Hasil Pencarian :: Kembali

  1. Beranda
  2. Hasil Pencarian
 Pencarian Spesifik
Ditemukan 40516 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Galih Permana; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Purnawan Junadi, Vetty Yulianty Permanasari, Mursalim, Ubbay Ujziana
T-4606
Depok : FKM-UI, 2016
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Subur Wicaksono; Pembimbing: Junadi, Purnawan; Penguji: Ede Surya Darmawan, Risma Sitorus, Dicky Budiman
Abstrak:

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan di Kota Pagar Alam belum dilaksanakan dengan baik, dibuktikan dengan baru dikeluarkannya Peraturan Walikota Pagar Alam No: 02 tahun 2008 padahal SPM sudah ditetapkan melalui KEPMENKES No.1457/MENKES/SK/X/2003. Minimnya dana yang tersedia dari APBD Kota Pagar alam, jumlah tenaga, sarana, dan adanya beberapa indikator pada SPM yang belum didapatkan datanya antara lain. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui pelaksanaan kebijakan SPM bidang kesehatan di Kota Pagar Alam tahun 2008 melalui pendekatan 6 C?s Options dari Harmein Harun. Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui informan melalui wawancara mendalam pada informan terpilih yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan SPM bidang Kesehatan di Kota Pagar Alam, yaitu Walikota, Komisi 1 DPRD, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Daerah, dan Kepala kantor Keluarga Berencana & PK. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelaksanaan SPM bidang Kesehatan di Kota Pagar Alam tahun 2008 berdasarkan pendekatan 6 C?s Options belum dilaksanakan secara maksimal. Konsentrasi (Consentration) terutama dalam mobilisasi tenaga dan sumber dana belum dilaksanakan secara optimal. Pelaksana Teknis SPM telah mengetahui kejelasan (Clarity) dari tujuan yang telah ditetapkan dan telah mengetahui peran, tujuan dan fungsinya masing-masing dalam pelaksanaan SPM bidang kesehatan di Kota Pagar Alam. Bentuk dan struktur organisasi pelaksana teknis bidang kesehatan pada tahun 2008 ini akan berubah, hal ini menunjukkan Kemampuan Berubah (Changeablity) dari organisasi. Tantangan (Challenge) dalam pelaksanaan sudah cukup realistis. Koordinasi (Cooordination) baik antar personil, komunikasi dan inter organisasi sudah berjalan baik, akan tetapi secara eksternal belum berjalan dengan baik. dan secara Konsistensi (Consistency) belum dapat dilaksanakan dengan baik. Pelaksana teknis SPM bidang kesehatan di kota Pagar Alam harus melaksanakan beberapa langkah antara lain meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait, melakukan upaya untuk meningkatkan anggaran kesehatan, dan meningkatkan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia di bidang kesehatan. Para pengambil kebijakan juga harus mampu melaksanakan analisa situasi sebelum membuat sebuah kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil akan dapat dilaksanakan dengan baik. Pemerintah pusat seharusnya menyadari bahwa kemampuan tiap-tiap daerah berbeda satu sama lainnya terutama dari segi dana dan tenaga, dan tetap memegang teguh prinsip bahwa kesehatan adalah bidang yang didesentralisasikan kepada daerah.

