Abstrak: World Population Data Sheet tahun 2014 menunjukkan bahwa Indonesia merupakanpendudukan terbanyak sebesar 251 juta. Salah satu faktor penyebabnya adalah tingginyaTFR di Indonesia dengan angka menetap sebesar 2.6%, hal ini masih belum mencapaitarget RPJMN tahun 2015-2019 sebesar 2,3%. Salah satu upaya dalam pengendalianpenduduk dan menurunkan angka kelahiran yaitu dengan penggunaan metodekontrsepsi jangka panjang yang dinilai efektif dan efesian bagi wanita usia subur. DiIndonesia cakupan penggunaan MKJP masih rendah sebesar 10,2% sedangkan di NTBsebesar 11,3%, angka tersebut masih di bawah target BKKBN tahun 2016 tentangpencapaian penggunaan MKJP sebesar 21,1%. Kurangnya pemakaian kontrasepsijangka panjang ini dikarenakan berbagai macam faktor diantaranya kurangnyadukungan suami. Tujuan penelitian ini menganalisis hubungan dukungan suami denganpenggunaan MKJP di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitiankuantitatif desain cross sectional menggunakan data sekunder endline survey ImprovingContraceptive Method Mix (ICMM) diselenggarakan oleh Jhon Hopskins University(JHU-CCP) bekerjasama dengan Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP), Pusat PenelitianKesehatan Universitas Indonesia, Kementerian Kesehatan RI dan BKKBN di 6Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 dengan besar sampel 4.822orang. Hasil analisis bivariat pada penelitian ini menyebutkan tidak terdapat hubunganbermakna menurut statistik antara dukungan suami dengan penggunaan MKJPberdasarkan nilai uji statistik (p value = 0,135 POR = 1,14 CI 95% = 0,96-1,35).Diskusi dan pengambilan keputusan yang dilakukan suami terhadap WUS dalampenggunaan alat kontrasepsi, secara keseluruhan belum berkontribusi dalam pemilihanmetode atau jenis alat kontrasepsi yang efektif dan efesien yaitu MKJP sehingga lebihtingginya penggunaan Non-MKJP di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil uji regresilogistik menunjukkan dukungan suami berhubungan dengan penggunaan MKJP setelahdikontrol oleh pendidikan (POR = 1,37), pengetahuan (POR= 7,04) dan adanya interaksiantara dukungan suami dengan keterpaparan informasi media dengan POR = 3,99.Sehingga, WUS dengan adanya dukungan suami dan keterpaparan media memilikipeluang 3,99 kali untuk berdiskusi dengan suami menggunakan MKJP dibandingdengan WUS yang tidak ada dukungan suami dan tidak terpapar media.Kata kunci:Dukungan Suami, Metode Kontrasepsi Jangka Panjang, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

---

World Population Data Sheet 2014 shows that Indonesia is the most occupied by 251million. One factor is the high TFR in Indonesia with a fixed rate of 2.6%, it still has notreached the target RPJMN 2015-2019 of 2.3%. One of the efforts in controlling thepopulation and reducing the birth rate is the use of long-term contraceptive methods thatare considered effective and efficient for women of childbearing age. In Indonesia thecoverage of MKJP is still low at 10.2% while in NTB it is 11.3%, the figure is stillbelow the target of BKKBN 2016 about the achievement of MKJP of 21.1%. Lack oflong-term use of contraception is due to various factors including lack of husbandsupport. The purpose of this study to analyze the relationship of support of the husbandwith the use of MKJP in West Nusa Tenggara. This research uses cross sectional designquantitative research type using secondary data of endline survey ImprovingContraceptive Method Mix (ICMM) organized by Jhon Hopskins University (JHU-CCP) in cooperation with Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP), Health Research CenterUniversity of Indonesia, Ministry of Health and BKKBN in 6 districts of West NusaTenggara Province in 2016 with a sample size of 4,822 people. The result of bivariateanalysis in this study mentioned that there was no statistically significant relationshipbetween husband support and MKJP use based on statistical test value (p value = 0,135POR = 1,14 CI 95% = 0,96-1,35). Discussion and decision-making by husbands againstWUS in the use of contraceptives, as a whole, has not contributed to the selection ofeffective or efficient method of contraceptive methods, ie MKJP so that the higher useof Non-MKJP in West Nusa Tenggara Province. The result of logistic regression testshowed that husband support was related to the use of MKJP after controlled byeducation (POR = 1.37), knowledge (POR = 7.04) and the interaction between husbandsupport and media information exposure with POR = 3.99. Thus, WUS with the supportof husbands and media exposure has a chance 3.99 times to discuss with the husbandusing MKJP compared with WUS that no husband support and not exposed to themedia.

