Abstrak: Sejak diimplementasikannya program Jaminan Kesehatan Nasional tanggal 1Januari 2014, telah ditemukan banyaknya indikasi fraud yang dilakukan olehberbagai pihak, terutama pihak fasilitas kesehatan. Sebagai respon atas haltersebut pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, menerbitkanPermenkes Nomor 36 Tahun 2015 yang mengatur tentang pencegahan fraud.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan melibatkan pakardalam bidang fraud sebagai narasumber. Tujuan dari penelitian ini adalah untukmeramalkan efektivitas dari Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 dalammemberantas fraud yang dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan. Hasil daripenelitian menunjukan bahwa Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 dinilai belumakan efektif dalam memberantas fraud di fasilitas kesehatan. Hal ini disebabkankarena komitmen Dinas Kesehatan dan pemberi pelayanan kesehatan yang masihmeragukan, dasar hukum pembentukan Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 yangmasih belum kuat, dan terakhir Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 dinilai belumkomprehensif bila dijadikan sebagai strategi anti fraud.
Kata Kunci: Fraud, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kebijakan, Kecurangan, Permenkes Nomor 36 Tahun 2015

---

Indonesia National Health Insurance (JKN) program has officially started onJanuary 1, 2014. Right after that the indication of fraud arise which done byvarious party, especially by the healthcare providers. As the response, Ministry ofHealth Indonesia has issued Minister of Health Decree Number 36/2015 that rulesabout fraud prevention. This type of research is a descriptive-qualitative whichask the fraud experts to forecast the effectiveness of that fraud prevention policy.The aim of this research is to review the prospect of the implementation of fraudprevention policy in order to combat fraudulent act in healthcare providers inIndonesia. The result of this study shows that fraud prevention policy tend to lesseffective in combating fraudulent act. This could happen, according to fraudexperts, because of the decree design is not enough comprehensive as a counterfraud strategy, also there is no clear cause of action, and the last to concern is thelack of commitment of District Health Offices and healthcare providers tocooperate.
Keywords: Fraud, Fraudulent Act, Indonesia National Health Insurance (JKN),Minister of Health Decree Number 36/2015, Policy.

Abstrak: Puskesmas Kecamatan Duren Sawit menerima rata-rata kunjungan pasien hipertensisebanyak 1161 pasien JKN dengan rata-rata 19,6% akan dirujuk ke fasilitas kesehatantingkat lanjut dalam kurun waktu satu bulan. Tujuan penelitian untuk mengevaluasiefektivitas Puskesmas Duren Sawit sebagai gatekeeper dalam penanganan pasienhipertensi peserta JKN 2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif denganmelakukan wawancara mendalam kepada petugas terkait dan FGD kepada pasienhipertensi. Kerangka pikir dasar penelitian dengan menganalisis unsur fasilitas kesehatandan unsur pasien. Hasil penelitian menunjukkan puskesmas belum melakukanpenanganan pasien JKN penderita hipertensi secara komprehensif. Hal ini ditunjukkandengan belum adanya poliklinik khusus PTM, SOP khusus penanganan hipertensi,kurangnya promosi kesehatan terkait hipertensi di luar dan di dalam gedung, serta belummemanfaatkan sistem informasi manajemen dalam penanganannya. Penelitian inimenyimpulkan bahwa keputusan untuk merujuk karena adanya komplikasi pasien,kurangnya ketersediaan obat, sarana pendukung yang kurang optimal, dan kurangnyapromosi kesehatan. Bagi puskesmas agar mengembangkan skema penanganan pasienhipertensi lebih komprehensif, bagi BPJS kesehatan agar dapat memberikan rewardkepada puskesmas bila melakukan penanganan penderita hipertensi secara kontinu, sertadinas kesehatan berkomitmen untuk mengembangkan program KPLDH.Kata Kunci: Gatekeeper, rujukan, obat, tenaga kesehatan, BPJS Kesehatan, promosikesehatan, SOP, komplikasi, KPLDH

---

Public Health Center of Duren Sawit receives an average visit hypertensive patients asmany as 1161 patients JKN which average 19.6% of them were referred to hospital inone month. The aim of research is to evaluate the effectiveness of Public Health Center ofDuren Sawit as Gatekeeper in the treatment of patients with hypertension on participantsof JKN 2016. This study used a qualitative method by conducting in-depth interviews toofficers and FGD related to patients of hypertension. Frame of basic research byanalyzing the elements of health facilities and elements of the patient. The results showedhealth centers have not made the treatment of patients with hypertension JKNcomprehensively. This is indicated by the absence of a special poly PTM, SOP ofhypertension management, lack of health promotion related to hypertension outside andinside the building, and also management information systems have not handledproperly. This study concludes referral of patient due to decisions of patient,complications problem, lack availability of the drug, less optimal of support, and lack ofhealth promotion. Public Health Center should be develop a scheme for the treatment ofpatients with hypertension with more comprehensive, BPJS of health should be providerewards to Public Health Centers after success handling patients with hypertension iscontinuously, and the health department should be commit to develop KPLDH program.Kata Kunci: Gatekeeper, referral, medicine, clinics, BPJS of Health, health promotion,SOP, complication, KPLDH.

Abstrak: Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan penerimaan teknologi Mobile JKN pada peserta JKN. Penelitian ini dengan desain penelitian cross-sectional menggunakan data primer menggunakan kuesioner. Sampel keseluruhan yang diperoleh adalah 298 sampel yang terdiri dari 147 sampel bukan pengguna Mobile JKN dan 151 pengguna Mobile JKN. Uji hubungan dianalisis dengan menggunakan metode analisis SEM.