SPM health field in Pagar Alam district hasn?t implementation well enough. Fact that rule of SPM in Pagar Alam district released in year 2008, despite Health Department of Republic Indonesia released it in year 2003. the resource to reach the target of SPM is not enough budget from regional budget, human health resources, facilities of health and there is a few indicators that which has no data. The objectives of this research is to see how implementation of the SPM as a policy in Pagar Alam district using 6 C?s Options by Harmein Harun. This research is using design kualitatif with collect data using indepth interview to informan whom involved in implementation of the SPM in Pagar Alam district year 2008 : head of health district Pagar Alam, hospital director, head of KB, Walikota, and komisi 1 DPRD. The result of this research found that the implementation of SPM in Pagar Alam disctrict using 6 C?s options by Harmein Harun hasn?t applied well enough. Concentration of the resources hasn?t enough, the techical executors of SPM has know the Clarity of the objective SPM, The organization Changeability, Challenge has realistic enough. Cooordination has run well but externally not good, and there is no Consistency. The technical eksekutor's health in Pagar Alam district has to do a many steps to rise coordination with related sectors, advocation to rise health financing from regional budget, and rise up the quality and quantity human resources in health sector. and specially to the leader of Pagar Alam district has to do situation analysis before made a public policy. Goverment must considered that the ability between district in indonesia is different, specially in budget and resources, and must committed to the rule that health is one of area which is decentralized.

Read More
T-2843
Depok : FKM-UI, 2008
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Zakiah; Pembimbing: Purnawan Junadi; Penguji: Anhari Achadi, Pujiyanto, Enny Ekasary, Bety Setyorini
Abstrak: Kesehatan adalah hak yang sangat mendasar bagi manusia, untuk itu negara harus hadirdalam pemenuhannya. Dalam era otonomi daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM)bidang kesehatan menjadi jaminan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan jenis danmutu pelayanan dasar yang sama. Salah satu jenis layanan dasar adalah SPM bidangkesehatan pada usia produktif (SPM BKUP). Jenis layanan dasar ini bernilai strategis bagikinerja Pemerintah Daerah, karena berdasarkan BPS (2017) komposisi penduduk usiaproduktif menempati proporsi 60-70% dari seluruh jumlah penduduk dan nilai strategisbagi pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) karena bentuk skrining. Analisiskesiapan ditujukan untuk melihat seberapa besar jarak antara kondisi ideal dengankenyataan yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknikWM, FGD dan telaah dokumen terkait. Hasil penelitian didapatkan 10 dari 13 indikatorkesiapan implementasi, belum lengkap dimiliki Kota Depok, meliputi konseling faktorrisiko PTM, Pelatihan teknis petugas skrining dan surveilans berbasis web, pelayananterpadu PTM, pencatatan pelaporan, monitoring evaluasi, komunikasi, sikap pelaksana,ketersediaan SDM, fasilitas dan dana. Sementara 3 indikator yang belum sama sekalidimiliki yaitu insentif bagi pelaksana yang mencapai target, SOP pelaksanaan SPM BKUPdan Tim penanggung jawab penyelenggaraan SPM BKUP. Kesimpulan didapatkan bahwaKota Depok memiliki kesiapan yang minimal dalam rangka implementasi SPM BKUP.Kata kunci: analisis kesiapan, kinerja pemerintah daerah, pelayanan kesehatan usiaproduktif, pengendalian PTM, standar pelayanan minimal
Health is a fundamental right for human being, in its fulfillment, the state must be presentto provide health services for all citizens. In the era of regional autonomy, MinimumService Standards (MSS) in the field of health becomes the guarantee of health servicedelivery with the same type and quality of basic services. One type of basic service is theSPM field of health at the productive age (MSSPA). This type of basic service is ofstrategic importance to the performance of the regional government, since based on BPS(2017) the composition of the productive age population occupies a proportion of 60-70%of the total population and the strategic value for the control of Non-CommunicableDiseases (NCD) due to the form of screening. Preparation analysis is intended to see howmuch distance between ideal conditions and actual reality. This research uses qualitativemethod with indepth interview technique, FGD and study related documents. The results ofthe study were 10 out of 13 indicators of implementation readiness, not yet fully owned byDepok City, including NCD risk factor counseling, technical training of screening officersand web-based surveillance, NCD integrated service, reporting recording, evaluationmonitoring, communication, dispotition, human resources availability, facilities and funds.While 3 indicators that have not yet been owned are incentives for implementers whoachieve the target, SOP implementation MSSPA and the team responsible for theimplementation of MSSPA. The conclusion found that Depok City has minimalpreparedness in order to implement MSSPA.Key words: preparation analysis, local government performance, productive healthservice age, NCD control, minimum service standard.
