Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran evaluasi terhadapimplementasi sistem rujukan pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)di RSUD Tangerang Selatan dan RSU Bhineka Bakti Husada. Gambaran evaluasisistem rujukan dapat dilihat pada karakterisitik rujukan medik berjenjang melaluipendekatan mutu (quality) dari Donabedian.Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data primer diperoleh melaluiwawancara mendalam terhadap 17 informan yang terdiri dari unsur manajemendan pelaksana teknis Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, kementerian Kesehatan danBPJS serta observasi langsung di beberapa unit layanan terkait. Data sekunderdiperoleh melalui data rekam medik dan register pasien.Pengukuran terhadap karakteristik sistem rujukan terdiri dari standar inputyang meliputi kebijakan sistem rujukan dan kelengkapan fasilitas rujukan. Standarprocess meliputi alur rujukan, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur(SOP), ketentuan rujuk balik, prosedur kegawatdaruratan dan monitoring danevaluasi, kemudian standar output meliputi rujukan yang tepat dan cakupanrujukan baik di rawat jalan maupun rawat inap.

---

This study aimed to get an overview of the evaluation of theimplementation of the referral system in the National Health Insurance program(JKN) in South Tangerang District Hospital and Bhineka Bakti Husada Hospital.Picture evaluation referral system can be seen in the characteristics of tieredmedical referral through quality approach framework quality of Donabedian.Research using qualitative methods . The primary data obtained throughinterviews of more than 17 informants consisting of elements of management andtechnical implementation Hospital , Department of Health , Ministry of Healthand BPJS as well as direct observation in several units related services.Secondary data obtained through medical records and registers patientsMeasurement of the characteristics of the reference system consists ofstandard input covering the referral system policy and completeness of the referralfacility. The standard process includes groove reference, adherence to standardoperating procedures (SOP), the terms refer turning, emergency procedures andmonitoring and evaluation, then standard output includes appropriate referral andreferral coverage in both the outpatient and inpatient.Literature (1998-2015)

Abstrak:

Pemeriksaan laboratorium di RS merupakan Salah satu pemeriksaan penunjang medis yang membutuhkan biaya besar dalam rangka menegakkan diagnosa dan monitoring suatu penyakit. Terbatasnya kemampuan pemeriksaan laboratoriurn yang dimiliki RS dibandingkan dengan banyaknya parameter pemintaan pemeriksaan laboratorium yang diminta oleh klinisi, mengakibatkan teqiadinya rujukan pemeriksaan.Evaluasi rujukan pemeriksaan laboratoriurn ini dilakukan di Instalasi Patologi Klinik RSU Tangerang untuk mendapatkan gambaran rujukan pemeriksaan sebagai salah satu alat untuk mengetahui kemampuan pemeriksaan dan pencapaian terhadap standar kemampuan minimal yang harus dlmiliki, serta mengetahui ada tidaknya rujukan tidak tepat dibandingkan dengan kemampuan pemeriksaan yang dimiliki. Kemarnpuan pemeriksaan dilihat dari aspek kemampuan SDM yang tersedia, tersedianya peralatan laboratorium yang dibutuhkan, dan tersedianya reagensia untuk pemeriksaan.Dari hasil evaluasi terhadap rujukan pemeriksaan didapatkan adanya 11 parameter rujukan pemeriksaan tidak tepat, 4 parameter pemeriksaan merupakan tes konfirmasi, dan terjadinya peningkatan kemampuan 15 parameter pemeriksaan sesuai standar dan 1 parameter pemeriksaan diluar standar. Disamping itu didapatkannya potensi untuk meningkatkan kemampuan 5 parameter pemeriksaan hormon.Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa Instalasi Patologi Klinik RSU Tangerang sebagai unit teknis terkait dalam rujukan pemeriksaan kurang dilibatkan dalam proses klarifikasi pembayaran kepada laboratorium rujukan, dan terjadinya tumpang tindih parameter pemeriksaan ke dalam 2 bidang/kegiatan pada standar kemampuan pemerikaan.

---

 

Laboratory examination in hospital is one among other costly supporting examination needed in order to establish diagnosis and illness and monitoring as well. Limitation of hospital?s capacity to conduct several laboratory examination to meet the demand of clinician will result the increase of speciment referrals. This evaluation of speciment referral is conducted in Clinical Pathology Departement, Tangerang Hospital, aimed to get overall review of laboratory examination referrals (speciment referrals), as a tool to measure laboratory capacity and target result compare to minimal standard, required as well as' unappropriate referral in relation with capacity. Hospital's capacity is measured through human resoureesl, equipment and reagent availability.Evaluation result ll unapropriate paramaters of referral, 4 parameters are conirrnation test ; increase of 15 parameters compare to standard ; 1 parameter outside standard ; 5 parameters of hormon examination and potential to be improved.This research show that Clinical Patology Departement of Tangerang hospital as related technical unit is not enough involved in billing system and duplication of parameters in 2 fields of activities of examination capacity standard.

Abstrak: Pada variabel komunikasi, proses transmisi pemangku kepentingan diluar sektor kesehatan belum mendapatkan sosialiasi. Implementator belum memahami kejelasan informasi mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pencegahan kecurangan. Pada variabel sumber daya didapatkan kurangnya kuantitas dan kualitas SDM sebagai implementator kebijakan. Belum ada peraturan daerah ataupun peraturan setingkat institusi tingkat daerah yang mengatur fraud JKN di FKRTL baik di level Kota maupun di level Propinsi . Dari variabel disposisi didapatkan bahwa terdapat perbedaan sikap dan kecenderungan pada masing-masing pemangku kepentingan. Belum ada insentif khusus yang mendorong pelaksanaan regulasi oleh para implementator. Sebaliknya, harga keekonomian dari tarif JKN yang dipandang belum sesuai seakan-akan menjadi disinsentif yang akan diterima FKRTL apabila melaksanakan Permenkes No 36 tahun 2015. Pada variabel struktur birokrasi didapatkan SOP di internal FKRTL belum efektif dan belum terdapat koordinasi yang optimal antar tim pencegahan Fraud JKN dari FKRTL dan pemangku kepentingan lainnya.

Abstrak: Keberhasilan suatu program berhubungan dengan kinerjapetugasnya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja petugas ManajemenTerpadu Balita Sakit (MTBS) dan hubungan antara variabel indepeden yangterdiri dari faktor individu (umur, masa kerja, pengetahuan dan motivasi), danfaktor organisasi (pelatihan, fasilitas, kepemimpinan) dengan variabel dependenyaitu kinerja petugas MTBS.Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan rancanganpenelitian cross sectional. Jumlah sampel 50 responden petugasMTBS.Pengumpulan data dilakukan dengan pengisisan kuesioner dan wawancaraserta observasi.Pengolahan data dengan menggunakan perangkat lunak computer,analisis data dengan univariat, bivariat dengan uji statistik chi-square danmultivariat dengan uji statistik multipel regresi logistik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 62% petugas MTBS mempunyaikinerja baik. Terdapat hubungan antara umur, masa kerja, pengetahuan, motivasi,fasilitas dan kepemimpinan dengan kinerja petugas MTBS. Faktor dominan yangmempengaruhi kinerja petugas MTBS adalah masa kerja dan kepemimpinan.Daftar Pustaka : 30 (1997-2015)Kata Kunci : kinerja, MTBS, masa kerja, kepemimpinan

---

The success of a program related to the performance of its officers Thisstudy aims to determine the performance of Integrated Management of ChildhoodIllness (IMCI) officers and determine the relationship between the independentvariables consisting of individual factors (age,length of work, knowledge andmotivation) and organizational factors (training, facilities, leadership) with thedependent variable which is the performance of IMCI officer.This type of research is quantitative with cross sectional study design. Thesample of 50 respondents IMCI officer.Collecting data by filling the questionnaireand interviewing and observation.Processing data using computer software, dataanalysis with univariate, bivariate statistical test chi-square and multivariatemultiple logistic regression statistical test.The results of this study showed that 62% good performance of IMCIofficer. There was correlation between age, length of work,knowledge,motivation, training and leadership with performance of IMCI officer. Thedominant factor affecting performance is the IMCI officers working life andleadership.References : 30 (1997-2015)Keywords : performance, IMCI, working period, leadership.

