Abstrak: Latar Belakang dan Tujuan: Tuberkulosis masih menjadi 10 besar penyebab kematian di seluruh dunia. Indonesia menjadi negara dengan jumlah kasus TB paru terbesar ketiga setelah India dan China. Prevalensi TB paru di Indonesia pada Tahun 2018 sebesar 193/100.000 penduduk dengan jumlah kasus mencapai 845.000 dan 24.000 diantaranya merupakan kasus kebal obat. Salah satu penyebab TB resisten obat adalah tidak teratur minum obat. Kepatuhan minum obat sangat mempengaruhi kesembuhan pasien TB paru. Salah satu penyebab terjadinya kasus putus obat adalah pengawas menelan obat. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018 menunjukan bahwa 30,8% penderita TB paru tidak rutin/patuh minum obat sementara penderita TB paru yang tidak memiliki PMO mencapai 33,8%. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan PMO dengan kepatuhan minum Obat Anti Tuberkulosis (OAT) pada penderita TB paru sensitif obat di Indonesia Tahun 2018. Metode: Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan pendekatan kasus kontrol, populasi sumber merupakan penderita TB paru hasil riskesdas 2018, populasi studi berjumlah 933 orang diambil dari populasi eligible yang memenuhi kriteria inklusi: berumur >15 tahun, didiagnosis TB <6 bulan dan mengetahui fasyankes, kriteria eksklusi:data tidak lengkap. Hasil: Analisis bivariat menunjukan hubungan yang bermakana antara PMO dengan ketidakpatuhan minum obat POR=1,79 (95% CI:1,31-2,35) p=0,000, analisis multivariat menunjukan POR=1,43 (95% CI:1,03-1,99) p=0,0183. Kesimpulan: Ada hubungan yang bermakna antara keberadaan PMO dengan kepatuhan minum obat pada penderit TB paru

Abstrak: Terjaminnya ketersediaan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) lini pertama merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan program penanggulangan TB nasional dengan target Indonesia Bebas TB di tahun 2030. Ketersediaan OAT lini pertama di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama dapat terwujud melalui serangkaian kegiatan manajemen logistik yang dilaksanakan berjenjang oleh Puskesmas, Suku Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi sampai tingkat pusat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dari penelitian ini diperoleh: 1) Input SDM untuk perencanaan, penyimpanan serta distribusi OAT lini pertama telah sesuai pedoman yang berlaku. Meskipun dalam fungsi dan proses perencanan di Sudinkes Jakarta Barat lebih dijalankan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta. 2). Pembiayaan fungsi perencanaan terintegrasi dengan agenda pekerjaan pengelola TB dan mitra kerja sedangkan untuk penyimpanan dan distribusi didukung oleh pembiayaan yang terdapat di bagian umum ataupun tata usaha di setiap institusi. 3) Dokumen pendukung yang perlu perbaikan; BAST distribusi OAT lini pertama ke Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, dan catatan pembersihan gudang serta monitoring pest control. 4). Petunjuk Teknis Pengelolaan Logistik TB yang diterbitkan tahun 2017 belum menjadi rujukan oleh Sudinkes Jakarta Barat dan fasyankes dibawahnya. 5). Sarana dan prasarana fungsi penyimpanan sudah memadai meskipun belum semuanya tersedia baik di gudang Sudinkes Jakarta Barat maupun Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk. 6) SITT digunakan sebagai sumber informasi data kasus TB untuk perencanaan. 7) Tidak ada perbedaan alur proses penyimpanan OAT lini pertama baik di Puskesmas maupun Sudinkes Jakarta Barat. 8) Ketidaktersediaan OAT kategori kombipak di Puskesmas Kebon Jeruk, dan persediaan OAT kategori anak terbatas. Saran peneliti terkait keseluruhan pengelolaan logistik adalah; 1) Pelibatan SDM hingga Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat (bottom up) dalam proses perencanaan, 2). Mempercepat pengusulan pembuatan Keputusan Gubernur DKI mengenai distribusi BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) menggunakan SBBK. 2) Dinas Kesehatan dan Suku Dinas Kesehatan disarankan untuk menyediakan anggaran dalam rangka peningkatan pemenuhan standar gudang penyimpanan obat.