Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kebijakan terintegrasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat peoses belajar mengajar di Kota Depok yang efektif dalam upaya untuk menurunkan angka perokok  pemula. Dengan latar belakang tingginya angka perokok pemula usia 10-14 tahun di Kota Depok tahun 2024 yang mencapai 3,1% jauh diatas angka nasional 0,5% berdasarkan SKI tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kebijakan dengan menggunakan pendekatan siklus kebijakan dan segitiga analisis kebijakan serta menilai prediksi dampak kebijakan dengan metode RIA (Regulatory Impact Anssessment) melalui wawancara mendalam, FGD, telaah dokumen dan observasi lapangan. Hasil penelitian didapatkan perlu adanya perbaikan kebijakan terutama pada tahap implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Perbaikan kebijakan yang direkomendasikan adalah pengembangan kebijakan terintegrasi berupa penyusunan peraturan wali kota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2020 tentang KTR. Penilaian prediksi dampak kebijakan dilakukan dengan metode RIA menunjukkan hasil prediksi dampak positif.

This study aims to analyze the development of an integrated policy of Smokefree Areas (KTR) in teaching and learning places in Depok City that is effective in reducing the number of beginner smokers. Against the background of the high number of beginner smokers aged 10-14 years in Depok City in 2024, which reached 3.1%, far above the national rate of 0.5% based on the 2023 SKI. The research method used is policy research using the policy cycle approach and the policy analysis triangle and assessing the prediction of policy impact using the RIA (Regulatory Impact Assessment) method through in-depth interviews, FGDs, document review and field observations. The results showed that there is a need for policy improvement, especially at the policy implementation and policy evaluation stages. The recommended policy improvement is the development of an integrated policy in the form of drafting a mayoral regulation as an implementing regulation of Depok City Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning KTR. The policy impact prediction assessment carried out using the RIA method shows positive impact prediction results.

Pemenuhan sembilan jenis tenaga kesehatan strategis di Puskesmas merupakan pilar utama pelayanan kesehatan primer. Kabupaten Sukabumi, sebagai wilayah terluas di Jawa Barat, menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan standar ketenagaan minimal akibat kendala geografis dan fiskal daerah. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi dan dampak kebijakan pemenuhan tenaga kesehatan di Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan Model George C. Edward III (komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, disposisi) dan Teori William N. Dunn (kecukupan dan pemerataan). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen di Dinas Kesehatan serta 3 Puskesmas sampel. Selain itu dilakukan analisis spasial sederhana sebagai visualisasi distribusi nakes menggunakan Geographic Information System (GIS). Hasil evaluasi menunjukkan proses komunikasi berjalan baik, namun terdapat inkonsistensi target nasional (sembilan nakes) dengan regulasi terbaru (tiga belas nakes) serta penutupan aplikasi rencana kebutuhan (Renbut). Hambatan kritis bersumber dari alokasi anggaran daerah (financial resources) yang terikat batas belanja pegawai APBD 30% berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Struktur birokrasi belum memiliki SOP mikro daerah untuk redistribusi nakes lokal, sementara aspek disposisi menunjukkan komitmen pelaksana yang tinggi namun terhambat skala prioritas formasi pemerintah daerah. Ditinjau dari aspek dampak, tingkat kecukupan sangat rendah, di mana hanya 12,07% Puskesmas memenuhi standar, dengan kekosongan kritis pada posisi Dokter Gigi dan Tenaga Gizi. Dari aspek pemerataan, terjadi ketimpangan distribusi nakes yang tajam antara wilayah perkotaan dan pelosok akibat hambatan geografis dan ketiadaan regulasi retensi. Penelitian ini disimpulkan implementasi kebijakan belum optimal dalam menjamin kecukupan dan pemerataan nakes. Disarankan kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan Peraturan Bupati terkait redistribusi, mengoptimalkan program inovasi regional, dan membuka kuota formasi CASN berbasis pemetaan geolokalitas terpencil.

The provision of nine strategic health workers in Community Health Centers (Puskesmas) is a key pillar of primary health care. Sukabumi Regency, as the largest region in West Java, faces significant challenges in meeting minimum staffing standards due to regional geographic and fiscal constraints. This study aims to evaluate the implementation and impact of health worker provision policies in Sukabumi Regency. This study is a qualitative study using the George C. Edward III Model of policy evaluation (communication, resources, bureaucratic structure, disposition) and William N. Dunn's Theory (sufficiency and equity). Data collection was conducted through in-depth interviews and document reviews at the Health Office and three sample Community Health Centers. A simple spatial analysis was also conducted to visualize the distribution of health workers using a Geographic Information System (GIS). The evaluation results showed that the communication process was running well, but there were inconsistencies between the national target (nine health workers) and the latest regulation (thirteen health workers) and the closure of the needs plan (Renbut) application. Critical obstacles stem from regional budget allocations (financial resources) that are bound by a 30% APBD employee spending limit based on the Law on Financial Relations between the Central Government and Regional Governments (HKPD Law). The bureaucratic structure does not yet have a regional micro SOP for the redistribution of local health workers, while the disposition aspect shows a high commitment of implementers but is hampered by the priority scale of local government formations. In terms of impact, the adequacy level is very low, where only 12.07% of Community Health Centers meet the standards, with critical vacancies in the positions of Dentists and Nutritionists. From the aspect of equity, there is a sharp imbalance in the distribution of health workers between urban and remote areas due to geographical barriers and the absence of retention regulations. This study concludes that policy implementation is not optimal in ensuring the adequacy and equity of health workers. It is recommended that local governments issue a Regent Regulation regarding redistribution, optimize regional innovation programs, and open CASN formation quotas based on remote geolocality mapping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pelayanan telemedicine di RSUP Persahabatan pasca pandemi COVID-19 menggunakan pendekatan model CIPP (Context, Input, Process, Product). Fluktuasi pemanfaatan layanan telemedicine yang signifikan dari puncak 596 kunjungan pada tahun 2021 hingga penurunan drastis lebih dari 50% pada tahun-tahun berikutnya mengindikasikan tantangan keberlanjutan yang serius. Penelitian kualitatif ini menganalisis empat dimensi: (1) konteks kebijakan dan kesesuaiannya dengan visi rumah sakit sebagai pusat rujukan nasional; (2) kesiapan sumber daya meliputi SDM, infrastruktur teknologi, dan SOP; (3) proses implementasi mencakup alur layanan, koordinasi antarunit, dan persepsi tenaga medis; serta (4) hasil dan keberlanjutan produk layanan. Temuan diharapkan mengidentifikasi kesenjangan antara implementasi lokal dengan mandat transformasi kesehatan nasional, khususnya integrasi, dan keamanan data kesehatan. Penelitian ini relevan untuk merumuskan strategi implementasi telemedicine yang berkelanjutan, terintegrasi, dan berkeadilan, selaras dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang transformasi teknologi kesehatan.

This study aims to evaluate the implementation of telemedicine policy at RSUP Persahabatan hospital post COVID 19 pandemic using the CIPP model (Context, Input, Process, Product). The significant fluctuation in telemedicine service utilization from a peak of 596 visits in 2021 to a drastic decline exceeding 50% in subsequent years indicates serious sustainability challenges. This qualitative research analyzes four dimensions: (1) policy context and its alignment with the hospital's vision as a national respiratory referral center; (2) resource readiness including healthcare personnel, technological infrastructure, and standard operating procedures; (3) implementation process encompassing service flow, inter-unit coordination, and medical staff perceptions; and (4) product outcomes and service sustainability. The findings are expected to identify gaps between local implementation and national health transformation mandates, particularly integration and health data security. This study is relevant for formulating sustainable, integrated, and equitable telemedicine implementation strategies, in line with the Ministry of Health Regulation Number 12 of 2025 regarding health technology transformation.