Read More
T-5095
Depok : FKM-UI, 2018
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Tanti Siswanti; Pembimbing: Amal C. Sjaaf; Penguji: Mieke Savitri, Ede Surya Darmawan, Kodrat Pramudho, Minarto Riyadi
Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM-BK) serta faktor-faktor yang berkaitan dengan Pelaksanaan SPM-BK oleh Suku Dinas Kesehatan di 5 (lima) Wilayah DKI Jakarta. . SPM-BK adalah standar yang digunakan untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan kewenangan wajib daerah, sekaligus merupakan akuntabilitas daerah kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Penelitian yang dipergunakan adalah survey deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data diperoleh dengan cara wawancara mendalam kepada 10 informan di Suku Dinas Kesehatan 5 (lima) wilayah DKI Jakarta. Setiap Suku Dinas terdiri dari 2 informan yaitu Kepala Suku Dinas Pelayanan Kesehatan dan Kepala Suku Dinas Kesehatan Masyarakat. Dipilih Kepala Suku Dinas Kesehatan karena Kepala Suku Dinas adalah penanggung jawab program pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, dan karena itu dipandang yang paling mengetahui tentang pelaksanaan SPM-BK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekalipun Pedoman SPM-BK belum diterima oleh para informan akan tetapi secara umum kewenangan yang tercantum dalam SPM-BK telah dilaksanakan oleh seluruh Kepala Suku Dinas Kesehatan. Jika pelaksanaan kewenangan SPM-BK dikaitkan dengan karakteristik informan , didapat kesan bahwa makin tinggi umur informan makin baik pelaksanaan kewenangannya, selanjutnya jika pelaksanaan kewenangan SPM-BK dikaitkan dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman informan didapat kesan bahwa informan yang pernah mendengar SPM-BK serta yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang SPM-BK, cenderung menyelenggarakan kewenangan SPM-BK yang lebih baik. Ditemukan adanya dukungan untuk penyelenggaraan kewenangan SPM-BK, baik dari Dinas Kesehatan Propinsi maupun dari Pemerintah Daerah. Namun ada atau tidaknya dukungan tersebut agaknya tidak mempengaruhi baik atau tidaknya penyelenggaraan kewenangan SPM-BK. Pada dasarnya SPM-BK di daerah akan terlaksana apabila adanya kerjasama dari semua pihak yang berkaitan. Oleh karena itu sebelum disusun SPM-BK disetiap wilayah, maka terlebih dahulu perlu diselenggarakan pertemuan untuk menyamakan persepsi terhadap pedoman SPM-BK, agar pada waktu pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Perlu pula segera disusun SPM-BK secara tertulis untuk setiap wilayah kota, yang di satu pihak mengacu pada SPM-BK yang dikeluarkan pusat, serta dipihak lain sesuai dengan situasi dan kondisi kesehatan wilayah kota masing-masing. Selanjutnya perlu dikembangkan dasar teori yang lebih kuat tentang perlunya SPM-BK sehingga dapat dipatuhi oleh setiap penanggung jawab program kesehatan di daerah dalam rangka desentralisasi, disamping perlu dilakukan penelitian serupa yang lebih mendalam di berbagai propinsi serta kabupaten/kota lain sehingga didapatkan gambaran yang lebih riil tentang pelaksanaan SPM-13K. Daftar Pustaka 41 (1987 -- 2002)
The Analysis of the implementation of Minimum Services Standard Policy on Health in 5 (five) Municipalities in Jakarta Year 2002This study aims to understand the implementation of the Minimum Service Standard on Health (MSS-H) and the influential factors in five Municipalities in Jakarta. MSS-H is a standard that can be used to guarantee and support the implementation of obligatory regional responsibilities and also can be used as a tool to measure the accountability of the region (province and district/municipality) to the central government in implementing their responsibilities. The study design used is a descriptive survey with a qualitative approach. The collection of data was done through in depth interview with ten- (10) informants from five (5) municipalities in Jakarta. Each municipality has two informants which are Head of the Municipality Health Services and Head of Municipality Public Health. These informants were chosen because all of them are responsible person for the health development program in their respective areas and are therefore well informed about the implementation of the minimum service standards for health. The findings revealed that although the minimum service standards manual for health was not received yet by the informant, the implementation of the compulsory responsibilities that are in the minimum service standards for health, in general, has been implemented. If the implementation of the compulsory responsibilities are viewed from the informants personal characteristics, it was found that the oldest informant was implemented the compulsory responsibilities better than the youngest and the informant that had already heard and about were more experienced about minimum service standards for health are better in the implementation of these standards. This study also found that there was support from the provincial health office as well as local government in the implementation of minimum service standards for health. However the present of this support did not influences the quality of the implementation of the standards. In general, it can be said that the minimum service standards for health can be implemented if there is a good working relationship with all stakeholders. Therefore, it is recommended that as part of the development of minimum service standards for health, a meeting of all stakeholders should be conducted, with the aim to establish the same perception on minimum service standards for health and facilitate the implementation. It is also recommended that written minimum service standards for health for each municipality be developed soon, that on one hand is based on the minimum service standards for health prepared by the central government and on the other hand is adjusted to the local situation and condition. Another recommendation that would help guarantee the good implementation of the standards is to develop a theoretical basis for minimum service standards for health so the concept can be easily understood and accepted by each person responsible for health in the region. Last but not least it is also recommended that similar studies should be conducted in others provinces and districts/municipalities so this real picture of the implementation of minimum service standards for health can be better understood and documented. References: 4 1 (1987 - 2002)
Read More
T-1417
Depok : FKM UI, 2002
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Prasetyaning Jati; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Atna Permana
Abstrak:
Ahli Teknologi Labotatorium Medik (ATLM) merupakan tenaga kesehatan yang berperan penting dalam menunjang pemeriksaan medis. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), standar minimal tenaga ATLM Puskesmas adalah 1 (satu) baik di Puskesmas Perkotaan, Pedesaan, Terpencil, maupun Sangat Terpencil. Ketersediaan ATLM Puskesmas yang belum memenuhi standar ketenagaan minimal masih menjadi masalah besar di dunia kesehatan. Maka, penelitian ini akan menganalisis ketersediaan tenaga ATLM Puskesmas dengan standar ketenagaan minimal yang ditinjau pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Penelitian ini dilakukan dengan desain penelitian cross-sectional study dengan metode kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dari Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) pada tahun 2021. Analisis dilakukan dengan menghitung gap antara data existing dengan kebutuhan minimal tenaga ATLM Puskesmas pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada tahun 2021. Analisis ketersediaan tenaga ATLM Puskesmas tersebut dihubungkan dengan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) untuk mengidentifikasi kemampuan daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengelola urusan kesehatan termasuk pemenuhan tenaga ATLM Puskesmas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara nasional, tidak terjadi kekurangan tenaga ATLM Puskesmas. Namun, apabila ditinjau pada tingkat provinsi, 10 provinsi (29,41%) di Indonesia masih mengalami kekurangan tenaga ATLM Puskesmas. Sementara itu, pada tingkat kabupaten/kota, 173 kabupaten/kota (33,66%) masih mengalami kekurangan tenaga ATLM Puskesmas dan 6 kabupaten/kota (1,17%) tidak memiliki tenaga ATLM Puskesmas. KFD provinsi dan kabupaten/kota yang mengalami kekurangan dan/atau tidak memiliki tenaga ATLM Puskesmas bervariasi mulai dari kategori sangat rendah hingga sangat tinggi.
