Ditemukan 25645 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Rita Novianti; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Permanasari, Vetty Yulianti, Sinom Priyanti
S-8963
Depok : FKM UI, 2016
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Raydina Khairynnisa; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Pujiyanto, Samsul Bahri
S-9532
Depok : FKM UI, 2017
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Hanifditya Naufal Hidayat; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Pujiyanto, Laksmi Damaryanti
Abstrak:
Read More
Latar Belakang: Peningkatan jumlah peserta BPJS Kesehatan setiap tahunnya tidak sejalan dengan tingkat kepatuhan pekerja bukan penerima upah dalam membayar iuran. Terjadi peningkatan PBPU yang tidak aktif pada tahun 2023 sebesar 32,58 juta jiwa (25%) yang menyebabkan defisit anggaran. Metode: Metode penulisan pada penelitian ini menggunakan literature review. Tujuan: Mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kepatuhan pekerja bukan penerima upah dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. Hasil: Didapatkan 8 artikel yang memenuhi kriteria inklusi untuk disertakan dalam penelitian ini. Definsi kepatuhan adalah perilaku peserta yang secara konsisten membayar iuran tepat waktu, yaitu pada tanggal 1-10 setiap bulannya. Persentase kepatuhan PBPU dalam membayar iuran BPJS Kesehatan berkisar antara 29,5%-84,7% dengan rata-rata sebesar 67,72%. Pengetahuan yang tinggi mengenai manfaat asuransi kesehatan terbukti meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pembayaran, sesuai dengan teori Lawrence Green dan John Nyman. Pendapatan yang lebih tinggi juga meningkatkan kepatuhan. Persepsi positif terhadap layanan dan manfaat BPJS Kesehatan mendorong pembayaran rutin. Usia kepala keluarga yang lebih tua, tarif iuran yang terjangkau, jarak tempuh yang lebih dekat ke tempat pembayaran, dan motivasi yang tinggi juga berkontribusi pada kepatuhan pembayaran iuran. Rekomendasi: BPJS Kesehatan perlu melakukan upaya sosialisasi dan edukasi menyesuaikan karakteristik wilayah dan kerjasama dengan stakeholders, melakukan perbaikan secara berkelanjutan melalui transformasi mutu layanan, dan menjalin kerjasama dengan berbagai kanal layanan serta memberikan edukasi untuk menyediakan sarana layanan pengaduan.
Background: The increase in the number of BPJS Health participants each year is not in line with the level in compliance of independent participants to pay contributions. There was an increase of inactive independent participants in 2023 by 32.58 million people (25%) which caused a budget deficit. Methods: The writing method in this study is using literature review. Objective: To identify factors related to compliance of independent participants to pay BPJS Health contributions. Results: There were 8 articles that fulfilled the inclusion criteria to be included in this study. The definition of compliance is the behavior of participants who consistently pay contributions on time, namely on the 1st-10th of each month. The percentage of PBPU compliance in paying BPJS Health contributions ranged from 29.5%-84.7% with an average of 67.72%. High knowledge of health insurance benefits is proven to increase awareness and payment compliance, in accordance with Lawrence Green and John Nyman's theory. Higher income also increases compliance. Positive perceptions of BPJS Kesehatan services and benefits encourage regular payments. Older age of the head household, affordable contribution rates, closer distance to the payment center, and high motivation also contribute to the compliance of contribution payment. Recommendation: BPJS Kesehatan needs to make socialization and education efforts according to regional characteristics and cooperation with stakeholders, make continuous improvements through service quality transformation, and cooperate with various service channels and educate them to provide complaint service facilities.