Abstrak: Belum diketahuinya faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan kontrasepsi pasca persalinan di Puskesmas kecamatan Jagakarsa membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang factor apa saja yang mempengaruhi penggunaan kontrasepsi pasca persalinan di Puskesmas Kecamatan Jagakarsa. Faktor-faktor yang akan diteliti adalah: faktor predisposisi (pengetahuan ibu tentang kontrasepsi dan layanan KB, sikap ibu terhadap kontrasepsi, umur ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, jumlah anak hidup, umur anak terkecil, niat reproduksi dan otonomi terhadap fertilitas dan KB), faktor pemungkin (keterjangkauan terhadap layanan KB) dan faktor penguat (dukungan suami dan konseling KB).   Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian kasus kontrol yang dilakukan pada bulan Mei – Juni 2013. Dalam penelitian ini populasi kasus adalah semua wanita yang berusia 15-49 tahun, mempunyai anak terkecil dengan usia 0-42 hari dan menggunakan kontrasepsi. Sedangkan populasi control adalah semua wanita yang berusia 15-49 tahun, mempunyai anak tterkecil dengan usia 0-42 hari dan belum menggunakan kontrasepsi. Jumlah sampel yang didapat dari rumus uji beda dua proporsi adalah 49 responden untuk kelompok kasus dan 49 responden untuk kelompok kontrol. Pengambilan sampel dilakukan dengan sistematik random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan mengajkan pertanyaan yang ada pada kuesioner.

---

The unknown factors affecting postpartum contraceptive use in sub-district health centers Jagakarsa makes the writer interested in conducting research on the factors that influence the use of postpartum contraception in Jagakarsa district health center. The factors that will be examined are: predisposing factors (maternal knowledge about contraception and family planning services, maternal attitudes toward contraception, maternal age, maternal education, maternal occupation, number of living children, the youngest child age, reproductive intentions and autonomy on fertility and family planning) , enabling factors (affordability of family planning services) and reinforcing factors (husband support and counseling KB). This research is quantitative research design of case-control study conducted in May-June 2013. In the case of this study population was all women aged 15-49 years, had the smallest child to the age of 0-42 days and using contraception. While population control is all women aged 15-49, have children ages 0-42 tterkecil the day and not using contraception. Number of samples obtained from two different test formula proportions were 49 respondents for the case group and 49 respondents to the control group. Sampling was done by systematic random sampling. Data collected by mengajkan question on the questionnaire.

Abstrak: Abstrak

Tesis ini membahas tentang hak reproduksi perempuan dalam perkawinan transnasional di Kota Singkawang Kalimantan Barat Tahun 2013. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola perkawinan, faktor-faktor yang mendukung dan hak reproduksi perempuan dalam perkawinan transnasional. Metode penelitian ini kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap 6 informan, 6 informan keluarga dan 6 informan kunci.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung dalam perkawinan transnasional adalah sosial ekonomi yang rendah; persamaan agama, bahasa dan etnis serta persepsi positif tentang negara Taiwan. Hak reproduksi perempuan dengan status pisah yang tidak terpenuhi yaitu hak untuk membangun dan merencanakan keluarga, hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam keluarga dan kesehatan reproduksi, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk dan hak untuk menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran. Pemerintah daerah Kota Singkawang perlu meningkatkan kerjasama lintas sektoral antara instansi dan lembaga masyarakat, pencatatan yang baik jumlah warga yang menikah dengan Warga Negara Asing dan penyuluhan yang berkaitan dengan perkawinan transnasional dan kesehatan reproduksi dengan menggunakan bahasa setempat.

The focus of this study is the reproductive rights of women in transnational marriages in Singkawang West Kalimantan in 2013, aim to determine the patterns of marriage, the factors that support and reproductive rights of women in transnational marriages. This qualitative study using in-depth interviews of 6 informants, 6 family informants and 6 key informants.

The results showed that factors related in transnational marriage are low socioeconomic; similiarities in religion, language and ethnicity; positive perceptions about Taiwan. Unfullfill reproductive rights of divorced women are the right to build and plan a family, the right to be free from all forms of discrimination in the family and reproductive health, the right to be free from torture and ill-treatment and the right to determine the number and spacing of children. Singkawang local governments need to improve cross-sectoral cooperation between institutions and community organizations, having acurate recording of citizens who are married to foreign citizens and having counseling program related to transnational marriage and reproductive health by using the local language.