Medical Laboratory Technologists Experts (ATLM) are health workers who play an important role in supporting medical examinations. Minister of Health Regulation Number 43 of 2019 concerning Primary Health Centers (Puskesmas), the minimum standard for ATLM Puskesmas is 1 (one) both in Urban, Rural, Remote and Very Remote Primary Health Centers. Availability of ATLM Puskesmas that do not meet minimum standards is still a big problem in the world of health. Thus, this study will analyze the availability of ATLM Puskesmas with a minimum workforce standard reviewed at the national, provincial and district/city levels. This research was conducted using a cross-sectional study design with quantitative methods. The data used is secondary data from the Health Human Resources Information System (SISDMK) in 2021. The analysis is carried out by calculating the gap between the existing data and the minimum requirement for ATLM health workers at the national, provincial and district/city levels in 2021. Availability analysis The ATLM at the Puskesmas are connected with the Regional Fiscal Capacity (KFD) to identify the capacity of the provincial and district/city regions in managing health affairs including the fulfillment of ATLM Puskesmas personnel. The results of this study indicate that nationally, there is no shortage of ATLM Puskesmas personnel. However, when viewed at the provincial level, 10 provinces (29.41%) in Indonesia still experience a shortage of ATLM Puskesmas personnel. Meanwhile, at the district/city level, 173 districts/cities (33.66%) still experienced a shortage of ATLM staff at the Puskesmas and 6 districts/cities (1.17%) did not have ATLM staff at the Puskesmas. KFD of Province and district/city that experience a shortage and/or do not have ATLM Puskesmas personnel vary from very low to very high categories.
Read More
S-11177
Depok : FKMUI, 2023
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Viktor Kombertonggo; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Pujiyanto: Penguji: Anhari Achadi, Lucia B. Siregar, Solichatin Y.
Abstrak:

AKI dan AKB di Papua masih tinggi, hampir dua kali lebih besar AKI dan AKB Nasional. Disisi lain Depkes menargetkan pada tahun 2009, AKI turun dari 307/100.000 kelahiran hidup menjadi 226/100.000 kelahiran hidup dan AKB turun dari 35/1000 kelahiran hidup menjadi 25/1000 kelahiran hidup. Tingginya AKI dan AKB di Papua, akibat akumulasi masalah di Puskesmas yang ada di Papua. Program KIA Puskesmas merupakan salah satu cara akselerasi menurunkan AKI dan AKB di Indonesia. penelitian ini dilakukan guna menganalisis sistem program KIA Puskesmas Desain penelitian ini adalah, kualitatif dengan pendekatan sistem. Metode pengumpulan data, dengan cara wawancara mendalam untuk data primer dan telaah dokumen untuk data sekunder. Selanjutnya data dianalisis dengan content analysis. Tempat penelitian dilakukan di Enam Puskesmas di kabupaten Mimika selama dua bulan. Hasil penelitian: Aspek Pembiayaan: Sumber dana dari retribusi Puskesmas kurang sebab masyarakat berobat gratis. Alokasi APBD tahun 2007, 80% untuk fisik dan 20% operasional. Waktu pencairan dana pada akhir tahun. Aspek SDM: ketersediaan tenaga bidan di puskesmas, bervariasi, dari 0 samapai 15 bidan. Ketercukupan tenaga bidan puskesmas dengan rasio 1:1000 penduduk, semua puskesmas belum cukup. Aspek sarana; ketersediaan bervariasi, dari belum ada sarana, ada tapi belum cukup sampai ada dan cukup. Kondisi, sebagian kecil rusak, sebagian lagi baik. Aspek peralatan: semua puskesmas tersedia, cukup dan baik kondisinya. Aspek obat-obatan: semua puskesmas tersedia, cukup dan baik kondisinya. Aspek fungsi manajemen: diterapak berdasarkan pengalaman, terfrakmentasi sebab belum ada Renstra Dinkes sebagai pedoman. Aspek cakupan pelayanan: semua cakupan program KIA seperti K1, K4, Persalinan oleh Nakes dan pertolongan neonatus oleh Nakes masih rendah. Hal ini disebabkan kompilasi masalah pada komponen input dan process dari sistem pengelolaan program KIA di Puskesmas. Rekomendasi: (1) Perlu dibuatkan Renstra Dinkes (2) Perlu upaya untuk meningkatkan biaya operasional program KIA melalui kajian tentang (a) biaya minimal untuk operasional program di Puskesmas (b) ASKES daerah. (c) Perda tentang ibu hamil dan anak Balita dipelihara Pemda dan (c) Perda Promkes masuk dalam Muatan lokal pengajaran TK, SD, SMP, SMA. (3) Terkait dengan tenaga bidan, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan Kualitas dan kuantitas tenaga bidan serta memperhatikan pendistribuasiannya. (4) Perlu ada pengadaan dan perbaikan sarana sesuai kebutuhan Puskesmas.