Abstrak: Dalam kebijakan insentif bagi tenaga kesehatan di daerah yang menangani COVID-19 (Innakesda) merupakan bagian dari anggaran kesehatan untuk penanganan COVID-19 yang harus dianggarkan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari dana Refocusing 8% DAU/DBH pada Tahun 2021. Hal menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut perbedaan hasil implementasi dari kebijakan Innakesda yang dilakukan oleh Pemerinah Daerah dimana terdapat pemerintah daerah yang berhasil melakukan implementasi kebijakan ini dan ada pula pemerintah daerah yang tidak berhasil melakukannya. Keberhasilan dalam implementasi ini dilihat dari adanya ketersediaan anggaran di daerah serta terlaksananya realisasi anggaran insentif bagi tenaga kesehatan di daerah tersebut. Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi suatu daerah berhasil mengimplentasikan kebijakan ini dari sisi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci serta kajian literatur. Segitiga kebijakan Walt dan Gilson digunakan dalam menganalisis kebijakan Analisis dilakukan untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan Innakesda dari dimensi aktor, konten, kontek dan proses dalam pengelolaan keuangan daerah. Lokasi penelitian dilakukan pada salah satu daerah yang berhasil melaksanakan implementasi kebijakan Innakesda yaitu Kota Tangerang Selatan. Kesimpulan penelitian memberikan gambaran bahwa terdapat faktor konteks situasional penanganan pandemi bertumpu pada peran tenaga kesehatan sebagai garda terdepan serta faktor struktural pada azas desentralisasi penyelenggaran pemerintah daerah dan faktor kemanusiaan, konteks ini turut mempengaruhi Political Will pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam implementasi kebijakan Innakesda. Konten kebijakan Innakesda dalam keharmonisasi peraturan prinsipnya sudah saling selaras dan serasi dengan peraturan yang lebih tinggi untuk mempayung hukum kebijakan Innakesda dan berbagai upaya evaluasi implementasi kebijakan juga dilakukan oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan sebagai masukan dalam membuat penyempurnaan konten kebijakan dalam upaya percepatan realisasi Innakesda di Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. Political Will Walikota Tangerang selatan merupakan peran kunci dalam proses implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dari tahapan perencanaan dan penganggaran dalam Integrasi dan koordinasi refocusing dan realokasi anggaran tetap menjaga kesesuaian/keselarasan pencapaian target RPJMD dan tetap fokus dalam program penanganan COVID-19 serta Innakesda dengan melihat kemampuan penganggaran. Untuk tahap pelaksanaan dan penatausahan tetap memperhatikan azas tertib dan patuh dalam pengelolaan keuangan daerah di dukung dengan sistem pelaporan realisasi dengan memanfaatkan teknologi dalam Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL). Penelitian merekomendasikan Pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan penyempurnaan pada Perda Tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah Daerah di Indonesia membuat Perda tentang penangulangan bencana non alam dengan merinci terkait penganggaran, pencatatan dan pelaporan serta memaksimalkan peran APIP. Dalam penetapan pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan Kementerian Keuangan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan Kementerian Dalam Negeri terus mendorong Pemerintah Daerah untuk Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan baik. dan untuk penelitian selanjutnya penelitian bersifat sumatif dimana fokus penelitian akan lebih diposisikan tataran Outcome, benefit dan impact/dampak dari diimplementasikannya kebijakan Innakesda

---

In the incentive policy for health workers in regions dealing with COVID-19 (Innakesda) it is part of the health budget for handling COVID-19 which must be budgeted by local governments sourced from the Refocusing 8% DAU/DBH fund in 2021. It becomes interesting to further study the differences in the results of the implementation of the Innakesda policy carried out by the Regional Government where there are local governments that have succeeded in implementing this policy and there are also regional governments that have not succeeded in doing so. The success in this implementation can be seen from the availability of the budget and the realization of the incentive budget for health workers in the area. Therefore, it is interesting to know the factors that influence a region's success in implementing this policy. This research was conducted with a qualitative approach using in-depth interviews with several key informants and literature review. The analysis was conducted to see the success of Innakesda policy implementation from the dimensions of actors, content, context and processes in regional financial management. The location of the research was conducted in one of the areas that have successfully implemented the implementation of incentive policies for health workers in the regions, namely South Tangerang City. The conclusion of the study illustrates that there are situational context factors for handling the pandemic that rely on the role of health workers as the frontline as well as structural factors on the principle of decentralization of local government administration and humanitarian factors, this context also influences Political Will of the South Tangerang City government in implementing the Innakesda policy. Innakesda policy content in the harmonization of regulations in principle is in harmony with higher regulations to underpin the law on Innakesda policies and various efforts to evaluate policy implementation are also carried out by the central government and the results are used as input in making improvements to policy content in an effort to accelerate the realization of Innakesda in the Government South Tangerang City Area. Political Will of the Mayor of South Tangerang is a key role in the policy implementation process in regional financial management from the planning and budgeting stages in the integration and coordination of refocusing and budget reallocation while maintaining conformity/alignment of achieving RPJMD targets and staying focused on the COVID-19 handling program and Innakesda by looking at budgeting ability. For the implementation and administration stages, the principles of order and compliance in regional financial management are supported by a realization reporting system by utilizing technology in the Planning, Budgeting and Reporting Management Information System (SIMRAL). The research recommends that the South Tangerang City Government make improvements to the Regional Regulation on Disaster Management. Local governments in Indonesia make local regulations on non-natural disaster management with details related to budgeting, recording and reporting as well as maximizing the role of APIP. In determining the provision of incentives for Health Workers, the Ministry of Finance continues to pay attention to regional financial capabilities and the Ministry of Home Affairs continues to encourage Regional Governments to implement the Regional Government Information System (SIPD) properly. Keywords: Health Worker Incentives, Regional Financial Management, COVID-19

Abstrak:

---

---

Abstrak:

---

Abstrak: RS Syarif Hidayatullah sejak tahun 2018 telah bergabung dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Status Rumah Sakit berubah dari yang semula Yayasan menjadi Unit BLU dari UIN Syarif Hidayatullah. Beberapa masalah muncul antara lain mengenai pengadaan, keuangan dan kepegawaian. Masalah-masalah yang muncul dalam suatu kebijakan dapat menunjukkan apakah buruk dalam formulasi kebijakan, ketidaktepatan implementasi, rendahnya efektivitas evaluasi, atau kurang mendukungnya berbagai aktor serta faktor eksternal dan internal yang berperan dalam tahapan pengembangan kebijakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan framework siklus kebijakan.
Hasil penelitian didapatkan formulasi kebijakan bersifat top down, Rumah Sakit tidak banyak dilibatkan. Pada proses adopsi, saat ini baru terbentuk pedoman pengadaan barang dan jasa, pedoman kepegawaian dan keuangan belum terbentuk. Pada implementasi, Renstra baru belum ada, SPM sudah ada, namun monitoring belum dilakukan secara optimal. Hanbatan yang dialami antara lain adanya perbedaan pemahaman antara Rumah Sakit dengan UIN dalam komunikasi. Dalam sumber daya, ada kekosongan SDM di jajaran manajemen dan belum adanya pedoman kepegawaian. Dalam sumber daya financial, kurangnya fleksibilitas keuangan RS. Dalam birokrasi, Rumah Sakit belum tercantum dalam statuta UIN Syarif Hidayatullah

---

Syarif Hidayatullah Hospital since 2018 has joined UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. The status of the hospital changed from what was originally a Foundation to a BLU Unit of UIN Syarif Hidayatullah. Several problems arose among others regarding procurement, finance and staffing. Problems that arise in a policy can indicate whether it is bad in policy formulation, imprecise implementation, low effectiveness of evaluation, or lack of support for various actors and external and internal factors that play a role in the policy development stage. This research is a qualitative research with a policy cycle framework.
The results showed that the policy formulation was top down, hospitals were not involved much. In the adoption process, currently only guidelines for the procurement of goods and services have been formed, and personnel and financial guidelines have not yet been formed. In implementation, the new Strategic Plan does not yet exist, SPM already exists, but monitoring has not been carried out optimally. The obstacles experienced include differences in understanding between hospitals and UIN in communication. In terms of resources, there is a vacancy in human resources in management and there is no staffing guideline. In terms of financial resources, the lack of financial flexibility of hospitals. In the bureaucracy, hospitals have not been listed in the statutes of UIN Syarif Hidayatullah

Abstrak: Latar Belakang : Implementasi sistem rujukan nasional sudah dilakukan sejak tahun 2014 sebagai bagian dari Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Isu ini menjadi penting karena sistem rujukan regional menjamin setiap individu mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal pada setiap level pusat kesehatan per regional wilayah penetapan. Tujuan Penelitian : Dilakukan analisis penguatan fungsi RSUD Dr H. Mohamad Rabain Muara Enim sebagai salah satu rumah sakit rujukan regional di wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016. Metode Penelitian : Suatu studi dengan pendekatan kualitatif untuk melakukan analisis penguatan fungsi RSUD Dr H. Mohamad Rabain Muara Enim sebagai salah satu rumah sakit rujukan regional di wilayah Propinsi Sumatera Selatan dengan metode telaah dokumen, wawancara mendalam dan Consensus Decision Making Group. Hasil Penelitian : Dijumpai dua kriteria penetapan yang belum sesuai dengan kriteria penetapan dari Kepmenkes Hk.02.02/Menkes/391/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional, yaitu kelas rumah sakit dan akreditasi. Kesimpulan : Sebagian besar kriteria penetapan rumah sakit rujukan regional sudah dipenuhi oleh RSUD Dr.H. Mohamad Rabain Muara Enim. Diharapkan kriteria yang belum dipenuhi akan dilengkapi kurang dari lima tahun semenjak penunjukan. Kata Kunci : Penguatan fungsi, rumah sakit rujukan regional, RSUD Dr H. Mohamad Rabain Muara Enim Backgroud : Since 2014, the Indonesian goverment has been implementing the National health Insurance. Accordingly, the regional refferal system is crucial because its needed to ensure that individuals receive optimal care at the approprite level of health care. Aims of study : This study analyses factors in regional refferal hospital program of Muara Enim hospital. Methods :A qualitative study to evaluate Regional Refferal system in Rabain Hospital in Muara Enm Regency, Province Of South Sumatra, Indonesia, 2016. We compared the conformity between the decree of Indonesia Health Ministry about regional refferal system to the real condition in Rabain Hospital. Data was collected by document review, in-depth interview and Consensus Discussion Making Group. Informants of the study were top manajer and middle manager of Rabain Hospital as stakeholder in each their positions. Results: There were two incoherent criterias among specified criteria by Indonesia Health Ministry. We found hospital class and hospital accreditation were not in the rules. Rabain Hospital was in secondary class; should been in tertiary class and not acrreditated by national hospital accreditation committee yet. Conclusion: Our study results that mostly criterias have been fulfill by Muara Enim Hospital in regional refferal system. Between two incoherent criterias were in process of being accreditated on 2017 and upgraded class hospital being tertiary class by the time less then 5 years since apppointed. Needed commitment of all components in Rabain Hospital and supported by local goverment to accelerate its process. Keywords: Strengthening, Regional Refferal System, Rabain Hospital