Abstrak: Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) merupakan metode kontrasepsi yang memiliki efektifitas tinggi, reversibel dan berjangka panjang. Namun dengan berbagai kelebihan yang dimiliki, pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih rendah di berbagai wilayah. Padahal pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan melalui program Jampersal yang didalamnya mengarahkan para peserta Jampersal untuk memakai Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Tujuan penelitian ini ingin mengetahui hubungan pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang dengan keikutsertaan dalam program Jampersal, karakteristik akseptor dan faktor lainnya pada wanita usia subur di wilayah Puskesmas Margajaya Kota Bekasi. Desain penelitian adalah kasus-kontrol berpadanan dengan sampel penelitian 86 akseptor yang terdiri dari 43 kasus dan 43 kontrol. Populasi adalah wanita usia subur (15-49 tahun) yang mulai menjadi akseptor KB baru dari bulan Januari 2012 sampai Mei 2013 yang menetap di wilayah Puskesmas Margajaya. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan bermakna pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan jumlah anak hidup, tujuan menggunakan kontrasepsi, pengetahuan dan keterpaparan terhadap sumber informasi atau media massa tentang Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

---

Long-acting reversible contraception (LARC) is a contraceptive method that has high effectiveness, reversible and long-term. But with many advantages, users Long - Acting Reversible Contraception (LARC) is still low in many areas. Though the government has issued wisdom through Jampersal program that includes directing the participants of Jampersal to use Long-Acting Reversible Contraception (LARC). The purpose of this study wanted to know the relationship between long-acting reversible contraceptive use with participation in the program Jampersal, acceptor characteristics and other factors in women of childbearing age in the health center Margajaya Bekasi. The study design was a case-control study sample corresponds with acceptor 86 consisting of 43 cases and 43 controls. Population is women of childbearing age (15-49 years) who started a new family planning acceptors from January 2012 to May 2013 who settled in the region Margajaya Health Center. The results showed a statistically significant association use Long- Acting Reversible Contraception (LARC) with the number of living children, the purpose of using contraception, knowledge and exposure to mass media sources or information about Long Acting Reversible Contraception (LARC).

Abstrak: Latar Belakang: Indonesia memasuki penuaan penduduk yang ditunjukkan dengan jumlah penduduk lansia yang telah mencapai lebih dari 7% dari jumlah penduduk. Peningkatan jumlah lansia menimbulkan masalah yang kompleks terutama kesehatan, semakin bertambahnya usia individu maka kondisi fisiknya semakin menurun sehingga rentan terhadap penyakit. Tujuan: Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pemanfaatan pelayanan rawat jalan pada lansia di Nusa Tenggara Barat dan Yogyakarta, Indonesia. Metode: Studi cross sectional menggunakan data Susenas tahun 2020. Sampel lansia yang berusia ≥ 60 tahun, memiliki keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir yang dimasukkan dalam analisis. Analisis menggunakan regresi logistik untuk menentukan faktor-faktor yang terkait dengan penggunaan layanan rawat jalan. Hasil: Sebesar 52,4% lansia yang memanfaatkan pelayanan kesehatan rawat jalan di NTB dan 63,5% lansia yang memanfaatkan pelayanan rawat jalan di DIY. Setelah dilakukan kontrol terhadap variabel lain, di NTB menunjukkan lansia yang hidup dengan pasangan (OR1,3: CI 95%: 1,05-1,73), lansia yang memiliki jaminan kesehatan (OR = 1,6: CI 95%: 1,22-2,08), dan lansia yang tidak merokok (OR = 1,4: CI 95%: 1,07-1,82), cenderung memiliki peluang yang lebih tinggi dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan rawat jalan. Di Yogyakarta menunjukkan lansia yang memiliki jaminan kesehatan (OR = 1,93: CI 95%: 1,29-2,92 ) dan lansia yang tidak merokok (OR = 1,88: CI 95% : 1,33-2,64), cenderung berpeluang lebih tinggi untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan rawat jalan. Kesimpulan: Perlu upaya lebih untuk memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi lansia, terutama bagi mereka yang berstatus ekonomi rendah. Pemerintah diharapkan memperbanyak layanan dasar yang ramah lansia, monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan lansia dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung lansia untuk mencapai penuaan sehat dan menua aktif.

Abstrak:

---

Abstrak:

---

Abstrak: ABSTRAK Indonesia pernah berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB, namun angka Total Fertility Rate (TFR) masih stagnan, bahkan tinggi dibanding negara ASEAN. Metode Kontrasepsi jangka panjang (MKJP) adalah metode efektif yang disarankan pemerintah untuk menunda, memberi jarak kehamilan. Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan angka TFR cukup tinggi, Contraceptive Prevalence Rate (CPR) rendah dan penggunaan KB MKJP rendah. Desentralisasi seharusnya memperkuat dukungan kelembagaan untuk KB di tingkat desa. John Hopskin University melalui Pusat Penelitian Kesehatan UI dan Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP) telah melakukan inisiasi advokasi UU Desa Nomor 6/2014 untuk kepentingan program KB. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan pemanfaatan alokasi dana desa untuk promosi MKJP dengan penggunaan MKJP di Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilakukan dengan desain cross sectional menggunakan analisis bivariat chi square dan alanisis multivariat menggunakan analisis multilevel dengan level 1 individu dan level dua desa dengan data sekunder endline survey Improving Contraceptive Method Mix Project (ICMM) yang diadakan John Hopskin University bekerjasama dengan Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP) dan Pusat Penelitian Kesehatan UI tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh alokasi dana desa untuk meningkatkan penggunaan MKJP dengan nilai P sebesar 0,041, dan MOR sebesar MOR 1,162 artinya desa yang memiliki alokasi dana desa untuk promosi MKJP 1,162 kali lebih besar kecenderungan dalam meningkatkan jumlah akseptor pengguna MKJP di desa tersebut dibandingkan dengan desa yang tidak memiliki alokasi dana desa untuk promosi MKJP. Selain itu variabel lain yang berengaruh signifikan yaitu kebijakan KB di desa, kelembagaan KB desa, pengetahuan setelah dikontrol variabel pendidikan, usia,statsu ekonomi, biaya pelayanan KB, biaya transportasi. Rekomendasi penelitian ini, perlu ada intervensi advokasi kesehatan level desa di berbagai daerah dengan mengalokasikan dana desa diatas Rp.7.500.000,- untuk penguatan program keluarga berencana mendukung pemakaian MKJP. Hambatan akses dalam penggunaan KB MKJP ini dapat diatasi dengan penggunaan dana selain untuk kegiatan penggerakan penyuluhan, konseling, juga dapat digunakan untuk transport akseptor, dan transport kader yang mengantar akseptor ke fasilitas kesehatan. Kata kunci: pembangunan desa, dana desa, advokasi, MKJP, KB ABSTRACT Name : Surotul Ilmiyah Department : Public Health, Health Promotion Title : "Utilization of village funds allocation for family planning promotion with uptake Long Acting and Permanent Method (LAPM) in West Nusa Tenggara Province , Indonesia Advisor : Dr. Dra. Rita Damayanti, M.SPH Indonesia has managed to control the rate of population growth through family planning programs, but the Total Fertility Rate (TFR) is still stagnant, even higher than ASEAN countries. LAPM is an effective method and be a government recommendation for spacing and limitting, distinguish pregnancy. West Nusa Tenggara is high TFR province, low Contraceptive Prevalence Rate (CPR) and low LAPM. Decentralization should strengthen institutional support for family planning at the village level. John Hopskin University through the Center for Health Research Universitas Indonesia and Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP) has initiated advocacy of Village Law No. 6/2014 for the interest of family planning (FP) programs. This study aims to examine the relationship between utilization of village fund allocation for LAPM promotion with uptake of LAPM in West Nusa Tenggara. This research was conducted by cross sectional design using bivariate analysis (chi square) and multivariate analysis using multilevel regresi logistic with level 1 (individual) and level two (village) with secondary data endline survey Improving Contraceptive Method Mix Project (ICMM) held by John Hopskin University in collaboration with Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP) and Center for Health Research UI in 2016. The results show that there is influence of village fund allocation to increase the use of MKJP with P value of 0.041, and OR of OR 1,162 means that village that has a village funds allocation for promotion of LAPM, 1.162 times greater increased uptake LAPM acceptors in villages compared to villages with no allocation. In addition, variables that significantly influence LAPM uptake were village fund allocation for promoting LAPM, family planning policy in the village, FP village team, knowledge after adjusted by education, age, economic statistics, cost of family planning services, transportation costs. Recommendation of this research, there should be village-level health advocacy intervention in various regions by allocating village fund above Rp.7.500.000, and creating district working group (DWG) family planning for strengthening of family planning program to support uptake LAPM. Keywords: village development, village fund, advocacy, LAPM, Family Planning