Abstrak: Skripsi ini membahas tentang implementasi sistem administrasi kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Layanan Operasional Kabupaten Bogor. Dari penelitian ini didapatkan bahwa sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, teknologi informasi, dan kebijakan dapat menunjang pelaksanaan administrasi kepesertaan. Proses pendaftaran peserta, perubahan data peserta, dan pengalihan data kepesertaan juga merupakan bagian dari sistem administrasi kepesertaan. Implementasi juga terlihat dari kesesuaian hasil proses administrasi yang dimulai dari pendaftaran peserta hingga resmi dinyatakan sebagai peserta dengan diberikannya kartu peserta. Penambahan loket pendaftaran, perbaikan dan pengembangan aplikasi kepesertaan, dan penjadwalan rutin sosialisasi dapat menjadi pertimbangan dalam mengatasi kendala yang ada.
Kata kunci : Implementasi sistem administrasi kepesertaan, BPJS Kesehatan.

---

This paper discusses the implementation of the administrative system of participation in health BPJS Bogor District Office Operational Services. From this study, it was faound that the human resources, budget, infrastructure, information technology and policies to support the administration of membership. The registration process participants, change participant data transfer and membership data transfer is also part of the administrative system of membership. Implementation is also visible on the suitability of the results of the administrative process that starts from registration of participants to the registration booth, improvement and development of membership application and scheduling routine socialiation can be considered in overcoming the existing obstacles.
Keywords : membership administration system implementation, BPJS Kesehatan

Abstrak: Skripsi ini membahas tentang gambaran pelaksanaan administrasi kepesertaan dikantor BPJS Kesehatan cabang Bogor. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data secara kualitatif yaitu wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menyarankan bahwa adabeberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses administrasi kepesertaan, antara lain pemberdayaan SDM yang ada di BPJS Kesehatan, pengembangan dan penguatan sistem website, dan percepatan layanana dministrasi di loket pelayanan. Sehingga, proses administrasi kepesertaan seperti proses pendaftaran peserta, pengalihan kepesertaan, dan perubahan data peserta dapat berjalan lancar dan optimal.
Kata Kunci :BPJS Kesehatan, kepesertaan, pendaftaran , pengalihan peserta, perubahan dat apeserta

---

The study aims to overview about the implementation participants administration ofBPJS Kesehatan Bogor. This study is descriptive research with qualitative methodeby depth interview, observation, and document review to cellect data . The researchersuggests some suggestions for the implementation of participant administration, suchas empowerment of human resources, development and strengthening websitesystem, and faster administration services in service counter. So that, theimplementation of participants administration process in BPJS Kesehatan such asregistration process, transferring of participants status, and updating data ofparticipants will work at ease and optimally.
Keywords :BPJS Kesehatan, participants, registration, transferring, updating

Abstrak: Tesis ini membahas pengendalian kualitas data dalam sistem informasi kepesertaan BPJS Kesehatan setelah berubah bentuk dari perusahaan menjadi badan hukum pada tanggal 1 Januari 2014. Studi ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pegawai, data peserta, teknologi informasi, prosedur kerja atau mekanisme, desain produk, pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi, standar kualitas dan umpan balik mempengaruhi kualitas data kepesertaan. Oleh karena itu, disarankan agar BPJS Kesehatan mengendalikan faktor-faktor tersebut secara terus menerus, sehingga informasi yang dihasilkan relevan, akurat, lengkap dan tepat waktu.
Kata kunci: Kualitas, pengendalian kualitas, data, informasi, sistem informasi

---

This thesis discusses the quality control of data in membership information systems BPJS Kesehatan after transformed from the company became a legal entity on January 1st 2014. Study was a qualitative descriptive study. The results showed that factors such as employee, customers data, information technology, work procedures or mechanisms, product design, information technology infrastructure maintenance, quality standards and feedback affect the quality of membership data. Therefore, it is recommended that BPJS Kesehatan controlling those factors continuously, so that the resulting information is relevant, accurate, complete and timely.
Key words: Quality, quality control, data, information, information system

Abstrak: Kegiatan Tele Collecting merupakan bentuk inisiatif dari cara penagihan iuran telah diimplementasikan sejak tahun 2017 hingga saat ini. Kegiatan tersebut berfokus peningkatan kolektabilitas iuran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetaui pengaruh dari implementasi Tele Collecting terhadap peserta mandiri dalam membayar tunggakan iuran di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tangerang tahun 2018. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif deskriptif. Implementasi kegiatan Tele Collecting di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tangerang untuk pelaksanaannya sudah cukup baik. Namun untuk pencapaian hasil kegiatan masih belum sesuai target yang ditentukan. Dari total peserta menunggak, hanya 55,25% yang ditelepon petugas dengan rincian 23% telepon diangkat dan terjadi percakapan. Sedangkan dari total telepon diangkat tersebut, hanya 53% yang berkomitmen membayar dengan 2,3 % peserta yang benar-benar melakukan pembayaran. Kendala utama dalam proses Tele Collecting adalah data kepesertaan yang kurang update sehingga banyak terdapat nomor telepon peserta yang tidak valid/ tidak aktif dan tidak terdapat fasilitas berupa penyediaan ruangan khusus Tele Collecting. Diharapkan adanya penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) baku, dan perbaikan atas data kepesertaan untuk menunjang pelaksanaan Tele Collecting yang efisien.
Kata Kunci: Implemantasi; Tele Collecting; Tunggakan Iuran; BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tangerang

---

Tele Collecting activity is a form of initiative of the collection fee that has been implemented since 2017 until now. These activities focus on increasing the contribution rate. The purpose of this study is to determine the effect of Tele Collecting implementation on the compliance of independent participants in paying the contribution dues in BPJS for Health Tangerang Branch in 2018. The research was conducted using quantitative and qualitative descriptive methods. Implementation of Tele Collecting activities in BPJS for Health Branch Tangerang it is good enough. But for the achievement of the results of activities still not according to the specified target. Of the total delinquent participants, only 55.25% were called by officers with details of 23% of calls lifted and conversations took place. As for the total number of calls raised, only 53% committed to paying 2.3% of the participants actually making the payments. The main obstacle in the Tele Collecting process is the less membership update data so there are many phone numbers of participants who are not valid / inactive. In addition, for the current implementation there are obstacles to the facility in the form of providing a special room Tele Collecting. Expected improvement of Standard Operating Procedures (SOP), and membership data to support efficient implementation of Tele Collecting.
Keywords: Implemantation; Tele Collecting; Unpaid Contributions; BPJS for Health Branch Office of Tangerang

Abstrak: Program Kader JKN-KIS telah berjalan selama satu tahun, sejak April 2017 di BPJSKesehatan Kantor Cabang Depok. Penagihan dan pengumpul iuran pada kelompokPBPU menjadi tujuan utama dari program tersebut. Penelitian ini membahas efektivitasimplementasi program Kader JKN-KIS melalui evaluasi input, process, dan output diBPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah kualitatifmenggunakan wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan telaahdokumen. Variabel yang diteliti menggunakan gabungan Model CIPP (Context, Input,Process, Product) dan Model George Edward III. Hasil dari penelitian menunjukkankomunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan kegiatan program KaderJKN-KIS sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman pelaksanaan sertaterdapat peningkatan angka kolektabilitas kelompok PBPU dari 61,32% menjadi68,80% pada bulan Januari 2018 dan tersisa 25,59% jumlah penduduk kota Depok yangbelum terdaftar sebagai peserta JKN. Walaupun demikian terdapat beberapa hal yanngperlu ditingkatkan dalam program ini, yaitu pengelolaan kembali SDM dan peninjauankembali insentif untuk Kader.
Kata kunci:Kader JKN-KIS, PBPU, Jaminan Kesehatan Nasional, Implementasi, BPJS Kesehatan

---

National Health Insurance (JKN-KIS) Cadre Program has been running for one year,since April 2017 in BPJS Health Depok Branch Office. Billing and collection ofcontributions to PBPU group are the main objectives of the program. This studydiscusses the effectiveness of JKN-KIS Cadre program implementation through input,process, and output evaluation in BPJS Kesehatan Depok Branch Office 2018. This typeof research is qualitative using in-depth interview, Focus Group Discussion (FGD), anddocument review. The variables studied use a combination of CIPP Model (Context,Input, Process, Product) and George Edward III Model. The result of the research showsthat communication, resources, disposition, bureaucracy structure, and program activityof Kader JKN-KIS have been run well and in accordance with the implementationguidelines and there is an increase of collectability rate of PBPU group from 61.32% to68.80% in January 2018 and the remaining 25.59% of the total population of Depok citythat has not been registered as a participant of JKN. Nevertheless, there are severalthings that need to be improved in this program, namely the re-management of humanresources and incentive review for the Cadre.
Key words:Cadre of JKN-KIS, PBPU, National Health Insurance, Implementation, BPJS Kesehatan.

