Abstrak: Kota Bogor sudah memiliki Perda KTR sejak tahun 2009, yang merupakan komitmen untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari paparan asap rokok orang lain. Dalam pelaksanaannya, belum sepenuhnya hotel dan tempat hiburan bebas asap rokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pengelola yang berhubungan dengan Kepatuhan Pelaksanaan Perda KTR pada hotel dantempat hiburan di Kota Bogor. Desain penelitian adalah cross-sectional dengan pendekatan kuantitaif dengan penguatan kualitatif dan wawacara mendalam kepada Sejretaris Daerah dan Dinas Kesehatan Kota Bogor. Data kepatuhan dikumpulkan menggunakan lembar observasi dan data pengelola melalui wawancara terstruktur. Kepatuhan di hotel dan tempat hiburan terhadap Perda KTR masih rendah (44,9%). Faktor yang berhubungan bermakna adalahpengetahuan dan sikap pengelola. Pengetahuan menjadi faktor yang paling berhubungan dengan nilai OR 6,6. Hambatan pelaksanaan Perda KTR di hotel dan tempat hiburan selama ini adalah sosialisasi yang tidak tepat sasaran, penyebaran media sosialisasi yang tidak merata dan penegakan hukum yang belum sesuai aturan Perda. Dibutuhkan strategi sosialisasi yang tepat dengan memaksimalkan peran media massa dan meningkatkan pengawasan yang berjenjang dan terus menerus. Kata Kunci : Kepatuhan, Peraturan Kawasan Tanpa Rokok, Pengelola, Hotel dan tempat hiburan

Abstrak: Indonesia menjadi negara ketiga dengan konsumsi tembakau terbesar di dunia dan terus meningkat prevalensinya. Paparan asap rokok akan membahayakan bagi orang lain, perokok pasif akan menjadi korban dari perilaku merokok yang semena-mena. Kawasan Tanpa Rokok merupakan peraturan yang harus diterapkan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Tempat Belajar mengajar menjadi salah satu Kawasan Tanpa Rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah. Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan yang menjadi contoh dan peduli lingkungan sudah mentapkan UI sebagai kawasan Tanpa Rokok berdasarkan SK Rektor UI. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di universitas Indonesia Tahun 2015. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan mertode wawancara mendalam dan observasi dengan pendekatan kerangka kerja logis. Hasil penelitian adalah Kawasan Tanapa Rokok UI belum memiliki indikator yang sesuai dengan peraturan kementerian kesehatan dan belum optimal dalam pelaksanaannya. Faktor kendala utama adalah tidak adanya komitmen, konsistensi, ketegasan penegakan peraturan, kejelasan tanggung jawab dan wewenang Pelaksana Tugas Harian KTR UI sehingga akan berdampak pada alokasi anggaran dan aktivitas dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok serta output yang dicapai. Kata Kunci : Evaluasi, Kawasan tanpa Rokok, Kerangka Kerja Logis

Abstrak:

Program Imunisasi di Indonesia tahun 1997 mencakup 7 (tujuh) jenis antigen sesuai anjuran WHO. Pada tahun 1990 secara nasional Indonesia mencapai status Universal Child Immunization (UCI). Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) terbukti telah berhasil memantau cakupan sampai mencapai target Universal Child Immunization (UCI), Meskipun cakupan imunisasi di Kota Bekasi cukup tinggi, namun wabah campak masih tetap tinggi, sehingga perlu dilihat penyebabnya.Dari hasil penelitian diketahui salah satu penyebabnya adalah faktor kepatuhan petugas coldchain dan vaksin dalam menerapkan Standar Operasional Prosedur Imunisasi.Penelitian tentang kepatuhan petugas terhadap Standar Operasional Prosedur Imunisasi (SOPI) pada pengelola coldchain dan vaksin dilakukan dengan disain cross-Sectional dengan pendekatan kuantitatif. Banyaknya responder 62 orang dengan total populasi yang berasal dari 31 puskesmas yang tersebar di Kota Bekasi.Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui kepatuhan petugas dalam menerapkan SOPI yang dilihat dari faktor internal dan eksternal. Prosentase petugas yang patuh terhadap SOPI sebanyak 32 orang (52 %), sedangkan yang tidak patuh 30 orang (48 %). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat faktor eksternal hanya terdapat satu variabel (variabel imbalan) yang memiliki hubungan bermakna dengan kepatuhan, karena variabel imbalan p < 0,05. Selain itu faktor internal dan eksternal yang memiliki p < 0,25, menjadi kandidat dalam model.Hasil penelitian menunjukkan terdapat 4 (empat) variabel dengan p < 0,25, yaitu dari faktor internal adalah pendidikan, pengetahuan, dan motivasi, sedangkan faktor eksternal adalah imbalan.Adapun anaiisa keeratan hubungan pada 4 (empat) variabel tersebut menyatakan bahwa, petugas dengan latar belakang pendidikan medis mempunyai peluang untuk patuh 2,18 kali dibanding non-medis. Sedangkan petugas dengan tingkat pengetahuan baik mempunyai peluang untuk patuh 2,33 kali dibanding petugas dengan tingkat pengetahuan buruk.Selain itu petugas yang memiliki motivasi baik tingkat kepatuhannya 5,26 kali dibanding petugas yang memiliki motivasi buruk. Begitu pula dengan variabel imbalan, terlihat bahwa petugas yang mendapat imbalan baik berpeluang untuk patuh sebesar 8,46 kali dibanding petugas yang mendapat imbalan buruk.Berdasarkan hal tersebut diatas, kesimpulan secara umum adalah tingkat kepatuhan petugas terhadap Standar Opersional Prosedur Imunisasi pada pengelola coldchain dan vaksin di Kota Bekasi tahun 2002 belum balk, dan disarankan kepada Dinas Kesehatan Kota Bekasi perlu menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan strategi intensifikasi peningkatan penerimaan keuangan, dan membuat kebijakan kesehatan tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama yang berhubungan dengan pengetahuan melalui peningkatan frekuensi dan kualitas pelatihan dan supervisi petugas coldchain dan vaksin.Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan selaku pengelola program disarankan supaya meningkatkan alokasi biaya untuk pelatihan petugas imunisasi.

