Abstrak: Abstrak

Pola pembayaran pelayanan persalinan pervaginam normal yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan adalah dengan cara nonkapitasi yakni sebesar Rp.600.000. Fasilitas Kesehatan sebagai mitra kerja BPJS Kesehatan diharuskan memberikan pelayanan kesehatan sesuai perjanjian kerjasama dan tanpa menarik iur-biaya. Penarikan iur-biaya yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan mitra kerja BPJS merupakan salah satu tindakan kecurangan (fraud). Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor kebutuhan finansial menjadi pendorong bagi klinik mitra kerja BPJS Kesehatan untuk menarik iur biaya pada peserta BPJS Kesehatan. Pegawasan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, DinKes, serta Kementrian Kesehatan belum dilakukan secara optimal dan penggunaan sanksi seperti yang tertuang didalam PMK No. 36 Tahun 2015 juga belum dilakukan sepenuhnya. Berdasarkan hasil tersebut penulis menyarankan untuk dilakukannya analisis unit cost terkait pelayanan persalinan pervaginam normal dan ditingkatkannya pengawasan oleh BPJS Kesehatan dan semua pihak yang terkait untuk menjamin fasilitas pelayanan kesehatan sebagai mitra kerja BPJS Kesehatan memberikan pelayanan yang bermutu dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

The pattern of a normal vaginal delivery service payments paid by BPJS is by nonkapitasi which amounted to 600,000. Health Facility as partners BPJS required to provide appropriate health services cooperation agreement and without cost-sharing. Cost-sharing withdrawals carried out by health care facilities BPJS partners is one act of fraud (fraud). This research was conducted using qualitative method. The research found that the factor of financial needs become the driving force for the clinic BPJS partners to attract participants BPJS cost sharing on health. Supervision conducted by BPJS Health, Health Office, and the Ministry of Health is not optimal and the use of sanctions as stipulated in the Regulation of Healt Minister No. 36 2015 has not been done completely. Based on these results the authors suggest to do the analysis of the unit cost of service related to normal delivery and increased supervision by BPJS Health and all parties concerned to ensure the health care facility as a partner BPJS provide quality services and in accordance with the prescribed rules.

Abstrak:

---

Abstrak:

---

Abstrak:

Abstrak: Pada tahun 2014, BPJS Kesehatan memiliki angka rasio klaim mencapai 104,73% sedangkan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok memiliki angka rasio klaim lebih dari 100% setiap bulannya pada tahun 2015. Kondisi ini mengartikan bahwa biaya klaim yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan premi yang diterima. Rawat Inap Tingkat Lanjut menjadi salah satu jenis pelayanan yang menerima biaya klaim paling besar untuk pemanfaatan pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang berhubungan dengan besaran klaim rawat inap tingkat lanjut peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok Periode September 2014-September 2015. Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif dengan desain studi crosssectional. Data yang digunakan berasal dari data sekunder register klaim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur, lama hari rawat, diagnosis penyakit, severity level, kelas perawatan, tipe rumah sakit, jenis kepesertaan memiliki hubungan yang signifikan dengan besaran klaim rawat inap tingkat lanjut (p=0,0005), sedangkan jenis kelamin tidak ditemukan memiliki hubungan yang signifikan dengan besaran klaim rawat inap tingkat lanjut (p=0,579). Variabel yang paling berhubungan dengan besaran klaim rawat inap tingkat lanjut adalah variabel severity level 3. Kata Kunci: Besaran Klaim; Rawat Inap Tingkat Lanjut; Jaminan Kesehatan Nasional

---

In 2014, BPJS Kesehatan have claims ratios reached 104.73% while in BPJS Kesehatan Depok have claims ratios more than 100% per month in 2015. This condition means that the cost of claims incurred is greater than the premium income be accepted. Secondary Care Inpatient is one of the types of health services that receive the most claim costs for the utilization of health services. This research aims to examine the factors associated with the number of claims secondary care inpatient of participants National Health Insurance in BPJS Depok period September 2014- September 2015. This research is quantitative descriptive and applied cross-sectional design. Data were collect from secondary source, for example claims register data. The results showed that the age, length of stay, diagnosis of disease, severity level, care class, hospital type, the type of membership has a significant correlation with the number of the secondary care inpatient claims (p = 0,0005), whereas gender was not found to have a significant correlation with tthe number of the secondary care inpatient claims (p = 0,579). The variables most associated with the number of the secondary care inpatient claims are variable severity level 3. Keywords: Claims, Secondary Care Inpatient; National Health Insurance

Abstrak: Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan angka rujukan peserta selama bulan Januari-Maret 2015. Sampel adalah Puskesmas Cimanggis dengan angka rujukan tinggi dan Puskesmas Cipayung dengan angka rujukan rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka rujukan dipengaruhi oleh kebijakan, ketersediaan obat, peralatan penunjang pelayanan kesehatan, pemahaman dokter tentang prosedur rujukan dan peran gatekeeper. Diagnosis penyakit yang banyak dirujuk di kedua puskesmas adalah penyakit jantung. Hal tersebut berhubungan dengan ketersediaan obat dan peralatan penunjang pelayanan kesehatan serta peran gatekeeper. Pasien penyakit jantung memerlukan tindakan promotif preventif serta kontrol rutin setiap bulan untuk pemeriksaan dan menebus obat di RS, sehingga mempengaruhi angka rujukan. Diharapkan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak Puskesmas dalam mengendalikan pelayanan rujukan. Kata Kunci: rujukan peserta JKN, puskesmas, BPJS This qualitative study aimed to analyze the factors associated with the referral of BPJS members during January until March 2015. Samples were Cimanggis and Cipayung health centers representing high and low referral cases respectively. The results showed that the referral numbers were influenced by the policy, availability of drugs, medical equipment, physician perceptionabout the referral procedure as well asthe role of gatekeeper. Heart disease was the diagnosis with the highest referral number in the sampled health centers. Factors were related to the availability of drugs, medical equipment as well as the role of gatekeeper. Patients with heart disease require preventive and promotive actions, regular controls, and monthly check up and drugs in hospitals, this has made increased referral numbers. It is expected that BPJS Kesehatan will improve coordination with the health center to manage the referral system. Key Words: referral, JKN, health center, BPJS