Abstrak: Keberadaan BPJS merupakan kabar yang menggembirakan bagi semua penduduk yang ditanggung, sekaligus menjadi persimpangan jalan bagi rumah sakit swasta dan dokter. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis manfaat dari RS Karya Bhakti kabupaten bekerjasama dengan BPJS meliputi aspek supply, manfaat BPJS dan sikap manajemen terhadap kerjasama dengan BPJS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan delapan orang informan sebagai sumber informasi penelitian ini. Hasil penelitiaan menunjukan bahwa RS Karya Bhakti Kabupaten bogor sedang mempersiapkan proses untuk bekerjasama dan tetap meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Oleh karena itu pihak rumah sakit beserta semua yang terkait di dalamnya untuk menjaga dan meningkatkan mutu rumah sakit dalam persiapan kerja sama dengan BPJS. Kata Kunci : Manfaat BPJS

---

The establishment of BPJS is a great news for all the dependent citizen as well as it become the crossroad for private hospital and doctor. The purpose of this research is to analize the benefit of Karya Bhakti Pratiwi Hospital in corporation with BPJS incuding supplies aspects, the benefit of BPJS and management attitude to cooperate with BPJS. This research uses qualititative methods with eight informends as sources of information for this research. The result shows that Karya Bhakti Hospital is preparing the process to cooperate and in the stage to increase the quality of health services. Therefore the hospital and its stakeholders to maintain and increase the quality of the hospital in prelating cooperation with BPJS Keywords : BPJS Benefit

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang faktor keterlambatan pengajuan klaim non kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) BPJS Kesehatan Layanan Operasional Kabupaten Wonosobo tahun 2017. Berdasarkan telaah dokumen yang dilakukan sebanyak 50,6% FKTP terlambat dalam pengajuan klaim non kapitasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor sumber daya manusia, sarana dan kelengkapan berkas klaim yang berperan dalam keterlambatan pengajuan klaim non kapitasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan dalam penelitian adalah petugas Puskesmas dan BPJS Kesehatan yang berhubungan dengan pengajuan klaim non kapitasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor keterlambatan pengajuan klaim non kapitasi FKTP yaitu tidak adanya pelatihan kepada sumber daya manusia pengajuan klaim, berkas klaim yang tidak lengkap dan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan yang tidak tepat waktu yang menyebabkan motivasi berkurang. Saran yang dapat diberikan oleh Peneliti yaitu BPJS Kesehatan dapat memberikan pelatihan tentang mengoperasikan aplikasi P-care dan sosialisasi tentang kelengkapan berkas klaim kepada petugas penanggung jawab. Kata kunci: faktor keterlambatan, klaim non kapitasi, pengajuan This study discusses the delay factors of non-capitation claims filing of Primary Health Care (PHC) BPJS Health Service Operations Wonosobo Regency in 2017. Based on the document review conducted as much as 50.6% PHC late in the filing of non-capitation claims. This study aims to look at human resource factors, facilities and completeness of claims files that play a role in the delay in filing non-capitation claims. This study used a qualitative approach with in-depth interviews and document review. Informants in the study were Primary Health Care and BPJS Kesehatan officers associated with the filing of non-capitation claims. The results of this study indicate that the delay factor in filing of noncapitation claims PHC is the absence of training to human resources filing claims, incomplete claims file and payment claims by BPJS Kesehatan is not on time which causes motivation is reduced. Suggestions that can be given by Researcher that BPJS Kesehatan can provide training about operational of P-care application and socialization about completeness of claim file to officer in charge. Keywords: delay factors, non capitation claim, filing