---

 

The Fact which is Have a Relation with Employee Obedience to the Operational Immunization Standard Procedure for Executor of Coldchain and Vaccine in Bekasi, West Java 2002Indonesia immunization program in 1997 has 7 (seven) contents of antigent that suitable with the WHO suggest.In 1990 by a national, Indonesia get the status Universal Child Immunization (UCI). Small fresh district has successful to water fish until it gets the Universal Child Immunization (UCI) target.Eventhough the immunization in Bekasi is high enough, but the measles epidemic still high, so that we have to find the cause.From the observation, we know that the one of the cause is an employee obedience factor of Coldchain and Vaccine in making decision of The Operational Immunization Standard Procedure.The observation about the employee obedience by the Operational Immunization Standard Procedure (SOPI :Standart Operasional Prosedure Imunisasi), for executor Coldchain and Vaccine is done by cross sectional design with Quantitative approximation.More respondence 62 persons with population who come from 31 public clinic in Bekasi. The purpose from this observation is for knowing the employee in running the SOPI which is get from the internal and external factor.Presentation of employee who's obey by SOPI is 32 persons (52%), and then who hasn't obey is 30 persons (48%). The observation shows that there hasn't got a good relation between the internal and external factor with obedience, because P>0.005, and the external there is only one variable (wages variable), which is has a good relation with obedience, because the wages variable is P<0.005.Beside of that, the internal and external which have P<0.25, can be a candidate in models. The observation shows us that there are 4 (four) variables with P<0.25 from internal factor, they are study, knowledge, and motivation, but the external factor is a wages.The analyze fixed relation at 4 (four) variables, tell us that the medical educational background has an opportunity for obey 2.18 times than non medical. And an employee with a good step education has an opportunity for obey 2.33 times than employee who has bad education.Beside of that, the employee who has a good motivation, the step obedience is 5.26 times than the employee who has bad motivation. The same with wages variable, show us that an employee who has good wages, has opportunity for obey 8,46 times than an employee who has bad wages.Base from that case, the regular summary is a step obedience for Operational Immunization Standard Procedure at the executor of Coldchain and Vaccine in Bekasi in 2002, hasn't good enough, and there is a suggestion for the healthy dines service to make a healthy policy about the important grade Quality of human resource, which have relation with knowledge by the grade of frequency and training quality and employee supervisor of Coldchain and Vaccine.Directorate General Communicable Disease Control and Environmental Health as a program executor is suggest for manage a cost to an employee training immunization.

Abstrak:

ABSTRAK

Demam Berdarah Dengue merupakan masalah kesehatan masyarakat yang kian waktu menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit lvlenular tahun 2007, terjadi Kejadian Luar Biasa di l l provinsi, salah satunya DKI Jakarta sebagai ibukota Negara Indonesia. Untuk mengantisipasi merebaknya penyakit DBD kembali, maka Pemerintah Daerah DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2007. Dalam Peraturan Daerah tersebut ada ketentuan pidana serta denda yang dikenakan kepada masyarakat jika ditemukan jentik. Pada bulan Oktober 2010 telah dilakukan sosialisasi mengenai isi ketentuan kepada 87 perusahaan diwilayah Jakarta Utara. Penelitian ini diambil untuk melihat gambaran sejauh mana koordinator di perusahaan yang telah dilatih tersebut patuh pada ketentuan ini. Penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional dengan jumlah sampel 87 perusahaan untuk seluruh koordinator jumatik. Penelitian ini menggunakan data primer melalui kuesioner tersruktur yang dilaksanakan pada bulan April 201 l di wilayah Jakarta Utara. Gambaran kepatuhan perilaku koordinator di perusahaan yang patuh sebanyak 45,8% dan yang tidak patuh 54,2%. Hasil analisis untuk faktor-faktor dominan yang berhubungani tingkat kepatuhan prilaku koordinator perusahaan menunjukkan bahwa variable pendidikan, pengetahuan, kebiasaan dan dokrin seluruhnya mempunyai p value < 0,05. Dari hasil penelitian tersebut perlu diadakan sosialisasi kembali serta pembuatan leaflet, brosur, buletin sebagai media penyebar informasi dan disyahkan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis sehingga pelaksaan Peraturan Daerah tersebut dapat terlaksana.

Abstract

Dengue Hemorrhagic Fever is a formed public health problem causing concern in the community. Based on data from the Directorate General of Communicable Disease in 2007, there experienced local outbreak in l l provinces, one of Jakarta as the capital of lndonesia. To anticipate the outbreak of dengue fever returned, then the local government of Jakarta issued Local Regulation No. 6 of 2007. Such areas exist in the Regulation of the criminal provisions and penalties imposed on society if found larvae. And in October 20l0 has been conducted socialization of content provision to 87 companies region of North Jakarta. This study was taken to see a picture of the extent to which companies that have been trained are obedient to this provision. This study uses cross- sectional design of a sample of 87 companies consisting of coordinators and industry owners. This study uses primary data through questionnaires conducted in April 201 l in North Jakarta. Preview compliance coordinator at the company?s behavior as much as 45,8% adherent and 54,2% who are not obedient. Results of the analysis for the dominant factors that associated firm adherence behavior coordinator indicates that the variable of education, knowledge, customs and doctrine all have p value < 0.05. From the results ofthese studies need to be held back and the making of socialization leaflets, brochures, magazines as a mediaum propagator information and endorsed the Governor Rule for Implementation Guidelines and technical guidelines so that local regulation can be accomplished. File Digital: 1

Abstrak:

---

Abstrak: Tesis ini membahas kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan COVID-19 sebagai pengendalian risiko terakhir untuk melindungi masyarakat dari penyebaran virus corona. Kepatuhan menerapkan protokol kesehatan penting dilakukan sebagai tanggung jawab masing-masing individu untuk melindungi diri dari bahaya COVID-19. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh hasil analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan COVID-19 di Wilayah Kerja Puskesmas Mekarsari Kota Depok. Penelitian ini bersifat non eksperimen/observasional, dengan desain cross sectional. Subyek penelitian ini adalah 100 orang. Data yang tersedia disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan tabulasi silang kemudian dianalisis secara statistik chi square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak (61%) masyarakat patuh menerapkan protokol kesehatan COVID19. Hasil: Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pendapatan (p=0,005), sikap (p=0,027) , dukugan keluarga (p=0,005), dan dukungan teman (p=0,005) sebagai faktor yang berhubungan signifikan dengan kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dan memiliki r square=5.57%. Variabel yang paling dominan berhubungan dengan kepatuhan menerapkan protokol kesehatan adalah pendapatan. Kesimpulan: Lebih banyak masyarakat patuh menerapkan protokol kesehatan COVID19 terhadap COVID-19 namun masih ada masyarakat yang tidak patuh pada kelompok umur muda, berjenis kelamin lak-laki, berpendidikan rendah dan pada pendapatan rendah.

---

This study focuses on the implementation of COVID-19 health protocol as the last riskcontrol to protect the public from the dangers of corona virus spreading. Compliance in implementing COVID-19 health protocols is important as it is the responsibility of each individual to protect against the dangers of COVID-19. This study aims to analyze the factors related to community compliance in implementing the COVID-19 health protocol in the working area of the Mekarsari Health Center, Depok City. This is a nonexperimental/observational research with a cross sectional design. As the subjects of this study were 100 people. The available data are presented in the form of frequency distribution and cross tabulation and then analyzed statistically by using chi square. The results of the study show that most (61%) of the community adhere to the COVID-19 health protocol. Results: The results of statistical analysis showed that income (p = 0.005), attitude (p = 0.027), family support (p = 0.005), and friend support (p = 0.005) as factors that were significantly related to compliance with implementing the COVID19 health protocol and r square =5.57%. The most dominant variables related with public compliance in implementing health protocols are income Conclusion: More people dutifully implement health protocols COVID-19but there are still people who don't implement are the young age group, male , low education and low income