S-11701
Depok : FKM UI, 2024
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Renny Nurhasana; Promotor: Budi Hidayat; Kopromotor: Pujiyanto; Penguji: Hasbullah Thabrany, Purnawan Junadi, Mardiati Nadjib, Fachmi Idris, Vivi Yulaswati, Alin Halimatussadiah
D-375
Depok : FKM-UI, 2018
S3 - Disertasi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dhea Amira Ghassani; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Elven Martini
Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) BPJS Kesehatan Jakarta Barat tahun 2017. Penelitian ini merupakan jenis kuantitatif dengan menggunakan data primer dan studi cross sectional. Hasil yang didapatkan yaitu terdapat sebanyak 85% peserta yang patuh membayar iuran BPJS Kesehatan dan sebanyak 15% yang tidak patuh membayar iuran. Faktor ekonomi, sosio-demografi, dan sosio-psikologi dianalisis pada penelitian ini. Variabel yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran adalah variabel pendapatan per bulan yang merupakan salah satu variabel pada faktor ekonomi dengan p-value 0,004. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor sosio-demografi dan sosio-psikologi dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan.
Kata kunci : kepatuhan membayar iuran, BPJS kesehatan
This study aimed to determine the factors that influence the contributions compliance of West Jakarta BPJS Health Beneficiary independent participants (PBPU) in 2017. This research was a quantitative research using primary data and cross sectional study. The result showed that there are 85% of participants who dutifully paid dues BPJS Health and as much as 15% who did not obediently pay dues. Economic, socio-demographic, and socio-psychological factors were analyzed in this study. Variables relating to payroll compliance are variable income per month which was one of variable on economic factor with p-value 0,004. There was no significant correlation between socio-demographic and socio-psychological factors with BPJS Health contribution compliance.
Keywords : Willingness to pay, social health insurance, health insurance premium
Read More
Kata kunci : kepatuhan membayar iuran, BPJS kesehatan
This study aimed to determine the factors that influence the contributions compliance of West Jakarta BPJS Health Beneficiary independent participants (PBPU) in 2017. This research was a quantitative research using primary data and cross sectional study. The result showed that there are 85% of participants who dutifully paid dues BPJS Health and as much as 15% who did not obediently pay dues. Economic, socio-demographic, and socio-psychological factors were analyzed in this study. Variables relating to payroll compliance are variable income per month which was one of variable on economic factor with p-value 0,004. There was no significant correlation between socio-demographic and socio-psychological factors with BPJS Health contribution compliance.
Keywords : Willingness to pay, social health insurance, health insurance premium
S-9464
Depok : FKM UI, 2017
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Andi Eka Putra; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Ede Surya Darmawan, Meri Lestari, Rien Pramindari
Abstrak:
Read More
Pendahuluan: Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang wajib diperoleh bagi seluruh masyarakat dan dijamin oleh negara melalui pencapaian UHC. Dalam rangka mencapai UHC, Indonesia memulai program asuransi sosial yang disebut Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak tahun 2014. Beberapa tahun awal, program JKN mengalami defisit walaupun mengalami surplus di masa COVID-19, namun diprediksi akan mengalami defisit kembali akibat biaya kesehatan dan utilitas dari layanan kesehatan yang semakin meningkat. Dengan tujuan agar program JKN dapat berkelanjutan, maka penting untuk memperhatikan faktor pengumpulan dana, pooling risiko, serta pembelanjaan kesehatan yang efisien. Dana yang terkumpul sangat bergantung pada status keaktifan kepesertaan. Khususnya pada peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) merupakan segmen yang paling tinggi ketidakaktifan status kepesertaannya. Tujuan: Oleh sebab itu, penting untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi status keaktifan kepesertaan JKN pada segmen tersebut agar pengumpulan dana dapat dimaksimalkan. Metode: Penelitian ini dilakukan dengan metode cross sectional data sekunder Data Sampel BPJS Kesehatan tahun 2023. Melalui persamaan logistic model Logit untuk mencari hubungan dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Hasil: Total sampel 589.529 orang, didapatkan bahwa seluruh provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta, domisili di luar negeri, perempuan, usia muda, peserta yang memilih hak kelas kepesertaan I dan II, serta peserta yang memilih Puskesmas memiliki probabilitas status kepesertaan tidak aktif secara signifikan. Hanya frekuensi utilisasi FKTP, FKRTL dan peserta yang memilih FKTP di Klinik Pratama dan yang belum kawin memiliki probabilitas status kepesertaan aktif secara signifikan. Kesimpulan: Perlunya kerjasama lintas sektoral serta evaluasi beberapa regulasi atau kebijakan dalam meningkatkan status kepesertaan JKN agar mampu menyelenggarakan program JKN yang berkelanjutan
