarta Timur, termasuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi biaya kapitasi tersebut. Penelitian deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan terdiri dari laporan bulanan klaim biaya rawat inap pasien JPK Gakin dari rumah sakit Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Total biaya untuk pelayanan RITL di rumah sakit wilayah Jakarta Timur diperkirakan sebesar Rp 33,6 milyar dengan nilai kapitasi sebesar Rp 191.063 per orang per tahun atau sebesar Rp 15.922 per orang per bulan. Average claim cost untuk RS Jakarta Timur adalah Rp 3.359.799 dan tingkat utilisasi RITL rata-rata 7. Peneliti menyarankan untuk : (1) memperluas penelitian dan analisis untuk seluruh rumah sakit dan puskesmas yang ada di DKI Jakarta, (2) menggunakan sistem kapitasi dalam mekanisme pembayaran di RS, (3) penerapan DRG guna mendukung penerapan Tarif Paket Pelayanan Essensial, (4) adanya pendataan ulang yang akurat tentang jumlah penduduk miskin DKI yang perlu mendapat kartu gakin, renovasi dan evaluasi  sistem/program senantiasa dilakukan agar realisasi program JPK-Gakin semakin optimal dan sesuai tujuan, (5) Diagnosa penyakit dengan pembiayaan terbesar, perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian baik oleh RS maupun dinas kesehatan agar beban anggaran dapat dikurangi.

---

 

This thesis calculated the average cost of care, characteristic value, the value of capitation for in-patient health services payment of the program of health service assurance for the poor family (HAS-PF) in hospitals government and the private area of East Jakarta. The Study purposed to obtain information about amount of capitation cost of in-patient health service at east Jakarta hospitals, and the analysis of factors that affect the capitation cost. Descriptive-analytic study using quantitative approaches. Data used consisted of monthly reports expense claim of the in-patient of HAS-PF programs at the east Jakarta hospitals. The results showed that the total cost of the in-patient health services at the hospital east Jakarta area is estimated at Rp 33.6 billion with a value of capitation Rp 191.063 per person per year, or Rp 15.922 per person per month. Average claim cost for the Hospital, East Jakarta is Rp 3,359,799, and the utilization rate of in-patient 7. The study suggested to: (1) expand research and analysis for all hospitals and puskesmas in Jakarta, (2) using a capitation system of payment mechanisms in hospitals, (3) application of DRG in order to support the implementation of Essential Service Package Rates (PPE), (4 ) the existence of accurate data about the number of repeated poor DKI people who need to get a gakin card, the renovation and evaluation systems / programs are constantly maintained so that the realization of program-Gakin JPK more optimal and appropriate objectives, (5) Diagnosis of the disease with the largest financing, needs to be done step- control measures by both the hospital and health department so that the budget burden can be reduced.