Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran komite medik dalam tata kelola klinis rumah sakit era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Provinsi Jambi pada tahun 2016. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus sampai Desember 2016 di tiga RSUD kelas C dengan pendekatan studi kualitatif. Teknik untuk memperoleh data adalah dengan wawancara mendalam, telaah dokumen dan focused group discussion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite medik secara umum belum berperan optimal dalam tata kelola klinis rumah sakit era JKN pada RSUD Kelas C Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, baik dari sisi struktur, proses maupun output meskipun ada pula peran dan fungsi Komite Medik yang telah tertunaikan dengan baik. Kinerja Komite Medik sudah cukup optimal dilihat dari aspek sumber daya dan struktur organisasi. Komite Medik belum berperan optimal dalam proses kredensialing, pemeliharaan mutu profesi dan penjagaan disiplin/etika profesi. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional memberi pengaruh baik terhadap peran komite medik dalam tata kelola klinis rumah sakit, karena terdapat beberapa regulasi atau peraturan pelaksana tentang JKN yang terintegrasi dengan peran komite medik, khususnya pada aspek kendali mutu kendali biaya. Peningkatan kompetensi, etika dan disiplin profesi medik serta peningkatan kapasitas pengurus Komite Medik maupun Direktur Rumah Sakit merupakan upaya yang dapat meningkatkan peran Komite Medik. Demikian juga halnya dengan pengelolaan organisasi dan penyempurnaan regulasi terpadu terkait tata kelola klinis rumah sakit era JKN. Kata kunci: Komite Medik, tata kelola klinis, RSUD, Era JKN This research aims to know the role of the medical committee in the hospital clinical governance of National Health Guarantee (JKN) era on Regional Government Hospital (RSUD) in Jambi Province in the year 2016. The research done on September until December 2016 in three RSUD class C with qualitative study approach. The technique to obtain data is with the in-depth interviews, examine the document and focused group discussions. The results of the study showed that the medical Committee in general has not been optimal role in clinical governance JKN era hospital on RSUD Class C District in the Province of Jambi, from the sides of the structure, process and output even though there is also the role and function of the Medical Committee that has been obeyed well. The performance of the Medical Committee for optimal enough already seen from the aspect of the resources and organizational structure. Medical Committee has not been optimal role in the process of credensialing, keeping the quality of the profession and the guard discipline/professional ethics. JKN system has a good influence on the role of medical committee in the hospital clinical governance because there are some regulation or implementing regulations about JKN integrated with the role of the medical committee, especially in the aspect of cost control quality control. Competency Improvement, the ethics and discipline of the Medical profession and the improvement of the capacity of the Medical Committee and the Director of the hospital is an effort that can increase the role of the Medical Committee. So also with the management of the organization and enhancements to the integrated regulations related to the hospital clinical governance JKN era. Key Words: Medical Committee, clinical governance, Regional Government Hospital (RSUD), JKN Era

Abstrak: Sejak beralih menjadi rumah sakit yang sepenuhnya melayani pasien COVID-19, RSUD Jati Padang sudah mengubah tata kelolanya dan memiliki strategi dengan membuat beberapa kebijakan berupa surat keputusan direktur, standar prosedur operasional, pengaturan zonasi, hingga mengubah alur layanan untuk mencegah penularan COVID-19 pada tenaga kesehatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa tata kelola RSUD Jati Padang yang telah diterapkan dalam mencegah penularan COVID-19 pada tenaga kesehatannya, Penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui telaah dokumen, observasi, wawancara mendalam, dan terakhir focus group discussion dengan manajemen RSUD Jati Padang. Terjadi perubahan dalam tata kelola RSUD Jati Padang sejak melayani pasien COVID-19. Strategi menghadapi perubahan sudah dilakukan secara administratif, alur pelayanan hingga pemenuhan sarana yang dibutuhkan. Masih terdapat hal yang perlu peningkatan dalam penerapan tata kelola di RSUD Jati Padang yaitu komunikasi tentang kebijakan internal antara manajemen dan petugas di RSUD Jati Padang, kedisiplinan petugas, dan menambah sarana untuk meningkatkan pencegahan penularan COVID-19 pada tenaga kesehatan. Tindak lanjutnya ialah meningkatkan komunikasi terkait kebijakan yang ada, membentuk tim supervisi yang bertanggung jawab pada pimpinan, meningkatkan koordinasi antar unit dan menyusun kebijakan terkait yang belum dimiliki rumah sakit. Selain itu juga pemenuhan sarana dan prasarana dan pemberian reward and punishment untuk karyawan dalam meningkatkan kedisplinannya.

