Abstrak:

Masalah hasil kegiatan program Usaha Kesehatan Sekolah yang masih belum optimal yang dikelola oleh lintas program dan lintas sektoral terkait, dikarenakan masih lemahnya koordinasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Program UKS yang dibina oleh Tim Pembina UKS secara berjenjang TP UKS Pusat, TP UKS Propinsi, TP UKS Kabupaten dan Kota dan TP UKS Kecamatan, merupakan kegiatan lintas program dan lintas sektor yang harus dikoordinasikan secara baik. Dalam melaksanakan kegiatan program UKS agar tercapai tujuannya secara optimal, perlu perencanaan yang matang dan terpadu baik dengan lintas program maupun dengan lintas sektoral terkait. Pada kenyataannya TP UKS Kota Bandung dalam pencapaian target cakupan masih rendah dan masih terdapat masalah dalam melaksanakan koordinasi. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui penelusurarn data yang terdokurnentasi, observasi langsung dan wawancara mendalam terhadap 12 informan TP UKS Kota dan Sekretariat TP UKS Kota Bandung . Informan adalah orang-orang yang tertera dalam SK Walikota Bandung Nomor : 441.51SK 390-Bag.Sos/1996 tentang Tim Pembina UKS Kota dan memahami serta mengetahui TP UKS dan Sekretariat. Hasil penetitian ini menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan grogram UKS melalui peranan TP UKS Kota belum efektif, karena koordinasi lintas sektoral masih lemah. Maka untuk meningkatkan koordinasi perencanaan TP UKS secara maksimal, disarankan untuk melakukan penyempumaan SK TP UKS dan Sekretariatnya serta mengajak para ketua untuk selalu ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan program UKS Kota, karena ketua yang sekaligus pemimpin instansi terkait merupakan kunci keberhasilan baik koordinasi maupun kegiatan program UKS. Melalui pelaksanaan otonomi daerah, kemungkinan mernudahkan pelaksannaan koordinasi karena satu komando dari gimpinan daerah. Dengan koordinasi yang baik, maka pengelolaan kegiatan program UKS mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi akan berjalan lancar.

---

 

Analysis on School Health Program (SHP) Activities Planning Through the Role of School Health Program Developing Team in Bandung in 2000The low result of School Health Program activities managed by the related cross-programs and cross-sectors is due to weak coordination in the planning, implementation and evaluation. School Health Program which is developed by School Health Program Developing Team in the levels of Central School Health Program Developing Team, Provincial School Health Program Developing Team, City and Regency School Health Program Developing Team and Sub district School Health Program Developing Team is a cross-programs and cross-sectors activity which should be well coordinated. In implementing School Health Program in order to achieve its goal optimally, an integrated and well prepared planning is necessary either by the related cross-programs and cross-sectors. As a matter of fact School Health Program Developing Team in Bandung still has low achievement of the target range and has problem in the coordination. This research is a case study on qualitative approach. The Data are obtained through documented data exploration, direct observation and intense interviews with 12 informants from City School Health Program Developing Team and the Secretariat of School Health Program Developing Team of Bandung City. The informants are those who are listed in the Mayor Decree of Bandung Number: 441.51SK 390-Bag-Sos/1996 on Developing Team of City School Health Program and understand as well as get acquainted with the School Health Program Developing Team and Secretariat. The research shows that the planning of School Health Program through the role of City School Health Program Developing Team is not effective yet, it is due to weak coordination of the cross-sectors. Thus in order to improve the planning coordination of School Health Program Developing Team maximally, it is suggested to make perfecting action of the Decree of School Health Program Developing Team and its Secretariat and ask the heads to actively participate in the City School Health Program, as the heads who are also directing the related institutions are the success key of the coordination as well as the School Health Programs. By the implementation of local autonomy, it will enable the easier coordination of implementation as it will have one command from the local leader. By good coordination, the School Health Program management including planning, implementation and evaluation will run well.

Abstrak: Skripsi ini membahas analisis manajemen program TB paru di Puskesmas Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis input dan proses berdasarkan analisis sistem. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam, telaah dokumen dan daftar tilik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis input diketahui jumlah petugas TB sudah cukup, terdapat laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan diagnostik yang sesuai, ketersediaan obat TB sudah lengkap dan cukup, tata laksana progamsudah tepat, pelaksanaan kegiatan berdasarkan kebijakan, tetapi anggaran belumd apat dinilai kecukupannya karena diperlukan analisis terhadap manfaat yangdidapat, dan sasaran suspek TB paru tidak dapat diketahui karena tidak ada pencatatan dan pelaporan. Pada analisis proses diketahui bahwa kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan perencanan yang dibuat, tugas pokok dan fungsi tetapkan secara jelas, petugas diikut sertakan dalam pelatihan sebagai upaya pengembangan keterampilan, promosi kesehatan yang efektif adalah dengan penyuluhan kepada pasien, adanya kemitraan membantu dalam penanganan program TB paru, kegiatan pengawasan dilakukan 1 kali setahun melaluisupervisi oleh tingkat Kabupaten/kota, sedangkan evaluasi didasarkan dari hasil pencatatan dan pelaporan namun terdapat pencatatan dan pelaporan yang belum lengkap. Guna meningkatkan kegiatan program TB paru di Puskesmas Kecamatan Kemayoran maka perlu ada pelatihan bagi petugas TB yang belum terlatih,melakukan analisis biaya guna mengetahui kecukupan anggaran kegiatan,meningkatkan penyuluhan sebagai bagian dari promosi kesehatan, dan melakukan pencatatan dan pelaporan pada setiap kegiatan program TB paru.Kata kunci : Analisis, Manajemen, TB Paru

---

In the research showed that the analysis input of TB officer in sufficient, hasapproriate laboratory with diagnostic equipment, availability medicine, effectivemanaging program, implemetation of activities based on policies, but the budgetcan not be assessed for adequacy because there are no record keeping andreporting. On the analysis process is known as the activities carried out by theplanning made, duties and clearly defined function. The officer participate in thetraining as skills development effort, effective health promotion counseling, theexistent of partnership program help in pulmonary TB. Surveillance activitiescarried out once a year through supervision by any country or city level. While theevaluation is based on the keeping and reporting result, but the are keeping andreporting no yet completed. In order to increase the activity of pulmonary TB inPuskesmas Kecamatan Kemayoran, it is necessary to hold training for officer whohave not been trained. Check cost analysis to determine the adequacy of budgetactivities, improvement counseling as a part of health promotion and keeping andreporting on any pulmonary TB progam activities.Key words : Analysis, Pulmonary TB, Management

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi di Puskesmas Jakarta Barat. Pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi merupakan salah satu upaya pemenuhan pelayanan kesehatan yang komperehensif dengan memadukan layanan konvensional dan juga tradisional. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah data. Triangulasi data dan dilakukan dengan triangulasi metode dan sumber. Penelitian ini diukur dengan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi program kesehatan tradisional terintegrasi di Puskesmas Jakarta Barat sudah cukup baik. Variabel komunikasi dan struktur birokrasi sudah cukup baik. Namun, variabel sumber daya dan disposisi masih terdapat kendala dalam hal kurangnya tenaga kesehatan yang dilatih, fasilitas, dan juga komitmen dalam melaksanakan program tersebut. Implementasi program pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi di Puskesmas Jakarta Barat pada tahun 2019 ini sudah sebanyak 6 dari 8 puskesmas kecamatan.