Introduction: Health is a basic need that must be obtained by the entire community and is guaranteed by the state through the achievement of Univesal Health Coverage (UHC). In order to achieve UHC, Indonesia launched a social insurance program called the National Health Insurance (JKN) in 2014. In the initial years, the JKN program experienced a deficit, although it experienced a surplus during the pandemic of COVID-19, but it is predicted to experience a deficit again due to increasing healthcare costs and healthcare service utilization. In order for the JKN program to be sustainable, it is important to pay attention to the factors of fund collection, risk pooling, and efficient healthcare purchasing. The collected funds are highly dependent on the active membership status. Specifically, for the JKN participants in the Non-Wage Earners (PBPU) and Non-Workers (BP) segments, they have the highest inactivity rate in thei membership status. Objective: Therefore, it is important to study the factors that influence the active membership status of the JKN program in Non-Wage Earners and Non-Workers segments in order to maximize fund collection. Method: This research was conducted using a cross-sectional method with secondary data from the 2023 BPJS Kesehatan Sample Data. The Logit logistic model equation was used to find the relationship and probability of the influencing factors. Results: From a total sample of 589,529 people, it was found that all provinces in Indonesia except DKI Jakarta, domicile abroad or living abroad, female, young age, participants who choose class I and II membership rights, and who choose Puskesmas (primary health centers) have a signifincantly higher probability of inactive membership status. Only the frequency of utilization of primary healthcare facilities, referral healthcare facilities and participants who choose Clinics and those who are unmarried have a significantly higher probability of active membership status. Conclusion: The need for cross-sectoral collaboration and evaluation of several regulations of policies to improve JKN membership status in order to be able to organize a sustainable JKN program
T-7130
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Farid Akhmad Zamani; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Pujiyanto, Muhammad Ridha Akbar
Abstrak:
Pemerintah menaikkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional mulai 1 Januari 2020. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) merupakan peserta yang terdampak karena kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan mereka membayar iuran JKN sendiri, tanpa bantuan pemerintah atau pemberi kerja. Penelitian ini mencoba menganalisis persepsi peserta PBPU terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana keputusan responden terhadap kepesertaan JKN ke depan. Penelitian ini menggunakan rancangan studi cross sectional dengan sampel sebanyak 100 responden, yang merupakan peserta PBPU dengan studi kasus pedagang di Pasar Asemka Jakarta Barat. Analisis data dilakukan dengan tabulasi dan uji statistik chi square dan t-test. Hasil penelitian mendapatkan bahwa 52 persen responden mempunyai persepsi negatif terhadap kebijakan, dan sebanyak 54 persen responden menyatakan akan berhenti membayar iuran JKN. Persepsi yang buruk sejalan dengan pilihan responden untuk berhenti membayar iuran JKN, dan bermakna secara statistik. Variabel lain yang juga sejalan dan bermakna secara statistik adalah tingkat pendapatan. Sementara pengetahuan, sikap dan pengalaman dalam layanan JKN tidak bermakna secara statistik. Hasil dari penelitian ini menyarankan perlunya memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat terkait dengan kenaikan iuran JKN termasuk konsekuensinya, baik melalui diseminasi langsung maupun tidak langsung. Kata kunci: Kenaikan Iuran, Persepsi, Sikap, Pengalaman, Pengetahuan, Keputusan, JKN, PBPU. \ The government increases national health insurance contributions starting January 1, 2020. Non-Wage Worker Participants (PBPU) are the participants affected by the policy. This is because they pay JKN contributions themselves, without the help of the government or employers. This study tries to analyze the PBPU participant's perception of the policy and how the respondent's decision on JKN membership going