Abstrak: Manajemen klaim memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu pada pembayaranatas pelayanan kesehatan yang telah diberikan menggunakan asuransi (BPJS Kesehatan).Unit ini menentukan arus kas keuangan rumah sakit dan menentukan suatu klaim harussegera dibayar, ditunda maupun ditolak. Penelitian ini menggunakan metode literaturereview yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pending claim BPJSKesehatan di rumah sakit. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendapatkan gambaranpelaksanaan dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya pendingclaim BPJS Kesehatan di rumah sakit serta upaya untuk menguranginya. Untukmemperoleh literatur yang layak uji, dilakukan tinjauan literatur menggunakan pedomanPRISMA. Kemudian didapatkan 15 penelitian yang layak uji. Hasil penelitian ini adalah6 faktor yang mempengaruhi terjadinya pending claim BPJS Kesehatan di rumah sakit,yaitu faktor sumber daya manusia, kebijakan/SOP, sarana dan prasarana, administrasiklaim, faktor eksternal, dan evaluasi. Faktor administrasi klaim merupakan faktorterbanyak yang menyebabkan terjadinya pending claim di rumah sakit. Rumah sakitsudah melakukan upaya untuk mengurangi ternyadinya pending claim BPJS Kesehatan,tetapi masih banyak berkas klaim yang dikembalikan oleh BPJS Kesehatan. Untuk itu,rumah sakit juga perlu membuat strategi dan melaksanakan secara berkelanjutan untukmengurangi dampak yang dapat ditimbulkan.Kata kunci: Berkas klaim, BPJS Kesehatan, klaim BPJS, Pending claim, rumah sakit.

---

Claim management has a very important function, including payment for healthservices that have been provided using insurance (BPJS of health). This unit determinesthe financial cash flow of the hospital and determines a claim must be paid immediately,postponed or rejected. This study use a literature review method that discuss factorsrelated to pending claim BPJS at the hospital. The purpose of this study is to get anoverview of the implementation and what factors are related to pending BPJS claim andefforts to reduce them. In order to acquire a proper literature test, a literature review wasconducted using PRISMA guidelines. The search found 15 studies that eligible for thestudy.The 15 studies showed factors related to pending claim at hospital were humanresource, policy, facilities and infrastructure, claim administration, external factor andevaluation. Claim administration factor more likely appeared as cause for pending BPJSclaim. The hospitals have made efforts to reduce pending BPJS claim, but there are stillmany claim files returned by BPJS Health. For this reason, the hospitals also must createstrategies and implement sustainably to overcome the impact caused by pending BPJSclaim.Key words: BPJS claim, BPJS of health, claim file, hospitals, pending claim.

Abstrak: Keberlangsungan program BPJS Kesehatan didukung oleh iuran yang diperoleh dari peserta yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Peserta mandiri atau PBPU merupakan salah satu jenis peserta dalam JKN. Namun, jumlah persentase kolektabilitas iuran pada peserta mandiri di BPJS Kesehatan Kota Bekasi belum mencapai target ideal 100%, sampai dengan bulan April 2020 hanya sebesar 86,88%. Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku kepatuhan peserta mandiri dalam melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan di BPJS Kesehatan KC Kota Bekasi. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Populasi dalam penelitian ini merupakan peserta mandiri yang terdaftar di BPJS Kesehatan Kota Bekasi dengan sampel 124 responden. Pengambilan data dilakukan dengan cara accidental sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner online. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah peserta mandiri yang patuh membayar iuran (76,6%) lebih tinggi dibandingkan dengan peserta yang tidak patuh membayar iuran (23,4%). Selain itu, faktor predisposisi pada variabel pengetahuan (p-value = 0,032) memiliki hubungan yang bermakna dengan perilaku kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Sedangkan faktor pemungkin dan faktor pendorong tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Kata kunci: BPJS Kesehatan, Peserta Mandiri, Kepatuhan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan The progression of the BPJS Health program is supported by payment premiums that obtained from participants who registered with BPJS Kesehatan. Independent participants or PBPU are one of the type participants in JKN. But, the percentage of contribution collectibility for independent participants in BPJS Kesehatan Bekasi City has not reached the ideal target of 100%, until April 2020 only amounted to 86.88%. The purpose of this research is to find out the factors related to the compliance behavior of independent participants in making BPJS Health payment premium at branch office BPJS Kesehatan in Bekasi City. The methodology of this research is quantitative research by using cross sectional study design. Population in this research is independent participants who registered in BPJS Kesehatan Bekasi city with 124 respondents as sample. Data retrieval from the participants by using accidental sampling. The data collection has been collected through online questionnaire. The results indicated that the number of independent compliance participants in payment premium is 76.6%, which is higher than noncompliance participants, only get 23,4%. In addition, predisposing factors of variable (pvalue = 0.032) has a significant relationship with the compliance behavior in payment premium of BPJS Kesehatan. While as, the enabling factors and reinforcing factors do not have relationship with compliance behavior in payment premium of BPJS Kesehatan. Key words: BPJS Kesehatan, Independent Participants, Compliance in Payment Premium of BPJS Health.

Abstrak:

---