---

Since turning into a hospital that fully serves COVID-19 patients, the Jati Padang Hospital has changed its governance and has a strategy by making several policies in the form of a director's decree, standard operating procedures, zoning arrangements, to changing the flow of services to prevent COVID-19 transmission in health workers. The purpose of this study was to find out what the governance of the Jati Padang Hospital has been in preventing the transmission of COVID-19 to its health workers. This research was conducted qualitatively through document review, observation, in-depth interviews, and finally a focus group discussion with the management of the Jati Hospital. field. The results of this study obtained changes that have occurred in the governance of the Jati Padang Hospital since serving COVID-19 patients. The strategy is carried out administratively, service flow to the fulfillment of the required facilities. There are still several things that need improvement, namely communication about internal policies between management and officers at the Jati Padang Hospital, officer discipline, and the fulfillment of facilities to increase the prevention of COVID-19 transmission to health workers. Follow-up that can be done in the short term is to improve communication related to existing policies, form a supervision team that is responsible to the leadership, improve coordination between units and formulate related policies that are not yet owned by the hospital. For the long-term follow-up related to the budget, namely the fulfillment of facilities and infrastructure and the provision of rewards and punishments for employees in improving their discipline

Abstrak:

---

Abstrak: Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Rumah Sakit memerlukan obat-obatanyang aman, berkhasiat, bermutu dan terjangkau dalam jenis dan jumlah yang cukup. RSXYZ telah menjadi provider program pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional sejak bulanMei 2017 dan terjadi lonjakan pasien yang cukup signifikan. Rumah sakit perlu berbenahdiri dalam melakukan perbaikan untuk pengelolaan persediaan obat di instalasi farmasidemi tercapainya efektifitas dan efisiensi persediaan obat di farmasi. Tujuan daripenelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi pengelolaan persediaan obat instalasifarmasi Rumah Sakit XYZ dalam Era Jaminan Kesehatan Nasional dalam rangkapenyusunan Rencana Kebutuhan Obat Rumah Sakit XYZ. Penelitian ini menggunakanmetode deskriptif cross-sectional yang bersifat kualitatif dan kuantitaif denganwawancara mendalam, observasi, telaah dokumen dan penghitungan klasifikasi analisaABC obat di instalasi farmasi. Penelitian in menunjukkan bahwa RS XYZ belummemiliki metode perencanaan dan pengadaan obat khususnya di era JKN. Perencanaanobat melihat trend pemakaian 1 minggu ke belakang untuk penggunaan 10 hari kedepan.Peneliti melakukan analisa ABC untuk melihat pengelolaan persediaan obat di RS XYZ.Analisa ABC yang dilakukan pada penggunaan obat di instalasi farmasi menunjukkanbahwa terdapat 1024 jenis obat yang digunakan dimana analisa ABC pemakaiankelompok C yang termasuk slow moving memiliki jumlah yang paling tinggi yaitu 70 %.Hasil analisa ABC investasi kelompok A memiliki jumlah investasi paling besar yaitu4.445.922.485. Hasil analisa ABC indeks kritis didapatkan hanya 55 % obat indeks kritisyang masuk kedalam formularium. Terdapat 30 % dokter yang belum patuh terhadapperesepan sesuai formularium. RS XYZ belum memiliki Rencana Kebutuhan Obat(RKO) dalam rangka memenuhi syarat untuk ikut dalam proses e-purchasing. RS XYZbelum memiliki sistem pengelolaan persediaan obat yang sesuai standar. RS XYZdiharapkan dapat membuat Rencana Kebutuhan Obat yang menerapkan prinsip efisiensikendali mutu kendali biaya. RS XYZ diharapkan memiliki penghitungan jumlah obatyang harus di pesan, safety stock dan juga titik pemesanan kembali obat.Kata Kunci : Jaminan Kesehatan Nasional, Persediaan Obat, Analisa ABC, Formularium,Rencana Kebutuhan obat.

Abstrak: Rumah Sakit ABC Jakarta yang mulai bekerjasama dengan BPJS Kesehatan padaMei 2017, melihat kebutuhan untuk merekrut dokter spesialis full timer untuk menunjangpelayanan spesialistik pada era JKN. Dengan belum siapnya sistem tunjangan yang baikdi Rumah Sakit ABC Jakarta, maka diperlukan adanya suatu rancangan remunerasisebagai sistem tunjangan dokter spesialis di Rumah Sakit ABC Jakarta pada era JKN.Metode penelitian yang digunakan merupakan kombinasi antara penelitiankuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primerdidapat dari wawancara mendalam dan survey, sementara data sekunder diambil dari hasiltelaah dokumen. Penelitian ini menghasilkan rancangan sistem remunerasi untuk dokterspesialis yang diadaptasi dari Keputusan Menteri Kesehatan No. 625/Menkes/SK/V/2010dan Buku Panduan Remunerasi IDI tahun 2016, yang memperhatikan prinsip-prinsipremunerasi serta tiga komponen remunerasi (Pay for Position, Pay for Performance danPay for People).Kata kunci : rancangan remunerasi, remunerasi dokter, remunerasi di era JKN,remunerasi di rumah sakit swasta, prinsip remunerasi, komponenremunerasi.

---

ABC Hospital Jakarta, which began to have an agreement with BPJS HealthInsurance in May 2017, saw the need to recruit full timer specialists to support specialistservices in the NHC era. With the absence of a good allowance system at ABC HospitalJakarta, it was necessary to have a design on remuneration for medical specialist as anallowance system at ABC Hospital Jakarta in the NHC era.The research method used was a combination of quantitative and qualitative studyusing primary and secondary data. Primary data obtained from in-depth interviews andsurveys, while secondary data was taken from the results of document review. This studyresulted in the design of a remuneration system for specialists adapted from the Ministerof Health Decree No. 625/Menkes/SK/V/2010 and IDI Remuneration Guidebook of2016, which taken into account the principles of remuneration and three components ofremuneration (Pay for Position, Pay for Performance and Pay for People).Keywords : remuneration design, remuneration for doctor, remuneration in NHC era,remuneration in private hospital, principles of remuneration, component ofremuneration.