forward. This study uses a cross sectional study design with a sample of 100 respondents, who are PBPU participants with a case study of traders in the West Jakarta Asemka Market. Data analysis was performed by tabulation and chi square statistical test and t-test. The results found that 52 percent of respondents had a negative perception of the policy, and as many as 54 percent of respondents said they would stop paying JKN contributions. Poor perception is in line with respondents' choice to stop paying JKN contributions, and is statistically significant. Another variable that is also in line and statistically significant is the level of income. While knowledge, attitude and experience in JKN services are not statistically significant. The results of this study suggest the need to provide a correct understanding to the community related to the increase in JKN contributions, including the consequences, both through direct and indirect dissemination. Keywords: Increase in Contribution, Perception, Attitude, Experience, Knowledge, Decision, JKN, PBPU
Read More
S-10254
Depok : FKM-UI, 2020
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Farid Akhmad Zamani; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Pujiyanto, Muhammad Ridha Akbar
Abstrak:
Pemerintah menaikkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional mulai 1 Januari 2020. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) merupakan peserta yang terdampak karena kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan mereka membayar iuran JKN sendiri, tanpa bantuan pemerintah atau pemberi kerja. Penelitian ini mencoba menganalisis persepsi peserta PBPU terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana keputusan responden terhadap kepesertaan JKN ke depan. Penelitian ini menggunakan rancangan studi cross sectional dengan sampel sebanyak 100 responden, yang merupakan peserta PBPU dengan studi kasus pedagang di Pasar Asemka Jakarta Barat. Analisis data dilakukan dengan tabulasi dan uji statistik chi square dan t-test. Hasil penelitian mendapatkan bahwa 52 persen responden mempunyai persepsi negatif terhadap kebijakan, dan sebanyak 54 persen responden menyatakan akan berhenti membayar iuran JKN. Persepsi yang buruk sejalan dengan pilihan responden untuk berhenti membayar iuran JKN, dan bermakna secara statistik. Variabel lain yang juga sejalan dan bermakna secara statistik adalah tingkat pendapatan. Sementara pengetahuan, sikap dan pengalaman dalam layanan JKN tidak bermakna secara statistik. Hasil dari penelitian ini menyarankan perlunya memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat terkait dengan kenaikan iuran JKN termasuk konsekuensinya, baik melalui diseminasi langsung maupun tidak langsung. Kata kunci: Kenaikan Iuran, Persepsi, Sikap, Pengalaman, Pengetahuan, Keputusan, JKN, PBPU. \ The government increases national health insurance contributions starting January 1, 2020. Non-Wage Worker Participants (PBPU) are the participants affected by the policy. This is because they pay JKN contributions themselves, without the help of the government or employers. This study tries to analyze the PBPU participant's perception of the policy and how the respondent's decision on JKN membership going forward. This study uses a cross sectional study design with a sample of 100 respondents, who are PBPU participants with a case study of traders in the West Jakarta Asemka Market. Data analysis was performed by tabulation and chi square statistical test and t-test. The results found that 52 percent of respondents had a negative perception of the policy, and as many as 54 percent of respondents said they would stop paying JKN contributions. Poor perception is in line with respondents' choice to stop paying JKN contributions, and is statistically significant. Another variable that is also in line and statistically significant is the level of income. While knowledge, attitude and experience in JKN services are not statistically significant. The results of this study suggest the need to provide a correct understanding to the community related to the increase in JKN contributions, including the consequences, both through direct and indirect dissemination. Keywords: Increase in Contribution, Perception, Attitude, Experience, Knowledge, Decision, JKN, PBPU
Read More
S-10254
Depok : FKM-UI, 2020
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Yose Devi Hidayat; Pembimbing: Hasbullah Thabrany; Penguji: Kurnia Sari, Yessi Kumalasari
Abstrak:
