Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 22910 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Fitra Sugiharto; Pembimbing: Anhari Achadi; Penguji: Wahyu Sulistiadi, Pujiyanto, Amir Su`udi, Nurul Aidil Adhawiyah
Abstrak: Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) diimplementasikan sejak tahun 2010sebagai kelanjutan pendidikan profesi setelah diimplemetasikannya kurikulumberbasis keompetensi (KBK) di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, sejumlah pro-kontra muncul dari berbagai pihak di antaranya mahasiswa, institusi pendidikan,organisasi profesi, dan masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis kebijakan PIDI melalui pendekatan retrospektif. Hasil penelitianmenunjukkan tahapan pengagendaan kebijakan dan formulasi yang relatif baiknamun kurang optimal pada saat legitimasi dan implementasi kebijakan. Peranaktor kebijakan terpotret belum terdelegasi dengan payung hukum dan rincianfungsi yang kuat. Oleh karenanya, direkomendasikan untuk dilakukan evaluasikomprehensif terhadap pelaksanaan PIDI yang melibatkan stakeholder kunci.Kata kunci: PIDI, internsip, intern, dokter, kebijakan.
As the consequence of Competency-Based Curriculum (KBK) implementation,Indonesia Medical Internship Program (PIDI) has been conducted since 2010 as acontinuation of the medical education. In practice, a number of pros and consemerges from the various parties among students, education institutions,professional organizations , and the general public. This study aimed to analyzethe policy of PIDI through a retrospective approach. The results showed the stageof agenda-setting and policy formulation has been relatively well conducted butnot optimal in the legitimacy and implementation phases. The role of policy actorshave not been clearly delegated with the strong legal protection and details offunctions. Therefore, it is recommended to do a comprehensive evaluation of theimplementation of PIDI involving the key stakeholders.Keywords:PIDI, internship, medical intern, doctor, policy.
Read More
T-4612
Depok : FKM UI, 2016
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Dewi Indra Sari; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Wahyu Sulistiadi, Yaslis Ilyas, Nurrahmiati
Abstrak: Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) merupakan program wajib bagi dokter lulusan baru yang bertujuan untuk peningkatan pemahiran dan pemandirian. Tesis ini membahas tentang Analisis Implementasi Kebijakan Pemilihan Wahana Program Internsip Dokter Indonesia Tahun 2019. Ingin diketahui bagaimana pelaksanaan pemilihan wahana PIDI yang sudah berjalan selama ini. Apakah kebijakan yang ada dalam pemilihan wahana sudah mampu mendorong para peserta PIDI untuk melakukan pemilihan wahana. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan menggunakan metode kualitatif dengan model pendekatan studi kasus (case study). Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dan juga studi data sekunder. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pemilihan wahana sudah berjalan dengan baik sesuai harapan pemangku kebijakan maupun pelaksana kebijakan, namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi peserta melakukan pemilihan wahana atau tidak antara lain, 1. Kapasitas server dan signal, 2. Kurangnya informasi wahana, 3. Adanya wahana favorite dan wahana tidak favorite, 4. Rendahnya Bantuan Biaya Hidup yang diterima peserta. Peneliti merekomendasikan untuk pembatasan kapasitas akses peserta sehingga tidak membebani server yang ada. melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan pemilihan wahana PIDI khususnya informasi wahana, selain itu memberikan insentif tambahan dan sarana prasarana yang mendukung untuk wahana yang kurang dimintai. Peningkatan BBH juga dinilai sangat perlu untuk segera di realisasikan.
Read More
T-6112
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Desy Apriana; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Budi Hidayat, Emilia Rosa, Ida Ayu Agung M.P
T-3441
Depok : FKM-UI, 2011
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Irma Yunita; Pembimbing: Anhari Achadi; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Ede Surya Darmawan, Nurrahmiati, Pattiselano Robert Johan
Abstrak: Pilihan karir dokter sangat penting dalam upaya pemenuhan layanan kesehatan yang berkualitas, mengingat keberadaan seorang dokter dalam pelayaan kesehatan dasar sangat vital dan menentukan kualitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pilihan karir dokter internsip dan determinannya, serta bagaimana keselarasannya dengan kebijakan pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan mix method dengan desain penelitian convergent parallel design. Responden penelitian adalah dokter internsip di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 dengan sampel penelitian berjumlah 154 orang dan informan penelitian adalah pemangku kepentingan. Hasil penelitian menemukan bahwa pilihan karir dokter internsip paling banyak menjadi dokter spesialis dan pilihan bekerja paling banyak di Rumah Sakit, sedangkan yang berminat bekerja di layanan primer maupun kesehatan masyarakat sangat sedikit khususnya di Puskesmas. Hasil analisis multivariat dengan uji regresi logistik multinominal memperoleh hasil terdapat enam variabel yang berhubungan signifikan secara statistik terhadap pilihan karir dokter internsip: jenis kelamin, asal universitas, tempat berkerja, penghasilan, gaya hidup dan tuntutan keluarga. Kebijakan Pemerintah bersama pemangku kepentingan lainnya belum selaras dengan amanah Undang-Undang untuk memeratakan layanan kesehatan ke seluruh wilayah Indonesia
The choice of a doctor's career is very important in the effort to fulfill quality health services, considering the existence of a doctor in basic health care is vital and determines the quality of health services. This study aims to determine the career choice of an internship doctor and its determinants, and how it is aligned with stakeholder policies. This study used a mix method with a parallel convergent research design. Research respondents were internship doctors in Jakarta 2020 with a research sample of 154 people and research informants were stakeholders. The results of the study found that the career choice for interns was to be specialist doctors and the choice of work was mostly in hospitals, while those who were interested in working in primary and public health services were very few, especially in Puskesmas. The results of multivariate analysis showed that there are six variables that have a statistically significant relationship: gender, university origin, place of work, income, lifestyle and family demands. Government policies together with other stakeholders are not in line with the mandate of the law to distribute health services throughout Indonesia
Read More
T-6087
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Ferdinan S. Tarigan; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Purnawan Junadi, Hardi Yusa
T-3076
Depok : FKM UI, 2009
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Suryawati Endaningsih; Pembimbing: Hafizzurachman; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Laksmi Dwiati, Bambang Tutuko
Abstrak:

Abstrak

Dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 pasal 29 menyatakan bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki STR sesuai sertifikat kompetensi yang dimiliki. STR berlaku lima (5) tahun. Jika sampai masa berlaku STR habis dokter atau dokter gigi tidak melakukan registrasi ulang, akan kehilangan kewenangan untuk melakukan praktik kedokteran. Sanksi bagi yang menjalankan praktik dengan sengaja tanpa STR dan surat ijin adalah denda maksimal Rp 100 juta ( pasal 75). Hasil pencapaian registrasi ulang belum 100%.

Penelitian ini ditujukan untuk melakukan analisis terhadap kebijakan dan analisis untuk menyusun rekomendasi (analysis of policy dan analysis for policy) registrasi ulang dokter dan dokter gigi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan untuk analisis data digunakan model content analisis diolah dengan pendekatan model Patton Savicky dengan kriteria boulton disajikan berdasarkan analysis of policy dan analisis for policy sebagai rekomendasi.

Hasil penelitian menemukan bahwa dokter dan dokter gigi kurang bersedia melakukan registrasi ulang karena : alur sertifikasi kompetensi untuk persyaratan registrasi ulang terlalu panjang, pemenuhan persyaratan terlalu sulit, pengisian borang borang terlalu banyak, pengumpulan SKP untuk memperoleh sertifikat kompetensi bagi registrasi ulang kurang menilai kompetensi (skill) lebih untuk menilai administrasi, pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi membutuhkan biaya dan hanya untuk peningkatan pengetahuan (knowledge) bukan untuk meningkatkan keterampilan (skill), proses penerbitan sertifikat kompetensi dan STR ulang menjadi terlalu lama.Kesimpulannya, implementasi kebijakan registrasi ulang dokter dan dokter gigi kurang efektif pelaksanaannya karena dipengaruhi oleh peraturan itu sendiri, upaya dokter atau dokter gigi, institusi yang melaksanakan kebijakan serta kondisi lingkungan.

Peneliti menyarankan agar mengembangkan sistem registrasi, meningkatkan komitmen, meningkatkan otoritas KKI, meningkatkan resources, meningkatkan pemahaman dan kesepakatan terhadap tujuan dan stakeholder agar meningkatkan pembinaan dan pengawasan.


According to the Law Number 29 in 2004 article 29 States that every doctors and dentists who conduct medical practices in Indonesia must have a certificate of competence in accordance STR owned .STR is expired after five (5) years. If until the expiration date of STR, doctor and dentist do not apply for the re-registration, so doctors or dentists will loss their authority to conduct medical practices. The consequence for doctors and dentists who running practice without STR and licence intentionally is a fine of up to Rp 100 million (article 75). The achievements of re-registration have not been 100% yet.

This study aimed to analysis the policy and analysis to make recomendations for reregistration policy of doctors and dentists in Indonesia. This study used qualitative approach and for data analysis using the content analysis model, prepared by "Patton Savicky model approach with Boulton criteria based on the analysis of policy and analysis for policy as a recommendation.

The study has found that doctors and dentists are less willingness to be registered as the competencies certification flow for the reregistration are too long, too difficult STR making requirements, too many forms must be fulfilled, the SKP activity colllecting to have competence certificate for the reregistration is not to assess the competencies (skills) but to assess the administration, education and training organized by professional organizations to expensive and only for knowledge increase, not for the skills the,and the waiting time for STR publishing is too long. To sum up, the implementation of the re-registration policies of doctors and dentists have not performed well because it was influenced by the re-registration policy and efforts of the doctors and dentists and institutions in implementing the policy and environmental circumstance.

Researchers suggests to develop a registration system, to increase the commitment, to improve KKI authority, increase resources, to increase the understanding and agreement on goals and stakeholders in order to improve the guidance and supervision

Read More
T-3973
Depok : FKM-UI, 2013
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Enny Mar`atus Sholihah; Pembimbing: Amal Chalik Sjaaf; Penguji: Prastuti Soewondo, Adang Bachtiar, Rudi Ruhdiat
Abstrak: Dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran menyatakan bahwa dokter dan dokter gigi yang telah memiliki SIP dan memberikan pelayanan kedokteran atau memberikan konsultasi keahlian dalam hal diminta oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini dibatasi pada implementasi kebijakan ijin praktik dokter pada pelayanan kesehatan dengan melihat dari indikator kinerja, sumber daya, kejelasan tujuan, ketepatan dan konsistensi komunikasi, struktur birokrasi, pengaruh social, pengaruh politik, pemahaman tentang kebijakan serta tanggapan terhadap kebijakan sehingga diharapkan memberikan gambaran implementasi kebijakan pembuatan ijin praktik bagi dokter di pelayanann kesehatan sesuai dengan van meter van horn. Penelitian ini dilaksanakan di Pelayanan Kesehatan wilayah Kabupaten Bekasi Bulan Juli sampai dengan Oktober 2021. informan dipilih pada penelitian ini, Dinas Kesehatan, DPMPTSP Kab Bekasi, Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Publik. Secara garis besar rumah sakit sudah mematuhi kebijakan dengan sesuai dengan permenkes 2052/Menkes/Per/X/2011
With the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 2052/Menkes/Per/X/2011 concerning Licenses for Practice and Implementation of Medical Practices, it is stated that dentists who already have SIP and provide services or provide expertise consultation if requested by a health service facility. This research is limited by the implementation of the practice of doctors' policies by looking at the performance indicators, resources, goal achievement, accuracy and consistency, organizational communication, social influence, understanding of policy, as well as on policy so that it is hoped that an overview of the implementation of the policy of making practice permits for doctors in service is expected. health according to van meter van horn. This research was carried out in the Health Service of the Bekasi Regency from July to October 2021. The selected informants in this study were the Health Office, DPMPTSP Bekasi Regency, Private Hospitals, Public Hospitals. The outline of the hospital has complied with the policy in accordance with the Minister of Health Regulation 2052/Menkes/Per/X/2011
Read More
T-6294
Depok : FKM-UI, 2022
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Hesti Harianti Eka Putri; Pembimbing: Amila Megraini; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Murba Marakarma
S-4172
Depok : FKM-UI, 2005
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Indra Prima Putra; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Puput Oktamianti, Dumilah Ayuningtyas, Arsitawati P. Raharjo, Bramma Kiswanjaya
Abstrak:

Abstrak

Tesis ini membahas tentang komponen-komponen di dalam institusi pendidikan kedokteran gigi dan keterkaitannya dengan tingkat kelulusan Uji Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (UKDGI). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-kualitatif dengan desain analitik deskriptif.Hasil penelitian memperlihatkan komponen-komponen sarana dental unit, ketersediaan dosen, kualifikasi dosen, serta letak wilayah memiliki keterkaitan dengan tingkat kelulusan UKDGI.Adapun saran peneliti adalah:1. Revisi standar pendidikan perlu segera dilakukan;2. Pengendalian mutu institusi baik internal maupun eksternal penting untuk diperbaiki mekanismenya sehingga dapat menjamin kualitas lulusannya;3. Standar UKDGI sebaiknya dikembangkan sesuai dengan standar minimum pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dalam upaya pemenuhan tenaga dokter gigi.

This thesis discusses the components in the dental education institutions and its association with the completion rates of Indonesian Dentists Competency Test (UKDGI). This study uses a quantitative-qualitative approach with descriptive analytic design. The results show that the components of dental unit facilities, ratio of teachers and students, teacher?s qualifications, and location of the region are associated with the completion rates of UKDGI.The researcher suggest:1. Revised educational standards need to be done immediately;2. Refinement to the quality control mechanism both internal and external are essential to ensure the quality of its graduates;3. UKDGI standards should be developed in accordance with the minimum standards of health services needed.

Read More
T-3957
Depok : FKM-UI, 2013
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Nafisa Khairunnisa Rahmat; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Ede Surya Darmawan, Aswan Usman
Abstrak:
Ketimpangan distribusi dokter spesialis di Indonesia masih menjadi tantangan dalam pemenuhan keadilan akses layanan kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) diwajibkan memenuhi standar minimal melalui penyediaan 7 dokter spesialis (anak, bedah, obstetri dan ginekologi, penyakit dalam, anestesi radiologi, dan patologi klinik). Namun, kenyataannya masih banyak RSUD beroperasi tanpa tim spesialis yang lengkap, sehingga berimplikasi pada kualitas pelayanan dan jaminan keselamatan pasien di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan karakteristik struktural rumah sakit (klasifikasi kelas, status kepemilikan, dan letak wilayah regional) terhadap tingkat kelengkapan 7 dokter spesialis sesuai standar di RSUD Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi cross-sectional menggunakan data sekunder dari portal Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) dan RS Online per Mei 2026. Pemilihan sampel menggunakan metode total sampling, dengan total 830 RSUD. Analisis data menggunakan Chi-Square untuk menilai hubungan antarvariabel. Mayoritas RSUD di Indonesia (64,7%) tercatat belum memenuhi standar kelengkapan 7 dokter spesialis dasar dan penunjang. Hasil uji Chi-Square membuktikan adanya hubungan yang sangat signifikan secara statistik antara klasifikasi kelas, status kepemilikan, dan wilayah regional (p-value < 0,05) dengan kelengkapan dokter spesialis. Tingkat kelengkapan lebih banyak ditemukan pada RSUD Kelas A, RSUD yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi, dan yang berada di wilayah Jawa-Bali. Temuan ini menjelaskan bahwa karakteristik struktural RSUD merupakan determinan kuat yang memengaruhi kelengkapan 7 dokter spesialis. Oleh karena itu, memerlukan penguatan harmonisasi kebijakan tata kelola SDM, alokasi insentif yang lebih afirmatif, serta perbaikan infrastruktur dasar, dengan memanfaatkan integrasi data SISDMK untuk prasyarat izin peningkatan kelas RS, penyesuaian kapasitas fiskal daerah, dan pemerataan akses pelayanan kesehatan spesialis di seluruh wilayah Indonesia.

The uneven distribution of medical specialists in Indonesia remains a challenge in ensuring equitable access to healthcare services. Regional General Hospitals are required to meet minimum standards by providing seven medical specialists (pediatrics, surgery, obstetrics and gynecology, internal medicine, anesthesiology, radiology, and clinical pathology). However, in reality, many hospitals still operate without a complete team of specialists, which impacts the quality of care and patient safety in the region. This study aims to analyze the relationship between hospital structural characteristics (classification, ownership status, and regional location) and the level of compliance with the standard of having 7 specialist doctors at Regional General Hospitals in Indonesia. This study employs a quantitative approach with a cross-sectional design using secondary data from the Health Human Resources Information System (SISDMK) portal and RS Online as of May 2026. The sample was selected using total sampling, comprising a total of 830 public hospitals. Data analysis utilized the Chi-Square test to assess relationships between variables. The majority of public hospitals in Indonesia (64.7%) were found to not yet meet the standard for having 7 essential and supporting specialist physicians. The results of the Chi-Square test demonstrated a statistically highly significant relationship between hospital class, ownership status, and regional area (p-value < 0.05) and the adequacy of specialist physicians. Higher levels of specialist coverage were found in Class A public hospitals, public hospitals managed by provincial governments, and those located in the Java-Bali region. These findings indicate that the structural characteristics of public hospitals are strong determinants influencing the availability of seven specialist doctors. Therefore, there is a need to strengthen the harmonization of human resource management policies, allocate more affirmative incentives, and improve basic infrastructure, by utilizing SISDMK data integration as a prerequisite for hospital class upgrades, adjusting regional fiscal capacity, and ensuring equitable access to specialist healthcare services across all regions of Indonesia.
Read More
S-12288
Depok : FKM-UI, 2026
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive