Abstrak: Kelengkapan dokumen rekam medis merupakan hal yang sangat penting karena mempengaruhi kualitas pelayanan suatu rumah sakit. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kelengkapan rekam medis Di Unit Rawat Inap Departemen Obstetri Dan Ginekologi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo berdasarkan criteria Malcolm baldrige. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada 90% rekam medis yang tidak lengkap pada bagian identitas, 6,25% pada tanggal dan waktu, 16,25% pada informed consent, dan 5% pada ringkasan pulang. Kendala yang dihadapi antara lain beban kerja yang tinggi, jumlah pasien banyak, form pengisian rekam medis yang terlalu tebal, software EHR (Electronic Health Record) sering eror dan loading. Saran pada penelitian ini antara lain mengganti pengisian rekam medis dengan sistem elektronik, memperbaiki koneksi internet agar stabil, mengirim staf rekam medis ke unit rawat inap, menyediakan dokter di unit rekam medis. Kata Kunci: Rekam Medis, Kelengkapan, Malcolm Baldrige

Abstrak: Salah satu kunci dari kesuksesan rumah sakit dalam menjalankan program JKN adalah manajemen klaim yang baik. Jika kinerja bagian klaim buruk maka akan berdampak pada operasional rumah sakit. Malcolm Baldrige merupakan salah satu kerangka model bisnis untuk meningkatkan kinerja organisasi yang dapat diaplikasikan di bidang pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis secara komprehensif tentang analisis pengelolaan klaim pasien BPJS dengan menggunakan pendekatan Malcolm Baldrige di Unit Rekam Medis RSUPN DR. Cipto Mangunkusumo. Desain penelitian ini adalah sequential eksplanatory design (urutan pembuktian), dengan didahului oleh penelitian kuantitatif pada 32 orang dengan cara pengisian 60 pertanyaan kuesioner dan dilanjutkan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dengan teknik snowball pada empat orang informan. Hasil penelitian menunjukan variabel manajemen proses dan pengukuran, analisis, dan manajemen pengetahuan yang memiliki p value < 0.05 (0.009 dan 0.049). Simpulan dari penelitian ini adalah hanya variabel manajemen proses dan pengukuran, analisa dan manajemen pengetahuan yang secara signifikan dapat untuk memprediksi hasil kerja pengelolaan proses klaim BPJS di unit rekam medis RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Sistem rekam medis elektronik, pelatihan pegawai, kebijakan kelengkapan penulisan resume medis disarankan untuk mempercepat pengelolaan proses klaim BPJS. Kata kunci: Klaim, BPJS, Malcolm Baldrige, Manajemen Rumah Sakit One of the keys to success when hospital implemented a national health insurance program is a good claims management. If hospital had a poor performance claims unit it will have an impact on hospital operations. Malcolm Baldrige framework is one business model to improve organizational performance that can be applied in the field of health care. The purpose of this study was to determine and analyze in a comprehensive analyze of the claim national health insurance management using the Malcolm Baldrige approach in Medical Record Unit RSUPN DR. Cipto Mangunkusumo. Design of this study is a sequential explanatory design, preceded by a quantitative study on 32 people fill out 60 questions of a questionnaire and continued qualitative research with in-depth interviews with the snowball technique on four informants. The results showed variable process management and measurement, analysis, and knowledge management has p value less than 0.05 (0.009 and 0.049). Conclusions from this study is only variable process management and measurement, analysis and knowledge management that can significantly to predict the result of the management of the claims process in medical record unit RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Electronic medical record system, employee training, policies about completeness writing medical resume advisable to accelerate the claims management process. Keyword: Claims, National Health Insurance, Malcolm Baldrige, Hosiptal Management

Abstrak:

Pelayanan kesehatan yang berkualitas salah satunya dapat dinilai dari lamanya waktu tunggu pelayanan. Waktu tunggu yang lama di rawat jalan akan menghambat pelayanan dan menyebabkan penumpukan pasien serta inefisiensi pelayanan. Penelitian ini bertujuan melakukan analisis alur pelayanan online untuk mengurangi waktu tunggu pasien di Poliklinik Kebidanan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dengan pendekatan metode lean. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Variabel yang dianalisis meliputi alur pelayanan pasien, cycle time, lead time, takt time, current state, value added activity, non value added activity, waste, fishbone diagram, dan future state. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Hasil penelitian didapatkan rata-rata total lead time adalah 109,6 menit. Waktu tunggu paling cepat di pendaftaran 23,3 menit dan paling lama di farmasi 121,3 menit. Value added activities sebesar 13,2 % dan non value added activities sebesar 86,8%. Nilai value-to-waste ratio 15,2%. Hal ini menunjukan bahwa pelayanan belum dalam kondisi lean. Waste yang ditemukan adalah defect, transportation, motion, waiting dan over processing. Analisis future state dengan penerapan metode lean dapat menurunkan non value added menjadi 75% dan jika ditambah digitalisasi pengiriman obat akan menurunkan non value added menjadi 66 %. Usulan peneliti adalah dengan melakukan perbaikan jangka pendek, menengah dan panjang melalui program pelaksanaan metode lean yang berkelanjutan.