Penelitian ini membahas mengenai pendaftaran BPJS Kesehatan pada pekerja bukan penerima upah dan merupakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan disain studi cross-sectional. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer yang didapat melalui pengisian kuesioner oleh 110 orang pekerja bukan penerima upah. Hasil analisis menunjukan bahwa sebanyak 37 orang atau 33,6% dari total responden sudah mendaftar BPJS Kesehatan dan sebanyak 73 orang atau 66,4% dari total responden belum mendaftar BPJS Kesehatan. Hasil uji Chi-Square menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pendidikan, jenis usaha, paparan informasi JKN, frekuensi keluhan, jumlah keluhan, dan penilaian kesehatan dengan pendaftaran BPJS Kesehatan pada pekerja bukan penerima upah di kelurahan Selamat, Jambi periode Desember 2014. Kata Kunci: BPJS Kesehatan, Pekerja Bukan Penerima Upah, Jambi This study is a quantitative research with descriptive cross-sectional study design aim to estimates the enrollment determinant of BPJS Kesehatan among self employed without employee. The data used in this research is primary data obtained through questionnaires by 110 self employed without employee. Results of the analysis showed that 37 people or 33.6% of total respondents have been enrolled to BPJS Kesehatan and the rest, 73 people or 66.4% have not enrolled to BPJS Kesehatan. Chi-Square test results showed that there are significant relationship between education, business type, exposure of JKN information, the frequency illness, the number of illness, and perceived health with the enrollment of BPJS Kesehatan among self employed without employee in Selamat village, Jambi, December 2014. Key words: BPJS Kesehatan, Self Employed without Employee, Jambi
Read More
S-8648
Depok : FKM-UI, 2015
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Anggi Dwi Fadila; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Pujiyanto; Eddy Sulistijanto Hadie
Abstrak:
Keberlangsungan program BPJS Kesehatan didukung oleh iuran yang diperoleh dari peserta yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Peserta mandiri atau PBPU merupakan salah satu jenis peserta dalam JKN. Namun, jumlah persentase kolektabilitas iuran pada peserta mandiri di BPJS Kesehatan Kota Bekasi belum mencapai target ideal 100%, sampai dengan bulan April 2020 hanya sebesar 86,88%. Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku kepatuhan peserta mandiri dalam melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan di BPJS Kesehatan KC Kota Bekasi. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Populasi dalam penelitian ini merupakan peserta mandiri yang terdaftar di BPJS Kesehatan Kota Bekasi dengan sampel 124 responden. Pengambilan data dilakukan dengan cara accidental sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner online. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah peserta mandiri yang patuh membayar iuran (76,6%) lebih tinggi dibandingkan dengan peserta yang tidak patuh membayar iuran (23,4%). Selain itu, faktor predisposisi pada variabel pengetahuan (p-value = 0,032) memiliki hubungan yang bermakna dengan perilaku kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Sedangkan faktor pemungkin dan faktor pendorong tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Kata kunci: BPJS Kesehatan, Peserta Mandiri, Kepatuhan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan The progression of the BPJS Health program is supported by payment premiums that obtained from participants who registered with BPJS Kesehatan. Independent participants or PBPU are one of the type participants in JKN. But, the percentage of contribution collectibility for independent participants in BPJS Kesehatan Bekasi City has not reached the ideal target of 100%, until April 2020 only amounted to 86.88%. The purpose of this research is to find out the factors related to the compliance behavior of independent participants in making BPJS Health payment premium at branch office BPJS Kesehatan in Bekasi City. The methodology of this research is quantitative research by using cross sectional study design. Population in this research is independent participants who registered in BPJS Kesehatan Bekasi city with 124 respondents as sample. Data retrieval from the participants by using accidental sampling. The data collection has been collected through online questionnaire. The results indicated that the number of independent compliance participants in payment premium is 76.6%, which is higher than noncompliance participants, only get 23,4%. In addition, predisposing factors of variable (pvalue = 0.032) has a significant relationship with the compliance behavior in payment premium of BPJS Kesehatan. While as, the enabling factors and reinforcing factors do not have relationship with compliance behavior in payment premium of BPJS Kesehatan. Key words: BPJS Kesehatan, Independent Participants, Compliance in Payment Premium of BPJS Health.
Read More
S-10426
Depok : FKM-UI, 2020
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