Abstrak: Pengobatan massal filariasis sudah dilakukan sejak tahun 2008, namun kasus filariasis masih ditemukan dan angka cakupan pengobatan filariasis di Kelurahan Limo dari tahun ke tahun terus menurun. Pelaksana pengobatan massal filariasis adalah kader kesehatan, disebut sebagai Tenaga Pelaksana Eliminasi (TPE) Filariasis. Penelitian ini membahas tentang kinerja TPE/kader filariasis dalam pelaksanaan pengobatan massal di Kelurahan Limo pada tahun 2014 serta faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja tersebut. Data dicari menggunakan kuesioner pada sampel berjumlah 44 TPE filariasis di Kelurahan Limo dan wawancara mendalam dengan Penanggung jawab Program Filariasis di Puskesmas Limo. Variabel yang diteliti adalah faktor karakteristik individu dan faktor organisasi (pelatihan, ketersediaan sarana, kecukupan sarana, imbalan, supervisi, dan evaluasi). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh TPE filariasis (56,8%) memiliki kinerja rendah. Secara statistik, terdapat hubungan antara motivasi dan imbalan dengan kinerja TPE filariasis di Kelurahan Limo. Saran dari penelitian ini untuk Puskesmas adalah dengan memberikan imbalan yang sesuai dan hal-hal yang dapat memotivasi TPE/kader dalam meningkatkan kinerja dan tidak selalu harus dalam bentuk uang.
Kata kunci : Kinerja, Pengobatan Massal Filariasis, Kader kesehatan

---

Filariasis mass treatment was carried out since 2008, but filariasis cases were still found and the treatment coverage in Kelurahan Limo was declining from year to year. Executors of the mass treatment were the health cadres. The focus of this study is to analyze the performance of the TPE/health cadres in implementating filariasis mass treatment in 2014 and factors related to their work performance on the mass treatment of filariasis in Kelurahan Limo. Data was collected using structured questionnaire to 44 TPE/health cadres followed by indepth interview to the Head of Filariasis Program. Variables involved were individual characteristics and organizational factors (training, availability and adequacy of facilities, rewards, supervision and evaluation). The study results showed that more than half of TPE/health cadres filariasis (56,8%) had low performance. Statistically, there is a relationship between motivation and reward to the performance of TPE filariasis in Kelurahan Limo. The study recommends to the health center to provide appropriate rewards, not always in monetary term to motivate TPE/cadres in improving their performance.
Keywords : Work Performance, Filariasis Mass Treatment, Health Cadres

Abstrak: Tesis ini membahas tentang PMTS (Program Pencegahan HIV-AIDSmelalui Transmisi Seksual), merupakan program pencegahan HIV-AIDS yangdicetuskan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), bertujuanuntuk melakukan pencegahan HIV secara komprehensif, integratif dan efektifpada populasi kunci yang salah satunya adalah WPS. Untuk mencapai tujuantersebut kegiatan yang dilakukan adalah peningkatan peran positif pemangkukepentingan (pembentukan Pokja Lokasi, pembuatan peraturan lokal lokasi,penyusunan program kerja), komunikasi perubahan perilaku (pengelolaanpendidik sebaya, kader lokasi, pengadaan dan pendistribusian media KIE,penyuluhan, VCT mobile), manajemen pasokan kondom dan pelicin (perumusanrantai pasok kondom dan pelicin, pembentukan outlet kondom dan pelicin),penatalaksanaan IMS dan HIV-AIDS. Koordinasi yang belum maksimal,kurangnya dana, sarana dan prasarana menjadi penyebab utama belum tercapainyatujuan program PMTS ini, ditandai dengan tidak berjalannya Pokja Lokasi yangtelah dibentuk. Pokja Lokasi merupakan salah satu kunci keberhasilan dalammenjalankan seluruh kegiatan, sehingga saran dari peneltian ini adalahmeningkatkan koordinasi dari KPAK dengan LSM, SKPD, Pokja Lokasi dalambentuk pertemuan rutin, mengalokasikan dana rutin untuk Pokja Lokasi dankeseluruhan kegiatan, serta menyediakan sarana dana prasarana untuk menunjangkegiatan ini.Kata kunci: HIV AIDS, PMTS, Evaluasi Program

---

The focus of this study is PMTS (HIV-AIDS Prevention Programthrough Sexual Transmission) is a program of HIV-AIDS prevention which wasinitiated by the National AIDS Commission (KPAN), its aim is to do HIVprevention comprehensively, interactively and effectively on the key populationwhich is female sex workers. The activity that is being done to achieve theseobjectives is to increase the positive role of thepeople in charge (establishment ofLocation Working Unit, location rule making, preparation of working programs),behavior changes communication (management of peer educators, location cadres,procurement and distribution of KIE media, counseling, mobile VCT),management of the supply of condoms and lubricants (formulation of condomsand lubricants supply, formulation of condoms and lubricants outlets), treatmentof STIs and HIV-AIDS. Lack of coordination, lack of funds, facilities andinfrastructure have become the reason whythe goal PMTS program cannot beachieved yet, marked with dysfunctional Location Working Unit. LocationWorking Unit is one key to success that can run the entire activities, so thesuggestions of this research are to improve the coordination of KPAK withLSM/NGO, SKPD, Location Working in a form of routine meetings, to allocatethe routine funds for Location Working Unit and the entire activities, as well asproviding facilities and infrastructure to support the activities.Keywords: HIV AIDS, PMTS, Program Evaluation

Abstrak: Peraturan tentang tenaga kesehatan selama ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, oleh karena itu dibuatlah UU. No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang mengatur secara komprehensif. Sebagai sebuah profesi yang telah ditetapkan oleh undang-undang mewajibkan tenaga kesehatan masyarakat untuk melaksanakan apa yang diamatkan sesuai konten/isi kebijakan. Konten kebijakan yang berhubungan dengan tenaga kesehatan masyarakat antara lain, kewajiban untuk melakukan registrasi sebelum melakukan praktik profesinya di masyarakat dan mengikuti ujian kompetensi sebagai syarat pengurusan registrasi yang nanti kepadanya diberikan Surat Tanda Registrasi (STR). Selain itu kebijakan juga telah memisahkan kesehatan lingkungan dari kelompok tenaga kesehatan masyarakat. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi kebijakan khususnya terhadap konten kebijakan yang berhubungan dengan tenaga kesehatan masyarakat. Evaluasi isi kebijakan ini dibedah menggunakan analisis retrospektif yang dibandingkan dengan kondisi nyata tenaga kesehatan masyarakat di lapangan, literatur review kebijakan terkait, teori tentang ilmu kesehatan masyarakat dan pandangan para ekspert kesehatan masyarakat.
Hasil penelitian diketahui tenaga kesehatan layak disebut sebagai sebuah profesi kesehatan sesuai dengan konten kebijakan. Uji kompetensi yang dilaksanakan tidak melanggar konten kebijakan sepanjang uji kompetensi yang dilaksanakan pada ranah profesi bukan syarat kelulusan (exit exam). Solusi STR bagi tenaga kesehatan masyarakat yang lulus sebelum peraturan ini ditetapkan dapat mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013. Secara teoritis pemisahan kesehatan lingkungan dari kelompok kesehatan masyarakat tidak ditemukan dalam literatur.

---

Regulations on health workers have been scattered in various laws and regulations, therefore made the Act. No. 36 of 2014 on the comprehensive regulating Health Manpower. As a profession that has been established by law requires public health workers to implement what is saved according to the content / content of the policy. The content of policies related to public health personnel, among others, the obligation to register before doing the profession praxis in the community and to take the competency exam as a condition of registration of the registration which later on is given the Registration Certificate (STR). In addition, the policy has also separated the environmental health of public health personnel groups. Therefore, the researcher is interested to conduct policy evaluation especially to policy content related to public health worker. The evaluation of the contents of this policy was dissected using retrospective analysis compared to real conditions of public health personnel in the field, related policy review literature, theories about public health sciences and the views of public health experts. The result of the research is known that health workers deserve to be called as a health profession in accordance with policy content. The competency test carried out does not violate the policy content during the competency test conducted in the professional field not the exit exam. STR solutions for public health personnel who pass before this regulation is set up can refer to Minister of Health Regulation No. 46 of 2013. Theoretically the separation of environmental health from public health groups is not found in the literature.

Abstrak: Pemanfaatan pelayanan proram UKGM dipengaruhi oleh perilaku ibu dan pengelolaan program oleh Puskesmas. Karies masih termasuk dalam sepuluh penyakit terbesar dan cakupan pembinaan kesehatan gigi di masyarakat masih rendah yaitu 19,6 %. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan program UKGM oleh ibu yang memiliki anak usia 2 sampai 5 tahun di Posyandu Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi. Penelitian ini adalah penelitian sekuensial eksplanatori (mixed methods) dengan desain cross sectional dan jumlah sampel 400 responden. Untuk menggali lebih mendalam permasalahan rendahnya pemanfaatan program UKGM, penelitian ini dilengkapi dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam kepada manajemen puskesmas dan diskusi kelompok terarah kepada kader posyandu mengenai permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian kuantitatif, pekerjaan, dukungan keluarga dan kebutuhan perawatan gigi dan mulut anak merupakan variabel yang berhubungan dengan pemanfaatan program UKGM di posyandu. Sedangkan sikap, dukungan keluarga dan kebutuhan perawatan gigi dan mulut anak merupakan variabel paling signifikan dalam pemanfaatan program UKGM di posyandu. Berbeda dengan hasil pendekatan kualitatif yang memperlihatkan bahwa justru fasilitas yang lebih mempengaruhi pemanfaatan program UKGM. Selain itu monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara rutin. Rekomendasi pada penelitian ini adalah diharapkan untuk melengkapi fasilitas terutama alat peraga penyuluhan dan alat periksa gigi (diagnostic set), memberikan pelatihan UKGM pada kader posyandu serta melakukan monitoring setiap bulan dan evaluasi setiap tiga bulan sekali

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah umum optimal di Poli Umum Puskesmas Lenteng Agung I Jakarta Selatan dengan menggunakan metode Workload Indicators of Staffing Need (WISN). Metode penelitian adalah pengamatan dengan metode work sampling, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Work sampling dilakukan selama lima menit sekali selama 6 hari kerja. Hasilnya adalah produktifitas dokter umum belum mencapai tingkat optimal 80%, yaitu hanya sebesar 72,22%, 13,1% untuk kegiatan non produktif, dan 14,68% untuk kegiatan pribadi. Dengan metode WISN, didapatkan hasil bahwa jumlah dokter umum optimal di poli umum adalah sebanyak dua orang. Jumlah dokter umum yang tersedia saat ini adalah satu orang, artinya ada kekurangan jumlah dokter umum sebesar satu orang.

Abstrak:

ABSTRAK Peran kader kesehatan sebagai ujung tombak di bidang kesehatan sudah mulai menurun ditandai dengan pemanfaatan posyandu hanya sebesar 13% dan 14% kategori posyandu Purnama dan Mandiri . Sehingga dilakukan penelitian untuk analisis hubungan peran kader pada UKBM di posyandu berdasarkan 2 (dua) kriteria yakni kriteria kontekstual kelurahan dan kriteria Malcolm Baldrige, untuk mendapatkan dari sisi mana dari keduanya yang dapat mempercepat peningkatan peran kader kesehatan. Penelitian dengan 159 kader dari 32 posyandu. Uji yang digunakan dengan Chi Square untuk melihat hubungan yang ada pada 7 (tujuh) kriteria kontekstual kelurahan dan 7 (tujuh) kriteria Malcolm Baldrige. Kemudian Analisis Regresi Linier Ganda digunakan untuk melihat hubungan antara satu variabel dengan beberapa variabel terkait sesuai dengan tujuan dan kerangka konsep. Hasilnya, dari beberapa uji hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dengan tingkat kematangan masyarakat, tingkat kematangan dengan tingkat kendali masyarakat, tingkat kendali masyarakat dengan kader sebagai agent of changes, kader sebagai agent of changes dengan motif keberdayaan, motif keberdayaan dengan kepemilikan masyarakat dalam upaya pembangunan, kesemuanya memiliki hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Sedangkan variabel keterlibatan berbagai stakeholders memiliki hubungan yang signifikan atas tingkat partisipasi, peran kader sebagai agent of changes, kepemilikan masyarakat dalam upaya pembangunan, dan tingkat kematangan keberdayaan. Pada kriteria Malcolm Baldrige ada hubungan yang signifikan antara kepemimpinan dengan rencana strategis dan desain program sesuai kebutuhan. Ada hubungan yang signifikan antara Kepemimpinan, desain program sesuai kebutuhan, manajemen pelayanan dan kapasitas SDM dengan fokus pada hasil. Peningkatan peran kader pada UKBM dalam program gizi dan KIA diperlukan pembenahan Pokja (kelompok Kerja) yang telah dibentuk untuk lebih mempertegas kembali tugas pokok dan fungsi lintas sektor terkait, sehingga dapat terlaksana dengan baik peran kader kesehatan dalam program gizi dan KIA.

---

ABSTRACT The role of health as a vanguard cadre of health has begun to decline marked by posyandu utilization of only 13% and 14% posyandu Purnama and Mandiri categories. So the research on the analysis of the role of volunteers in UKBM in posyandu by 2 (two) criteria and the criteria of contextual urban Malcolm Baldrige criteria, to get from which side of the two that can accelerate the increase in the role of health cadres. Study with 159 volunteers from 32 posyandu. Test used by Chi Square to see the relationships that exist in the 7 (seven) villages contextual criteria and 7 (seven) Malcolm Baldrige criteria. Multiple Linear Regression Analysis then used to examine the relationship between the variables associated with some variables in accordance with the objectives and conceptual framework. The result, of some of the test the relationship between the level of community participation with the maturity level, the level of maturity to the level of community control, level control society as an agent of changes cadres, cadres as the motive agent of changes to the empowerment, empowerment motif with local ownership in development, all of which have a significant relationship between the two variables. While the involvement of various stakeholders variables have a significant relationship on the level of participation, the role of volunteers as agents of changes, the ownership of development efforts, and the maturity level of empowerment. In the Malcolm Baldrige criteria no significant relationship between leadership and strategic planning and program design as needed. There is a significant relationship between leadership, program design as needed, service management and capacity building with a focus on results. Enhancing the role of volunteers in UKBM nutrition and MCH programs needed revamping Working Group (working group) which has been formed to further reaffirm the basic tasks and functions across relevant sectors, so that they can perform well in the role of health cadres nutrition and MCH programs.