---

Quality health services can be assessed by the length of waiting time. Long waiting times in outpatient care will hamper services and cause patient accumulation and service inefficiencies. This study aims to analyze the flow of online services to reduce patient waiting time at the Obstetric and Gynecology Polyclinic of Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital using the lean method approach. This study used quantitative and qualitative research. The variables analyzed include patient service flow, cycle time, lead time, takt time, current state, value added activity, non-value added activity, waste, fishbone diagram, and future state. Data collection techniques using observation, in-depth interviews, and document review. The results showed that thevaverage total lead time was 109,6 minutes. The fastest waiting time in registration is 23,3 minutes and the longest in pharmacy is 121,3 minutes. Value added activities amounted to 13,5 % and non-value added activities amounted to 86,5%. The value-to-waste ratio is 15.2%. This shows that the service is not yet in a lean condition. Waste found is defect, transportation, motion, waiting and over processing. Future state analysis with the application of lean methods can reduce non-value added to 75% and if digitalization of drug delivery is added, non-value added will decrease to 66%. The researcher's proposal is to make short, medium and long term improvements through a sustainable lean method implementation program.

Abstrak: Tujuan: Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan mutu rekam medis pasien rawat inap di RSMTP Jakarta Selatan. Metode: Penelitian ini menggunakan studi deskriptif observasional dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang menggunakan analisis sistem input-process-output. Subjek penelitian ini adalah kasubid penunjang medis, kepala unit RM, kepala ruang rawat inap, petugas RM, dokter, perawat pelaksana, dan petugas admisi, sedangkan objek penelitian adalah berkas RM rawat inap pada Bulan Mei 2022 sebanyak 103 sampel.
Hasil: Komponen output berupa persentase RM rawat inap bermutu baik sebesar 33% yang terdiri dari kelengkapan isi sebesar 34%, ketepatan waktu pengembalian sebesar 100%, dan pemenuhan persyaratan hukum sebesar 69,9%. Kendala pada komponen input antara lain ketersediaan petugas RM yang sesuai kompetensi masih belum mencukupi, belum tersedianya pelatihan pengisian RM, sosialisasi kebijakan kepada profesional pemberi asuhan (PPA) yang masih bersifat segmented, perakitan formulir yang belum konsisten, dan belum tersedianya SOP pengisian RM sebelumnya yang dibutuhkan sebagai acuan PPA dalam melakukan pengisian RM, kebijakan reward dan punishment belum resmi diberlakukan, anggaran dana untuk pelatihan PPA terkait pengisian RM masih belum tersedia, tidak tersedianya insentif untuk PPA dan petugas RM, dan beberapa sarana prasarana di URM kurang memadai. Selain itu, dari segi process terdapat beberapa kendala dari proses pendaftaran yang mengakibatkan pengisian identitas pasien menjadi tidak lengkap. Pelaksanaan pengisian RM yang kurang baik dikarenakan SOP yang masih belum tersedia dan peran PPA dalam mengisi dokumen RM yang belum baik. Proses pengembalian RM sudah dilakukan secara cukup disiplin dalam waktu 1x24 jam. Kegiatan analisis isi dan pemanfaatannya belum dilaksanakan secara berkala, serta pemantauan dan evaluasi pengisian RM yang belum berjalan dengan baik. Belum terbentuknya komite rekam medis sehingga peran audit rekam medis belum berjalan dengan baik. Kesimpulan: Masih rendahnya mutu RM rawat inap di RSMTP berhubungan dengan beberapa faktor yang masih belum terpenuhi dari faktor SDM sendiri maupun faktor-faktor lainnya yang masih mengalami beberapa kendala, serta beberapa proses terkait mutu rekam medis belum berjalan dengan baik. Saran: Perlu adanya pembuatan beberapa kebijakan seperti pengadaan insentif dan kebijakan reward dan punishment. Selain itu, beberapa aspek lain perlu diperhatikan yaitu anggaran untuk pelatihan, pembentukan panitia RM, sosialisasi SOP secara menyeluruh, pemanfaatan analisis isi sebagai acuan evaluasi mutu RM dan kinerja PPA, serta peran PPA dalam memberikan fokus kepada beberapa item rekam medis sehingga seluruh indikator mutu dapat tercapai.

---

Background: Medical record (MR) service, especially for inpatients, is one aspect of quality assessment which is reflected in the quality of MR documents carried out by RM filling officers and their management in the medical record unit (MRU). Based on minimum service standards in hospitals, there are four indicators of MR quality targets, namely completeness of contents, accuracy of contents, timeliness of returns, and compliance with legal requirements. The results of the monthly MRU evaluation of the Muhammadiyah Taman Puring Hospital (RSMTP), show the percentage of completeness medical resumes on November 2021 which is still low (32.10%). In addition, the implementation of data recapitulation and analysis of the contents of the MR has just been carried out so that there is no comprehensive evaluation process for the completeness of the MR. Objective: To determine the factors related to the quality of medical records of inpatients at RSMTP South Jakarta. Methods: This study uses a descriptive observational study with a qualitative and quantitative approach that requires an input-process-output system analysis. The subjects of this study were the sub-division of medical support, the head of the MR unit, the head of the inpatient room, the MR officer, doctors, nurses, and admissions officers, while the object of the study was the inpatient MR files in May 2022 as many as 103 samples. Results: The output component in the form of the percentage of good quality inpatient MR is 33% consisting of completeness of contents (34%), timeliness of return (100%), and compliance with legal requirements (69.9%). Constraints on the input component include the availability of competent MR officers who are still not sufficient, the unavailability of MR filling training, policy socialization to professional care providers (PCP) which is still segmented, inconsistent form assembly, and the unavailability of the previous RM filling SOP that needed as a reference for PCP in filling out MRs, reward and punishment policies have not been officially implemented, budget funds for PCP training related to filling MRs are still not available, incentives are not available for PCP and MR officers, and some infrastructure facilities at MRU are inadequate. In addition, in terms of the process, there were several obstacles in the registration process which resulted in incomplete filling of the patient's identity. The implementation of filling out the MR is below standard because the SOP is still not available and the role of the PCP in filling out the MR document still not showing their best effort. The MR refund process has been carried out in a fairly disciplined manner within 1x24 hours. Content analysis and utilization activities have not been carried out on a regular basis, as well as monitoring and evaluation of MR filling that has not been going well. The medical record committee has not yet been formed so that the role of the medical record audit has not gone well. Conclusion: The low quality of inpatient MR at RSMTP is related to several factors that have not been fulfilled, from the human resources factor itself and other factors who are still experiencing some problems, as well as several processes related to the quality of medical records that have not gone well. Suggestion: It is necessary to make several policies such as the provision of incentives and reward and punishment policies. In addition, several other aspects need to be considered, such as the budget for training, the formation of an MR committee, comprehensive socialization of SOPs, the use of content analysis as a reference for evaluating MR quality and PCP performance, and the role of PCP in providing focus to several medical record items so that all quality indicators can be achieved.

Abstrak: Sistem kesehatan pada pandemi Covid-19 ini didorong untuk mampu beradaptasi untuk melakukan pemenuhan kebutuhan dalam penanganan penyakit tersebut. Sistem kesehatan dapat bertahan dengan dukungan sumber daya yang cukup di fasilitas kesehatan terutama adanya SDMK yang memadai, terlatih dan kompeten. RSCM merupakan fasilitas kesehatan rujukan nasional dan pendidikan. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, RSCM telah terakreditasi nasional dan internasional. Standar akreditasi mengutamakan keselamatan pasien sebagai prioritas utama dalam pelayanan yang diberikan. Salah satu penerapan keselamatan pasien di rumah sakit adalah dengan memastikan SDMK yang ada telah terkualifikasi, terlatih dan kompeten. SDMK yang terkualifikasi, terlatih dan kompeten dapat dilakukan pemberian penugasan klinis melalui proses kredensial yang merupakan syarat dalam akreditasi rumah sakit. Penugasan klinis yang diberikan merupakan rekomendasi penilaian kompetensi dari mitra bestari dalam memastikan SDMK yang terkualifikasi, terlatih dan kompeten berdasarkan portofolionya. Pemberian penugasan klinis diajukan melalui proses kredensial. Dan kredensial ini telah dilakukan pada kelompok medik dan perawat namun belum ada kebijakan penyelenggaraan kredensial SDMK kelompok lainnnya. Radiografer adalah salah satu SDMK yang melakukan pelayanan kesehatan pada pasien sehingga rumah sakit harus memastikan keselamatan pasien dengan penapisan SDMK yang ada di unit layanan. Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan penugasan klinis dalam proses kredensial, penetapan kompetensi, pengaruh penugasan klinis dalam penempatan, pengaruh penugasan klinis dalam jenjang karir dan pengaruh penugasan klinis dalam pengembangan kompetensi. Penelitian ini menggunakan teori Avedis Donabedian dengan variabel penugasan klinis yang mempengaruhi variabel penempatan, jenjang karir dan pengembangan kompetensi. Hasil penelitian didapatkan bahwa penugasan klinis Radiografer diberikan melalui proses kredensial, penetapan penugasan klinis menggunakan assessment kompetensi Radiografer, penempatan Radiografer yang diterapkan masih terdapat ketidaksesuaian dengan penugasan klinis yang diberikan, penugasan klinis Radiografer berdasarkan kompetensi dapat meningkatkan kompetensi dan insentif, dan pengembangan kompetensi tidak sepenuhnya dari penugasan klinis Radiografer yang diberikan. Kesimpulan didapatkan bahwa penerapan pemberian penugasan klinis Radiografer berdasarkan kompetensi dapat dilakukan kepada semua kelompok SDMK dengan menggunakan assessment kompetensi yang dapat diimplementasikan dalam penempatan, jenjang karir dan pengembangan kompetensi. Rekomendasi penelitian ini yaitu penyelenggaraan kredensial SDMK selain dokter dan perawat dalam pemberian penugasan klinis SDMK dapat dilakukan sehingga perlu adanya kebijakan yang mengatur dan memperkuat penyelenggaraan di fasilitas kesehatan