Read More
T-2948
Depok : FKM-UI, 2008
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Ariati Dewi; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Puput Oktamianti, Budi Hartono, Indah Rosana Alpisahar
T-4052
Depok : FKM-UI, 2014
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Herlin Anastasya Latuperissa; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Dyan Puji Ayu P.
S-9888
Depok : FKM-UI, 2018
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Asri Juwita Sari; Pembimbing: Ronnie Rivanny; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Hamdani
S-5285
Depok : FKM UI, 2008
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Rachel Sifra; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Ppenguji: Sandi Iljanto, Saraswati, Anto Raharjo
Abstrak: Masalah kesehatan gigi dan mulut masih merupakan masalah public health yang besar pada negara-negara yang berpendapatan tinggi, dan merupakan beban bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Penyakit atau gangguan gigi dan mulut masuk dalam urutan 10 penyakit yang banyak ditemukan di puskesmas di Kota Tangerang. Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran integrasi program UKGM yang dibina oleh puskesmas dan dilaksanakan di posyandu binaan, untuk selanjutnya dapat menjadi acuan di masa mendatang dalam pembentukan kebijakan terkait masalah kesehatan gigi dan mulut di Indonesia. Metode penelitian merupakan studi deskriptif dengan metode analisis kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan penelusuran dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kegiatan UKGM belum terintegrasi dengan baik. Bidan posyandu belum diaktifkan dalam kegiatan UKGM, sehingga menyita perhatian dokter gigi dan perawat gigi di puskesmas. Hal yang disarankan adalah pelatihan tentang kesehatan gigi dan mulut harus juga diberikan pada bidan posyandu, bukan hanya kader masyarakat. Beban penyuluhan bagi kader masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan UKGM di posyandu dapat dibagi-bagi, sehingga tidak menumpuk dan mengakibatkan promosi kesehatan gigi dan mulut terlewatkan. Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan tentang UKGM harus dilakukan di masa yang akan datang. Kata kunci: Promosi Kesehatan Gigi, Promosi Kesehatan Gigi, UKGM, Posyandu Abstract Dental and oral health problems are still a big public health issue in highincome countries, and are a burden for low- and middle-income countries. Dental and oral diseases become one among 10 diseases that are commonly found in puskesmas in Tangerang City. This study aims to get an overview of the integration of the UKGM program which is managed by the puskesmas and implemented at the assisted posyandu, to further become the future reference in the formation of policies related to dental and oral health issues in Indonesia. The research method is a descriptive study with qualitative analysis method by conducting in-depth interviews and document tracking. The results concluded that the activities of UKGM have not been well integrated. Posyandu midwives have not been activated in the activities of UKGM, thus seizing the attention of dentists and dental nurses from puskesmas. It is recommended that training on oral health should also be given to posyandu midwives, not just community cadres. The extension work for community cadres who participate in UKGM activities in posyandu can be divided, so that it does not accumulate and result in dental and oral health promotion is overlooked. Research on the factors influencing policy making on UKGM should be done in the future keywords: Health promotion, Dental Health Promotion, UKGM, Posyandu
Read More
T-4944
Depok : FKM-UI, 2017
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive